WorksheetsPeraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Kelas 10)
Total questions: 95
Worksheet time: 48mins
Aturan atau norma hukum yang mengikat dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut...
Norma sosial
Aturan adat
Peraturan Perundang-undangan Nasional
Norma agama
Sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan lainnya adalah...
Undang-Undang (UU)
Pancasila
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Ketetapan MPR
Menurut UU No. 12 Tahun 2011 (dan perubahannya UU No. 13 Tahun 2022) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, urutan peraturan di Indonesia yang paling tinggi hingga paling rendah adalah...
UUD 1945, UU, Perda Provinsi, Perpres, Perppu
UUD 1945, Tap MPR, Perpres, UU/Perppu, Perda
UUD 1945, UU/Perppu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota
UUD 1945, UU/Perppu, Tap MPR, Perpres, Perda
Peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD NRI 1945 disebut...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan yang kedudukannya setara dengan Undang-Undang, namun dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting atau darurat, disebut...
Perppu
Perpres
Tap MPR
Keputusan Presiden
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh...
Presiden Soekarno
DPR RI
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945
Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dan hidup dalam masyarakat adalah asas...
Kejelasan rumusan
Dapat dilaksanakan
Keterbukaan
Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Gubernur bersama DPRD Provinsi) untuk menjalankan UU atau Perpres di daerah provinsi disebut...
Peraturan Bupati
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
Undang-Undang Daerah
Setiap warga negara wajib menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melanggar, maka akan dikenakan...
Pujian dari masyarakat
Sanksi atau hukuman
Pembebasan dari pajak
Kenaikan pangkat
Tujuan utama dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah untuk...
Membatasi hak-hak warga negara
Menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum
Mempermudah kerja pemerintah pusat
Memperkaya pejabat negara
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota dibuat oleh Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota, dan disebut...
Perda Provinsi
Peraturan Walikota
Perda Kabupaten/Kota
Peraturan Desa
Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya...
Pancasila dapat diubah kapan saja sesuai kebutuhan hukum.
Semua hukum di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila.
Pancasila hanya berlaku untuk hukum pidana saja.
Pancasila adalah satu-satunya hukum yang berlaku tanpa perundang-undangan lain.
Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya disebut...
Perppu
Perpres (Peraturan Presiden)
PP (Peraturan Pemerintah)
Kepres (Keputusan Presiden)
Suatu peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Ini adalah salah satu asas dalam tata urutan perundang-undangan yang disebut asas...
Lex specialis derogat legi generali (Hukum khusus mengesampingkan hukum umum)
Lex superior derogat legi inferiori (Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah)
Lex posterior derogat legi priori (Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama)
Asas kepastian hukum
Norma hukum bersifat memaksa. Konsekuensi dari sifat ini adalah...
Warga negara boleh memilih mana aturan yang mau ditaati.
Sanksi bagi pelanggar bersifat tegas dan nyata.
Aturan hanya berlaku bagi pejabat negara.
Aturan hanya bersifat anjuran.
Yang BUKAN merupakan contoh sikap menaati peraturan di lingkungan sekolah adalah...
Menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal
Datang tepat waktu
Membuang sampah sembarangan
Mengikuti upacara bendera dengan khidmat
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara spesifik dalam undang-undang, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah oleh...
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 9 Tahun 1998
UU No. 13 Tahun 2022
UUD NRI 1945 Amandemen
Peraturan Desa (Perdes) kedudukannya berada di bawah...
UUD NRI 1945
Undang-Undang
Perda Kabupaten/Kota
Peraturan Presiden
Norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum memiliki fungsi yang sama dalam mengatur kehidupan sosial, namun norma hukum memiliki keunggulan karena...
Sanksinya paling ringan.
Sanksinya diatur secara tertulis dan dilaksanakan oleh aparat negara yang berwenang.
Sanksinya hanya dirasakan di akhirat.
Sanksinya hanya berupa celaan masyarakat.
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus mendapatkan persetujuan dari...
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Agung (MA)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden sendiri
Asas "dapat dilaksanakan" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berarti...
Aturan tersebut harus sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Indonesia.
Aturan tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
Aturan tersebut harus jelas rumusan katanya.
Aturan tersebut harus bermanfaat.
Di lingkungan rumah, contoh peraturan yang dibuat bersama anggota keluarga adalah...
UU Lalu Lintas
Jam malam untuk bermain gadget
Perda Kebersihan
Aturan membayar pajak bumi dan bangunan
Peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden disebut Undang-Undang. Namun, rancangan UU bisa berasal dari DPR, Presiden, atau...
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
MPR
Rakyat secara langsung
Peraturan perundang-undangan hanya berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara. Ini mencerminkan asas...
Kejelasan tujuan
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Keterbukaan
Pengundangan
Norma yang bersumber dari hati nurani manusia disebut norma...
Agama
Hukum
Kesopanan
Kesusilaan
UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah (amandemen) sesuai kesepakatan MPR. Namun, ada satu kesepakatan dasar bahwa bentuk NKRI tidak dapat diubah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga...
Kepentingan pribadi
Kedaulatan wilayah negara
Bentuk negara serikat
Norma kesopanan
Jika ada Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) di atasnya, maka lembaga yang berhak melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) adalah...
DPR
Masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan
Presiden
Polisi
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan memiliki dokumen resmi seperti KTP, SIM, atau Akta Kelahiran. Hal ini termasuk perwujudan kepatuhan di bidang...
Ekonomi
Sosial budaya
Administrasi pemerintahan
Pertahanan dan keamanan
Urutan terakhir atau paling rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...
Perpres
Perda Provinsi
Perda Kabupaten/Kota
Peraturan Desa
Partisipasi warga negara dalam mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai Pancasila, terutama sila ke...
Satu dan dua
Tiga dan empat
Empat dan lima
Semua sila Pancasila secara terintegrasi
Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar...
Bintang
Rantai
Pohon Beringin
Kepala Banteng
Menerima teman yang berbeda suku, budaya, dan agama merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila menjadi...
Ideologi negara lain
Sumber hukum tertinggi di Indonesia
Dasar pergaulan internasional
Simbol negara saja
Sikap musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama di kelas merupakan pengamalan sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Memberikan bantuan kepada korban bencana alam tanpa memandang suku atau agama adalah contoh pengamalan sila...
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila "Persatuan Indonesia" dilambangkan dengan gambar...
Bintang
Pohon Beringin
Padi dan Kapas
Rantai
Prinsip Bhineka Tunggal Ika sangat erat kaitannya dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling menghormati adalah pengamalan dari sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal...
1 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
28 Oktober 1945
Tokoh yang mengemukakan istilah "Pancasila" dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah...
Mohammad Yamin
Soepomo
Mohammad Hatta
Ir. Soekarno
Lambang sila kelima Pancasila adalah...
Kepala Banteng
Pohon Beringin
Padi dan Kapas
Rantai
Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah merupakan bentuk penerapan nilai Pancasila, yang mencerminkan sikap...
Individualisme
Egoisme
Persatuan dan kebersamaan
Acuh tak acuh
Sikap adil terhadap sesama teman, tidak membeda-bedakan, dan tidak curang saat bermain adalah pengamalan sila ke...
Tiga
Empat
Lima
Satu
Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dalam Pancasila adalah...
Menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing
Menghormati hari raya agama lain
Memaksa teman sekelas untuk pindah agama
Menjaga kerukunan antar umat beragama
Pancasila bersifat terbuka, artinya Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor...
Modernisasi global
Nilai-nilai budaya asing
Nilai-nilai dasar yang melekat padanya
Aturan yang dibuat pemerintah saat ini
Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan...
Bintang
Rantai
Pohon Beringin
Kepala Banteng
Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai...
Pandangan hidup bangsa
Cita-cita bangsa
Sumber dari segala sumber hukum
Kepribadian bangsa
Contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila kedua di lingkungan keluarga adalah...
Membantu pekerjaan orang tua di rumah
Memaksakan kehendak saat rapat keluarga
Beribadah sendiri di kamar
Menonton televisi sampai larut malam
Nilai dasar yang terkandung dalam sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah...
Individualisme
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Egoisme
Kepentingan pribadi diutamakan
Tujuan utama dari musyawarah mufakat dalam sila keempat adalah untuk mencapai...
Kemenangan satu pihak
Keputusan bersama yang adil
Perpecahan
Adu argumen tanpa solusi
Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya terdapat rumusan awal Pancasila. Tanggal disahkannya Piagam Jakarta adalah...
1 Juni 1945
22 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam pemilihan ketua RT atau kepala daerah merupakan bentuk pengamalan sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya…
Pancasila adalah simbol negara saja
Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
Pancasila hanya berlaku untuk suku Jawa
Pancasila adalah milik pemerintah
Sila kedua Pancasila berbunyi…
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai…
Pemandu kehidupan beragama saja
Pedoman dan arah bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya
Alat untuk menindas kaum minoritas
Peraturan ekonomi internasional
Memakai produk dalam negeri dan mencintai budaya lokal merupakan wujud nyata pengamalan sila ke…
Satu
Dua
Tiga
Empat
Menghargai hasil karya orang lain, baik itu teman atau seniman, merupakan penerapan sila…
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam kehidupan sekolah, menghormati guru dan karyawan sekolah tanpa memandang jabatannya adalah bentuk pengamalan sila ke…
Satu dan Dua
Dua dan Lima
Empat dan Lima
Tiga dan Empat
Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pancasila bersifat…
Universal
Adaptif
Otoriter
Asli (lokal)
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler, tetapi negara yang berlandaskan pada…
Kekuasaan penuh militer
Kebebasan tanpa batas
Nilai-nilai religius/ketuhanan
Sistem satu partai
Badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia adalah…
PPKI
BPUPKI
MPRS
DPR
Sidang kedua BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dilaksanakan pada tanggal…
28 Mei - 1 Juni 1945
10 - 17 Juli 1945
18 Agustus 1945
1 Maret 1945
Siapakah ketua dari Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945?
Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
Soepomo
Achmad Soebardjo
Dokumen yang menjadi rancangan awal Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dikenal dengan nama…
Dekrit Presiden
Supersemar
Piagam Jakarta
Teks Proklamasi
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD NRI Tahun 1945. Pengesahan ini dilakukan dalam sidang PPKI yang ke…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Salah satu perubahan penting pada Piagam Jakarta saat disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945 adalah penghapusan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama. Hal ini merupakan hasil dari semangat…
Primordialisme
Individualisme
Egoisme
Toleransi dan persatuan
Setelah UUD NRI Tahun 1945 disahkan, struktur awalnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-pasal), dan…
Penjelasan
Lampiran
Mukadimah
Deklarasi
BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut…
Kempetai
Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI)
Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI)
Seiichi Butai
Ketua BPUPKI adalah…
Ir. Soekarno
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Mohammad Yamin
Ki Hajar Dewantara
Panitia Kecil Perancang UUD dibentuk pada sidang kedua BPUPKI, yang diketuai oleh…
Soepomo
Mohammad Hatta
Ir. Soekarno
Wahid Hasyim
Berapa jumlah bab dalam UUD 1945 saat pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945?
16 Bab
21 Bab
37 Bab
4 Bab
Selain mengesahkan UUD 1945, hasil sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 juga menetapkan…
Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Pengibaran bendera Merah Putih
Pengangkatan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Piagam Jakarta ditandatangani oleh Panitia Sembilan pada tanggal…
1 Juni 1945
22 Juni 1945
10 Juli 1945
17 Agustus 1945
Salah satu tokoh yang mengusulkan perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah…
Mohammad Yamin
A.A. Maramis
Ki Bagus Hadikusumo
Mohammad Hatta
Sebelum disahkan oleh PPKI, rancangan UUD dibahas secara intensif oleh BPUPKI pada masa sidang…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berarti…
Lembaga negara tidak terikat oleh UUD
Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sesuai dengan UUD
UUD dapat diubah sewaktu-waktu oleh Presiden
Rakyat tidak wajib menaati UUD
Latar belakang dibentuknya UUD 1945 adalah untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang…
Memiliki hutang luar negeri
Berdaulat dan merdeka
Menjadi bagian dari persemakmuran Jepang
Memiliki sistem kerajaan
Sidang kedua BPUPKI juga membentuk panitia yang bertugas merumuskan masalah keuangan dan ekonomi yang diketuai oleh…
Mohammad Hatta
Oto Iskandar Dinata
Soepomo
A.A. Maramis
Panitia Sembilan dibentuk sebagai panitia kecil dari…
PPKI
KNIP
BPUPKI
DPR
Semangat yang ditunjukkan para perumus UUD 1945 dalam setiap pengambilan keputusan adalah…
Mementingkan golongan sendiri
Arogan dan memaksakan kehendak
Kekeluargaan, tanggung jawab, dan toleransi
Dalam sistem hukum di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati kedudukan sebagai hukum…
Pelengkap
Internasional
Dasar tertinggi
Adat
Sebagai hukum dasar tertinggi, fungsi UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dibagi dan dilaksanakan disebut fungsi…
Pengatur
Penghubung
Pembatas
Penentu
UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai controlling function, yang berarti UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap…
Perilaku masyarakat sehari-hari
Peraturan perundang-undangan di bawahnya
Segala peraturan perundang-undangan, seperti UU, Perpu, Perpres, dan Perda, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ini menunjukkan UUD 1945 sebagai...
Sumber hukum utama
Hukum adat
Peraturan biasa
Keputusan eksekutif
UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat yang fleksibel karena dapat diubah (diamendemen) sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa melalui lembaga...
Presiden
Mahkamah Agung
DPR
MPR
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan batasan-batasan dan memisahkan wewenang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif disebut fungsi...
Pembatas
Pengesahan
Penjamin hak
Penguat
UUD NRI Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penjamin hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam...
Pembukaan UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945 (terutama di Bab XA)
Penjelasan UUD 1945
TAP MPR
Apabila ada sebuah Undang-Undang yang isinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, lembaga yang berhak menguji dan membatalkannya adalah...
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
MPR
Sebagai hukum yang tertulis, UUD NRI Tahun 1945 memiliki ciri-ciri, kecuali...
Jelas dan terperinci
Mengikat secara umum
Mudah berubah sesuai keinginan pejabat
Memuat norma dan aturan hukum
Tujuan dibentuknya UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang...
Absolut dan otoriter
Terbatas dan terstruktur
Berdasarkan kekuasaan tunggal
Fleksibel tanpa aturan
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu berada pada urutan...
Kedua, setelah UU/Perpu
Paling bawah, setelah Perda
Paling atas
Ketiga, setelah Perpres
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Tujuan utama amandemen tersebut adalah untuk...
Menghilangkan fungsi UUD 1945
Memperkuat sistem presidensial dan demokrasi
Mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya tanpa perubahan
Mengubah bentuk negara menjadi serikat
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai sarana untuk menyalurkan dan membatasi kekuasaan guna menghindari kesewenang-wenangan penguasa disebut fungsi...
Direktur
Kontrol
Limiting (pembatas)
Organizing (pengatur)
UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu...
Pancasila
Sumpah Pemuda
Teks Proklamasi
Piagam Jakarta
Norma dan aturan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 bersifat mengikat bagi...
Pemerintah saja
Lembaga negara saja
Seluruh rakyat, lembaga negara, dan seluruh wilayah NKRI
Hanya warga sipil
