NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL KELAS XI
Total questions: 80
Worksheet time: 3600secs
Sila 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' tidak hanya berarti mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia, tetapi juga menekankan pentingnya sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa (tepa selira).
Berdasarkan pemahaman tersebut, implementasi makna sila kedua Pancasila yang paling tepat dalam kehidupan sehari-hari adalah...
Memberikan bantuan kepada korban bencana alam tanpa memandang suku, ras, atau agama mereka
Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan RT
Menghormati hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya
Menciptakan keadilan sosial dengan memberikan upah minimum yang layak bagi seluruh pekerja di Indonesia
Di sebuah kompleks perumahan, terjadi perbedaan pendapat yang tajam mengenai pembangunan tempat ibadah baru. Kelompok A ngotot tempat ibadah harus dibangun sesuai keinginannya, sementara Kelompok B merasa desain tersebut tidak sesuai dengan tradisi lokal. Untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan perpecahan, warga memutuskan untuk mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh ketua RT dan mendengarkan semua usulan.
Tindakan yang dilakukan oleh warga perumahan tersebut paling sesuai dengan penerapan Sila Pancasila yang berbunyi...
Persatuan Indonesia, karena mengutamakan kepentingan bersama dan menghindari konflik horizontal
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena menjamin hak setiap kelompok untuk didengar
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena hasilnya harus adil bagi semua kelompok yang terlibat
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena melibatkan isu pembangunan tempat ibadah
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan perbedaan
Dalam era keterbukaan informasi, setiap warga negara dapat berperan dalam menciptakan suasana demokratis di dunia digital. Bentuk perilaku yang dapat dilakukan untuk mendukung terciptanya demokrasi yang sehat adalah…
Menyebarluaskan informasi pribadi orang lain untuk kepentingan umum
Menghormati pendapat berbeda dan berdiskusi dengan santun meskipun tidak sependapat
Memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain agar mereka mengikuti opini mayoritas
Menghindari penggunaan teknologi informasi karena dapat menimbulkan konflik
Menghapus komentar orang lain yang berlawanan dengan opini pribadi
Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah warga, baik secara langsung maupun melalui platform digital resmi. Namun, sebagian keputusan pemerintah masih lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu sehingga hasilnya kurang mencerminkan suara rakyat. Berdasarkan analisis penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, hal yang belum sesuai dengan nilai Pancasila dalam situasi tersebut adalah …
Kurangnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
Tidak adanya upaya menjaga persatuan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Kurangnya penghargaan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat
Tidak melaksanakan musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama
Banyaknya warga yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan secara aktif
Demokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan, makna demokratis tersebut ditunjukkan melalui…
Seluruh kekuasaan pemerintahan diberikan kepada Presiden sebagai pemimpin tertinggi
Rakyat berhak memilih pemimpin secara langsung dalam pemilu yang bebas dan adil
MPR diberi kewenangan penuh untuk mengubah konstitusi tanpa memperhatikan aspirasi rakyat
Pemerintah dapat membatasi partisipasi politik rakyat untuk menjaga stabilitas nasional
Semua keputusan negara harus ditetapkan melalui musyawarah tanpa pemungutan suara
Salah satu cara menerapkan perilaku demokratis di era keterbukaan informasi adalah dengan…
Menyebarkan informasi apa pun tanpa mengecek kebenarannya
Menghargai pendapat orang lain di media sosial
Menghapus komentar orang lain yang berbeda pendapat
Memaksakan pendapat di ruang publik
Menghindari diskusi karena takut berbeda pendapat
Setelah dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK sebagai hasil amandemen memiliki tujuan utama yaitu…
Memastikan pemerintah memiliki kekuasaan absolut dalam menjalankan roda pemerintahan
Mengadili kasus pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh warga negara
Menjaga agar konstitusi tetap dijalankan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum
Mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menetapkan undang-undang baru yang sesuai dengan kebijakan politik pemerintah
Era keterbukaan informasi memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di media sosial. Namun, muncul juga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Sikap yang tepat untuk menjaga nilai demokrasi di era ini adalah…
Membiarkan semua pendapat tersebar tanpa filter karena merupakan hak demokrasi
Menghapus semua konten kritik terhadap pemerintah agar tercipta stabilitas politik
Melakukan verifikasi informasi dan mengedepankan etika dalam berpendapat di ruang publik
Mengutamakan pendapat kelompok mayoritas meskipun merugikan pihak lain
Berdebat keras di media sosial untuk menunjukkan keberanian berpendapat
Pelaksanaan UUDS 1950 sering dikritik karena menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan di Indonesia. Hal utama yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan UUDS 1950 adalah…
Presiden memiliki kekuasaan yang terlalu dominan sehingga parlemen tidak berfungsi
Sistem parlementer menyebabkan kabinet sering jatuh sebelum program kerja berjalan
Pemilu tidak pernah dilaksanakan selama masa UUDS 1950
Demokrasi terpimpin diterapkan sehingga tidak ada oposisi
Negara kembali menjadi negara serikat yang memperkuat pemerintahan daerah
Dalam era keterbukaan informasi, banyak opini dan berita beredar dengan sangat cepat di media sosial. Perilaku yang sesuai dengan nilai demokratis menurut UUD NRI Tahun 1945 ketika menemukan informasi yang belum jelas kebenarannya adalah…
Membagikan informasi tersebut agar semakin banyak orang mengetahui dan menilai sendiri
Mengubah isi informasi sesuai pendapat pribadi lalu mempublikasikannya
Melaporkan akun penyebar informasi tanpa perlu mengecek sumbernya
Mengecek kebenaran sumber informasi sebelum menyampaikan atau mengomentarinya
Mengabaikan semua informasi yang bersifat kritik terhadap pemerintah
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan beberapa tahap oleh MPR sejak tahun 1999 hingga 2002. Tujuan utama dilakukannya perubahan (amandemen) konstitusi tersebut adalah…
Meningkatkan kewenangan presiden agar lebih dominan dalam sistem pemerintahan
Menghapus seluruh lembaga negara lama dan menggantinya dengan sistem kerajaan
Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman serta memperkuat prinsip demokrasi
Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang tidak dapat dikoreksi
Mengurangi hak-hak rakyat dalam keterlibatan politik
Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk mengakses dan menyampaikan informasi. Namun, terdapat perilaku yang justru dapat merusak nilai demokratis, seperti maraknya ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan nilai demokrasi dalam UUD NRI Tahun 1945, perilaku tersebut perlu dievaluasi karena…
Ujaran kebencian merupakan bentuk kebebasan berekspresi tanpa batas yang dilindungi sepenuhnya oleh UUD
Penyebaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa dan melanggar hak orang lain
Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di media sosial
Semua bentuk ekspresi di ruang digital harus dibebaskan tanpa aturan
Kebebasan berpendapat hanya boleh dilakukan oleh kalangan pemerintah
Berikut ini merupakan bentuk perilaku sehari-hari yang mencerminkan keterkaitan nilai sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu …
Mengikuti kegiatan upacara bendera untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air
Menjaga persatuan dengan tidak membedakan suku dan budaya
Melaksanakan musyawarah saat mengambil keputusan bersama
Menghormati kebebasan beribadah orang lain dan menolong sesama tanpa pamrih
Bekerja dengan giat untuk mencapai kesejahteraan bersama
Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Berdasarkan prinsip demokratis dalam UUD NRI Tahun 1945, sikap yang tepat dalam menghadapi keterbukaan informasi adalah…
Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan etika dan aturan hukum
Mengabaikan informasi politik karena bukan menjadi tanggung jawab warga negara
Menggunakan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar
Bijak dalam menyaring dan menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan pelanggaran hak orang lain
Menyebarkan setiap berita politik agar masyarakat semakin kritis meskipun sumbernya diragukan
Perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD RIS 1949 terjadi setelah Indonesia menghadapi berbagai tekanan dari Belanda. Faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan tersebut adalah…
Keinginan pemerintah Indonesia untuk mengubah bentuk negara menjadi monarki konstitusional
Keberhasilan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tanpa syarat dalam Konferensi Meja Bundar
Tuntutan Belanda agar Indonesia kembali menjadi bagian Hindia Belanda
Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang memaksa Indonesia menerima bentuk negara federal sebagai kompromi politik
Kebijakan presiden soekarno untuk memperkuat kedudukan militer di pemerintahan
Salah satu ciri penting pelaksanaan UUDS 1950 adalah diterapkannya sistem pemerintahan parlementer. Konsekuensi dari penerapan sistem tersebut terhadap jalannya pemerintahan adalah…
Presiden memiliki kedudukan tertinggi sehingga dapat membubarkan parlemen kapan saja
Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak dapat diberhentikan oleh DPR
Jalannya pemerintahan sangat stabil karena presiden memimpin sidang kabinet
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen sehingga rentan jatuh jika tidak mendapat dukungan politik
Parlemen tidak berhak mengawasi jalannya pemerintahan
Salah satu latar belakang utama dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah karena sebelum amandemen, kekuasaan presiden dianggap terlalu besar, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan UUD diperlukan untuk …
Mengembalikan sistem pemerintahan kerajaan yang lebih stabil
Memperkuat kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
Menjamin adanya pembatasan kekuasaan dan pengawasan yang lebih baik
Menghapuskan seluruh lembaga negara yang dianggap tidak efektif
Mengurangi peran rakyat dalam sistem pemerintahan
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa berbagai dampak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Namun demikian, dampak dari perubahan ini perlu dievaluasi, terutama terkait…
Peningkatan partisipasi politik masyarakat yang semakin tinggi tanpa tantangan
Kepastian bahwa setiap calon presiden selalu memiliki kualitas kepemimpinan yang unggul
Munculnya dinamika politik biaya tinggi yang dapat menimbulkan praktik politik uang
Kewenangan DPR dalam mengangkat presiden tanpa harus memperhatikan aspirasi rakyat
Berkurangnya kebebasan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya
Salah satu ciri penerapan UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam praktiknya, kondisi politik Indonesia saat itu menjadi kurang stabil karena…
Presiden memegang kekuasaan penuh sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen
Kabinet sering berganti karena mudah dijatuhkan melalui mosi tidak percaya
DPR tidak memiliki kekuasaan dalam proses pembentukan kabinet
Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratik
Pemerintah pusat terlalu kuat sehingga daerah tidak memiliki otonomi
Selama masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Namun, kondisi politik saat itu sering tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh…
Presiden terlalu mendominasi pemerintahan sehingga parlemen tidak memiliki kekuasaan
Kabinet sering berganti karena kurangnya dukungan politik dari parlemen
Semua partai politik sepakat mendukung kebijakan pemerintah tanpa kritik
Pemerintahan pusat memiliki kekuatan mutlak dan mengabaikan peran daerah
Konstitusi tidak memiliki aturan tentang perubahan kabinet
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan dalam UUD. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa setiap usulan perubahan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Ketentuan ini merupakan contoh penerapan dari prinsip perubahan UUD yang bersifat …
Bertahap dan tidak terburu-buru
Memperkuat kekuasaan eksekutif
Terbuka bagi seluruh warga negara
Dilakukan secara musyawarah mufakat
Ditentukan oleh prosedur yang jelas dan konstitusional
Salah satu hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah perubahan kedudukan MPR. Setelah amandemen, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Perubahan ini menunjukkan bahwa…
Presiden berhak membubarkan MPR kapan pun dibutuhkan
Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan MPR
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
MPR menjadi bagian dari lembaga eksekutif yang dipimpin presiden
Parlemen tidak lagi memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah
Pada masa berlakunya UUD RIS 1949, bentuk negara Indonesia berubah menjadi …
Negara Kesatuan dengan sistem kabinet parlementer
Negara Kesatuan dengan sistem presidensial
Negara Serikat dengan pemerintah pusat yang sangat kuat
Negara Serikat yang terdiri atas beberapa negara bagian
Kerajaan konstitusional dengan raja sebagai kepala negara
Konstitusi pertama yang digunakan Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945 adalah …
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945
Amandemen pertama UUD 1945
Pemerintah menerapkan kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah terpencil agar masyarakat di wilayah tersebut dapat merasakan fasilitas yang sama seperti di kota besar. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat ketimpangan akses listrik dan layanan kesehatan di beberapa daerah terpencil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai ideologi negara masih perlu dievaluasi karena …
Tidak sesuai dengan semangat ketuhanan dan kehidupan beragama masyarakat
Mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar secara adil
Belum adanya musyawarah yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia
Menurunkan nilai persatuan karena banyak masyarakat pindah ke kota
Terlalu fokus pada pembangunan ekonomi dan melupakan keberagaman budaya
Untuk menjaga persatuan bangsa, pemerintah terus mengampanyekan sikap toleransi dan menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Kampanye ini merupakan bentuk penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, terutama pada sila …
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
UUD 1945 pertama kali diberlakukan pada tanggal …
17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan
18 Agustus 1945 setelah disahkan oleh PPKI
27 Desember 1949 saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat
5 Juli 1959 ketika Dekrit Presiden dikeluarkan
19 Agustus 1945 bersamaan pembentukan kementerian
Manakah tindakan berikut yang sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena dianggap menarik
Memilih teman hanya dari suku dan agama yang sama
Mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah
Menolak mengikuti musyawarah kelas karena berbeda pendapat
Mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam setiap kegiatan di sekolah
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari berbagai daerah, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun suku. Program ini merupakan penerapan Pancasila sebagai ideologi negara karena …
Menjamin kebebasan dalam beribadah sesuai agama masing-masing
Menjaga persatuan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga
Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan
Menjunjung tinggi HAM dengan tidak memperkerjakan anak di bawah umur
Mengutamakan kepentingan golongan tertentu agar lebih maju dalam pendidikan
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, proses perubahan tersebut tetap harus mempertahankan prinsip dasar yang tidak dapat diubah, salah satunya terkait bentuk negara. Artinya, dalam mengevaluasi perubahan UUD 1945 perlu diperhatikan bahwa…
Perubahan hanya dilakukan oleh Presiden karena memiliki legitimasi tertinggi
UUD boleh diubah seluruhnya termasuk bentuk negara federal
Perubahan harus menjadikan kekuasaan Presiden sepenuhnya tidak terbatas
Perubahan tidak boleh mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
MPR memiliki kewenangan untuk meninjau kembali UUD hasil amandemen
Sebuah sekolah memberikan fasilitas belajar tambahan hanya kepada siswa yang berasal dari keluarga pejabat, sementara siswa lain tidak mendapatkan fasilitas serupa meskipun memiliki prestasi yang sama. Jika dikaitkan dengan penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, tindakan sekolah tersebut …
Sesuai dengan sila kedua karena memperhatikan harkat dan martabat manusia
Sesuai dengan sila ketiga karena menjaga hubungan baik dengan masyarakat tertentu
Tidak sesuai dengan sila kelima karena tidak memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa
Sesuai dengan sila keempat karena keputusan dibuat oleh pihak sekolah
Tidak sesuai dengan sila pertama karena tidak menghormati nilai-nilai keagamaan
Untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan kelas, seorang siswa mengusulkan jadwal piket yang lebih teratur dan melibatkan seluruh anggota kelas secara adil. Ia juga mengajak teman-temannya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Tindakan tersebut merupakan upaya menciptakan perilaku sesuai Pancasila, terutama pada sila …
Sila pertama dan kedua
Sila kedua dan kelima
Sila ketiga dan keempat
Sila keempat dan kelima
Semua sila dalam Pancasila terlibat dalam tindakan tersebut
Pemerintah mengembangkan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti subsidi pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga merata. Berdasarkan analisis penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, kebijakan tersebut mencerminkan pengamalan sila …
Ketuhanan Yang Maha Esa karena membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena menjaga hak seluruh warga negara
Persatuan Indonesia karena memperkuat hubungan antarsuku
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan karena keputusan diambil melalui rapat nasional
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia karena bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang merata
buatkan soal dan jawabannya pilihan ganda Pendidikan Pancasila kelas XI dengan 5 pilihan dengan indikator soal
Menjadi dasar hukum utama dalam pembuatan undang-undang
Hanya digunakan sebagai lambang negara dalam upacara resmi
Mengatur seluruh aspek kehidupan pribadi masyarakat
Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa
Bersifat sementara dan dapat diganti apabila terjadi perubahan pemerintahan
Sekolah menetapkan program “Satu Siswa Satu Tanaman” untuk mendukung pelestarian lingkungan. Namun, sebagian siswa justru menebang pohon kecil di taman sekolah untuk mempermudah lahan parkir motor. Jika dilihat dari sudut penerapan nilai Pancasila, tindakan siswa tersebut perlu dievaluasi karena …
Tidak mencerminkan nilai ketakwaan kepada Tuhan
Bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan menghormati makhluk hidup
Tidak menjaga persatuan antara siswa satu dengan yang lainnya
Tidak menerapkan musyawarah dalam menentukan kebijakan sekolah
Mengabaikan kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan
Sila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' mengandung makna sebagai landasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Analisis yang paling tepat mengenai implikasi utama dari makna sila kelima dalam kebijakan publik di Indonesia adalah...
Pengembangan program pemerataan pembangunan dan distribusi kekayaan yang berkeadilan, seperti subsidi tepat sasaran dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil
Pemerintah harus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa intervensi, karena ini adalah hak asasi
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi
Negara wajib menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok mana pun, termasuk kepentingan daerah
Setiap keputusan politik harus melalui mekanisme musyawarah mufakat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghindari diktatorisme
Dalam sebuah rapat kelas, ketua kelas memutuskan peraturan baru tanpa meminta pendapat teman-temannya. Akibatnya, beberapa siswa merasa keberatan karena peraturan tersebut hanya menguntungkan sebagian kecil siswa. Berdasarkan analisis penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, perilaku ketua kelas tersebut tidak sesuai dengan sila …
Sila pertama, karena tidak menjunjung tinggi nilai keagamaan
Sila kedua, karena tidak mencerminkan sikap saling menghargai
Sila ketiga, karena tidak menjaga persatuan dan kesatuan kelas
Sila keempat, karena tidak melibatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan
Sila kelima, karena tidak mengutamakan kesejahteraan umum
Di lingkungan sekolah, terdapat perbedaan agama, suku, dan budaya antar peserta didik. Untuk menjaga keharmonisan, para siswa sepakat untuk tetap saling menghormati keyakinan masing-masing dan tidak memaksakan pendapat dalam hal ibadah. Perilaku tersebut merupakan penerapan sila Pancasila, yaitu …
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila Persatuan Indonesia
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam sebuah kegiatan bakti sosial di desa, para siswa ikut serta membantu membersihkan lingkungan, memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, serta tetap menghormati warga yang berbeda keyakinan. Berdasarkan kondisi tersebut, keterkaitan antar sila Pancasila yang tercermin adalah …
Sila pertama dan kedua saja
Sila pertama dan kedua saja
Sila pertama, kedua, dan kelima
Sila kedua dan keempat saja
Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima
Sila Pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa', merupakan landasan moral dan spiritual yang mendasari sila-sila lainnya. Hubungan yang paling tepat antara Sila Pertama dengan Sila Kelima ('Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia') adalah...
Sila Pertama mewajibkan setiap warga negara untuk melakukan ibadah, yang secara otomatis akan menjamin terciptanya keadilan social
Tidak ada keterkaitan yang signifikan, karena Sila Pertama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan Sila Kelima mengatur hubungan manusia dengan sesama
Sila Pertama memberikan pedoman bahwa nilai-nilai keadilan sosial harus diwujudkan atas dasar moralitas agama dan etika kemanusiaan yang berketuhanan
Kedua sila tersebut sama-sama fokus pada menjaga persatuan bangsa dan tidak ada hubungannya dengan aspek ekonomi
Sila Kelima menjadi syarat agar Sila Pertama dapat diimplementasikan, karena hanya masyarakat yang adil yang dapat menjalankan ibadah dengan tenang
Makna utama dari sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah ….
Menjunjung tinggi persatuan bangsa dan kepentingan nasional
Mengembangkan sikap menghormati hak dan kewajiban setiap manusia
Melaksanakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bersama
Menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran masing-masing
Mengutamakan kesejahteraan orang banyak di atas kepentingan pribadi
Di sekolah, Anton melihat temannya, Budi, yang berbeda suku dan agama, sedang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Padahal, materi tersebut akan diujikan besok. Meskipun Anton merasa sedikit lelah setelah belajar, ia memutuskan untuk meluangkan waktunya sesore hari untuk membantu Budi belajar.
Tindakan Anton tersebut merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-berapa, dan mengapa?
Sila Kedua, karena mencerminkan sikap adil dan beradab dalam pergaulan
Sila Pertama, karena ia menunjukkan toleransi antarumat beragama dalam kegiatan belajar
Sila Ketiga, karena tindakan tolong-menolong memperkuat persatuan di antara sesama warga sekolah
Sila Keempat, karena ia mengedepankan musyawarah dalam proses memecahkan masalah belajar
Sila Kelima, karena mencerminkan sikap kemanusiaan dan kepedulian sosial terhadap sesama tanpa memandang perbedaan
Sebagai seorang pelajar kelas XI, Rina menyadari bahwa di media sosial sering terjadi penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memicu konflik antarkelompok masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, tindakan nyata yang paling sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang harus dilakukan Rina dalam kesehariannya adalah...
Langsung memblokir akun siapa pun yang menyebarkan berita yang berbeda pandangan dengannya
Membalas setiap berita hoaks dengan argumen yang lebih keras dan mempublikasikannya secara luas
Bersikap pasif dan hanya membiarkan berita-berita tersebut berlalu tanpa melakukan tindakan apa pun
Secara aktif melakukan verifikasi fakta (cek dan ricek) terhadap informasi yang diterima sebelum membagikannya, serta menyebarkan konten yang mempromosikan toleransi dan persatuan
Hanya membaca berita dari satu sumber yang ia yakini paling benar tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain
Sebuah perusahaan besar di kota X memiliki kebijakan bahwa mereka hanya akan menerima karyawan yang berasal dari suku mayoritas dan beragama sama dengan pimpinan perusahaan, meskipun terdapat banyak pelamar dari latar belakang lain yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang setara atau bahkan lebih baik.
kebijakan perusahaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan paling utama terhadap dua sila Pancasila, yaitu:
Sila Pertama dan Sila Kedua, karena perusahaan tidak menghormati keberagaman agama dan menghambat perkembangan manusia lain yang berbakat
Sila Kedua dan Sila Kelima, karena kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila Ketiga dan Sila Keempat, karena kebijakan tersebut berpotensi merusak persatuan dan tidak mengedepankan musyawarah dalam penetapan aturan
Sila Pertama dan Sila Kelima, karena perusahaan tidak memberikan kebebasan beragama dan menimbulkan kesenjangan ekonomi
Sila Kedua dan Sila Keempat, karena kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi
Ketika berada di media sosial, Dina selalu berusaha menyaring setiap informasi sebelum membagikannya. Ia memastikan bahwa informasi tersebut benar dan tidak merugikan pihak lain. Tindakan Dina merupakan penerapan nilai Pancasila terutama pada sila …
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Beberapa waktu lalu, di sebuah lingkungan perumahan, terjadi musyawarah untuk menentukan lokasi pembangunan rumah ibadah baru yang dibutuhkan oleh minoritas agama tertentu. Dalam musyawarah tersebut, kelompok mayoritas menolak usulan lokasi yang strategis dengan alasan "mengganggu kenyamanan" dan "lebih baik lokasi tersebut digunakan untuk fasilitas umum yang bermanfaat bagi semua." Namun, saat ditanya, mereka tidak dapat memberikan alasan konkret mengapa lokasi itu mengganggu atau mengapa fasilitas umum lain tidak dapat dibangun. Mereka cenderung menekan kelompok minoritas untuk memilih lokasi yang sangat terpencil.
Evaluasi yang paling tepat terhadap hasil musyawarah tersebut dalam perspektif Pancasila adalah...
Sudah sesuai dengan Sila Keempat karena keputusan diambil melalui musyawarah, terlepas dari hasilnya
Sudah sesuai dengan Sila Ketiga karena mementingkan manfaat bagi seluruh warga (fasilitas umum) daripada kepentingan kelompok
Tidak sesuai dengan Sila Pertama, karena pada dasarnya pembangunan rumah ibadah adalah hak asasi yang dijamin oleh sila tersebut
Tidak sesuai dengan Sila Kedua dan Sila Kelima, karena musyawarah yang terjadi tidak dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan (Sila 4) dan melahirkan keputusan yang diskriminatif serta tidak adil (Sila 2 & 5) terhadap hak kelompok minoritas
Hanya melanggar Sila Kelima, karena pembangunan fasilitas umum seharusnya diutamakan daripada kepentingan kelompok agama tertentu
Di kelas, Riko melihat temannya yang kesulitan mengerjakan tugas. Meskipun mereka berbeda suku dan latar belakang keluarga, Riko tetap membantu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Tindakan Riko mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya …
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila Persatuan Indonesia
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, budaya, dan agama. Di lingkungan pergaulan Anda, terdapat teman-teman dengan latar belakang yang sangat beragam. Untuk menciptakan kerukunan, persatuan, dan keadilan sosial yang sejati dalam interaksi sehari-hari, tindakan konkret yang paling mencerminkan pengamalan Pancasila adalah...
Mendahulukan kepentingan kelompok sendiri di atas kepentingan bersama agar kelompoknya lebih maju
Menghindari berinteraksi dengan teman yang berbeda agama atau suku agar tidak terjadi konflik
Bersikap toleran dengan memahami dan menghormati kebiasaan serta keyakinan teman yang berbeda, sekaligus mencari solusi bersama melalui dialog saat terjadi perbedaan pendapat
Mengkritik secara terbuka tradisi atau keyakinan teman yang dianggap kurang rasional dan tidak sesuai dengan pandangan mayoritas
Mengumpulkan dana secara mandiri untuk membantu salah satu teman yang paling dekat, tanpa melibatkan atau mengajak teman lain yang berbeda latar belakang
Di kelas X, para siswa sedang berdiskusi untuk memilih ketua kelompok belajar. Setelah mendengarkan semua usulan, mereka mengadakan pemungutan suara (voting) untuk mencapai kesepakatan karena musyawarah tidak mencapai mufakat. Tindakan yang dilakukan oleh para siswa ini paling sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa dalam kehidupan sehari-hari?
Sila Kelima
Sila Kedua
Sila Keempat
Sila Ketiga
Sila Pertama
Prinsip keterkaitan sila-sila Pancasila menyatakan bahwa kelima sila tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Pandangan ini dikenal sebagai sistem filsafat Pancasila yang bersifat hierarkis-piramidal dan organis.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan hakikat dari keterkaitan sila-sila Pancasila tersebut?
Setiap sila dapat dipahami dan dilaksanakan secara independen, karena merupakan satu kesatuan yang sederajat
Sila-sila Pancasila hanya bersifat komplementer atau pelengkap, yang dapat diganti jika terjadi perubahan zaman
Sila pertama ('Ketuhanan Yang Maha Esa') menjadi satu-satunya sumber nilai yang menjiwai seluruh sila lainnya, sementara sila lain hanya sebagai penjabaran teknis
Sila-sila Pancasila tersusun secara sistematis dan organis, di mana sila di atas menjiwai sila di bawahnya, dan sila di bawah dijiwai oleh sila di atasnya (saling menjiwai)
Keterpisahan sila akan lebih memudahkan implementasi di berbagai bidang kehidupan, sehingga fokus penerapan dapat disesuaikan
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi yang menjamin keberlangsungan dan adaptasinya terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.
Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan (dimensi realitas dan idealitas) dari Pancasila sebagai ideologi terbuka?
Nilai-nilai dasar Pancasila dapat diubah atau diganti secara berkala sesuai dengan hasil pemilihan umum
Pancasila tidak memerlukan penafsiran baru, karena nilai-nilainya bersifat abadi dan mutlak, tidak terpengaruh perubahan social
Nilai-nilai dasar Pancasila harus mampu dijabarkan dalam norma-norma yang jelas dan operasional agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari
Pancasila hanya mengakui dan melindungi satu agama resmi sebagai perwujudan sila pertama
Pancasila memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menciptakan ideologi alternatif yang lebih modern tanpa harus merujuk pada lima sila dasarnya
Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai norma fundamental yang menjadi pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks implementasinya, Pancasila menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang memunculkan paham-paham baru.
Dalam kasus terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda suku atau agama di suatu daerah, implementasi Pancasila sebagai ideologi negara yang paling tepat dan mendesak adalah dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam sila:
Sila Pertama, karena konflik seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan keagamaan.
Sila Kedua, karena konflik adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan
Sila Ketiga, karena fokus utama penyelesaian adalah mengembalikan dan memperkuat persatuan serta mencegah perpecahan bangsa
Sila Keempat, karena penyelesaian konflik harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh para tokoh adat dan agama
Sila Kelima, karena konflik selalu berakar pada masalah ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial
Penerapan Pancasila sebagai ideologi negara diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Dimensi praktis ideologi Pancasila mengacu pada kemampuan nilai-nilai Pancasila untuk menjadi landasan nyata dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari.
Dalam upaya mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di Indonesia, pemerintah meluncurkan program Bantuan Sosial (Bansos) yang tepat sasaran dan berkeadilan. Program ini merupakan perwujudan paling konkret dari penerapan ideologi Pancasila, terutama sila:
Sila Pertama: Karena program ini didasari oleh nilai-nilai moral dan etika agama dalam menolong sesama
Sila Kedua: Karena program ini menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin sebagai bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila Ketiga: Karena pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
Sila Keempat: Karena perencanaan program Bansos selalu melibatkan diskusi dan musyawarah dengan perwakilan Masyarakat
Sila Kelima: Karena program ini bertujuan utama untuk mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan kesejahteraan dan pengurangan
Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan menampung dinamika masyarakat. Namun, dalam penerapannya, muncul tantangan ideologis, seperti ekstremisme, individualisme, dan korupsi, yang mengancam nilai-nilai luhur Pancasila.
Jika dianalisis, tindakan korupsi yang masif oleh oknum pejabat merupakan bentuk penyimpangan dan kegagalan dalam penerapan ideologi Pancasila. Penyimpangan ini secara langsung dan paling mendasar merusak nilai-nilai yang terkandung dalam sila:
Sila Pertama ('Ketuhanan Yang Maha Esa'), karena korupsi adalah tindakan amoral dan melanggar ajaran agama
Sila Kedua ('Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'), karena korupsi merupakan perbuatan yang tidak beradab dan merendahkan martabat manusia
Sila Ketiga ('Persatuan Indonesia'), karena korupsi menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah
Sila Keempat ('Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'), karena korupsi mengkhianati amanah kekuasaan yang diberikan rakyat
Sila Kelima ('Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'), karena korupsi secara langsung merampas hak-hak rakyat, menghambat pemerataan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan struktural
Pancasila diakui sebagai ideologi terbuka. Dalam konteks menghadapi era globalisasi yang sarat akan informasi dan masuknya berbagai ideologi serta budaya asing, bagaimana seharusnya penerapan Pancasila sebagai ideologi negara?
Menutup diri dari semua bentuk pengaruh asing untuk menjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila
Mengubah secara radikal sila-sila Pancasila agar lebih sesuai dengan ideologi-ideologi dominan di dunia
Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya alat pemaksa agar seluruh warga negara memiliki kesamaan pandangan dan sikap yang seragam
Menerima budaya asing secara selektif dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filter
Menetapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dogma yang tidak dapat diinterpretasikan ulang oleh generasi baru
Pancasila memiliki dimensi realitas, yang berarti nilai-nilai dasarnya bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks penerapan, manakah contoh tindakan berikut yang paling tepat mencerminkan dimensi realitas Pancasila sebagai ideologi negara?
Setiap keputusan politik yang diambil oleh lembaga legislatif harus disahkan oleh badan eksekutif sebelum diumumkan
Seluruh peraturan perundang-undangan harus selalu diubah setiap lima tahun sekali agar mengikuti perkembangan zaman global
Pemerintah menetapkan regulasi dan undang-undang yang diatur berdasarkan teori-teori politik modern dari Barat
Negara hanya mengakui satu agama resmi yang dianut oleh mayoritas penduduk untuk menciptakan ketertiban
Masyarakat secara aktif melakukan musyawarah mufakat di tingkat desa untuk menyelesaikan masalah agraria tanpa intervensi pihak luar
Pada periode 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang bersifat liberal dengan menggunakan konstitusi yang berlaku saat itu. Konstitusi yang menjadi landasan hukum pada periode tersebut, sebelum kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah...
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) hasil amandemen
Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS)
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disahkan sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Analisislah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan makna penting pemberlakuan UUD 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat itu!
UUD 1945 menandai berakhirnya periode kekuasaan kolonial secara de jure dan de facto
Pemberlakuan UUD 1945 memberikan legitimasi hukum tertinggi bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan Indonesia yang berdaulat
UUD 1945 secara langsung mengubah bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi serikat
UUD 1945 bertujuan utama untuk membatasi kekuasaan Presiden agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan
Pengesahan UUD 1945 merupakan syarat yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui kemerdekaan Indonesia
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mengubah bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi serikat. Manakah analisis berikut yang paling tepat mengenai implikasi utama penerapan UUD RIS 1949 terhadap sistem pemerintahan di Indonesia saat itu?
Ditetapkannya ideologi komunis sebagai satu-satunya ideologi resmi negara RIS
Seluruh negara bagian diizinkan memiliki tentara dan mata uang sendiri yang terpisah dari pemerintah federal
Pemerintah pusat mendapatkan kekuasaan absolut tanpa adanya pembagian kekuasaan dengan negara-negara bagian
Menguatnya peran Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin secara otoriter.
Berlakunya sistem pemerintahan parlementer yang menyebabkan kabinet sering berganti karena mosi tidak percaya dari parlemen
Salah satu latar belakang utama dilakukannya perubahan UUD NRI 1945 pada periode reformasi adalah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan agar tidak terjadi kembali praktik penyalahgunaan kekuasaan. Faktor apa yang paling berpengaruh hingga mendorong tuntutan perubahan UUD saat itu?
Keinginan memperkuat kedudukan presiden agar lebih dominan dalam sistem pemerintahan
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi regional di Asia Tenggara
Adanya tuntutan demokratisasi dan pembatasan kekuasaan lembaga eksekutif setelah era Orde Baru
Tekanan dari negara-negara maju agar Indonesia menyesuaikan konstitusinya dengan standar internasional
Upaya pemerintah untuk menghapus keberadaan lembaga perwakilan rakyat daerah
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 memiliki prosedur khusus yang harus dipenuhi agar amendemen dapat dilakukan. Jika suatu usulan perubahan UUD diajukan, langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku?
Usulan perubahan dibahas oleh Presiden dan kemudian disahkan melalui Peraturan Pemerintah
Usulan perubahan diajukan oleh minimal sepertiga anggota MPR sebelum masuk agenda sidang
Usulan perubahan harus mendapat persetujuan awal dari Mahkamah Konstitusi
Usulan perubahan diumumkan kepada publik melalui media massa sebelum dibahas
Usulan perubahan harus disetujui oleh DPR sebelum diserahkan kepada MPR
Setelah empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan, sebagian ahli menilai bahwa proses amendemen tersebut telah membawa perbaikan, tetapi juga menyisakan beberapa tantangan. Manakah pernyataan berikut yang merupakan evaluasi yang tepat terhadap proses perubahan UUD tersebut?
Perubahan UUD dilakukan tanpa melibatkan MPR sehingga legitimasi hasil amendemen dipertanyakan
Proses perubahan berlangsung terlalu cepat sehingga tidak memberi ruang bagi keterlibatan Masyarakat
Amendemen berhasil memperkuat prinsip demokrasi, namun beberapa pasal tetap menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi antar lembaga negara
Perubahan UUD sepenuhnya menghapus sistem presidensial dan menggantinya dengan sistem parlementer
Amendemen menyebabkan hilangnya seluruh kewenangan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Pada masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam penerapannya, salah satu ciri utama sistem tersebut adalah bahwa kabinet dapat jatuh jika kehilangan dukungan politik. Situasi manakah di bawah ini yang paling tepat menggambarkan penerapan UUDS 1950?
Presiden dapat memberhentikan kabinet kapan saja tanpa persetujuan parlemen
Kabinet tetap menjabat selama lima tahun tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR
Kabinet harus mengundurkan diri apabila DPR menyatakan mosi tidak percaya
Presiden menjadi pemegang kekuasaan legislatif sekaligus eksekutif
Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu nasional
Perubahan dari UUD 1945 menjadi UUD RIS 1949 terjadi setelah Indonesia menghadapi dinamika politik dan diplomasi dengan Belanda. Faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi tersebut adalah hasil dari proses politik tertentu. Peristiwa apakah yang paling berpengaruh dalam mengubah UUD 1945 menjadi UUD RIS 1949?
Kegagalan sistem kabinet presidensial dalam menjalankan pemerintahan Indonesia
Keinginan spontan para tokoh nasional untuk mengganti bentuk negara menjadi serikat
Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar yang mewajibkan Indonesia berbentuk federal
Terpilihnya presiden baru yang menolak keberlakuan UUD 1945
Desakan rakyat di seluruh daerah agar terbentuk negara serikat dengan pemerintahan otonom penuh
Selama masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Salah satu evaluasi penting terhadap pelaksanaan UUDS 1950 adalah sering terjadinya pergantian kabinet dalam waktu singkat. Apa penyebab utama kondisi tersebut?
Presiden terlalu dominan sehingga sering membubarkan cabinet
Presiden terlalu dominan sehingga sering membubarkan cabinet
Struktur politik yang multipartai menyebabkan kabinet koalisi mudah terpecah
Perdana Menteri menjabat seumur hidup sehingga terjadi konflik berkepanjangan
DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan
Pada masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang menyebabkan hubungan antara kabinet dan parlemen sangat dinamis. Manakah situasi berikut yang paling menggambarkan berjalannya sistem tersebut di bawah UUDS 1950?
Presiden memegang kekuasaan penuh dalam menentukan kebijakan tanpa persetujuan parlemen
DPR berperan aktif dalam mengawasi kabinet, termasuk dapat menjatuhkannya melalui mosi tidak percaya
Kabinet memiliki masa jabatan tetap lima tahun tanpa bisa diganggu oleh kekuatan politik di parlemen
Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
Presiden memiliki kewenangan membubarkan DPR jika terjadi perbedaan pendapat dengan kabinet
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai syarat jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang perubahan UUD. Apa ketentuan yang harus dipenuhi agar sidang perubahan UUD dapat dilaksanakan?
Sidang harus dihadiri oleh seluruh anggota DPR
Sidang dapat berlangsung meskipun hanya dihadiri oleh separuh anggota MPR
Sidang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR
Sidang hanya dapat dilaksanakan jika Presiden memberikan persetujuan tertulis
Sidang dapat dilakukan apabila minimal sepertiga anggota DPR dan DPD hadir bersama
Salah satu hasil penting dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah terbentuknya lembaga-lembaga baru yang bertujuan memperkuat sistem ketatanegaraan dan prinsip demokrasi. Lembaga manakah di bawah ini yang merupakan hasil perubahan UUD 1945?
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Salah satu hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah diperkuatnya mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan. Pernyataan manakah berikut yang paling tepat sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil perubahan UUD 1945?
Perubahan UUD 1945 meniadakan peran MPR sebagai lembaga negara sehingga terjadi kekosongan fungsi konstitusional
Mekanisme checks and balances semakin kuat, tetapi beberapa kewenangan lembaga negara masih tumpang tindih sehingga menimbulkan konflik kewenangan
Perubahan UUD membuat presiden tidak lagi memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan
Setelah perubahan UUD, DPR tidak lagi memiliki fungsi legislasi sehingga proses pembuatan undang-undang terhambat
Setelah perubahan UUD, DPR tidak lagi memiliki fungsi legislasi sehingga proses pembuatan undang-undang terhambat
Era keterbukaan informasi menuntut pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan prinsip demokratis sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Manakah situasi berikut yang paling mencerminkan makna demokratis dalam era keterbukaan informasi?
Pemerintah menutup akses informasi publik untuk menjaga keamanan nasional secara penuh
Media massa bebas menyebarkan informasi apa pun tanpa mempertimbangkan kebenaran dan etika
Warga negara dapat memperoleh informasi publik yang relevan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan
Pemerintah hanya memberikan informasi kepada lembaga tertentu dan melarang publik mengaksesnya
Warga negara dilarang memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah di ruang digital
Dalam era keterbukaan informasi, perilaku demokratis harus tercermin dalam tindakan warga negara maupun pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945. Manakah tindakan berikut yang paling menunjukkan perilaku demokratis di tengah kemudahan akses informasi?
Mengunggah informasi sensitif tentang pemerintah tanpa memastikan kebenarannya
Menyaring informasi sebelum dibagikan serta menghargai pendapat berbeda di ruang digital
Menolak berdiskusi dengan pihak lain yang memiliki pandangan berbeda untuk menghindari konflik
Menyebarkan kritik terhadap pemerintah tanpa dasar fakta karena dianggap bebas berekspresi
Mengabaikan informasi publik yang dibagikan pemerintah karena dianggap tidak penting
Era keterbukaan informasi memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, tidak semua tindakan di ruang digital mencerminkan perilaku demokratis. Manakah evaluasi berikut yang paling tepat terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan kebebasan informasi?
Kebebasan berpendapat berarti masyarakat boleh menyebarkan informasi apa pun tanpa memikirkan dampaknya
Kritik yang disampaikan tanpa data tetap mencerminkan demokrasi karena merupakan hak yang tidak dapat dibatasi
Penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam berdemokrasi
Menolak menerima informasi dari pemerintah merupakan bentuk pengawasan yang sah terhadap negara
Tidak perlu ada aturan mengenai penggunaan informasi di era digital karena bisa menghambat demokrasi
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa beberapa konsekuensi penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hasil perubahan tersebut adalah penguatan prinsip checks and balances. Manakah contoh hasil perubahan UUD 1945 yang menunjukkan penguatan prinsip tersebut?
Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota DPR secara langsung
Masa jabatan presiden ditetapkan seumur hidup selama mendapat dukungan rakyat
DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama presiden, tidak lagi hanya menyetujui rancangan dari presiden
MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang mengatasi seluruh lembaga negara lainnya
Presiden tidak lagi dipilih melalui pemilu, melainkan oleh MPR
Salah satu makna prinsip demokratis dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Perwujudan makna tersebut tampak dalam ketentuan konstitusi setelah reformasi. Manakah contoh pelaksanaan prinsip demokratis yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945?
Presiden dipilih oleh MPR untuk menjamin stabilitas politik nasional
Pengisian jabatan publik sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah tanpa mekanisme pemilu
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
Kekuasaan legislatif berada sepenuhnya di tangan presiden untuk mempercepat pengambilan Keputusan
Hak rakyat dalam proses politik dibatasi demi menjaga ketertiban nasional
Salah satu pilar penting dalam demokrasi pada era keterbukaan informasi adalah peran media sosial sebagai wadah diskusi publik. Perilaku demokratis yang paling tepat dan bertanggung jawab dalam menanggapi berbagai informasi sensitif yang beredar di media sosial adalah...
Hanya mengonsumsi berita dari satu sumber media terpercaya yang sudah memiliki reputasi baik dan mengabaikan sumber lainHanya mengonsumsi berita dari satu sumber media terpercaya yang sudah memiliki reputasi baik dan mengabaikan sumber lain
Melakukan cross-check terhadap kebenaran informasi (fact-checking) dan hanya berpartisipasi dalam diskusi dengan bahasa yang santun dan argumentasi yang berdasarkan data
Menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan mengekspresikan kebencian atau ujaran SARA terhadap kelompok yang berbeda
Memblokir semua akun yang menyebarkan berita yang bertentangan dengan pandangan pribadi
Segera membagikan setiap informasi yang dianggap menarik tanpa memverifikasi sumbernya
Sebagai pelajar yang aktif di media sosial, Anda mendapati sebuah tren di mana banyak teman Anda menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, yang berpotensi memicu perdebatan tidak sehat. Tindakan paling konstruktif dan paling sesuai dengan upaya menciptakan perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi adalah...
Membuat dan menyebarkan konten edukasi singkat (misalnya infografis atau video) tentang pentingnya fact-checking dan etika berdemokrasi digital, serta mempraktikkannya di setiap unggahan pribadi
Hanya menyebarkan informasi positif dari pemerintah untuk mendukung stabilitas, meskipun kebenaran informasinya belum diverifikasi
Melaporkan semua akun penyebar hoax tanpa pernah berupaya memberi tahu atau berdiskusi dengan mereka secara pribadi
Mengajak kelompok teman untuk menyebarkan konten balasan yang menyerang akun penyebar hoax
Bersikap pasif dan memilih untuk tidak berinteraksi sama sekali dengan informasi sensitif tersebut agar tidak terlibat perdebatan
Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 dicirikan oleh sistem Demokrasi Parlementer yang dinilai gagal dalam menciptakan stabilitas politik. Indikator utama yang paling jelas menunjukkan kegagalan evaluatif dari pelaksanaan UUDS 1950 ini adalah...
Terjadinya pergantian kabinet secara terus-menerus dan cepat (kabinet jatuh bangun) akibat adanya mosi tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sementara
Anggaran negara yang selalu mengalami defisit besar akibat tingginya biaya pelaksanaan Pemilu 1955
Presiden Sukarno sering melanggar ketentuan UUDS 1950 dengan mengambil alih fungsi dan wewenang cabinet
Berkembangnya paham komunisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di lembaga-lembaga negara
Gagalnya proses pembentukan Dewan Konstituante yang bertugas membuat UUD baru
Seorang pelajar ingin menerapkan perilaku demokratis yang bertanggung jawab saat berpartisipasi dalam diskusi online mengenai kebijakan pemerintah yang kontroversial. Tindakan penerapan perilaku demokratis yang paling tepat yang harus dilakukan pelajar tersebut adalah...
Menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun, disertai data dan fakta yang sudah diverifikasi, serta terbuka terhadap pandangan berbeda yang juga didasarkan pada argumen rasional
Menolak berdiskusi dengan siapa pun yang berasal dari kelompok oposisi politik yang berbeda pandangan dengannya
Membatasi diri hanya mendukung pendapat kelompok yang memiliki jumlah pengikut (followers) terbanyak di media social
Menyebarkan meme satir atau lelucon politik yang meremehkan kebijakan tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi
Menggunakan akun anonim untuk menyampaikan kritik tajam dan cenderung menyerang pejabat agar terhindar dari konsekuensi hukum
Makna inti dari perilaku demokratis yang sejalan dengan era keterbukaan informasi digital adalah kemampuan warga negara untuk menggunakan hak-haknya tanpa merusak hak orang lain dan stabilitas sosial. Dari pilihan berikut, manakah yang paling mencerminkan pemahaman makna tersebut?
Wajib mengikuti keputusan mayoritas netizen dalam setiap isu publik, meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan hati nurani dan fakta yang ada
Kesadaran bahwa hak berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab digital untuk memverifikasi fakta (literasi digital) dan bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan yang disampaikan secara rasional
Menganggap kebebasan berekspresi sebagai hak absolut untuk menyebarkan informasi apa pun, termasuk ujaran kebencian, karena media sosial adalah ruang privat
Mengutamakan kecepatan penyebaran informasi daripada akurasi, dengan asumsi bahwa publik akan melakukan koreksi pada akhirnya
Selalu memblokir atau menolak akun media sosial yang berbeda ideologi politik untuk menjaga filter informasi yang bersih dan fokus
Dalam rapat OSIS, keputusan ditetapkan tanpa melibatkan seluruh perwakilan kelas. Akibatnya, beberapa keputusan tidak mencerminkan kebutuhan bersama dan memunculkan protes dari siswa lain. Berdasarkan analisis Anda, makna sila keempat Pancasila yang seharusnya diterapkan pada situasi tersebut adalah …
Semua keputusan harus dibuat oleh ketua OSIS karena kepemimpinan berada di tangannya
Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan semua perwakilan
Setiap siswa bebas menentukan keputusan sesuai keinginannya masing-masing
Keputusan harus mengutamakan golongan yang memiliki suara terbanyak
Keputusan perlu mempertimbangkan kepentingan kelompok yang lebih unggul secara akademik
