wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Pilihan Ganda UUD 1945

Total questions: 51

Worksheet time: 26mins

Name
Class
Date
1.

Bentuk negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat (1) adalah…

a)

Republik federal

b)

Kerajaan konstitusional

c)

Negara kesatuan

d)

Republik kesatuan

2.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut…

a)

Undang-undang

b)

Undang-Undang Dasar

c)

Pemerintah pusat

d)

MPR

3.

Indonesia adalah negara hukum berarti…

a)

Hukum tunduk pada kekuasaan

b)

Pemerintah berkuasa tanpa batas

c)

Semua tindakan berdasar hukum

d)

Hak rakyat dapat diabaikan

4.

Pasal 1 ayat (2) mengandung prinsip…

a)

Demokrasi langsung

b)

Demokrasi terpimpin

c)

Demokrasi Pancasila

d)

Monarchial democracy

5.

Konsep rule of law tercermin dalam…

a)

Negara hukum

b)

Negara komunis

c)

Negara darurat

d)

Negara totaliter

6.

MPR terdiri dari…

a)

Presiden dan wakil presiden

b)

DPR dan DPD

c)

DPR dan MA

d)

Presiden dan DPR

7.

MPR bersidang sedikitnya…

a)

Setahun sekali

b)

Dua tahun sekali

c)

Lima tahun sekali

d)

Setiap bulan

8.

Keanggotaan MPR dilantik oleh…

a)

Presiden

b)

Ketua MPR

c)

Mahkamah Agung

d)

Presiden dan wakil presiden

9.

Keanggotaan MPR diatur lebih lanjut oleh…

a)

UUD

b)

Perpres

c)

Peraturan MPR

d)

Undang-undang

10.

Anggota MPR berasal dari…

a)

Partai politik saja

b)

Utusan golongan

c)

DPR dan DPD

d)

DPR saja

11.

Salah satu wewenang MPR adalah…

a)

Menjalankan pemerintahan

b)

Mengubah dan menetapkan UUD

c)

Menjatuhkan hukuman

d)

Membuat peraturan daerah

12.

MPR melantik…

a)

Bupati dan wali kota

b)

Gubernur

c)

Presiden dan wakil presiden

d)

Ketua DPR

13.

Jika presiden mangkat, MPR…

a)

Mengangkat presiden baru

b)

Mengangkat wakil presiden menjadi presiden

c)

Memilih menteri

d)

Membubarkan kabinet

14.

Ketetapan MPR dikeluarkan dalam bentuk…

a)

PP

b)

Perpres

c)

TAP MPR

d)

UU

15.

Sidang MPR untuk melantik presiden disebut…

a)

Sidang istimewa

b)

Sidang paripurna

c)

Sidang umum

d)

Sidang gabungan DPR-DPD

16.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut…

a)

Undang-undang

b)

Undang-Undang Dasar

c)

Ketetapan MPR

d)

Keputusan MA

17.

Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh…

a)

DPR

b)

DPD

c)

Wakil presiden

d)

MA

18.

Kekuasaan presiden bersifat…

a)

Tak terbatas

b)

Terbatas oleh UUD

c)

Tak bisa diganggu gugat

d)

Ditentukan oleh DPR

19.

Wewenang presiden bersumber dari…

a)

Rakyat langsung

b)

UUD

c)

Partai politik

d)

DPD

20.

Preseden tidak dapat dipisahkan dari prinsip…

a)

Sistem parlementer

b)

Sistem presidensial

c)

Sistem otoriter

d)

Sistem kerajaan

21.

Presiden berhak mengajukan…

a)

APBD

b)

RUU

c)

Perda

d)

Putusan pengadilan

22.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk…

a)

Melaksanakan UU

b)

Mengganti UU

c)

Menunda UU

d)

Menghapus UU

23.

RUU yang diajukan presiden dibahas bersama…

a)

MA

b)

DPR

c)

DPD

d)

BPK

24.

PP diterbitkan berdasarkan…

a)

Perpres

b)

AMANDEMEN UUD

c)

UU

d)

Keputusan MA

25.

RUU hanya bisa menjadi UU jika mendapat persetujuan…

a)

Presiden saja

b)

DPR saja

c)

DPR dan presiden

d)

MA

26.

RUU hanya bisa menjadi UU jika mendapat persetujuan…

a)

Presiden saja

b)

DPR saja

c)

DPR dan presiden

d)

MA

27.

Syarat calon presiden diatur dalam…

a)

UUD

b)

UU

c)

Keputusan presiden

d)

Peraturan MPR

28.

Presiden dan wakil presiden dipilih…

a)

DPR

b)

MPR

c)

Rakyat secara langsung

d)

MA

29.

Jika presiden berhalangan tetap, penggantinya adalah…

a)

Ketua DPR

b)

Ketua MPR

c)

Wakil presiden

d)

Menteri dalam negeri

30.

Jika presiden dan wakil presiden kosong, pengisi sementara dipilih oleh…

a)

DPR

b)

MPR

c)

MA

d)

DPD

31.

Masa jabatan presiden adalah…

a)

3 tahun

b)

4 tahun

c)

5 tahun

d)

6 tahun

32.

Presiden dilantik dengan mengucapkan…

a)

Ikrar jabatan

b)

Sumpah atau janji

c)

Peraturan presiden

d)

Wasiat negara

33.

Sumpah presiden dipandu oleh…

a)

MA

b)

DPR

c)

Ketua MPR

d)

BPK

34.

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas…

a)

Kepolisian

b)

Mahkamah Agung

c)

Angkatan Darat, Laut, Udara

d)

Pengadilan negeri

35.

Sebagai panglima tertinggi, presiden berwenang…

a)

Memutus perkara

b)

Membuat undang-undang

c)

Menyatakan perang

d)

Menetapkan anggaran MA

36.

Sumpah jabatan presiden merupakan bukti negara…

a)

Otoriter

b)

Absolut

c)

Konstitusional

d)

Liberal

37.

Perjanjian internasional yang berdampak luas harus disetujui oleh…

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MA

d)

MPR

38.

Presiden menyatakan perang dengan persetujuan…

a)

DPR

b)

MA

c)

DPD

d)

KPU

39.

Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan…

a)

DPD

b)

BPK

c)

DPR

d)

MA

40.

Negara asing menempatkan duta besar harus dengan persetujuan…

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MA

d)

Menteri luar negeri

41.

Hubungan luar negeri merupakan wewenang…

a)

DPR

b)

MA

c)

Presiden

d)

DPD

42.

Grasi diberikan oleh presiden setelah mempertimbangkan…

a)

DPR

b)

MA

c)

DPD

d)

BPK

43.

Amnesti dan abolisi diberikan setelah mendapat pertimbangan…

a)

MA

b)

DPD

c)

DPR

d)

KPU

44.

Rehabilitasi dapat diberikan oleh…

a)

DPR

b)

Presiden

c)

MA

d)

BPK

45.

Presiden dapat membentuk dewan pertimbangan yang bertugas…

a)

Mengadili perkara

b)

Memberi nasihat dan pertimbangan

c)

Menetapkan anggaran

d)

Menyetujui UU

46.

Grasi adalah pengurangan…

a)

Masa jabatan

b)

Hukuman

c)

Pajak

d)

Pekerjaan

47.

Amnesti berarti…

a)

Penghapusan seluruh proses hukum

b)

Pengurangan pidana

c)

Penundaan hukuman

d)

Pengampunan pajak

48.

Abolisi berarti penghentian…

a)

Proses peradilan

b)

Pembelajaran

c)

Perang

d)

Pemilu

49.

Rehabilitasi bertujuan untuk…

a)

Menghapus identitas pelaku

b)

Memulihkan nama baik

c)

Mengurangi hukuman

d)

Menambah pidana

50.

Pertimbangan DPR untuk amnesti bersifat…

a)

Wajib

b)

Tidak mengikat

c)

Opsi

d)

Sukarela

51.

Dewan pertimbangan presiden dibentuk berdasarkan…

a)

UUD

b)

UU

c)

Keputusan presiden

d)

Peraturan pemerintah