Soekarno

Moh. Yamin

Soepomo

Moh. Hatta

Sutan Sjahrir

nasionalisme

patriotisme

bela negara

berjuang untuk bangsa

persatuan

supremasi hukum

konflik kepentingan individual

keharmonisan antargolongan

sentralisasi kekuasaan

dominasi kekuatan asing

Ir. Soekarno

H.O.S Tjokroaminoto

H. Agus Salim

Abikoesno Tjokrosoejoso

Mr. A.A. Maramis

a. pemisahan penuh antara agama dan negara

b. panduan moral untuk kehidupan masyarakat

c. menjadi hukum utama dalam pemerintahan

d. sumber tunggal dalam pembuatan undang-undang

(1) dan (2)

(2) dan (3)

(3) dan (4)

(4) dan (5)

(5) dan (1)

ketuhanan

kemanusiaan

persatuan

kerakyatan

keadilan

nilai ketuhanan

nilai kemanusiaan

nilai persatuan

nilai kerakyatan

nilai keadilan

ketuhanan yang berbudaya

Bhinneka Tunggal Ika

Supremasi Pancasila

keberagaman adalah kekuatan

persatuan dalam keberagaman

21

23

25

27

29

Pancasila digunakan sebagai pedoman perilaku sehari-hari

Pancasila digunakan sebagai asas tunggal partai politik

Pancasila digunakan sebagai sumber hukum negara

Jepang menyerah kepada Sekutu

sidang pertama PPKI

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

pengesahan UUD 1945

pembubaran BPUPKI

sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan eksternal

hanya sebagai referensi historis

sebagai dasar dalam pembangunan nasional

sebagai panduan dalam pendidikan moral dan etika

terbatas pada aspek budaya saja

menetapkan presiden dan wakil presiden

merencanakan waktu proklamasi

menyusun Komite Nasional

membentuk lembaga legislatif

menentukan batas wilayah negara

pedoman teknis pembuatan hukum daerah

konstitusi pertama Republik Indonesia

panduan sementara sebelum proklamasi

aturan organisasi PPKI

dasar pembentukan pemerintahan yang sah

simbol-simbol nasional

nilai-nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku

aspek budaya

diplomasi internasional

sejarah

alat pemersatu dan perekat sosial

panduan dalam perayaan nasional

pandangan hidup

simbol hubungan internasional

etika hidup bangsa

menggantikan peran dpr dan mpr

membantu presiden menjalankan pemerintahan sementara

menyusun dasar hukum negara

mewakili Jepang dalam proses transisi

memperkuat koordinasi antar daerah dalam masa transisi

dasar negosiasi internasional

filter budaya asing

dasar hukum penyelenggara negara

pedoman dalam pergaulan internasional

alat pemersatu bangsa

berlandaskan nilai-nilai Pancasila

mengacu pada konstitusi negara lain

mengutamakan kepentingan politik tertentu

tidak boleh mengalami perubahan

mengabaikan hak individu

panduan dalam pembangunan ekonomi

aspek politik

simbol keberagaman

aspek budaya

kerangka dalam pengembangan dan pemeliharaan identitas nasional

meningkatkan pengetahuan politik

mendorong partisipasi dalam kegiatan ekonomi

meningkatkan prestasi akademik

mempromosikan kegiatan olahraga

mengembangkan karakter dan moral berbasis Pancasila

musyawarah untuk mufakat

mayoritas menguasai minoritas

penghapusan budaya lokal

sistem pemerintahan otoriter

keputusan sepihak pemerintah

gotong royong dan toleransi

persaingan tanpa batas

individualisme ekstrem

keuntungan kelompok tertentu

pengutamaan ekonomi di atas moral

diskriminasi rasial

penyiksaan fisik

kerja paksa

penahanan tanpa proses hukum

perdagangan manusia

pembatasan hak untuk memilih

pembatasan terhadap kegiatan politik

pembatasan kebebasan berbicara

pembatasan kebebasan beragama

pelarangan pembangunan tempat ibadah

sumber hukum tertulis

sumber hukum tidak tertulis

hukum internasional

etika sosial

kebijakan pemerintah pusat

mengontrol populasi

meningkatkan kekuasaan pemerintah

melindungi individu

mendorong ekspor

mempromosikan industri

mendukung perekonomian

mencegah konflik internasional

menjaga ketertiban sosial

menghormati hak asasi manusia

mendukung kebijakan pemerintah

pengingkaran kewajiban negara

diskriminasi gender

penggusuran paksa

pelanggaran hak atas kesehatan

pelanggaran hak atas pendidikan

diskriminasi rasial

penindasan terhadap aktivis politik

pelanggaran hak atas pendidikan

penggunaan tenaga kerja anak

pembatasan hak memilih dalam pemilu

tertulis

permanen

rigid

umum

fleksibel

penyiksaan dan perlakuan buruk

pelanggaran hak atas kesehatan

kehendak parlemen dan pemerintah

tuntutan reformasi

kehendak pemerintah

kehendak MPR

kehendak parlemen

a. (1) dan (2)

b. (2) dan (3)

c. (3) dan (4)

d. (4) dan (5)

e. (5) dan (1)

pemahaman yang luas tentang konsekuensi legal dari tindakan kriminal

pengetahuan detail tentang setiap hukum dan regulasi yang berlaku

ketaatan hukum oleh semua kalangan, tidak terbatas pada status sosial, ekonomi, atau politik

kepercayaan mutlak pada keputusan aparat penegak hukum tanpa mempertanyakan

penegakan hukum yang ketat dengan hukuman maksimal untuk semua jenis pelanggaran

memperluas cakupan hukuman terhadap pelanggaran

supaya hukum dapat dijadikan alat dominasi sosial oleh pemerintah

memastikan hukum berkeadilan hanya dari sudut pandang legalitas tanpa mempertimbangkan aspek moral

menghasilkan sistem hukum yang resonan serta responsif terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat

hanya untuk memenuhi formalitas legal tanpa aplikasi nyata dalam kehidupan masyarakat

mengubah norma masyarakat

memperkuat norma sosial

mengabaikan norma

mengkritik norma

mematuhi hukum tanpa memahaminya

mengetahui hukum dan menghargainya

mengikuti hukum berdasarkan tradisi

menolak hukum yang tidak adil

menghindari pelanggaran hukum

Indah sebaiknya mengabaikan aturan tersebut dan membuang sampah seperti biasa

Indah sebaiknya meminta saran dan panduan dari tetangga tentang cara pemilahan sampah yang benar

Indah sebaiknya memprotes aturan tersebut karena merasa terlalu rumit

Indah sebaiknya menyembunyikan sampah yang tidak terpilah agar tidak ketahuan oleh pengelola lingkungan

Indah sebaiknya memutuskan untuk tidak membuang sampah dan menyimpannya di rumah saja

menegakkan hukum pidana

mengatur hubungan internasional

menyediakan panduan moral dan etika

membuat peraturan pemerintah

menyusun konstitusi

semua individu memiliki akses ke teknologi

hukum ditegakkan tanpa diskriminasi

semua orang mendapat pendidikan yang sama

hukum selaras dengan kebijakan ekonomi

masyarakat memiliki akses ke informasi

Kesejahteraan masyarakat terjamin

Hanya pemerintah pusat yang berwenang

Semua keputusan dibuat secara sepihak

Budaya taat hukum adalah memilih untuk tidak mengikuti hukum

Budaya taat hukum adalah melanggar peraturan hukum

Budaya taat hukum adalah tidak peduli terhadap hukum

Budaya taat hukum adalah sikap atau perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan hukum yang berlaku.

Budaya taat hukum adalah sikap tidak paham hukum

Budaya taat hukum tidak penting karena hukum hanya menghambat kebebasan individu

Budaya taat hukum tidak penting karena hukum seringkali tidak adil

Budaya taat hukum penting dalam suatu masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan bagi semua anggotanya.

Budaya taat hukum tidak penting karena masyarakat harus bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan

Cari aman sendiri

Memberikan contoh yang baik, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar hukum.

Mengabaikan pendidikan hukum kepada masyarakat

Memberikan hadiah kepada pelanggar hukum

Tidak memberlakukan sanksi bagi pelanggar hukum

Melakukan pelanggaran

Mungkin ada perbedaan budaya taat hukum di berbagai negara.

Ya, ada perbedaan budaya taat hukum di berbagai negara.

Tidak tahu, budaya taat hukum sama di semua negara.

Tidak, tidak ada perbedaan budaya taat hukum di berbagai negara.

Sama

Pendidikan tidak berperan dalam pembentukan budaya taat hukum

Pendidikan tidak mempengaruhi budaya taat hukum

Pendidikan berperan dalam pembentukan budaya taat hukum dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya hukum, etika, dan kepatuhan kepada masyarakat, serta mengajarkan nilai-nilai keadilan dan ketaatan terhadap aturan hukum.

Pendidikan hanya berperan dalam pembentukan budaya korupsi

Memberikan doktrin hukum tertulis

Meningkatkan korupsi dalam penegakan hukum

Mengabaikan kesadaran hukum di masyarakat

Mengatasi masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dalam suatu masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, penegakan hukum yang adil, dan pembentukan kesadaran hukum di masyarakat.

Mengurangi pendidikan hukum di masyarakat

meningkatkan kejahatan

Budaya taat hukum hanya dapat berkembang jika ada intervensi dari pemerintah

Budaya taat hukum dapat berkembang secara alami atau memerlukan intervensi dari pemerintah tergantung pada kondisi masyarakat dan sistem hukum yang ada.

Budaya taat hukum tidak perlu berkembang karena hukum sering kali tidak adil

Budaya taat hukum dapat berkembang secara alami tanpa intervensi dari pemerintah

Budaya taat hukum dapat berkembang dengan paksaan

agama

kesopanan

hukum

kesusilaan

adat

agama

hukum

kesopanan

kesusilaan

Adat

Sanksi berupa denda atau penjara

Sanksi paling berat berupa dosa dan siksa akhirat

Mengatur cara berpakaian di masyarakat

Hanya berlaku di daerah tertentu

Diatur oleh undang-undang negara

Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan

Aturan yang bersifat relatif antardaerah

Aturan yang sanksi pelanggarannya adalah penjara

Aturan yang bersifat memaksa dan mengikat semua warga

Aturan yang hanya berlaku di lingkungan keluarga

Dipenjara 3 tahun

Dikucilkan atau dicela masyarakat

Denda administratif

Dicopot dari jabatan

Dituntut di pengadilan

Bersifat relatif antardaerah

Bersifat memaksa dan mengikat semua warga tanpa terkecuali

Sanksi hanya berupa rasa malu

Hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan

Tidak ada sanksi tertulis

Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman berat

Membentuk masyarakat yang patuh karena kesadaran dan keyakinan

Mengurangi jumlah peraturan

Menghapus semua norma adat

Membuat semua orang takut polisi

Hukuman yang sangat berat

Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif

Banyaknya peraturan baru setiap tahun

Larangan keras berbicara tentang hukum

Ketidakpastian hukum

Membuat orang taat karena takut malu

Membuat orang taat karena benar-benar sadar itu salah

Menghilangkan semua pelanggaran hukum

Membuat hukum tidak diperlukan lagi

Meningkatkan kriminalitas

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas hukum

Menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan sosial

Mengabaikan hukum demi kepentingan kelompok

Mematuhi hukum hanya jika diawasi

Menganggap hukum hanya untuk orang kecil

Norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan

Norma hukum boleh bertentangan dengan semua norma lain

Norma hukum selalu lebih rendah daripada norma adat

Norma hukum hanya berlaku jika disetujui tokoh agama

Norma hukum tidak memerlukan dukungan norma lain

Memberikan hukuman fisik

Menyisipkan pendidikan karakter & kesadaran hukum dalam pembelajaran serta keteladanan guru/orang tua

Melarang siswa membahas hukum

Menghapus mata pelajaran PPKn

Menakut-nakuti dengan polisi

A

B

C

D

B

A

C

D

C

A

B

D

D

harus segera diberlakukan

dapat diterima masyarakat

menjadi hukum yang sah

UU tentang Ketuhanan Yang Maha Esa

UU tentang Persatuan Indonesia

UU tentang Keadilan Sosial

UU tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

UU tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

UU tentang Persatuan Indonesia

UU tentang Ketuhanan Yang Maha Esa

UU tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Sistem demokrasi

Sistem monarki

Sistem otoriter

Sistem feodal

Program keadilan sosial

Program pembangunan ekonomi

Program pendidikan nasional

Program pertahanan negara

dengan UUD 1945

dengan Peraturan Pemerintah

dengan Keputusan Presiden

dengan Undang-Undang Dasar Negara lain

oleh Soepomo

oleh Ir. Soekarno

oleh Moh. Yamin

oleh Ahmad Subardjo