Peraturan sekolah

Kebijakan pemerintah daerah

Sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Aturan organisasi internasional

Semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Pancasila hanya dijadikan pedoman moral

Peraturan dibuat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila

Peraturan internasional lebih tinggi dibanding Pancasila

Menghormati ibadah teman

Memaksa orang lain mengikuti agama kita

Bersikap toleran antar pemeluk agama

Berdoa sebelum melakukan kegiatan

Tidak boleh menerima budaya luar

Terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya

Semua budaya luar diterima begitu saja

Hanya cocok digunakan di masa lalu

Membentuk geng berdasarkan hobi

Memilih teman hanya dari daerah tertentu

Membantu teman tanpa membedakan suku

Mementingkan golongan sendiri

Dibuat oleh penjajah

Ditetapkan secara sepihak

Dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui kesepakatan bersama

Tidak mengandung nilai-nilai universal

Sikap rendah hati dan gotong royong

Sikap individualistis dan tertutup

Meniru budaya luar tanpa seleksi

Sikap masa bodoh dengan lingkungan

Menjadi negara yang kuat secara militer

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur

Menguasai negara lain

Menjadi negara dengan satu budaya saja

Menghargai pendapat orang lain

Menolong korban bencana

Membully teman di media sosial

Bersikap ramah kepada semua orang

Memaksakan pendapat mayoritas

Mengabaikan pendapat minoritas

Mencari keputusan bersama melalui musyawarah

Menghentikan rapat tanpa keputusan

Membiarkan karena itu masalah mereka

Mengajak teman yang dikucilkan bergabung dan mengajak yang lain menerima

Melapor tanpa melakukan apa pun

Menyalahkan teman yang dikucilkan

Peraturan tetap berlaku

Peraturan harus direvisi agar sesuai Pancasila

Pancasila harus disesuaikan

Masalah dibiarkan saja

Menolak semua budaya asing

Menerima semua budaya asing tanpa pertimbangan

Menerima budaya asing yang sesuai nilai Pancasila

Mengganti budaya Indonesia dengan budaya luar

Meniru aturan organisasi lain

Membuat aturan sesuai keinginan ketua

Menyusun aturan yang sejalan dengan nilai Pancasila

Membuat aturan yang memihak satu kelompok

Pasal 1 ayat 1

Pasal 1 ayat 2

Pasal 1 ayat 3

Pasal 4 ayat 1

Negara terdiri dari beberapa negara bagian yang berdaulat

Kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan lebih tinggi dari pusat

Setiap daerah bebas membuat aturan sendiri tanpa batas

Monarki

Kerajaan konstitusional

Republik

Kekaisaran

Raja

Presiden

Kaisar

Sultan

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara

Kekuasaan yang diberikan negara lain

Kekuasaan yang dimiliki oleh daerah

Kekuasaan yang dimiliki organisasi masyarakat

Presiden

MPR

Rakyat

DPR

Kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan negara lain

Kekuasaan mempertahankan wilayah dari serangan

Kekuasaan negara mengatur urusan dalam negeri

Kekuasaan rakyat dalam memilih pemimpin

Menjalin hubungan diplomatik

Membuat peraturan kelas

Melaksanakan pemilu

Menentukan aturan desa

Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh

Negara bagian memiliki kekuasaan tertentu yang diatur konstitusi

Tidak memiliki kepala negara

Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang

Dipimpin raja seumur hidup

Pemimpin dipilih melalui pemilu

Kekuasaan diwariskan

Rakyat tidak memiliki hak politik

Negara kesatuan

Kedaulatan rakyat

Kedaulatan raja

Monarki konstitusional

Republik

Federasi

Monarki

Kesatuan

Kedaulatan ke luar

Demokrasi dan kedaulatan rakyat

Kekuasaan absolut

Sistem monarki

Negara kesatuan

Bentuk republik

Kedaulatan ke luar

Hak pilih rakyat

Kekuasaan presiden semakin besar

Daerah memiliki kekuasaan lebih besar dan dapat membuat kebijakan sendiri

Rakyat kehilangan hak politik

Pemerintah pusat menjadi satu-satunya pembuat kebijakan

Presiden

DPR

MPR

MA

Pembukaan UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945

Ketetapan MPR

Peraturan Pemerintah

Pemilihan umum secara langsung

Penunjukan DPR

Sidang MPR

Kesepakatan partai politik

Menjalankan kekuasaan kehakiman

Melaksanakan pembangunan daerah

Mengawasi pelaksanaan undang-undang

Menyusun APBD

MA

MK

BPK

KY

Monarki absolut

Federalisme

Desentralisasi

Teokrasi

Bupati

Camat

Gubernur

Lurah

Mengatur APBN

Memeriksa pengelolaan keuangan negara

Menentukan peraturan daerah

Mengawasi kebijakan luar negeri

Sentralisasi penuh agar kebijakan seragam

Desentralisasi fiskal yang jelas dan transparan

Pengurangan peran pemerintah daerah

Penghapusan otonomi daerah

Bisa, karena DPR adalah wakil rakyat

Tidak bisa, karena RUU harus disetujui bersama

Bisa, jika mayoritas fraksi setuju

Bisa, tetapi hanya jika MK mengizinkan