NEW
Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda UU Desa 2014
Total questions: 52
Worksheet time: 26mins
Menurut UU Desa, Desa pada dasarnya merupakan…
Kota dalam wilayah kecamatan
Kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur kepentingan lokal
Kelompok sosial tanpa kewenangan administrasi
Wilayah adat tanpa pemerintah
Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan oleh…
Camat dan BPD
Kepala Desa dan perangkat Desa
Bupati dan Kepala Desa
Lembaga adat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai…
Pelaksana anggaran pendapatan Desa
Lembaga legislatif tingkat kecamatan
Wadah musyawarah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Penyalur bantuan sosial
Yang menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah kecuali…
Rekognisi
Subsidiaritas
Sentralisasi
Keanekaragaman
Desa dapat dibentuk melalui pemekaran dengan syarat utama…
Keputusan Camat
Persetujuan BPD saja
Kondisi sosial budaya dan kemampuan Desa baru
Persetujuan provinsi
Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan…
Berhak membentuk Kecamatan
Berwenang mengurus kepentingan masyarakat
Dipimpin Bupati
Tidak memiliki otonomi
Pemerintahan Desa wajib berpedoman pada…
Peraturan Presiden
Kesepakatan adat semata
Ketentuan perundang-undangan
Arahan Camat
Yang dimaksud dengan hak asal-usul adalah…
Hak Desa untuk menolak program pemerintah pusat
Hak yang timbul dari tradisi dan struktur sosial lokal
Hak daerah untuk memungut pajak
Hak gubernur atas wilayah Desa
Kewenangan lokal berskala Desa terutama berkaitan dengan…
Urusan pendidikan menengah
Kepentingan komunitas setempat
Lalu lintas dan transportasi provinsi
Keamanan nasional
Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk…
Membatasi partisipasi masyarakat
Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
Mengurangi peran pemerintah Desa
Menghapus kegiatan ekonomi
Desa dapat dibedakan menjadi Desa dan…
Kecamatan
Kelurahan
Kabupaten
Rukun tetangga
Desa adat memiliki karakter khusus berupa…
Tidak adanya pemerintahan
Struktur adat sebagai dasar pemerintahan
Kewajiban mengikuti struktur kelurahan
Tidak punya wilayah
Pembentukan Desa ditetapkan melalui…
Peraturan Desa
Keputusan Camat
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Presiden
Penggabungan Desa dilakukan apabila…
Desa tidak memiliki penduduk
Desa sepakat bergabung dan memenuhi syarat administratif
Desa terlalu maju
Desa menolak dana desa
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan…
Keputusan Camat
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Persetujuan RT/RW
Arahan kecamatan
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan…
Keputusan Camat
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Persetujuan RT/RW
Arahan kecamatan
Pembentukan Desa harus mempertimbangkan faktor…
Potensi budaya, sosial ekonomi, dan geografis
Jumlah pabrik
Kehadiran investor
Banyaknya proyek nasional
Pemekaran Desa dilakukan untuk meningkatkan…
Jarak antarwilayah
Efektivitas pelayanan pemerintahan
Ketergantungan pada kabupaten
Beban anggaran provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur pembentukan Desa melalui…
Peraturan Kabupaten/Kota
Kebijakan Camat
Instruksi Bupati
Surat RT
Dalam pembentukan Desa wajib memperhatikan aspirasi…
Kabupaten
Masyarakat Desa
Provinsi
DPR
Desa adat dapat ditetapkan jika memenuhi ketentuan mengenai…
Adanya industri besar
Struktur adat yang diakui masyarakat
Persetujuan provinsi
Jumlah penduduk minimal
Kewenangan Desa mencakup kewenangan berdasarkan…
Keputusan Camat
Penugasan pemerintah pusat
Hak asal-usul dan kewenangan lokal
Arahan lurah
Salah satu bentuk hak asal-usul ialah kewenangan Desa dalam…
Mengangkat bupati
Mengelola struktur kelembagaan adat
Menerbitkan paspor
Menentukan pajak provinsi
Pemerintah pusat dapat menugaskan Desa untuk melaksanakan…
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
Urusan tertentu dari pemerintah pusat
Urusan provinsi
Urusan legislatif
Kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan berdasarkan…
Kepentingan masyarakat setempat
Keputusan provinsi
Keputusan DPR
Arahan camat
Penyelenggaraan kewenangan Desa dibiayai melalui…
Dana Desa dan pendapatan lain yang sah
Pajak provinsi
Pajak nasional
Dana pribadi kepala Desa
Pemerintah Daerah wajib mengatur rincian kewenangan Desa melalui…
Peraturan Desa
Peraturan Daerah
Keputusan kepala Desa
Surat camat
Penugasan pemerintah kepada Desa harus disertai…
Pengurangan anggaran Desa
Pembinaan dan pendanaan
Penerapan pajak baru
Penghapusan kewenangan lokal
Desa berhak mengatur kewenangannya sendiri sesuai dengan…
Arahan DPR
Ketentuan lokal
UUD 1945
Permintaan investor
Kewenangan Desa mencakup pengelolaan…
Keamanan nasional
Teknologi tinggi
Prasarana dan aset milik Desa
Pajak provinsi
Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal-usul, Desa wajib menghormati…
Ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan
Hanya ketentuan adat
Hanya keputusan camat
Arahan perusahaan
Pemerintahan Desa terdiri atas…
Kepala Desa dan RT
Kepala Desa dan perangkat Desa
BPD dan camat
Sekda dan camat
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa bersama…
Bupati
Perangkat Desa
DPR
Provinsi
Kepala Desa bertanggung jawab kepada…
Presiden
Camat
Bupati/Walikota
Provinsi
Kepala Desa bertanggung jawab kepada…
Presiden
Camat
Bupati/Walikota
Provinsi
Pemerintahan Desa wajib mengutamakan prinsip…
Transparansi dan partisipasi
Tertutup dan administratif
Sentralistik
Dominasi provinsi
Kepala Desa wajib melaksanakan pembangunan Desa secara…
Sepihak
Partisipatif
Tertutup
Rahasia
Kepala Desa memiliki hak untuk…
Mengatur wilayah kecamatan
Mengusulkan AD/ART Desa
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
Menetapkan pajak provinsi
BPD dalam struktur pemerintahan Desa berperan sebagai…
Pengawas dan mitra pemerintah Desa
Pelaksana anggaran
Penanggung jawab keuangan
Atasan kepala Desa
Musyawarah Desa merupakan forum yang melibatkan…
Hanya kepala Desa
Kepala Desa dan BPD
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
Camat dan kabupaten
Pemerintahan Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan dalam bentuk…
RKP Desa
APBD
APBN
RPJM Nasional
Pemerintahan Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada…
Presiden
Bupati/Walikota
DPRD
Camat
Desa memiliki kewenangan mengembangkan potensi lokal untuk…
Mengurangi peran masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan warga
Kepentingan provinsi
Kepentingan perusahaan
Kewenangan Desa adat berbeda karena…
Tidak memiliki batas wilayah
Mengikuti hukum adat yang diakui negara
Tidak wajib mengikuti undang-undang
Tidak memerlukan pemerintahan
Desa dapat menyusun Peraturan Desa sebagai bentuk…
Otonomi lokal
Kewenangan provinsi
Perintah camat
Perintah BPD
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, unsur masyarakat dilibatkan melalui…
Instruksi RT
Musyawarah Desa
Keputusan camat
Aturan gubernur
Pembentukan Desa harus memperhatikan jumlah…
Penduduk, sosial, dan kemampuan ekonomi
Pabrik besar
Perusahaan asing
Proyek provinsi
Desa memiliki kewenangan mengelola pelayanan dasar seperti…
Pendidikan menengah
Layanan sosial tingkat lokal
Transportasi antar provinsi
Kebijakan pajak
Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan…
Desa lain
Negara lain
DPR RI
Kementerian luar negeri
Perencanaan pembangunan Desa dilakukan secara…
Top-down
Musyawarah dan partisipatif
Arahan provinsi
Keputusan sepihak kepala Desa
Desa menerima penugasan dari pemerintah pusat/pemda dengan syarat…
Tanpa anggaran
Disertai pembiayaan
Tanpa pembinaan
Tanpa koordinasi
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh…
BPD dan masyarakat
Presiden
DPR RI
Provinsi
