WorksheetsHukum Pidana
Total questions: 71
Worksheet time: 36mins
Name
Class
Date
1.
Berikut ini pernyataan yang benar mengenai unsur sifat melawan hukum, yaitu ...
a)
penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat.
b)
perbuatan yang masuk ke dalam rumusan delik.
c)
semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik.
2.
JCT Simorangkir dan Woerjono Sostropranoto mendefinisikan hukum sebagai ...
a)
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.
b)
Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang.
c)
Peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa
3.
Di bawah ini merupakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, kecuali
a)
Advokat
b)
Notaris
c)
Jaksa
4.
Penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang merupakan pengertian dari ....
a)
pidana
b)
sanksi pidana
c)
ancaman pidana
5.
Pembagian jenis pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu
a)
pidana materiil dan pidana formiil
b)
pidana pokok dan pidana tambahan
c)
pidana umum dan pidana khusus
6.
pengertian hukum pidana secara sempit meliputi
a)
hukum pidana materiil
b)
hukum pidana formiil
c)
hukum pidana nasional
7.
Definisi hukum pidana menurut Moeljatno adalah ...
a)
sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.
b)
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.
c)
serangkaian aturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan ada ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.
8.
Termasuk dalam hukum pidana khusus adalah sebagai berikut, kecuali ...
a)
memuat subjek hukum yang khusus
b)
terdapat dalam kodifikasi
c)
bukan undang-undang pidana, di luar kodififkasi tetapi di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan pidana yang menyimpang baik dari segi materiil maupun formiilnya.
9.
Dasar hukum diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah ...
a)
Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945
b)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
c)
Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
10.
Penologi adalah bagian dari kriminologii yang mempelajari tentang ...
a)
hukuman kepada pelaku kejahatan
b)
faktor-faktor terjadinya kejahatan
c)
kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat
11.
Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk ...
a)
untuk melindungi masyarakat
b)
menciptakan kehidupan yang seimbang
c)
memberikan batasan atas perbuatan manusia
12.
Menurut literatur Inggris, R3D, pidana untuk menjera atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takit untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan pengertian dari ...
a)
deterrence
b)
represive
c)
retribution
13.
Dalam hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (rechtsgut) meliputi, kecuali ...
a)
individuale belangen
b)
rechtsbetrekking
c)
sociale instellingen
14.
Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, setiap warga negara menyerahkan sebagian hak asasinya dengan imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, hal ini merupakan pangkal dan pemikiran yang menjadi dasar pembenar penjatuhan pidana berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat yang dinyatakan oleh ...
a)
Thomas van Aquino
b)
JJ. Roussdau
c)
van Hamel
15.
Dasar hukum bukanlah pembalasan melainkan lebih pada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman merupakan ...
a)
teori absolut
b)
teori relatif
c)
teori gabungan
16.
Tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "Dei delitte edelle pene" (1764) merupakan ...
a)
aliran klasik
b)
aliran neo-klasik
c)
aliran modern
17.
Berikut ini yang merupakan ciri pokok daader strafrecht ...
a)
sebagai cermin atau penjabaran dari konsep tujuan diadakannya hukum pidana yang ketiga, yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan dan sekaligus kepentingan yang bersifat perseorangan.
b)
titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah pada diri si pelaku kejahatan. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Karena, dalam hal ini, harus diselidiki/dibuktikan terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.
c)
begitu terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka demi untuk melindungi masyarakat, orang tersebut harus segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kondisi (motivasi/latar belakang) dirinya saat berbuat tindak pidana.
18.
Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu adalah pendapat dari ...
a)
Utrecht
b)
Moeljatno
c)
Woerjono Sastropranoto
19.
Berikut ini yang benar mengenai pandangan dualistis menurut Moeljatno adalah ...
a)
criminal act dan criminal responsibility
b)
criminal responsibility dan die strafbaarheid van her feit
c)
criminal act dan strafbaarheid van den person
20.
Untuk kata feit dari strafbaarfeit digunakan empat istilah, kecuali ...
a)
pelaku
b)
tindak
c)
peristiwa
21.
Berikut ini yang merupakan metode perumusan delik oleh Jonkers, kecuali ...
a)
rumusan yang menyebutkan kualifikasi delik, contoh dari KUHP pasal 352 tentang penganiayaan dan pasal 297 tentang perdagangan wanita dan anak
b)
menyebutkan rumusan dengan cara menerangkan isi delik dan keterangan itu dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, cotoh pasal 279 dan 281 KUHP
c)
terkadang undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan yang masih akan dibuat di kemudian, seperti pasal 521 KUHP
22.
Berikut ini yang tepat mengenai delik omisi semu adalah:
a)
menyebabkan menimbulkan karena lalai, meskipun, rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semau orang.
b)
yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu meskipun perbuatan di sini juga penting, sudah terkandung di dalamnya.
c)
menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana.
23.
Elemen yang menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat merupakan elemen ...
a)
obyektif
b)
subyektif
c)
melawan hukum
24.
Elemen-elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno yaitu ...
a)
perbuatan (manusia), syarat formil, syarat materil
b)
openbaar, dollus, culpa
c)
elemen psikis, opzet, culpa
25.
Pendapat yang menyatakan melawan hukum merupakan unsur dari suatu delik atau diam-diam menganggap sebagai unsur delik berarti mempunyai alam pikiran yang luas, kecuali ...
a)
lebih sulit menerima pandangan sifat melawan hukum materiil.
b)
dapat mengakui pengecualian sebagai penghapus sifat melawan hukum di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis.
c)
untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum hanyalah jika dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas.
26.
Pasal 351 ayat (1) KUHP penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat (2) KUHP). Ketentuan dalam ayat dua tersebut masuk ke dalam unsur...
a)
melawan hukum obyektif
b)
keadaan tambahan yang memberatkan pidana
c)
keadaan tambahan yang meringankan pidana
27.
Dilihat dari sejarah lahirnya asas legalitas, sulit dinafikan bahwa asas legalitas bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa yang merupakan ciri dari ...
a)
aliran klasik dalam hukum pidana
b)
aliran modern dalam hukum pidana
c)
aliran post-modern dalam hukum pidana
28.
Ruh asas legalitas terdapat dalam ajaran kitan suci masing-masing agama. Dalam kitab suci agama Islam, ruh tersebut terdapat dalam Quran surat al-Isra ayat 15 yang menyatakan ...
a)
Siapa yang mengikuti petunjuk maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menghukum sebelum Kami mengutus seorang rasul.
b)
Tuhan akan memberikan peringatan yang keras sebelum Dia memperhitungkan segala dosa kamu.
c)
Dan Tuhan tidak akan membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.
29.
Definisi asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Kata "perbuatan" menurut Noyon dan Langemeijer adalah ...
a)
perbuatan dalam artian positif yang berarti melakukan suatu perbuatan yang dilarang.
b)
perbuatan dalam artian positif dan perbuatan dalam artian negatif.
c)
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
30.
"Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang tegas" merupakan arti dari
a)
nullum crimen, nulla poena sine lege certa
b)
nullum crimen, nulla poena sine lege stricta
c)
nullum crimen, nulla poena sine lege scripta
31.
Asas legalitas memiliki empat makna, diantaranya ditujukan bagi pembentuk undang-undang, yakni ...
a)
ketentuan pidana harus jelas
b)
pidana yang dijatuhkan harus tertulis dalam undang-undang
c)
ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat
32.
Asas Legalitas dalam kaitannya dengan hukum pidana nasional suatu negara untuk pertama kalinya dituangkan dalam ...
a)
Pasal 4 Code Penal Perancis
b)
Konstitusi Amerika
c)
Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht Belanda
33.
Di Indonesia, asas legalitas dalam konstitusi dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1945, yang terdapat dalam pasal
a)
Pasal 28 I dan Pasal 28 J UUD 1945
b)
Pasal 28 A dan Pasal 28 B UUD 1945
c)
Pasal 28 E dan pasal 28 F UUD 1945
34.
Pembatasan terhadap asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Menurut Utrecht, dua hal penting dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah ...
a)
perubahan peraturan perundang-undangan dan aturan yang paling menguntungkan.
b)
berat-ringannya ancaman pidana dan aturan yang paling meringankan.
c)
keberlakuan suatu aturan dan aturan yag paling menguntungkan.
35.
Berikut ini yang tepat mengenai asas teritorial, yaitu ...
a)
perundang-undangan hukum pidana berlau bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain.
b)
menitik beratkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak mempermasalahkan tempat terjadinya perbuatan pidana
c)
perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, jika apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah negara.
36.
"ketentuan pidana perundang-undangan Indonesiaerlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaran air atau pesawat udara Indonesia" merupakan isi dari ...
a)
Pasal 2 KUHP
b)
Pasal 3 KUHP
c)
Pasal 4 KUHP
37.
Berikut ini menerapan kekebalan dan hak-hak istimewa (immunity and privilege) kecuali ...
a)
kepala negara asing dan anggota keluarganya
b)
pejabat-pejabat badan internasional
c)
kapal air dan pesawat udara, di atas maupun di luar kapal
38.
Asas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Idnoensia di luar wilayah negara bagi setiap orang, warga negara atau orang asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri ...
a)
asas nasional aktif
b)
asas nasional pasif
c)
asas personal
39.
Melakukan kejahatan penting terhadap keamanan negara serta kepala Negara Indonesia (pasal 104-108 KUHP) dapat dikenakan hukuman berdasarkan ...
a)
asas nasional aktif
b)
asas nasional pasif
c)
asas personal
40.
Berikut ini yang tepat mengenai asas universal ...
a)
setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia.
b)
ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara di luar wilayah territorial wilayah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.
c)
asas yang didasarkan pada kedaulatan negara, dimana setiap negara yang berdaulat dapat mengharapkan kepada setiap warganya untuk tunduk kepada undang-undang negara dimanapun ia berada.
41.
Berikut ini jurisdiksi negara atas kapal yang memakai benderanya di laut bebas, kecuali ...
a)
dalam pasal 6 Konvensi Laut Lepas 1958, kapal-kapal berlayar hanya dengan memakai bendera dari satu negara saja dan berada sepenuhnya di bawah yuriskdi di laut lepas.
b)
dalah hal terjadinya tubrukan atau musibah lain atas pelayaran di laut lepas yang terkait dengan pertanggung jawaban pidana, maka tidak ada tuntutan bagi orang tersebut kecuali di depan pengadilan atau penguasa administrasi dari negara dimana orang-orang tersebut adalah warga negara.
c)
pembajakan yang dilakukan oleh seorang warga di luar negeri dapat dilakukan menurut KUHP.
42.
Unsur sifat melawan hukum tidak perlu dibuktikan jika ...
a)
memiliki fungsi yang negatif
b)
sebagai unsur konstitutif
c)
tidak memenuhi syarat melawan hukum
43.
Berikut ini yang benar mengenai ajaran sifat melawan hukum formal, yaitu ...
a)
melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
b)
perbuatan yang bertentangan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
c)
melawan hukum sama dengan bertentangan dengan tata susila
44.
Pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan memegang peranan penting dalam hukum perdata adalah ....
a)
Pasal 1365 BW
b)
Pasal 1366 BW
c)
Pasal 1356 BW
45.
Definisi kemampuan bertanggung jawab menurut van Bemmelen adalah ...
a)
kemampuan seseorang untuk mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.
b)
suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.
c)
kemampuan untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.
d)
Option 4
46.
Pertanggung jawaban pidana tertuang dalam ...
a)
Pasal 44 KUHP
b)
Pasal 41 KUHP
c)
Pasal 46 KUHP
47.
Berikut ini adalah istilah-istilah yang terkait dengan kesengajaan, kecuali ...
a)
culpa
b)
dolus
c)
opzet
48.
Suatu keadaan dimana sikap batin pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu merupakan ...
a)
dolus indirectus
b)
dolus premediatus
c)
dolus eventualis
49.
Berikut ini adalah syarat penerapan pertanggungjawaban vicarious, kecuali ...
a)
harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja.
b)
perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.
c)
perbuatan pidana yang dilakukan menyertakan jangkauan masyarakat luas.
50.
Hukum penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (strafstelsel) dan sistem tindakan (matregelstelsel), hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan, kecuali ...
a)
jenis sanksi
b)
cara sanksi dijalankan
c)
subyek sanksi
51.
Pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana, merupakan ketetapan yang tertuang dalam ...
a)
Pasal 10 KUHP
b)
Undang-undang No. 12 Tahun 1995
c)
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964
52.
Pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya merupakan ...
a)
perspektif utilitarian
b)
integrative view
c)
retributive view
53.
Ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, sanksi tindakan merupakan ...
a)
sanksi yang tidak membalas
b)
memberi penderitaan istimewa
c)
bentuk pernyataan pencelaan atas perbuatan pelaku
54.
"Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja." merupakan isi dari ...
a)
Pasal 58 KUHP
b)
Pasal 49 KUHP
c)
Pasal 78 KUHP
55.
Berikut ini pernyataan yang menggambarkan alasan pemaaf, kecuali ...
a)
orang yang melakukan perbuatan itu tidak pantas dicela atau disalahkan.
b)
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
c)
alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum, sehingga mengubah perbuatan terdakwa menjadi perbuatan yang patut.
56.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan merupakan ....
a)
alasan penghapus penuntut
b)
alasan pemaaf
c)
alasan pembenar
57.
Pasal 44 KUHP merupakan salah satu rumusan alasan pemaaf yang berisi hal berikut ini, kecuali ...
a)
barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum
b)
jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa
c)
barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum
58.
Gambaran mengenai pembelaan darurat adalah ...
a)
situasi darurat ditimbulkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang bisa dihadapi secara sah
b)
adanya perbenturan kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kewajiban hukum
c)
tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan pada berbagai kepentingan atau alasan
59.
Hak subjektif dalam hal menegakkan aturan hukum pidana disebut ...
a)
ius puniendi
b)
rechtspraktijk
c)
rechtskrenking
60.
Pasal 78 KUHP mengatur mengenai
a)
ne bis in idem
b)
meninggalnya terdakwa
c)
daluarsa penuntutan
61.
Penuntutan terhadap seseorang dapat hapus berdasar ne bis in idem, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, keecuali ...
a)
adanya putusan yang berkekuatan tetap
b)
perbuatan yang dituntut untuk kedua-kalinya tersebut sama dengan yang pernah diputus terdahulu
c)
terdakwa telah meninggal sebelum dilakukannya penuntutan
62.
Alasan untuk dapat diberikan grasi tidak secara splisit dirinci dalam undang-undang. Utrecht menyebutkan empat alasan pemberian grasi, kecuali...
a)
kepentingan keluarga terpidana
b)
terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya
c)
terpidana merupakan orang yang terpandang di masyarakat
63.
Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan, kecuali ...
a)
adanya niat/kehendak pelaku
b)
adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu
c)
pelaksanaan tidak selesai semata-mata karena kehendak pelaku
64.
Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara pengunduran diri sukarela dan penyesalan. Contoh tindakan penyesalan adalah ...
a)
pelaku dapat membuktikan bahwa pada waktu yang tepat ia masih mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat.
b)
tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan.
c)
memberikan penawar kepada korban yang ia racun.
65.
Menurut Adami Chazawi, ajaran pokok dalam jaran penyertaan mengenai tanggung jawab pidana adalah ...
a)
persoalan mengenai apakah mereka para peserta yang terlibat akan dipertanggungjawabkan yang sama atau akan dipertanggung jawabkan berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.
b)
adanya hubungan batin (kesengajaan, mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan hal yang diperbuat peserta lainnya.
c)
bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, yang secara objektif memiliki pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.
66.
Unsur-unsur penyertaan yang menggerakkan orang lain disebut ...
a)
doen pleggen
b)
medeplegen
c)
uitlokking
67.
Berikut ini yang benar mengenai perbarengan yaitu ...
a)
terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana
b)
lebih dari satu orang yang tersangkut dalam melakukan perbuatan pidana
c)
tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim
68.
Orang yang dua kali melakukan pembunuhan yang masing-masing diancam 15 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan tentang perbarengan, terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara dua kali 15 tahun, akan tetapi ...
a)
15 tahun ditambah sepertiganya, menjadi 20 tahun
b)
15 tahun ditambah setengahnya, menjadi 22 tahun
c)
15 tahun ditambah seperempatnya, menjadi 19 tahun
69.
Gabungan tindak pidana disebut
a)
concursus
b)
ne bis in idem
c)
samenloop
70.
Berdasarkan pemidanaan concursus idealis sesuai pasal 63 ayat (1) KUHP, perkosaan di jalan umum melanggar pasal 285 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan pasal 281 dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan, dapat dikenakan tuntutan maksimum penjara ...
a)
8 tahun
b)
12 tahun
c)
10 tahun
71.
Apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidanan dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde), kemudian melakukan tindak pidana lagi merupakan pengertian dari ...
a)
residive
b)
samenloop
c)
concursus realis
100 %
