WorksheetsSoal Latihan Pancasila dan UUD NRI 1945
Total questions: 93
Worksheet time: 47mins
Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila menjiwai dan melandasai keempat sila lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur Pancasila bersifat...
Terpisah-pisah
Majemuk tunggal
Hierarkis Piramidal
Saling melengkapi
Fleksibel
Keterkaitan antara sila ketiga "Persatuan Indonesia" dengan sila keempat "Kerakyatan..." bermakna bahwa...
Demokrasi di Indonesia mengutamakan kepentingan individu
Persatuan Indonesia hanya dapat dicapai melalui otoritarianisme
Pelaksanaan demokrasi haruslah dilandasi semangat menjaga keutuhan NKRI
Musyawarah mufakat hanya berlaku untuk kelompok mayoritas
Persatuan tidak memerlukan proses demokrasi
Rumusan Pancasila yang sah dan benar secara konstitusional terdapat dalam...
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4
Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945
Mukadimah Konstitusi RIS
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
Sila kelima "Keadilan Sosial..." merupakan tujuan dari keempat sila sebelumnya. Hubungan sila ke-2 dan ke-5 menekankan pada...
Kemanusiaan yang mengabaikan keadilan hukum
Pemberian bantuan sosial tanpa dasar kemanusiaan
Perlakuan adil terhadap sesama manusia sebagai makhluk beradab
Keadilan hanya untuk golongan tertentu
Kesetaraan politik semata
Bentuk pengamalan keterkaitan sila ke-1 dan sila ke-2 dalam kehidupan sehari-hari adalah...
Menghormati ibadah orang lain karena menyadari persamaan derajat sebagai ciptaan Tuhan
Melakukan demonstrasi anarkis
Membantu korban bencana hanya jika satu agama
Mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan umum
Berdoa sebelum belajar tetapi menyontek saat ujian
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Salah satu ciri utamanya adalah...
Nilai-nilainya dipaksakan dari luar masyarakat
Bersifat kaku dan tidak dapat diubah sama sekali
Nilai-nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dinamis mengikuti perkembangan zaman
Dapat diganti dengan ideologi lain kapan saja
Hanya melayani kepentingan penguasa
Dimensi "Realitas" dalam ideologi Pancasila mengandung makna bahwa...
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai
Nilai-nilai Pancasila bersumber dan berakar dari budaya dan kehidupan nyata masyarakat Indonesia
Pancasila harus bersifat utopis
Pemerintah bebas menafsirkan Pancasila
Pancasila hanya teori belaka
Kedudukan Pancasila sebagai leitstar (bintang penunjuk arah) bermakna...
Pancasila adalah alat kekuasaan
Pancasila menjadi pedoman dan arah bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara
Pancasila hanya simbol negara
Pancasila membatasi kebebasan individu mutlak
Pancasila dibuat oleh bangsa asing
Perbedaan mendasar antara ideologi Pancasila dengan ideologi Liberalisme terletak pada...
Pandangan terhadap hak milik pribadi; Pancasila mengakui dengan fungsi sosial, Liberalisme mutlak
Pancasila tidak mengakui hak individu
Liberalisme lebih mengutamakan gotong royong
Pancasila menolak demokrasi
Liberalisme berbasis pada agama
Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi era globalisasi adalah sebagai...
Penolak semua budaya asing
Alat untuk menutup diri dari dunia luar
Filter atau penyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Sarana untuk meniru gaya hidup barat
Dasar untuk mengubah bentuk negara
Pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah...
UUD 1945
Konstitusi RIS
UUDS 1950
UUD 1945 Hasil Amandemen
Dekrit Presiden
Alasan utama kembali diberlakukannya UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD baru
Desakan dari pihak Belanda
Keinginan untuk membentuk negara serikat
Permintaan PBB
Berakhirnya masa jabatan presiden
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah...
Presidensial
Monarki Konstitusional
Parlementer (Demokrasi Liberal)
Komunis
Otoriter
Pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945 - 14 November 1945), kekuasaan Presiden sangat besar karena...
Presiden adalah diktator
Belum terbentuknya MPR dan DPR, sehingga kekuasaan dijalankan Presiden dibantu KNIP
Tidak ada partai politik
Indonesia menganut sistem kerajaan
Rakyat tidak boleh berpolitik
Salah satu penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru adalah...
Pemilihan umum yang demokratis
Kebebasan pers yang sangat luas
Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden dan penafsiran tunggal Pancasila
Pemberdayaan otonomi daerah
Pembentukan KPK
Salah satu latar belakang dilakukannya amandemen UUD 1945 pada masa reformasi adalah...
UUD 1945 dianggap terlalu meniru barat
Kekuasaan Presiden (eksekutif) yang terlalu dominan (executive heavy) dalam naskah asli
Keinginan mengganti dasar negara
Desakan negara-negara donor
Ingin mengubah bentuk negara menjadi federal
Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode diatur dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen pasal...
Pasal 1 Ayat 1
Pasal 7
Pasal 9
Pasal 20
Pasal 28
Perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dari "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR" menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menghilangkan...
Lembaga Kepresidenan
Peran DPR
Lembaga Tertinggi Negara (MPR)
Mahkamah Agung
Hak asasi manusia
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen pertama (tahun 1999) difokuskan pada...
Pemerintah Daerah
Hak Asasi Manusia
Pembatasan kekuasaan Presiden
Pendidikan dan Kebudayaan
Perekonomian Nasional
Lembaga negara baru yang lahir akibat amandemen UUD 1945 yang berfungsi mengawal konstitusi adalah...
Komisi Yudisial (KY)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Makna Pasal 28F UUD NRI 1945 dalam konteks keterbukaan informasi adalah...
Setiap orang bebas menyebarkan berita bohong (hoax)
Pemerintah berhak menutup semua akses informasi
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
Informasi hanya milik pejabat negara
Media massa harus milik negara
Perilaku demokratis di lingkungan sekolah dapat ditunjukkan dengan...
Memaksakan kehendak kepada teman sekelas
Pemilihan ketua OSIS secara jujur dan adil
Tidak mau mendengar pendapat guru
Membolos saat jam pelajaran kosong
Menyontek berjamaah sebagai bentuk solidaritas
Dalam era keterbukaan informasi, tantangan terbesar penerapan nilai Pancasila adalah...
Mudahnya akses buku pelajaran
Penyebaran ujaran kebencian dan paham radikal melalui media sosial
Kecepatan internet yang tinggi
Banyaknya aplikasi belajar online
Transparansi anggaran pemerintah
Sikap cerdas warga negara dalam menghadapi banjir informasi di internet adalah...
Menerima mentah-mentah semua informasi
Melakukan check and recheck (tabayyun) kebenaran informasi sebelum membagikannya
Langsung membagikan berita yang heboh agar viral
Menghindari penggunaan internet sama sekali
Hanya membaca judul berita saja
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya harus...
Semau gue karena ini negara demokrasi
Mengutamakan kepentingan golongan sendiri
Bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain
Dilakukan dengan merusak fasilitas umum agar didengar
Tanpa izin pihak keamanan
Kebebasan pers di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 berfungsi sebagai...
Alat propaganda pemerintah
Alat pemecah belah bangsa
Media kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan
Sarana hiburan semata
Kepentingan bisnis pemilik modal saja
Ciri pokok pemerintahan yang demokratis (Demokrasi Konstitusional) adalah...
Kekuasaan pemerintah tidak terbatas
Tidak adanya jaminan HAM
Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan oleh konstitusi
Pers yang dibungkam
Pemilu yang diatur hasilnya
Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia adalah...
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 40 Tahun 1999
Berikut ini bukan merupakan perilaku demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara...
Menerima kekalahan dalam Pemilu dengan lapang dada
Menggunakan hak pilih dengan cerdas
Main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan
Mengkritik pemerintah dengan cara yang santun dan konstruktif
Membayar pajak tepat waktu
Hubungan antara demokrasi dengan UUD NRI 1945 adalah...
UUD NRI 1945 membatasi demokrasi
UUD NRI 1945 adalah landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia
Demokrasi bertentangan dengan UUD NRI 1945
UUD NRI 1945 hanya mengatur masalah hukum, bukan demokrasi
Demokrasi berjalan tanpa perlu aturan UUD
Secara ontologis, dasar filosofis Pancasila adalah manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila. Hal ini berarti bahwa Pancasila berakar pada...
Keberadaan Tuhan
Keseimbangan kosmis
Hakikat kodrat manusia sebagai monodualis
Kepentingan negara
Kekuatan alam
Nilai instrumental sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam...
Pembatasan masa jabatan presiden
Pengakuan hak untuk hidup dan tidak disiksa (Pasal 28A-J UUD 1945)
Pembentukan BPK
Kewajiban membayar pajak
Penentuan sistem multipartai
Sila "Persatuan Indonesia" secara konsisten menolak paham yang mendasarkan negara pada satu kelompok atau golongan. Paham yang ditolak tersebut adalah...
Liberalisme
Individualisme
Chauvinisme dan Sektarianisme
Nasionalisme
Sosialisme
Pohon Beringin sebagai lambang sila ketiga memiliki makna...
Kekuatan ekonomi negara
Kebesaran dan kemegahan pemerintah
Tempat berlindung (pengayoman) dan keragaman budaya yang menyatu di bawah Indonesia
Ketuhanan yang Maha Esa
Semangat kerja keras
Sila yang menjadi dasar hukum tertinggi sekaligus landasan moral etis bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia adalah sila...
Sila Kedua
Sila Kelima
Sila Keempat
Sila Pertama
Sila Ketiga
Pancasila sebagai ideologi negara memiliki sifat imperatif, yang berarti...
Nilai-nilai Pancasila hanya berlaku untuk pejabat
Pancasila harus dipaksakan kepada rakyat
Pancasila memiliki kewenangan untuk mengatur dan memaksa berlakunya nilai-nilai Pancasila
Pancasila dapat diubah kapan saja
Pancasila bersifat teoretis
Pancasila sebagai ideologi terbuka harus memenuhi tiga dimensi. Dimensi yang menghendaki adanya nilai-nilai baru yang dikembangkan secara kreatif tanpa mengubah nilai dasar adalah dimensi...
Realitas
Idealitas
Fleksibilitas
Normatif
Sinergis
Peran Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai...
Sumber dari segala sumber hukum negara
Undang-undang yang paling mudah diamandemen
Alat kontrol sosial
Pedoman kehidupan pribadi
Undang-undang biasa
Perbedaan utama antara Ideologi Pancasila (terbuka) dengan Ideologi Komunisme (tertutup) terletak pada pandangan terhadap...
Kedaulatan rakyat; Pancasila di tangan rakyat, Komunisme di tangan Partai
Hak asasi manusia; Pancasila menjamin, Komunisme menolaknya
Kepemilikan alat produksi; Pancasila mengakui kepemilikan individu dengan fungsi sosial, Komunisme menasionalisasi total
Otonomi daerah; Pancasila menghargai, Komunisme menolaknya
Jawaban A, B, dan C benar
Apabila Pancasila tidak dipertahankan sebagai ideologi negara, dampak terburuk yang mungkin terjadi adalah...
Meningkatnya kualitas pendidikan
Terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa
Menurunnya jumlah penduduk
Peningkatan pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi negara maju
Tantangan dari luar yang mengancam Pancasila sebagai ideologi, khususnya di era globalisasi, adalah...
Kebijakan pemerintah yang tidak populis
Munculnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila
Tingginya angka kemiskinan
Korupsi yang merajalela
Kurangnya sosialisasi Pancasila
Lembaga yang diberi tugas untuk membuat konstitusi baru pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
DPR
MPR
Kabinet
Konstituante
Mahkamah Agung
Periode Demokrasi Liberal (1950-1959) diwarnai oleh ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh...
Tidak adanya presiden
Pergantian kabinet yang sangat sering
Sistem satu partai
Tidak adanya Pemilu
Pemberlakuan darurat militer
arnai oleh ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh...
Tidak adanya presiden
Pergantian kabinet yang sangat sering
Sistem satu partai
Tidak adanya Pemilu
Pemberlakuan darurat militer
Amandemen UUD NRI 1945 dilakukan dengan beberapa kesepakatan dasar, salah satunya adalah...
Mengubah Pembukaan UUD 1945
Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Meniadakan sistem presidensial
Menghilangkan hak asasi manusia
Menetapkan bahwa Presiden dipilih oleh MPR
Hasil dari Amandemen Keempat UUD 1945 (Tahun 2002) yang paling signifikan adalah...
Pembentukan Komisi Yudisial (KY)
Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Adanya ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
Pembatasan masa jabatan presiden
Pasal dalam UUD 1945 (setelah amandemen) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum adalah Pasal...
Pasal 1 Ayat (1)
Pasal 1 Ayat (3)
Pasal 2 Ayat (1)
Pasal 3 Ayat (1)
Pasal 27 Ayat (1)
Ketetapan MPR yang tidak berlaku lagi setelah amandemen UUD 1945 adalah TAP MPR tentang...
Kewenangan Mahkamah Agung
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Hak Asasi Manusia
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
Pembagian kekuasaan
Perubahan yang paling mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen adalah...
Sistem bikameral menjadi unikameral
Kedaulatan beralih dari rakyat ke MPR menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
Pembatalan otonomi daerah
Presiden tidak lagi sebagai kepala pemerintahan
Indonesia kembali menjadi negara serikat
Dalam periode UUD 1945 (1945-1949), terjadi penyimpangan yang mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi Parlementer sementara melalui...
Proklamasi Kemerdekaan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945
Amandemen UUD 1945
Supersemar
Prinsip utama dalam etika bermedia sosial berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah...
Menyebarkan informasi secepat mungkin
Kebebasan mutlak tanpa batas
Keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dengan tanggung jawab menjaga kerukunan dan UU ITE
Menyerang privasi orang lain
Membuat berita yang sensasional
Implementasi asas transparansi pemerintah dalam era keterbukaan informasi diwujudkan melalui...
Pembatasan akses informasi publik
Penerbitan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)
Penghapusan kebebasan pers
Pengurangan peran DPR
Pengangkatan pejabat tanpa uji publik
Salah satu wujud perilaku partisipasi warga negara yang demokratis dalam era digital adalah...
Golput dalam setiap pemilihan
Menjadi buzzer politik bayaran
Ikut serta dalam petisi daring (online petition) dan memberikan feedback konstruktif kepada pemerintah
Menyebar hoax
Membatasi diri dari informasi
Hak asasi manusia yang paling sering dilanggar dalam konteks penyebaran informasi di media sosial adalah...
Hak untuk hidup
Hak untuk memperoleh keadilan
Hak atas nama baik, kehormatan, dan privasi
Hak untuk berkeluarga
Hak untuk beragama
Landasan hukum yang mengatur dan membatasi penyebaran informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik (fitnah) di media sosial adalah...
UUD 1945
UU Pers No. 40 Tahun 1999
UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
TAP MPR No. XVII/MPR/1998
Peraturan Presiden
Perilaku yang mencerminkan semangat musyawarah mufakat di era keterbukaan informasi saat terjadi perbedaan pendapat adalah...
Mengisolasi kelompok yang berbeda pendapat
Menggunakan media sosial untuk saling serang
Mengadakan forum diskusi (online atau offline) untuk mencari titik temu dan solusi bersama
Memaksakan kehendak mayoritas
Mengabaikan semua pendapat yang ada
Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia menghendaki agar setiap pengambilan keputusan selalu didasarkan pada...
Kekuatan uang
Kepentingan individu
Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan
Tuntutan negara asing
Ideologi Liberal
Dampak negatif dari overload informasi (banjir informasi) jika tidak disikapi secara kritis adalah...
Meningkatnya pengetahuan
Keterasingan dari dunia luar
Mudah terpapar misinformasi dan disinformasi, yang dapat memicu konflik
Peningkatan daya saing
Meningkatnya minat baca
Salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan harus diimplementasikan secara bertanggung jawab di era digital adalah...
Hak untuk memalsukan data
Hak untuk melanggar hukum
Hak mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3)
Hak untuk merusak reputasi orang
Hak untuk menolak Pemilu
Untuk mengamalkan sila keempat Pancasila di era keterbukaan informasi, kita harus...
Menolak semua kritik terhadap pemerintah
Menggunakan media sosial untuk memfitnah lawan politik
Menggunakan platform digital untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan beradab, serta menerima hasil musyawarah yang sah
Memblokir semua akun yang berbeda pandangan
Hanya mengikuti berita dari satu sumber
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak memaksakan rakyat untuk beragama, namun memberikan kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan. Prinsip ini mencerminkan sikap negara yang...
Sekuler
Teokratis
Monoteis
Religius dan Toleran
Komunis
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan dalam tiga aspek utama yaitu...
Keadilan spiritual, militer, dan politik
Keadilan ekonomi, hukum, dan moral (distributif, legal, komutatif)
Keadilan individu, golongan, dan pemerintah
Keadilan regional, nasional, dan internasional
Keadilan pasar, bank, dan perusahaan
Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras adalah inti dari sila ke...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Nilai Instrumental dari sila Persatuan Indonesia termuat dalam...
Hak Warga Negara untuk memperoleh pekerjaan
Aturan mengenai otonomi daerah
Ketentuan tentang Musyawarah Mufakat
Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan
Hak Asasi Manusia
Pancasila sebagai kesatuan yang bulat dan utuh mengandung pengertian bahwa...
Setiap sila dapat dipisahkan
Setiap sila memiliki kedudukan yang sama penting dan tidak dapat diletakkan secara terpisah-pisah
Urutan sila dapat diubah
Sila pertama lebih penting dari sila lainnya
Pancasila hanya berlaku saat dibutuhkan
Sila yang menjadi landasan bagi penetapan dan penegakan supremasi hukum di Indonesia adalah sila...
Sila Kedua dan Sila Kelima
Sila Pertama dan Sila Kedua
Sila Ketiga dan Sila Keempat
Sila Pertama dan Sila Kelima
Sila Keempat dan Sila Kelima
Ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi yang datang dari internal adalah...
Intervensi asing
Munculnya terorisme
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak kepercayaan publik
Perang dagang
Pancasila sebagai ideologi yang datang dari internal adalah...
Intervensi asing
Munculnya terorisme
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak kepercayaan publik
Perang dagang
Gempuran budaya K-Pop
Pancasila sebagai ideologi terbuka bukan berarti...
Dapat diganti dengan ideologi lain
Menghargai perkembangan ilmu pengetahuan
Bersifat dinamis
Dapat menampung aspirasi masyarakat
Tetap berpegang teguh pada nilai dasar yang terkandung di dalamnya
Nilai Idealitas dalam Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila mengandung...
Kenyataan historis bangsa
Nilai-nilai yang harus dicapai dan diperjuangkan (cita-cita)
Aturan hukum yang tertulis
Sifat fleksibel dalam penerapannya
Sistem ekonomi yang kapitalis
Dalam konteks pembangunan nasional, Pancasila berfungsi sebagai...
Pedoman tunggal dalam menentukan tujuan pembangunan
Alat pemecah masalah politik
Kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan harkat dan martabat manusia
Dasar pembentukan militer
Alat untuk mencari keuntungan
Berikut adalah ciri-ciri Ideologi tertutup, kecuali...
Diciptakan oleh sekelompok elit
Bersifat dogmatis dan kaku
Nilai-nilai dijabarkan dari budaya masyarakat
Menuntut kepatuhan mutlak
Tidak menerima kritik
Upaya yang paling efektif dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi di era modern adalah...
Menghafal seluruh sila tanpa memahami maknanya
Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari secara konsisten
Menutup diri dari pengaruh luar
Memaksakan penafsiran tunggal
Menyalahkan pemerintah atas segala masalah
Pada periode berlakunya Konstitusi RIS (1949-1950), bentuk negara Indonesia adalah...
Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara Serikat (Federal)
Negara Komunis
Negara Kerajaan
Negara Otoriter
Tuntutan utama yang mendasari dilakukannya Amandemen UUD 1945 adalah...
Penghapusan lembaga kepresidenan
Perubahan bentuk negara
Perubahan dasar negara Pancasila
Perubahan sistem pemilihan umum, penguatan DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden
Penghapusan TNI
Berikut adalah pokok-pokok perubahan yang terkandung dalam Amandemen Kedua UUD 1945 (Tahun 2000), kecuali...
Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Otonomi Daerah
Pembentukan DPD
Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
Pertahanan dan keamanan negara
Fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang diatur dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen adalah...
Mengadili perkara korupsi
Mengawasi kinerja Presiden
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Membuat undang-undang
Memberikan grasi dan rehabilitasi
Salah satu pasal penting dalam Amandemen Ketiga (Tahun 2001) yang menegaskan pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilakukan secara langsung oleh rakyat termuat dalam...
Pasal 1 Ayat (1)
Pasal 6 Ayat (1)
Pasal 7
Pasal 24
Pasal 28
Lembaga negara yang berhak menguji undang-undang terhadap UUD adalah...
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Komisi Yudisial (KY)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
UUD 1945 sebelum amandemen dikenal memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah...
Terlalu panjang
Terlalu banyak pasal tentang HAM
Memberi kewenangan besar kepada Presiden untuk memegang kekuasaan membentuk UU
Terlalu demokratis
Tidak mengakui adanya MPR
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya periode...
Orde Baru
Konstitusi RIS
Demokrasi Parlementer (UUD
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya periode...
Orde Baru
Konstitusi RIS
Demokrasi Parlementer (UUDS 1950)
Awal Kemerdekaan
Amandemen UUD
Perilaku yang mencerminkan semangat pluralisme dan demokrasi di era digital adalah...
Hanya berinteraksi dengan kelompok se-aliran politik
Menghargai dan memberi ruang diskusi yang sehat bagi perbedaan pandangan di media sosial
Menolak informasi yang tidak sesuai
Memblokir semua akun yang berseberangan
Menerima pandangan mayoritas tanpa kritik
Pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan melalui media sosial merupakan wujud dari prinsip demokrasi...
Akuntabilitas
Kedaulatan rakyat
Rule of law
Kontrol sosial
Partisipasi
Implementasi prinsip Kedaulatan Rakyat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dijamin dalam UUD 1945 pasal...
Pasal 1 Ayat (1)
Pasal 1 Ayat (2)
Pasal 2 Ayat (1)
Pasal 3 Ayat (1)
Pasal 28
Hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik, dilindungi oleh undang-undang tentang...
Hak Cipta
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Perseroan Terbatas
Perlindungan Konsumen
Pasar Modal
Salah satu dampak positif keterbukaan informasi terhadap praktik demokrasi di Indonesia adalah...
Meningkatnya potensi konflik
Sulitnya mengontrol berita palsu
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
Dominasi media sosial oleh berita sensasional
Melemahnya peran pers
Dalam era keterbukaan, perilaku yang mencerminkan tanggung jawab demokratis saat berpendapat di media sosial adalah...
Menggunakan bahasa yang provokatif
Melampirkan sumber data yang jelas dan terverifikasi
Menghindari topik sensitif
Menyebarkan rumor yang belum pasti
Mengkritik tanpa memberikan solusi
Prinsip Rule of Law atau supremasi hukum dalam UUD NRI 1945 menjamin bahwa...
Hanya pemimpin yang di atas hukum
Semua orang kedudukannya sama di hadapan hukum
Hukum hanya berlaku untuk rakyat miskin
Hukum dapat dibeli
Tidak ada yang boleh menentang pemerintah
Berikut adalah contoh sikap demokratis yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945 di lingkungan masyarakat...
Menghindari kerja bakti lingkungan
Memilih Ketua RT berdasarkan kriteria primordial (suku/agama)
Mengikuti kegiatan siskamling dan menerima hasil musyawarah warga
Menolak perbedaan pendapat
Merusak fasilitas umum
Salah satu asas pemilu yang merupakan implementasi demokrasi berdasarkan UUD 1945 adalah asas...
Koalisi
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL)
Monopoli
Sentralisasi
Otoriter
Peran pers yang bebas dan bertanggung jawab di era keterbukaan informasi dalam sistem demokrasi adalah...
Menyebarkan hoax
Menjadi perpanjangan tangan penguasa
Memberikan informasi yang berimbang dan melakukan kritik konstruktif (fungsi watchdog)
Menutup-nutupi kesalahan pemerintah
Hanya memberitakan hal positif
Perilaku yang tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 ("Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...") adalah...
Menaati peraturan lalu lintas
Koruptor mendapat hukuman lebih ringan karena memiliki koneksi
Mengajukan banding ke pengadilan
Membayar pajak sesuai ketentuan
Mengikuti
