wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Page 1

Total questions: 150

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Upaya mempersatukan perbedaan agar tercapai keserasian dan keselaran nasional dikenal sebagai konsep...

a)

Integrasi Nasional

b)

Disintegrasi Regional

c)

Rekonsiliasi Ideologi

d)

Konsolidasi Politik

e)

Kooperasi Nasional

2.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1948 diselenggarakan oleh Bung Karno dengan tujuan utama untuk...

a)

Mendorong pembentukan negara federal

b)

Mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB)

c)

Mengkonsolidasikan kekuatan politik Front Demokrasi Rakyat (FDR)

d)

Memperkuat kesatuan bangsa menghadapi Agresi Militer Belanda

e)

Merayakan kembalinya Muso dari Moskow

3.

Pemberontakan PKI Madiun 1948 dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang berkaitan dengan...

a)

Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi sentralistik

b)

Perbedaan ideologi antara komunis dan nasionalis

c)

Konflik etnis antarkelompok masyarakat

d)

Tuntutan pembentukan negara federal

e)

Kepentingan para bangsawan daerah

4.

Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menjadi wadah tokoh-tokoh komunis sebelum Pemberontakan Madiun 1948 dibentuk oleh...

a)

D.N. Aidit

b)

Muso

c)

Nyoto

d)

Amir Syarifuddin

e)

Tan Malaka

5.

Tokoh utama yang kembali dari Moskow pada tahun 1948 dan menawarkan doktrin "Jalan Baru" yang memicu perpecahan dengan kubu nasionalis adalah...

a)

Muso

b)

S.M. Kartosuwiryo

c)

Amir Syarifuddin

d)

D.N. Aidit

e)

Tan Malaka

6.

Pemberontakan PKI Madiun pada September 1948 berakhir setelah tokoh utamanya berhasil dilumpuhkan dan Muso tewas dalam pertempuran di...

a)

Ponorogo

b)

Sumoroto

c)

Purwodadi

d)

Kediri

e)

Surakarta

7.

Apa tujuan utama pembentukan FDR bagi kelompok komunis pada masa itu?

a)

Menyatukan serikat buruh dan partai kiri

b)

Mempersiapkan pemilu nasional pertama

c)

Menyusun kabinet parlementer baru

d)

Mengakhiri konflik dengan tentara republik

e)

Mendorong nasionalisasi seluruh perusahaan

8.

Mengapa doktrin "Jalan Baru" dianggap memicu ketegangan politik tahun 1948?

a)

Menolak kerja sama dengan nasionalis moderat

b)

Mendorong federalisme Jawa dan Sumatra

c)

Mengusulkan pemindahan ibu kota ke Yogyakarta

d)

Menyarankan penghapusan partai-partai Islam

e)

Menekankan ekonomi pasar bebas murni

9.

Setelah tewasnya Muso, dampak langsung terhadap gerakan PKI Madiun adalah...

a)

Gerakan meluas ke seluruh Jawa Timur

b)

Terjadi konsolidasi kepemimpinan yang cepat

c)

Terjadi mobilisasi milisi yang lebih besar

d)

Terjadi disorganisasi dan pemadaman gerakan

e)

Muncul pemerintahan tandingan di Solo

10.

Siapa tokoh yang dikenal sebagai pemimpin gerakan Darul Islam dan bukan bagian dari PKI Madiun?

a)

Amir Syarifuddin

b)

D.N. Aidit

c)

Nyoto

d)

S.M. Kartosuwiryo

e)

Muso

11.

Bandingkan peran Amir Syarifuddin dan Muso dalam dinamika politik 1948. Siapa yang berperan sebagai pembentuk FDR dan siapa yang mengusung doktrin "Jalan Baru"?

a)

Amir usung Jalan Baru, Muso membentuk FDR

b)

Muso membentuk FDR, Amir usung Jalan Baru

c)

Kartosuwiryo membentuk FDR, Amir usung Jalan Baru

d)

Amir membentuk FDR, Muso usung Jalan Baru

e)

Aidit membentuk FDR, Muso usung Jalan Baru

12.

Kota mana di Jawa Timur yang menjadi lokasi tewasnya Muso menurut catatan pertempuran akhir PKI Madiun?

a)

Sumoroto

b)

Purwodadi

c)

Surakarta

d)

Kediri

e)

Ponorogo

13.

Apa akibat politik nasional dari kegagalan Pemberontakan Madiun 1948 bagi pemerintah Republik Indonesia?

a)

Legitimasi penindakan terhadap kelompok ekstrem

b)

Penggantian ibu kota ke Jakarta dengan cepat

c)

Pembentukan negara federal segera di Jawa

d)

Pencabutan semua partai politik dari parlemen

e)

Penundaan perundingan dengan Belanda tanpa batas

14.

Alasan Muso dan Amir Syarifuddin melancarkan pemberontakan PKI Madiun disebut sebagai puncak ketidakpuasan Amir Syarifuddin setelah jatuh dari kabinet karena...

a)

Kegagalan Pemilu 1955

b)

Pelaksanaan Agresi Militer Belanda I

c)

Penandatanganan Perjanjian Renville

d)

Pengumuman Konsepsi Presiden 1957

e)

Kebijakan Gunting Syafruddin

15.

Gerakan separatis Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dideklarasikan sebagai upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi...

a)

Republik Sosialis Indonesia

b)

Negara Uni Indonesia

c)

Negara Islam Indonesia

d)

Sosialisme Indonesia

e)

Negara Federal Indonesia

16.

Tokoh sentral yang memimpin pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang menolak hasil Perjanjian Renville dan memproklamasikan NII adalah...

a)

Ibnu Hadjar

b)

Daud Beureueh

c)

Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo

d)

Amir Fatah

e)

Kahar Muzakkar

17.

Perjanjian Renville tahun 1948 berdampak pada konsolidasi wilayah Republik. Konsekuensi langsung yang memicu ketegangan politik adalah...

a)

Pengakuan kedaulatan penuh RI oleh Belanda

b)

Pembubaran partai-partai politik besar

c)

Pembentukan Dewan RIS oleh PBB

d)

Penarikan pasukan TNI ke garis Van Mook

e)

Penyatuan kabinet dalam pemerintahan darurat

18.

PKI Madiun 1948 sering dikaitkan dengan dinamika Perang Dingin. Keterkaitan utamanya adalah...

a)

Peran Bank Dunia dalam logistik PKI

b)

Pengaruh ideologi komunis internasional

c)

Dukungan langsung NATO kepada PKI

d)

Campur tangan Liga Arab di Jawa

e)

Konferensi Asia Afrika mendukung PKI

19.

DI/TII di berbagai daerah menunjukkan variasi kepemimpinan. Pasangan wilayah–tokoh yang benar adalah...

a)

Kalimantan Selatan – Kartosuwiryo

b)

Aceh – Ibnu Hadjar

c)

Sulawesi Selatan – Kahar Muzakkar

d)

Jawa Barat – Amir Fatah

e)

Jawa Tengah – Daud Beureueh

20.

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi PKI Madiun melibatkan operasi militer TNI. Komandan yang berperan besar menumpas pemberontakan adalah...

a)

Gatot Subroto di Divisi Diponegoro

b)

Yani sebagai Komandan Kostrad

c)

Sudirman sebagai Panglima Besar TNI

d)

Nasution sebagai Panglima Siliwangi

e)

AH Nasution di Divisi Brawijaya

21.

Salah satu latar belakang munculnya DI/TII di Jawa Barat adalah kekecewaan terhadap hasil Renville. Dampak politis yang dirasakan kelompok Kartosuwiryo adalah...

a)

Terbatasnya ruang dakwah di kota-kota

b)

Dihentikannya pendidikan agama formal

c)

Berkurangnya otonomi desa-desa santri

d)

Diwajibkannya pajak syariah nasional

e)

Terlepaskannya basis wilayah kepada Belanda

22.

Perbedaan tujuan utama PKI Madiun dan DI/TII adalah...

a)

Membatalkan pengakuan kedaulatan 1949

b)

Mendirikan negara federal berparlemen

c)

Menegakkan pemerintahan militer sementara

d)

Menggantikan Pancasila dengan komunisme atau Islam

e)

Meneruskan kabinet hasil pemilu 1955

23.

Setelah pemberontakan DI/TII dimulai, strategi pemerintah pusat untuk meredam gerakan di Jawa Barat meliputi...

a)

Negosiasi politik dan amnesti terbatas

b)

Pembentukan RIS dan referendum lokal

c)

Penyerahan keamanan kepada milisi lokal

d)

Penutupan seluruh pesantren di Priangan

e)

Penggantian UUD dengan darurat militer

24.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat akhirnya dapat dipadamkan melalui operasi militer yang melibatkan rakyat sipil, dikenal dengan nama Operasi...

a)

Operasi Merdeka

b)

Operasi Pagar Betis

c)

Operasi Tegas

d)

Operasi Benteng Negara

e)

Operasi Penumpasan

25.

Pemberontakan DI/TII meluas ke Jawa Tengah di bawah Amir Fatah. Daerah kekuasaan mereka membentang dari Brebes hingga...

a)

Tegal

b)

Semarang

c)

Yogyakarta

d)

Bandung

e)

Surakarta

26.

Tokoh yang memimpin Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dengan latar belakang mantan komandan resimen di Sulawesi adalah...

a)

S.M. Kartosuwiryo

b)

Daud Beureueh

c)

Amir Fatah

d)

Ibnu Hadjar

e)

M. Jasin

27.

Siapa tokoh yang dikenal memimpin gerakan DI/TII di Jawa Barat dan kemudian berhubungan dengan Amir Fatah?

a)

Daud Beureueh

b)

Ibnu Hadjar

c)

Amir Fatah

d)

S.M. Kartosuwiryo

28.

Gerakan DI/TII yang dipimpin Amir Fatah di Jawa Tengah kemudian bergabung dengan tokoh dari Jawa Barat. Tokoh tersebut adalah...

a)

M. Jasin

b)

Ibnu Hadjar

c)

S.M. Kartosuwiryo

d)

Daud Beureueh

29.

Operasi yang melibatkan partisipasi rakyat sipil untuk mengepung wilayah pemberontak DI/TII di Jawa Barat dikenal sebagai...

a)

Operasi Tegas

b)

Operasi Merdeka

c)

Operasi Benteng Negara

d)

Operasi Pagar Betis

30.

Kota yang tidak termasuk dalam rentang wilayah kekuasaan DI/TII di Jawa Tengah dari Brebes hingga ... adalah

a)

Tegal

b)

Semarang

c)

Yogyakarta

d)

Surakarta

31.

Daud Beureueh lebih terkait dengan pemberontakan DI/TII di wilayah...

a)

Jawa Tengah

b)

Jawa Barat

c)

Aceh

d)

Kalimantan Selatan

32.

Ibnu Hadjar dikenal terkait dengan gerakan DI/TII di wilayah...

a)

Jawa Barat

b)

Sulawesi Selatan

c)

Kalimantan Selatan

d)

Aceh

33.

Amir Fatah memimpin perluasan DI/TII ke Jawa Tengah. Salah satu kota yang berada di jalur kekuasaannya bersama Kartosuwiryo adalah...

a)

Tegal

b)

Semarang

c)

Surakarta

d)

Bandung

e)

Brebes

34.

Tokoh yang memimpin gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan adalah...

a)

Daud Beureueh

b)

Qahhar Mudzakkar

c)

R.M. Soemoharmodjo

d)

Ibnu Hadjar

35.

Perbedaan mendasar antara pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan dengan DI/TII Jawa Barat pada awalnya disebabkan oleh...

a)

Isu ketidakmerataan pembangunan ekonomi

b)

Tuntutan pembentukan negara federal

c)

Penolakan terhadap sistem Demokrasi Liberal

d)

Keinginan agar semua anggota KGSS dimasukkan ke APRIS

e)

Konflik antaragama di tingkat lokal

36.

Upaya pemerintah yang lebih lunak pada tahap awal untuk menyelesaikan DI/TII di Aceh dilakukan melalui...

a)

Perundingan damai Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh

b)

Konferensi Ulama se-Aceh

c)

Pengangkatan Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer

d)

Pemberlakuan status darurat perang di Aceh

e)

Operasi militer berskala besar

37.

Tokoh DI/TII yang terkait langsung dengan gerakan di Aceh adalah...

a)

Daud Beureueh

b)

Qahhar Mudzakkar

c)

Ibnu Hadjar

d)

R.M. Soemoharmodjo

38.

Istilah APRIS dalam konteks sejarah Indonesia merujuk pada...

a)

Amanat Pemerintahan Republik Indonesia Serikat

b)

Angkatan Perjuangan Rakyat Indonesia Serikat

c)

Arsip Perang Republik Indonesia Serikat

d)

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

e)

Asosiasi Perwira Republik Indonesia Serikat

39.

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan pada mulanya dipengaruhi oleh isu...

a)

Ketidakmerataan ekonomi wilayah timur

b)

Integrasi anggota KGSS ke dalam APRIS

c)

Pembentukan negara federal Indonesia

d)

Konflik antaragama lokal di Makassar

e)

Penolakan Demokrasi Liberal nasional

40.

Langkah non-militer di Aceh yang disebut dalam materi bertujuan untuk...

a)

Mengganti pimpinan DI/TII Aceh secara paksa

b)

Menetapkan pemerintahan darurat sementara

c)

Membangun jalur logistik TNI di pedalaman

d)

Menghentikan operasi senjata berat segera

e)

Mencari penyelesaian damai melalui musyawarah

41.

R.M. Soemoharmodjo dalam pilihan tokoh pada materi merupakan...

a)

Perwira APRIS di Sulawesi Selatan

b)

Panglima militer DI/TII Jawa Barat

c)

Tokoh oposisi Demokrasi Liberal

d)

Pejabat pemerintah terlibat perundingan

e)

Pemimpin gerakan DI/TII Sulawesi Selatan

42.

Ibnu Hadjar lebih dikenal terkait gerakan DI/TII di wilayah...

a)

Jawa Barat

b)

Sulawesi Selatan

c)

Kalimantan Selatan

d)

Maluku Utara

e)

Aceh dan Sumatra Utara

43.

Dalam konteks penyelesaian konflik Aceh, Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh berfungsi sebagai...

a)

Forum konsensus masyarakat untuk perdamaian

b)

Unit logistik untuk bantuan kemanusiaan

c)

Komisi hukum untuk darurat sipil

d)

Instruksi militer untuk operasi penumpasan

e)

Dekrit pembentukan negara bagian Aceh

44.

Tokoh yang memimpin Pemberontakan DI/TII di Aceh karena penolakan peleburan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara adalah...

a)

Ibnu Hadjar

b)

Teungku Abdul Jalil

c)

Daud Beureueh

d)

Kahar Muzakkar

e)

Teuku Muhammad Hasan

45.

Pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi Utara dilatarbelakangi oleh konflik yang berkaitan dengan...

a)

Tuntutan pembubaran parlemen 1955

b)

Keinginan mengganti ideologi negara

c)

Penolakan terhadap Perjanjian Linggarjati

d)

Ketidakpuasan alokasi dana pembangunan

e)

Persoalan sengketa batas wilayah

46.

Tokoh utama yang memimpin PRRI di Sumatera dan menuntut dikembalikannya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta adalah...

a)

Kolonel A. E. Kawilarang

b)

Kolonel Maludin Simbolon

c)

Letkol Ventje Sumual

d)

Kolonel Zulkifli Lubis

e)

Letkol Ahmad Husein

47.

Pemberontakan Permesta yang diumumkan di Makassar kemudian dipindahkan dan mencapai puncaknya di...

a)

Kalimantan Timur

b)

Sulawesi Utara

c)

Maluku

d)

Nusa Tenggara Timur

e)

Sumatera Barat

48.

Tujuan utama gerakan DI/TII secara umum di berbagai daerah adalah...

a)

Menegakkan ekonomi laissez-faire nasional

b)

Mengembalikan kedaulatan kerajaan lokal

c)

Mendirikan negara Islam Indonesia

d)

Membubarkan seluruh partai politik pusat

e)

Menghapus sistem birokrasi nasional

49.

Salah satu faktor yang memperkuat dukungan lokal terhadap PRRI adalah...

a)

Pemutusan hubungan dagang antarpulau

b)

Larangan ekspor komoditas utama daerah

c)

Penerapan pajak pusat lebih tinggi

d)

Janji otonomi fiskal daerah lebih luas

e)

Pembatalan proyek infrastruktur nasional

50.

Kahar Muzakkar lebih dikenal terkait gerakan DI/TII di wilayah...

a)

Aceh

b)

Sulawesi Selatan

c)

Jawa Barat

d)

Kalimantan Selatan

e)

Sumatera Utara

51.

Ventje Sumual berperan penting dalam gerakan...

a)

G30S 1965

b)

DI/TII Aceh

c)

APRA Bandung

d)

PRRI Sumatera

e)

Permesta Sulawesi

52.

Salah satu tuntutan PRRI terhadap pemerintah pusat berkaitan dengan...

a)

Transparansi penggunaan dana pembangunan

b)

Penghapusan jabatan presiden seketika

c)

Pencabutan hasil Pemilu 1955 nasional

d)

Pembekuan seluruh anggaran daerah

e)

Penolakan terhadap hubungan luar negeri

53.

Daud Beureueh menolak peleburan administratif Aceh dengan Sumatera Utara karena menganggap...

a)

Melanggar hukum internasional negara

b)

Dipaksa oleh pihak kolonial asing

c)

Mengabaikan identitas sosial-budaya Aceh

d)

Beralasan pada sensus penduduk keliru

e)

Tidak sesuai konstitusi RIS 1949

54.

Salah satu cara pemerintah menumpas gerakan Permesta adalah operasi militer yang menangkap warga negara AS Allan Pope, dikenal dengan nama...

a)

Operasi Sadar

b)

Operasi Merdeka

c)

Operasi 17 Agustus

d)

Operasi Saptamarga

e)

Operasi Trikora

55.

Gerakan 30 September (G30S) membawa Indonesia keluar dari sistem Demokrasi Terpimpin dan melahirkan...

a)

Era Reformasi

b)

Pembentukan Kabinet Gotong Royong

c)

Konsepsi Presiden 1957

d)

Orde Baru

e)

Era Demokrasi Liberal

56.

Latar belakang utama munculnya Gerakan 30 September 1965 di Indonesia adalah...

a)

Konflik antara TNI dengan kabinet

b)

Kegagalan Dewan Konstituante merumuskan UUD

c)

Perebutan kekuasaan antara Angkatan Darat dengan PKI

d)

Tuntutan pembubaran parlemen oleh rakyat

57.

Tokoh asing yang ditangkap dalam operasi terhadap Permesta bernama Allan Pope. Ia berkewarganegaraan...

a)

Belanda

b)

Australia

c)

Amerika Serikat

d)

Kanada

e)

Britania Raya

58.

Setelah G30S, struktur kekuasaan nasional berubah. Perubahan paling menonjol adalah naiknya...

a)

Kekuatan Angkatan Laut

b)

Kabinet Gotong Royong

c)

Kepemimpinan Orde Baru

d)

Dominasi Dewan Konstituante

e)

Komando Trikora

59.

Gerakan Permesta berpusat di wilayah timur Indonesia. Salah satu provinsi yang sering dikaitkan adalah...

a)

Kalimantan Timur

b)

Sumatra Selatan

c)

Jawa Tengah

d)

Bali Utara

e)

Sulawesi Utara

60.

Operasi militer terhadap Permesta yang berhasil menjadi simbol penumpasan pemberontakan dinamai...

a)

Operasi Dwikora

b)

Operasi 17 Agustus

c)

Operasi Trikora

d)

Operasi Merdeka

e)

Operasi Sadar

61.

Peristiwa G30S sering dipahami sebagai konflik perebutan pengaruh antara lembaga...

a)

Angkatan Darat dan PKI

b)

Kabinet dan DPR

c)

Mahkamah Agung dan MPRS

d)

Bappenas dan BI

e)

TNI AL dan TNI AU

62.

Konsekuensi politik G30S yang segera terlihat adalah...

a)

Kembalinya Konsepsi Presiden 1957

b)

Penguatan Dewan Konstituante

c)

Perubahan menuju Orde Baru

d)

Pembubaran partai-partai Islam

e)

Pemilu serentak nasional baru

63.

Dalam penumpasan Permesta, operasi penangkapan Allan Pope berdampak pada opini internasional karena ia adalah...

a)

Relawan kemanusiaan asing

b)

Jurnalis lepas internasional

c)

Pilot berkebangsaan Amerika

d)

Diplomat dari negara sekutu

e)

Pengusaha tambang asing

64.

Salah satu tuntutan PKI menjelang G30S/PKI yang bertujuan mempersenjatai buruh dan petani sebagai kekuatan militer tandingan bagi TNI adalah pembentukan...

a)

Dewan Revolusi

b)

Komite Nasional

c)

Barisan Tani Indonesia

d)

Resimen Buruh Tani

e)

Angkatan Kelima

65.

Tujuan utama dari penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat pada peristiwa G30S/PKI adalah untuk...

a)

Menggulingkan Presiden Soekarno dari kekuasaan

b)

Mendorong pelaksanaan Pemilihan Umum 1965

c)

Mempersenjatai semua golongan fungsional

d)

Mendirikan Negara Islam Indonesia

e)

Mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat

66.

Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah salah satu perwira Angkatan Darat korban G30S/PKI. Beliau menjabat sebagai...

a)

Panglima Komando Strategis Angkatan Darat

b)

Kepala Staf Angkatan Darat

c)

Panglima Kostrad

d)

Ketua Dewan Revolusi

e)

Komandan Resimen Para Komando

67.

Krisis ekonomi yang mendalam pada masa Orde Lama berkontribusi terhadap...

a)

Ketegangan sosial dan politik yang tajam

b)

Perbaikan cepat sektor industri berat

c)

Turunnya militansi organisasi mahasiswa

d)

Meningkatnya kesejahteraan kaum buruh

e)

Stabilisasi politik nasional yang kuat

68.

Operasi militer penumpasan G30S/PKI dipimpin oleh...

a)

Mayjen Basuki Rahmat

b)

Kolonel Untung

c)

Brigjen Soepardjo

d)

Letjen Soeharto

e)

Jenderal Abdul Haris Nasution

69.

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung pada periode tahun...

a)

1998–sekarang

b)

1966–1998

c)

1945–1949

d)

1950–1959

e)

1959–1966

70.

Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI pada Agustus 1950 diikuti perubahan UUD dari Konstitusi RIS menjadi...

a)

Piagam Jakarta 1945

b)

UUD Sementara 1950

c)

Dekret Presiden 1959

d)

Amandemen UUD 2002

e)

Maklumat Wakil Presiden 1946

71.

Pada masa awal Orde Baru, tokoh yang menjabat Panglima Komando Operasi Tertinggi adalah...

a)

Panglima Komando Operasi Tertinggi

b)

Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan

c)

Wakil Perdana Menteri II

d)

Ketua Dewan Pertahanan Nasional

e)

Kepala Staf Angkatan Darat

72.

Tokoh yang berperan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada periode konflik G30S/PKI adalah...

a)

Basuki Rahmat

b)

Untung

c)

Soepardjo

d)

Soeharto

e)

Abdul Haris Nasution

73.

Wakil Perdana Menteri II pada kabinet saat krisis 1965 diidentikkan dengan kebijakan...

a)

Mobilisasi ekonomi terpimpin

b)

Stabilitas moneter ketat

c)

Konfrontasi Malaysia aktif

d)

Rehabilitasi politik nasional

e)

Normalisasi hubungan luar negeri

74.

Kebijakan utama Orde Lama menjelang 1965 lebih menekankan pada...

a)

Demokrasi terpimpin sentralistik

b)

Desentralisasi fiskal daerah

c)

Privatisasi BUMN luas

d)

Ekonomi liberal pasar bebas

e)

Demokrasi parlementer murni

75.

Dampak langsung Dekret Presiden 5 Juli 1959 terhadap sistem ketatanegaraan adalah...

a)

Pemisahan kekuasaan yudisial

b)

Pemilu multipartai langsung

c)

Pembubaran MPRS

d)

Penguatan otonomi daerah

e)

Kembali ke UUD 1945

76.

Periode 1966–1998 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai masa...

a)

Demokrasi Terpimpin

b)

Reformasi

c)

Demokrasi Liberal

d)

Konstituante

e)

Orde Baru

77.

Transisi dari Orde Baru ke Reformasi pada 1998 ditandai oleh...

a)

Pengunduran diri Presiden Soeharto

b)

Pembentukan RIS kembali

c)

Kemenangan Konstituante baru

d)

Pemberlakuan Dekret 1959

e)

Penghapusan UUD 1945

78.

Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia, kepala pemerintahan dalam sistem parlementer dijabat oleh siapa?

a)

Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet

b)

Dewan Konstituante sebagai badan pembuat UUD

c)

Ketua Parlemen sebagai pimpinan legislatif

d)

Ketua Mahkamah Agung sebagai pimpinan yudikatif

e)

Presiden sebagai kepala eksekutif

79.

Dokumen konstitusional yang berlaku setelah Konstitusi Federal 1949 digantikan pada awal 1950 adalah...

a)

UUD Sementara 1950 sebagai pengganti

b)

UUD 1945 sebagai dasar negara

c)

Piagam Jakarta sebagai piagam awal

d)

Konstitusi Federal 1949 sebagai gabungan

e)

UUDS 1959 sebagai dekrit presiden

80.

Ciri utama yang memicu ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah...

a)

Dewan Konstituante merumuskan UUD baru

b)

Sistem multipartai yang kabinet silih berganti

c)

Pembentukan Dewan Nasional permanen

d)

Kekuasaan terpusat pada Presiden

e)

Sistem kepartaian tunggal dominan

81.

Dalam sistem parlementer, hubungan antara kabinet dan parlemen ditandai oleh...

a)

Kabinet tidak dapat dijatuhkan parlemen

b)

Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen

c)

Parlemen tunduk pada keputusan kabinet

d)

Presiden menunjuk dan memberhentikan parlemen

e)

Mahkamah Agung mengawasi kebijakan kabinet

82.

Manakah yang bukan termasuk dokumen konstitusional pada periode 1945–1959 di Indonesia?

a)

Piagam Jakarta sebagai sumber formal

b)

UUD Sementara 1950 yang diberlakukan

c)

UUD 1945 sebagai konstitusi awal

d)

UUDS 1959 setelah dekrit dikeluarkan

e)

Konstitusi Federal 1949 pasca KMB

83.

Mengapa sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal sering menyebabkan kabinet berganti?

a)

Pemilu tidak pernah dilaksanakan

b)

Parlemen tidak punya hak mosi tidak percaya

c)

Mahkamah Agung menolak semua undang-undang

d)

Koalisi rapuh dan mudah pecah

e)

Presiden membubarkan partai tunggal

84.

Siapa yang berperan sebagai kepala negara pada masa sistem parlementer di Indonesia?

a)

Dewan Konstituante sebagai kepala negara

b)

Ketua Mahkamah Agung sebagai kepala negara

c)

Ketua Parlemen sebagai kepala negara

d)

Perdana Menteri sebagai kepala negara

e)

Presiden sebagai simbol negara

85.

Apa mandat utama Dewan Konstituante yang dibentuk pada masa Demokrasi Liberal?

a)

Menyusun Undang-Undang Dasar baru

b)

Memilih Perdana Menteri berikutnya

c)

Mengawasi peradilan dan hukum

d)

Menetapkan anggaran negara tahunan

e)

Membubarkan kabinet yang berkuasa

86.

Dekrit 5 Juli 1959 mengakibatkan berlakunya kembali...

a)

Konstitusi baru dari Dewan Nasional

b)

UUD 1945 sebagai konstitusi negara

c)

UUD Sementara 1950 secara permanen

d)

Konstitusi Federal 1949 untuk sementara

e)

Piagam Jakarta sebagai hukum positif

87.

Dalam sistem parlementer, mosi tidak percaya berdampak pada...

a)

Jatuhnya kabinet dan pembentukan baru

b)

Penggantian Presiden secara langsung

c)

Peningkatan kewenangan Mahkamah Agung

d)

Pemilu presiden langsung oleh rakyat

e)

Pembubaran Dewan Konstituante otomatis

88.

Menurut Wilopo, masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) disebut "zaman pemerintahan partai-partai" karena...

a)

Partai politik dibubarkan oleh Presiden.

b)

Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat.

c)

Mayoritas anggota kabinet berasal dari militer.

d)

Hanya dua partai besar yang dominan.

e)

Banyaknya partai politik yang saling bersaing dan menjatuhkan.

89.

Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal (1950-1951) yang dikenal dengan program utamanya penyelesaian masalah Irian Barat adalah Kabinet...

a)

Ali Sastroamidjojo I

b)

Burhanuddin Harahap

c)

Natsir

d)

Sukiman

e)

Wilopo

90.

Program utama Kabinet Wilopo (1952-1953) yang bertujuan mengurangi jumlah pegawai negeri dan mengalihkannya ke sektor lain yang lebih produktif dikenal sebagai...

a)

Program Industrialisasi

b)

Program Rasionalisasi

c)

Program Pinjaman Nasional

d)

Program Swasembada Pangan

e)

Program Nasionalisasi

91.

Peristiwa 17 Oktober 1952 yang melibatkan militer dan ditujukan kepada Presiden Soekarno dilatarbelakangi oleh...

a)

Protes atas nasionalisasi perusahaan asing

b)

Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi darurat

c)

Penolakan pemilu serentak nasional

d)

Perselisihan internal antara partai koalisi kabinet

e)

Tuntutan pembubaran parlemen dan perubahan struktur politik

92.

Manakah isu politik yang TIDAK termasuk dalam daftar berikut?

a)

Penentangan terhadap Deklarasi Djuanda

b)

Konflik internal AD terkait restrukturisasi

c)

Tuntutan kembalinya Dwitunggal Soekarno-Hatta

d)

Penolakan hasil Pemilu 1955

e)

Tuntutan pembubaran PKI

93.

Kabinet yang berhasil melaksanakan Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah Kabinet...

a)

Ali Sastroamidjojo I

b)

Ali Sastroamidjojo II

c)

Djuanda

d)

Burhanuddin Harahap

e)

Natsir

94.

Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap kedua pada 15 Desember 1955 bertujuan untuk memilih anggota...

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b)

Dewan Nasional

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Dewan Konstituante

e)

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

95.

Badan yang dibentuk melalui Pemilu 1955, namun gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap untuk menggantikan UUDS 1950 adalah...

a)

Dewan Konstituante

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Dewan Nasional

96.

Apa makna utama Deklarasi Djuanda yang sering menjadi bahan penentangan dalam perdebatan politik tahun-tahun itu?

a)

Penegasan batas laut kepulauan Indonesia

b)

Program rasionalisasi angkatan darat nasional

c)

Pengembalian sistem dwitunggal kepemimpinan

d)

Penolakan hasil pemilihan umum

e)

Pembubaran partai politik tertentu

97.

Konflik internal AD yang disebut terkait restrukturisasi dan rasionalisasi paling mungkin berimplikasi pada...

a)

Penghapusan lembaga legislatif nasional

b)

Penundaan pelaksanaan pemilu umum

c)

Perubahan struktur komando dan personel

d)

Penggantian UUDS dengan UUD baru

e)

Pembentukan kabinet darurat sipil

98.

Mengapa tuntutan pembubaran PKI menjadi salah satu isu penting pada masa itu?

a)

Kekhawatiran terhadap pengaruh ideologi komunis

b)

Kebutuhan rasionalisasi birokrasi sipil

c)

Penataan ulang sistem kabinet parlementer

d)

Ketidakpuasan atas hasil pemilu lokal

e)

Perdebatan tentang batas laut nasional

99.

Kembalinya Dwitunggal Soekarno-Hatta dituntut oleh sebagian pihak terutama untuk...

a)

Mengakhiri rasionalisasi Angkatan Darat

b)

Membatalkan hasil Pemilu 1955

c)

Menyusun UUD pengganti UUDS 1950

d)

Menolak Deklarasi Djuanda

e)

Meneguhkan kepemimpinan nasional bersama

100.

Jika tahap kedua Pemilu 1955 memilih anggota Dewan Konstituante, maka peran utama badan tersebut adalah...

a)

Menyusun dekret tentang batas laut

b)

Mengevaluasi hasil pemilu legislatif

c)

Mengawasi pelaksanaan anggaran tahunan

d)

Menetapkan kabinet koalisi baru

e)

Merancang konstitusi tetap bagi negara

101.

Dalam konteks kabinet-kabinet awal 1950-an, keputusan melaksanakan Pemilu 1955 oleh Kabinet Burhanuddin Harahap paling mencerminkan...

a)

Program pembubaran partai politik tertentu

b)

Komitmen pada demokrasi prosedural nasional

c)

Dorongan militer untuk rasionalisasi struktural

d)

Penolakan luas terhadap Deklarasi Djuanda

e)

Kembali ke kepemimpinan dwitunggal klasik

102.

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa Kabinet Hatta II untuk mengurangi jumlah uang beredar dikenal sebagai...

a)

Nasionalisasi De Javasche Bank

b)

Gerakan Benteng

c)

Pinjaman Nasional

d)

Sistem Ekonomi Alibaba

e)

Gunting Syafruddin

103.

Dampak harfiah dari kebijakan Gunting Syafruddin terhadap uang kertas adalah...

a)

Nilai uang kertas Rp5 ke atas turun setengahnya

b)

Semua uang kertas ditarik dari peredaran

c)

Nilai uang asing turun drastis di pasar

d)

Kekuatan ekonomi pengusaha pribumi meningkat tajam

e)

Terjadi deflasi besar-besaran nasional

104.

Gerakan Benteng pada masa Kabinet Natsir bertujuan untuk...

a)

Meningkatkan ekspor hasil perkebunan ke luar negeri

b)

Melindungi industri dalam negeri dari produk impor

c)

Menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar

d)

Membangun benteng pertahanan militer daerah

e)

Mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri

105.

Instrumen apa yang paling langsung digunakan Gunting Syafruddin untuk menekan inflasi tinggi?

a)

Kenaikan pajak penjualan barang konsumsi

b)

Pembatasan kredit perbankan nasional

c)

Kenaikan suku bunga bank sentral

d)

Pemotongan nilai nominal uang kertas besar

e)

Larangan impor barang mewah

106.

Kebijakan mana yang paling terkait dengan penguatan pengusaha pribumi dalam perdagangan?

a)

Gunting Syafruddin

b)

Pinjaman Nasional

c)

Nasionalisasi De Javasche Bank

d)

Gerakan Benteng

e)

Sistem Ekonomi Alibaba

107.

Jika nilai nominal uang kertas besar dipotong setengah, apa efek jangka pendek yang paling mungkin pada jumlah uang beredar?

a)

Jumlah uang beredar hilang seluruhnya

b)

Jumlah uang beredar naik lalu turun

c)

Jumlah uang beredar tidak berubah signifikan

d)

Jumlah uang beredar menurun sementara

e)

Jumlah uang beredar meningkat cepat

108.

Mengapa kebijakan pemotongan nilai uang dapat membantu menurunkan inflasi yang tinggi?

a)

Karena menambah utang pemerintah domestik

b)

Karena meningkatkan produksi industri lokal

c)

Karena memperbesar cadangan devisa negara

d)

Karena mengurangi daya beli total masyarakat

e)

Karena menaikkan harga barang impor segera

109.

Program ekonomi yang fokus pada substitusi impor untuk melindungi produsen lokal pada awal 1950-an adalah...

a)

Reformasi fiskal nasional

b)

Kebijakan moneter ketat

c)

Gerakan Benteng

d)

Gunting Syafruddin

e)

Sistem Ekonomi Alibaba

110.

Jika pemerintah ingin memperkuat industri nasional tanpa mengganti nilai uang, kebijakan yang paling sejalan adalah...

a)

Pembekuan rekening bank rakyat

b)

Nasionalisasi De Javasche Bank

c)

Pinjaman Nasional

d)

Gunting Syafruddin

e)

Gerakan Benteng

111.

Apa risiko kebijakan Gunting Syafruddin terhadap kepercayaan masyarakat pada mata uang?

a)

Meningkatkan keyakinan pada stabilitas rupiah

b)

Mendorong masyarakat menabung lebih banyak

c)

Menurunkan kepercayaan karena nilai dipangkas

d)

Tidak berdampak pada persepsi publik luas

e)

Meningkatkan transaksi non-tunai segera

112.

Tujuan utama Gerakan Benteng pada masa Demokrasi Liberal adalah...

a)

Meningkatkan investasi modal pemerintah

b)

Menasionaslisasi perusahaan-perusahaan asing

c)

Mendorong ekspor hasil bumi ke luar negeri

d)

Menciptakan kelas pengusaha nasional pribumi

e)

Menghapus bea impor barang konsumsi

113.

Faktor utama kegagalan Program Gerakan Benteng adalah...

a)

Penolakan dari pengusaha non-pribumi

b)

Pemerintah tidak mampu memberikan pinjaman modal

c)

Terjadi pergantian kabinet yang terlalu cepat

d)

Pembatalan hutang luar negeri Indonesia

e)

Pengusaha pribumi penerima bantuan menjual lisensi impor

114.

Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional penting pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Konferensi tersebut adalah...

a)

Konferensi Tingkat Tinggi GNB

b)

Konferensi Colombo negara persemakmuran

c)

KTT ASEAN pertama di Jakarta

d)

Konferensi Asia-Afrika di Bandung

e)

Jakarta Informal Meeting tingkat kawasan

115.

Kabinet yang berperan sebagai "penjaga" Pemilu 1955 dan sukses menyelenggarakannya adalah...

a)

Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi

b)

Kabinet Djuanda pemerintahan kerja

c)

Kabinet Sukiman koalisi PNI-Masyumi

d)

Kabinet Ali Sastroamidjojo I koalisi PNI

e)

Kabinet Natsir pimpinan Masyumi

116.

Jika kamu menilai dampak jangka pendek Gerakan Benteng terhadap struktur ekonomi, kesimpulan paling tepat adalah...

a)

Mengurangi peran lisensi impor spekulatif

b)

Memperkuat dominasi impor perusahaan asing

c)

Meningkatkan kapasitas ekspor manufaktur nasional

d)

Menciptakan kelangsungan usaha kecil pribumi

e)

Menurunkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri

117.

Bandingkan KAA Bandung dengan KTT ASEAN awal. Pernyataan yang paling akurat adalah...

a)

KAA memfokuskan solidaritas Asia-Afrika antikolonial

b)

KAA menekankan integrasi ekonomi Asia Tenggara

c)

KTT ASEAN pertama digelar pada era Demokrasi Liberal

d)

KTT ASEAN didahului Konferensi Colombo di Jakarta

e)

KAA diinisiasi oleh negara-negara GNB pasca-1961

118.

Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan agar program seperti Gerakan Benteng tidak gagal. Langkah paling strategis adalah...

a)

Mengalihkan bantuan pada perusahaan asing

b)

Mengawasi ketat penyaluran lisensi impor

c)

Menaikkan tarif untuk semua barang impor

d)

Mewajibkan kredit lunak bagi seluruh pengusaha

e)

Membatasi pergantian kabinet melalui dekrit

119.

Pertimbangkan alasan umum pergantian kabinet cepat pada 1950-an. Dampak paling langsung terhadap program ekonomi adalah...

a)

Layanan perbankan negara stabil tanpa gangguan

b)

Penerimaan pajak meningkat signifikan

c)

Utang luar negeri otomatis berkurang

d)

Koordinasi kebijakan menjadi terfragmentasi

e)

Industri ekspor tumbuh berkesinambungan

120.

Mengapa Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap berhasil terkait Pemilu 1955?

a)

Mengelola logistik pemilu secara efektif dan netral

b)

Menetapkan undang-undang partai tunggal nasional

c)

Membatalkan kampanye partai oposisi saat pemilu

d)

Mengarahkan hasil pemilu sesuai koalisi pemerintah

e)

Menunda pemungutan suara demi stabilitas keamanan

121.

Jika seorang pengusaha pribumi menjual lisensi impor yang diterimanya, konsekuensi kebijakan yang kemungkinan muncul adalah...

a)

Stabilisasi harga melalui kompetisi sehat

b)

Penurunan ketergantungan pada barang impor pokok

c)

Kenaikan ekspor manufaktur nasional secara cepat

d)

Peningkatan produksi dalam negeri berkelanjutan

e)

Distorsi pasar dan kegagalan tujuan proteksi

122.

Alasan utama Presiden Soekarno mengumumkan status State van Oorlog en Beleg (SOB) di Indonesia pada Maret 1957 adalah...

a)

Adanya serbuan militer besar dari Belanda

b)

Instabilitas politik akibat jatuh bangun kabinet

c)

Tuntutan pembubaran lembaga Konstituante

d)

Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah

e)

Kegagalan pelaksanaan Program Gunting Syafruddin

123.

Ideologi Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, sehingga Presiden Soekarno menghendaki penggantian sistem dengan...

a)

Demokrasi Sosialis berorientasi kelas

b)

Demokrasi Terpimpin berlandas gotong royong

c)

Demokrasi Parlementer ala Barat

d)

Demokrasi Pancasila bernuansa konstitusional

e)

Demokrasi Rakyat berbasis massa pekerja

124.

Masa Demokrasi Liberal diakhiri secara resmi dengan dikeluarkannya...

a)

Konsepsi Presiden tahun 1957

b)

Tuntutan Tritura mahasiswa

c)

Dekret Presiden 5 Juli 1959

d)

Pidato 'Amanat Penderitaan Rakyat'

e)

Deklarasi Djuanda tahun 1957

125.

Konsepsi Presiden 1957 antara lain mendorong pembentukan kabinet berkekuatan gotong royong. Tujuan utama gagasan ini adalah...

a)

Menghidupkan kembali sistem multipartai murni

b)

Mengurangi konflik antarpartai dalam kabinet

c)

Menegaskan supremasi parlemen atas presiden

d)

Mendorong liberalisasi ekonomi skala luas

e)

Menghapus peran militer dalam politik nasional

126.

Kebijakan SOB memberi kewenangan luas kepada militer di daerah. Dampak politik yang paling mungkin terjadi adalah...

a)

Sentralisasi keputusan keamanan di pusat

b)

Pemilu langsung lebih sering diselenggarakan

c)

Penguatan kontrol sipil atas keamanan

d)

Militer mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan

e)

Peningkatan otonomi legislatif daerah

127.

Gerakan separatis di beberapa daerah pada akhir 1950-an dipicu antara lain oleh...

a)

Penolakan total terhadap otonomi daerah

b)

Kemenangan telak partai tunggal nasional

c)

Pemulihan ekonomi setelah Gunting Syafruddin

d)

Ketimpangan pembangunan pusat–daerah

e)

Kebijakan luar negeri anti-blok Barat

128.

Bandingkan Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Ciri yang membedakan secara jelas adalah...

a)

Konsensus ideologis tanpa oposisi keras

b)

Koalisi partai yang stabil dan permanen

c)

Pemilihan umum berkala setiap dua tahun

d)

Dominasi parlemen atas kebijakan nasional

e)

Kedudukan presiden sebagai simbol negara

129.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 memiliki implikasi konstitusional penting, yaitu...

a)

Pengembalian UUD 1945 sebagai konstitusi

b)

Pembubaran partai-partai berbasis agama

c)

Pemberlakuan sistem dua kamar parlemen

d)

Penguatan peran Konstituante dalam legislasi

e)

Penetapan masa jabatan presiden delapan tahun

130.

Jika Anda seorang gubernur pada 1957 di wilayah yang menerapkan SOB, langkah kebijakan paling tepat untuk menjaga stabilitas adalah...

a)

Mendorong referendum lokal tentang otonomi

b)

Meningkatkan koordinasi dengan komando militer

c)

Membentuk dewan keamanan sipil independen

d)

Mengalihkan pajak daerah ke pemerintah pusat

e)

Menunda seluruh proyek ekonomi daerah

131.

Mengapa tuntutan pembubaran Konstituante tidak menjadi alasan utama penetapan SOB?

a)

Karena Konstituante berfungsi sangat efektif

b)

Karena persoalan keamanan lebih mendesak

c)

Karena Konstituante telah menyetujui UUD baru

d)

Karena dukungan publik terhadap Konstituante besar

e)

Karena SOB hanya untuk kebutuhan ekonomi fiskal

132.

Pernyataan A menyebut S.M. Kartosuwiryo memproklamasikan NII sebagai penolakan terhadap Persetujuan Renville. Apa tuntutan utama gerakan ini?

a)

Mendirikan negara bersyarat Islam

b)

Mengembalikan perjanjian internasional

c)

Memperluas otonomi provinsi Aceh

d)

Menghapus peran ulama daerah

133.

Pernyataan B menjelaskan Daud Beureueh memimpin pemberontakan karena kekecewaan atas peleburan Aceh ke Sumatera Utara. Faktor apa yang dominan dalam keluhan ini?

a)

Militerisme nasional yang kuat

b)

Penolakan terhadap Renville

c)

Isu otonomi dan peran ulama

d)

Tuntutan pajak pusat meningkat

134.

Simpulkan perbedaan mendasar antara latar belakang DI/TII Jawa Barat dan DI/TII Aceh.

a)

Jawa Barat militerisme, Aceh politis

b)

Keduanya tuntut syariat sebagai dasar negara

c)

Aceh ganti ideologi, Jawa Barat otonomi

d)

Jawa Barat selesai damai, Aceh operasi militer

e)

Jawa Barat isu daerah dan status provinsi

135.

Mengapa Gerakan Jawa Barat menolak persetujuan Renville menurut pernyataan A?

a)

Dianggap merugikan perjuangan TNI

b)

Karena inflasi uang kertas

c)

Untuk memperluas status provinsi

d)

Mengikuti kebijakan pusat baru

136.

Apa alasan utama ketidakpuasan di Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat menurut pernyataan B?

a)

Menyatukan Jawa Barat dengan Aceh

b)

Memotong nilai uang Rp5

c)

Menaikkan bea perdagangan lokal

d)

Mengabaikan otonomi dan ulama Aceh

137.

Kebijakan moneter Maret 1950 memotong semua uang kertas bernilai Rp5 ke atas. Dampak langsungnya terhadap pemegang uang adalah...

a)

Nilai uang berkurang setengah

b)

Harga barang turun drastis

c)

Jumlah uang beredar bertambah

d)

Pinjaman wajib dihapuskan

138.

Bagian nilai uang yang dipotong dinyatakan sebagai pinjaman wajib kepada pemerintah. Implikasi logis bagi masyarakat adalah...

a)

Perdagangan ekspor melonjak

b)

Daya beli melemah sementara

c)

Upah riil naik cepat

d)

Pajak langsung meningkat

139.

Sebagai pedagang kecil saat kebijakan pemotongan nilai uang diumumkan, konsekuensi paling mungkin Anda rasakan adalah...

a)

Penjualan meningkat karena uang baru

b)

Harga naik karena stok melimpah

c)

Permintaan turun karena daya beli turun

d)

Inflasi hebat karena uang tetap banyak

140.

Bandingkan penyelesaian gerakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh berdasarkan opsi yang tersedia.

a)

Jawa Barat mediasi internasional

b)

Jawa Barat operasi, Aceh damai

c)

Jawa Barat damai, Aceh operasi militer

d)

Keduanya operasi militer sama

e)

Keduanya damai tanpa operasi

141.

Apa tujuan ideologis yang disoroti oleh kedua gerakan menurut pilihan yang ada?

a)

Berlakunya syariat Islam sebagai dasar negara

b)

Meningkatkan status provinsi Jawa Barat

c)

Menguatkan perjanjian internasional Renville

d)

Menghapus otonomi dan peran ulama daerah

e)

Mendorong ekspor komoditas Aceh

142.

Berdasarkan masa jabatan kabinet Natsir, Sukiman, dan Wilopo yang relatif singkat, implikasi paling mungkin terhadap program pembangunan nasional adalah...

a)

Konstituante terbentuk cepat tanpa hambatan ideologi

b)

Militer menahan diri dari campur tangan politik

c)

Prioritas anggaran tersusun matang dan konsisten

d)

Program kerja kabinet kurang optimal dan berkesinambungan

e)

Kewenangan presiden semakin kuat dan stabil

143.

Pernyataan: "Sejak dahulu terjadi ketidakseimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah." Tuntutan ekonomi utama dari daerah yang memicu PRRI dan Permesta adalah...

a)

Penghapusan pajak ekspor komoditas unggulan

b)

Penyediaan bantuan militer untuk keamanan daerah

c)

Mendirikan negara sendiri secara otonom penuh

d)

Nasionalisasi seluruh perusahaan asing oleh pusat

e)

Pembagian hasil bumi yang lebih besar untuk daerah

144.

Kabinet Sukiman berlangsung sekitar 10 bulan. Konsekuensi kebijakan yang mungkin muncul dari durasi tersebut adalah...

a)

Program ideologis partai-partai makin menyatu cepat

b)

Evaluasi kebijakan dilakukan menyeluruh dan berulang

c)

Pelaksanaan proyek infrastruktur selesai tepat waktu

d)

Perencanaan anggaran jangka panjang kurang matang

e)

Koordinasi logistik pembangunan berjalan mantap

145.

Kabinet Wilopo menjabat sekitar 14 bulan. Dalam konteks stabilitas politik, dampak yang paling realistis adalah...

a)

Intervensi Angkatan Darat meningkat dalam politik

b)

Perbedaan ideologi mereda secara permanen

c)

Dewan Konstituante terbentuk sangat cepat

d)

Krisis kabinet sama sekali tidak terjadi

e)

Koalisi partai menjadi sangat homogen

146.

Data tiga kabinet pada masa Demokrasi Liberal menunjukkan pola pergantian cepat. Analisis paling tepat terkait kesinambungan kebijakan adalah...

a)

Kebijakan berkesinambungan karena koalisi stabil

b)

Kebijakan terputus-putus akibat pergantian kabinet

c)

Kebijakan makin teknokratis karena dukungan militer

d)

Kebijakan terstandar oleh konstitusi tanpa kompromi

e)

Kebijakan seragam karena dominasi satu partai

147.

Jika daerah menuntut bagian hasil bumi lebih besar, implikasi fiskal bagi pemerintah pusat yang paling mungkin adalah...

a)

Pendapatan pusat meningkat signifikan dan cepat

b)

Defisit pusat berkurang tanpa reformasi pajak

c)

Pendapatan pusat menurun relatif terhadap daerah

d)

Transfer daerah berkurang di luar mekanisme hukum

e)

Belanja pusat otomatis naik tanpa persetujuan DPR

148.

Dalam kondisi kabinet sering berganti, strategi realistis agar program tetap berjalan adalah...

a)

Menghapus perbedaan ideologi melalui dekrit presiden

b)

Menunda semua proyek sampai koalisi sepakat total

c)

Mengandalkan prosedur anggaran jangka pendek yang jelas

d)

Memperluas intervensi militer dalam birokrasi sipil

e)

Menyeragamkan partai dengan satu ideologi resmi

149.

Ketidakseimbangan keuangan pusat-daerah kerap memunculkan konflik. Langkah kebijakan yang paling berbasis bukti untuk meredakan tuntutan adalah...

a)

Meningkatkan transparansi formula bagi hasil sumber daya

b)

Menekan ekspor daerah melalui pembatasan kuota

c)

Mengurangi otonomi fiskal dengan regulasi ketat

d)

Memprioritaskan belanja pusat pada proyek simbolik

e)

Mengalihkannya ke bantuan militer jangka pendek

150.

Dalam sistem kabinet koalisi, perbedaan ideologi sering menghambat pembentukan Dewan Konstituante. Pendekatan yang paling efektif untuk mengatasinya adalah...

a)

Negosiasi lintas partai dengan agenda terbatas

b)

Pemaksaan kebijakan melalui perintah eksekutif tunggal

c)

Penundaan sidang konstituante tanpa batas waktu

d)

Penggantian semua anggota dengan teknokrat nonpartai

e)

Pemusatan kewenangan pada satu partai dominan

Similar Resources on Wayground

untitled

146 questions

untitled

quiz

Worksheet

•

1st - 12th Grade

Chapter 1 Philosophy Questions

150 questions

Chapter 1 Philosophy Questions

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Untitled Quiz

145 questions

Untitled Quiz

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Chương 1 và Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm

147 questions

Chương 1 và Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Trắc nghiệm pháp luật – Lớp 12

150 questions

Trắc nghiệm pháp luật – Lớp 12

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Chương 2

150 questions

Chương 2

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Phiếu câu hỏi quy phạm pháp luật (lớp 12)

150 questions

Phiếu câu hỏi quy phạm pháp luật (lớp 12)

quiz

Worksheet

•

12th Grade

Untitled Quiz

147 questions

Untitled Quiz

quiz

Worksheet

•

12th Grade