Font size
WorksheetsMateri BPK Muda tipe A
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Fungsi utama BPK adalah
Mengatur anggaran negara
Mengawasi kinerja ASN
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Melaksanakan pengadaan barang
Membuat kebijakan fiskal
Kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Bab
VII
VIIA
VIIIA
IX
X
Pasal 23E Ayat (1) menegaskan bahwa BPK bersifat
Transparan dan akuntabel
Independen dan mandiri
Koordinatif
Berada di bawah Presiden
Berada di bawah Menteri Keuangan
Visi BPK adalah menjadi lembaga pemeriksa yang
Modern
Mandiri
Terpercaya
Akuntabel
Transparan
Salah satu misi BPK adalah
Mengatur APBN
Mendukung pemberantasan korupsi
Mengatur kebijakan fiskal
Mengawasi ASN
Menerbitkan pajak
BPK adalah lembaga yang bebas dari
Proses hukum
Kebijakan internal
Pengaruh kekuasaan
Pajak daerah
Mekanisme keuangan
UU yang mengatur BPK secara kelembagaan adalah
UU No. 17/2003
UU No. 15/2004
UU No. 1/2004
UU No. 15/2006
UU No. 23/2014
UU No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang
BPK
Perbendaharaan Negara
Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan
Kinerja Pemerintah
UU No. 15 Tahun 2004 mengatur tentang
Kinerja BPK
Tata kelola BPK
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Sistem perbendaharaan
Transparansi anggaran
BPK memeriksa keuangan yang dikelola oleh
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah
BUMN/BUMD
BLU
Semua jawaban benar
Salah satu ciri penting BPK adalah
Di bawah DPR
Di bawah Presiden
Bebas dan mandiri
Mengatur kebijakan fiskal
Mengatur pemerintahan
Lembaga yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK adalah
Presiden
Aparat penegak hukum
DPR, DPD, DPRD
Menteri Keuangan
BPKP
Laporan hasil pemeriksaan dapat disampaikan ke aparat hukum jika mengandung
Kekeliruan teknis
Kekurangan administrasi
Unsur pidana
Opini tidak wajar
Sengketa antar daerah
BPK merupakan bagian dari sistem…
Administrasi negara
Pengawasan eksternal pemerintah
Pengendalian fiskal
APBN
Keuangan daerah
BPK berkedudukan sejajar dengan lembaga berikut, kecuali…
DPR
MPR
Presiden
KY
Dinas daerah
Tugas dan wewenang BPK diatur terutama dalam…
UUD 1945 Pasal 30
UUD 1945 Pasal 23E
UU No. 20/2003
UU No. 12/2011
UU No. 5/2014
BPK dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas…
Kinerja ASN
Pengadaan barang/jasa
Penyelesaian kerugian negara
Perencanaan APBN
Kebijakan publik
BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam…
Sidang kabinet
Sidang DPR
Sidang pengadilan
Rapat anggaran
Sidang paripurna
BPK berwenang menilai dan menetapkan…
Besaran APBD
Anggaran kementerian
Jumlah kerugian negara
Pajak pusat
Sanksi ASN
Tindak lanjut rekomendasi BPK dipantau secara…
Tahunan
Berkala
Insidental
Lima tahunan
Bila diperlukan
BPK merupakan lembaga pemeriksa eksternal, sedangkan pengawas internal adalah…
BPS
BPKP
Kemendagri
Kemenkeu
MA
Manfaat pemeriksaan BPK adalah…
Menambah pendapatan negara
Memperbaiki tata kelola keuangan
Mengatur kebijakan fiskal
Mengatur belanja pemda
Mengganti fungsi BPKP
BPK bersifat independen dari…
DPR
Pemerintah
Kepentingan politik
Instansi pengelola anggaran
Semua jawaban benar
BPK mendukung pemberantasan korupsi melalui…
Pembuatan UU
Pengenaan sanksi
Pemeriksaan yang berkualitas
Penyusunan APBN
Penetapan pajak
Badan yang memeriksa pengelolaan keuangan negara selain BPK adalah…
KPK
Bappenas
BPKP
Kemenkeu
Ombudsman
Kewenangan BPK dalam ganti rugi negara terdapat pada…
Pasal 8 UU 17/2003
Pasal 10 UU 15/2006
Pasal 23 UUD
Pasal 16 UU 15/2004
Pasal 11 UU 15/2006
Laporan pemeriksaan BPK menjadi terbuka untuk umum setelah…
Disetujui DPR
Disahkan Menteri
Disampaikan kepada lembaga perwakilan
Dilunasi kerugiannya
Diaudit ulang
LHP yang bersifat rahasia adalah yang berisi…
Analisis pajak
Kebijakan fiskal
Rahasia negara
Penilaian program
Evaluasi kementerian
Kantor BPK terdapat di seluruh…
30 provinsi
33 provinsi
34 provinsi
38 provinsi
40 provinsi
Pimpinan BPK berjumlah…
3 orang
5 orang
7 orang
9 orang
11 orang
Objek pemeriksaan BPK mencakup, kecuali…
BUMN
BLU
BUMD
LSM swasta murni
Pemerintah daerah
BPK dapat menilai dan menetapkan kerugian negara untuk kepentingan…
Penyidikan
Penyelesaian ganti rugi
Pemeriksaan internal
Pengadaan barang
Penetapan anggaran
Ketika ditemukan unsur pidana, BPK wajib melapor kepada…
DPR
Presiden
Aparat penegak hukum
MA
BPKP
Kewenangan memberikan pendapat dalam persidangan diatur dalam…
UU 15/2004
UU 17/2003
UU 15/2006 Pasal 11
UUD 1945 Pasal 23E
UU 1/2004
Pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai…
Kinerja pegawai
Efisiensi dan efektivitas
Kepatuhan, pengendalian intern, dan kewajaran laporan keuangan
Penyerapan anggaran
Kebijakan fiskal
Yang bukan wewenang BPK adalah…
Memantau tindak lanjut rekomendasi
Memeriksa pengelolaan keuangan
Menetapkan kerugian negara
Memberikan rekomendasi anggaran APBN
Memberikan keterangan ahli
BPK dapat memberikan pendapat terkait…
Penetapan pajak
Penyelesaian kerugian negara
Gaji ASN
Pengadaan barang
Sertifikasi anggaran
BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada…
Presiden
Menkeu
DPR/DPD/DPRD
BPKP
KPK
Pemeriksaan BPK bersifat…
Subjektif
Obyektif dan independen
Ad hoc
Parsial
BPK dapat melibatkan ahli untuk…
Pengadaan
Audit investigatif
Proses peradilan
Penyusunan APBN
Kebijakan fiskal
Ketika BPK melaporkan pidana, laporan diserahkan ke…
MA
Kemenkeu
APH
Ombudsman
Wantimpres
BPK memantau tindak lanjut rekomendasi berdasarkan…
UU 17/2003
UU 15/2004
UU 23/2014
Perpres
PP 12/2019
BPK dapat memeriksa entitas yang menerima…
Dana CSR
Dana hibah yang berasal dari APBN/APBD
Dana pribadi
Pinjaman bank
Donasi internasional
Penilaian kerugian negara dilakukan berdasarkan…
Estimasi auditor
Perhitungan pihak ketiga
Peraturan perundangan
Kebijakan pimpinan
Kesepakatan internal
Kewenangan BPK dalam pengelolaan kerugian negara ada pada Pasal…
7 UU 17/2003
10 UU 15/2006
23E UUD 1945
5 UU 15/2004
11 UU 15/2006
BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif bila…
Diminta Presiden
Ada indikasi kerugian negara
Ada masalah pajak
Ada revisi anggaran
Ada pinjaman internasional
Hasil pemeriksaan BPK bersifat…
Rekomendatif
Mengikat secara hukum langsung
Tidak wajib ditindaklanjuti
Final dan absolut
Bersifat politis
BPK mengawasi tindak lanjut rekomendasi melalui…
LHP
IHPS
DPR
Kemenkeu
APIP
BPK dapat memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan…
Permintaan gubernur
UU 23/2014
Mandat UU 15/2004
Instruksi presiden
Perintah BPKP
Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberi keyakinan…
Absolut
Relatif
Wajar
Mutlak
Penuh
Penyelesaian kerugian negara kepada bendahara dipantau BPK berdasarkan…
Pasal 10 ayat (3)
Pasal 11
Pasal 6
Pasal 23
Pasal 1
Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan…
Tiap 6 bulan
Sesuai kebutuhan
Setiap tahun
Setiap 5 tahun
Insidental
BPK menyerahkan LHP dalam waktu…
30 hari
60 hari
90 hari
120 hari
Tidak ada batas waktu
BPK berhak meminta dokumen…
Hanya pengeluaran
Hanya pemasukan
Semua dokumen terkait pengelolaan keuangan
Dokumen yang disetujui DPR
Dokumen publik saja
BPK tidak boleh…
Mengakses dokumen keuangan
Meminta keterangan
Mengatur APBN
Memeriksa entitas negara
Menilai SPI
BPK dapat memberikan rekomendasi kepada…
DPR
Presiden
APH
Kementerian/Lembaga
Semua jawaban benar
BPK menyusun ringkasan hasil pemeriksaan dalam bentuk…
LHP
IHPS
LKPP
LRA
Neraca
Tindak lanjut rekomendasi wajib dilakukan oleh…
DPR
APIP
Entitas yang diperiksa
BPKP
Menkeu
LHP bersifat terbuka untuk umum kecuali berisi…
Opini tidak wajar
Koreksi anggaran
Rahasia negara
Kekurangan administrasi
Penilaian aset
Tahapan pertama dalam sistem kerja BPK adalah…
Penyusunan rekomendasi
Pemeriksaan
Pemantauan
Pengendalian
Evaluasi akhir
LHP disampaikan kepada lembaga perwakilan agar…
Bisa dipublikasikan
Jadi dasar pengawasan
Bisa dihapus
Bisa dijual
Bisa dipindahkan
Sistem kerja BPK meliputi: pemeriksaan → penyerahan LHP → …
Evaluasi
Pemantauan tindak lanjut
Sanksi
Penyidikan
Re-audit wajib
Unsur pidana wajib dilaporkan kepada…
Presiden
APH
DPR
Menteri
Masyarakat
Jika entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi, BPK mencatat sebagai…
Selesai
Belum ditindaklanjuti
Tidak perlu
Perlu diperbaiki
Rahasia
Pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan…
SAP
SPKN
PP 12
Kepmen
Perpres
Hasil pemeriksaan termasuk…
Opini
Temuan
Rekomendasi
Simpulan
Semua benar
Pemeriksaan keuangan fokus pada…
Kompetensi pegawai
Kewajaran LK
Efektivitas program
Belanja pegawai
Mutu layanan
Pemeriksaan kinerja fokus pada…
Ekonomis, efisiensi, efektivitas
Laporan keuangan
Kesalahan administrasi
Kesesuaian SAP
Pengadaan
Pemeriksaan DTT dilakukan jika…
Permintaan DPR
Ada tujuan tertentu
Ada indikasi WTP
Ada temuan minor
Ada penundaan LHP
Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan…
Insidental
Berkala
Tidak wajib
Mendadak
Investigatif
Reviu laporan keuangan dilakukan sebelum…
Penilaian kinerja
Audit
Revisi anggaran
Publikasi
Sidang DPR
Jumlah minimal anggota tim pemeriksa BPK adalah…
1
2
3
5
7
Audit BPK harus berlandaskan prinsip…
Obyektivitas
Independen
Profesional
Integritas
Semua benar
BPK menyerahkan LHP paling lambat…
1 bulan
2 bulan
3 bulan
4 bulan
Tidak ada batas
Pemeriksaan intern pemerintah dilakukan oleh…
BPK
BPKP
DPR
Kemenkeu
Pemeriksaan BPK bersifat…
Konsultatif
Pengawasan eksternal
Eksekutif
Yudikatif
Operasional
Output utama audit BPK adalah…
LRA
Neraca
LHP
Nota keuangan
APBN
LHP final bersifat…
Mengikat
Wajib ditindaklanjuti
Bebas
Rahasia
Internal
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan risiko untuk…
Menghemat waktu
Fokus pada area material
Mengurangi beban auditor
Menambah rekomendasi
Melindungi temuan
Bukti audit harus…
Banyak
Relevan dan cukup
Diambil dari 1 sumber
Bersifat rahasia
Verbal saja
Pemeriksaan reguler biasanya dilakukan atas…
LK pemerintah
Proyek swasta
Dana pribadi
Dana kampanye
Usaha dagang
Pemeriksaan kinerja mengukur efektivitas berdasarkan…
Output
Input
Outcome
Proses
Semua benar
Pemeriksaan khusus dilakukan untuk…
WTP
Kasus tertentu
Hal rutin
LK
Efektivitas
BPK melakukan pemantauan tindak lanjut setiap…
Bulan
Triwulan
Semester
Tahun
5 tahun
Pemeriksaan investigatif biasanya berujung pada…
Rekomendasi administrasi
Laporan pidana
Peninjauan ulang
Koreksi LK
Reviu
Pemeriksaan tematik dilakukan berdasarkan…
Permintaan masyarakat
Fokus isu tertentu
Jadwal tahunan
Ganti pimpinan
Instruksi presiden
Pemeriksaan ulang dilakukan jika…
Ada permintaan
Temuan besar
Bukti tidak cukup
Sesuai SPKN
Perintah auditor
Pengendalian kualitas audit dilakukan oleh…
Auditor utama
APIP
Inspektorat BPK
Ketua BPK
Menkeu
Audit dengan sampling dilakukan untuk…
Memastikan seluruh data diperiksa
Efisiensi
Mengurangi temuan
Menghindari kesalahan
Membuktikan teori
Jenis pemeriksaan BPK yang menilai kewajaran penyajian LK adalah…
Kinerja
DTT
Keuangan
Investigatif
Konsultatif
Pemeriksaan kinerja menilai aspek…
Efisiensi
Ekonomis
Efektivitas
Semua benar
Tidak ada
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu bersifat…
Rutin
Insidental
Wajib
Tiap tahun
Berkala
Opini merupakan pernyataan profesional atas…
Laporan program
Laporan keuangan
LRA
Neraca
Anggaran
Kriteria opini LK, kecuali…
SAP
Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan
Efektivitas SPI
Jumlah aset
Opini terbaik adalah…
TMP
TW
WDP
WTP
Tidak wajar
Jika auditor tidak mendapatkan bukti cukup, opininya adalah…
WTP
TMP
TW
WDP
Wajar
Jika terdapat salah saji material dan pervasive, opini adalah…
WDP
TW
TMP
WTP
Wajamya
Temuan BPK adalah…
Hal baru
Ketidakwajaran
Penyimpangan dari kriteria
Semua benar
Tidak pasti
Rekomendasi diberikan untuk…
Dihukum
Dihapuskan
Perbaikan
Pengurangan anggaran
Pengadaan
Berapa lama BPK menyimpan dokumen hasil pemeriksaan?
Selamanya
10 tahun
5 tahun
3 tahun
1 tahun
