WorksheetsSoal UU Desa No. 6 Tahun 2014
Total questions: 52
Worksheet time: 29mins
Yang termasuk hak desa menurut Pasal 66 adalah….
Mengatur wilayah kabupaten
Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
Mengatur provinsi
Mengatur negara
Desa berhak memperoleh pendampingan dalam….
Pembangunan nasional
Pemberdayaan masyarakat desa
Politik luar negeri
Ekonomi global
Desa wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan kepada….
Presiden
Gubernur
Masyarakat desa
Menteri
Desa wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban….
Negara
Kabupaten
Pasar
Masyarakat desa
Desa wajib menyelenggarakan pendidikan wajib sampai….
PAUD
SD
Sesuai kemampuan desa
Tidak diatur
Desa memiliki kewenangan berdasarkan….
Inisiatif provinsi
Hak asal usul
Arahan internasional
Pendapatan daerah
Kewenangan desa meliputi pengaturan masyarakat berdasarkan….
Umur
Adat istiadat
Ras
Pekerjaan
Desa berwenang mengembangkan perekonomian melalui….
Bank internasional
Usaha milik desa
Perusahaan provinsi
BUMN
Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada….
BPD
DPR
Presiden
DPD
Hak desa dalam mengelola adat bertujuan untuk….
Ekspansi wilayah
Melestarikan budaya
Menghapus tradisi
Menyetarakan provinsi
Keuangan desa bersumber dari….
Pajak negara
Dana desa, PAD Desa, dan sumber lain
Kredit luar negeri
Pinjaman provinsi
Pendapatan Asli Desa salah satunya berasal dari….
Migas
Hasil usaha desa
Bea cukai
APBN
Dana Desa bersumber dari….
APBN
APBD provinsi
APBD kabupaten
Sumbangan masyarakat
Alokasi Dana Desa diberikan oleh….
Presiden
Pemerintah kabupaten
DPR RI
Desa lain
Bantuan keuangan dari provinsi kepada desa bersifat….
Wajib
Sukarela
Proporsional
Tidak diatur
Pembangunan desa bertujuan meningkatkan….
Militer
Politik nasional
Kesejahteraan masyarakat
Infrastruktur negara
Pembangunan desa direncanakan melalui….
Pembangunan desa direncanakan melalui….
RDK
RPJM Desa
RPJM Nasional
RK Provinsi
Pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan….
Kepala daerah saja
Masyarakat desa
Investor asing
LSM saja
Musyawarah perencanaan desa disebut….
Musdes
Munas
Musrenbang nasional
Sidang pleno
Monitoring dan evaluasi pembangunan desa dilakukan oleh….
Desa dan masyarakat
Presiden
Otoritas luar negeri
KPK
Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan….
Ketergantungan
Kapasitas dan kemandirian
Biaya belanja
Jumlah penduduk
Sasaran pemberdayaan desa adalah….
Aparatur negara
Masyarakat desa
Pegawai BUMN
ASN pusat
Pemerintah desa memfasilitasi pemberdayaan melalui….
Penindakan hukum
Pendidikan, pelatihan, dan bantuan
Pemaksaan
Penarikan pajak
Pendampingan desa bertugas untuk….
Menggantikan fungsi kepala desa
Mendukung perencanaan
Mengatur politik desa
Memimpin BPD
Pendamping desa dapat berasal dari….
Luar negeri
Pemerintah, masyarakat, atau dunia usaha
TNI
Swasta asing
BPD berfungsi sebagai….
Pemerintah pusat
Wadah permusyawaratan desa
Pengadilan
DPRD
Anggota BPD dipilih melalui….
Pemilu nasional
Musyawarah perwakilan masyarakat
Penunjukan gubernur
Undian
BPD berwenang membahas dan menyepakati….
APBN
Peraturan Desa
Peraturan provinsi
Perda kabupaten
Masa keanggotaan BPD adalah….
3 tahun
4 tahun
5 tahun
10 tahun
BPD dapat mengawasi….
Pemerintah pusat
Kinerja pemerintah desa
Pemerintah provinsi
Kemenkeu
BPD menerima aspirasi….
Pejabat pusat
Masyarakat desa
Lembaga internasional
Provinsi
Anggota BPD berhenti jika….
Menang pemilu nasional
Melanggar sumpah janji
Dipilih lagi
Mendapat penghargaan
Pemberhentian anggota BPD ditetapkan oleh….
Presiden
Bupati/Wali Kota
Gubernur
Ketua BPD
Alat kelengkapan BPD terdiri dari….
Presiden dan wakil presiden
Ketua, wakil ketua, dan bidang lain
Kepala desa
Polisi
BPD tidak boleh….
Mengawasi pemerintah desa
Membahas perdes
Mengurus administrasi pemerintahan
Menyerap aspirasi
BPD tidak boleh….
Mengawasi pemerintah desa
Membahas perdes
Mengurus administrasi pemerintahan
Menyerap aspirasi
Pembinaan desa oleh pemerintah pusat dilakukan melalui….
Peraturan internasional
Kebijakan, bimbingan teknis
Intervensi total
Campur tangan asing
Pengawasan penyelenggaraan desa dilakukan oleh….
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Negara asing
LSM saja
BUMN
Pemerintah provinsi berperan dalam….
Menetapkan kepala desa
Pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota
Membubarkan desa
Mengurus BPD
Pembinaan kabupaten/kota mencakup….
Pendampingan administratif
Politik nasional
Pemilu
Pendidikan tinggi
Pemerintah desa wajib mengikuti pembinaan dari….
Negara lain
Pemerintah pusat dan daerah
Swasta
Pihak asing
Pengawasan desa bertujuan memastikan….
Konflik
Penyelenggaraan sesuai ketentuan
Politik praktis
Investasi asing
Evaluasi penyelenggaraan desa dilakukan secara….
Insidental
Terencana dan berkala
Sekali dalam 10 tahun
Tidak diperlukan
Pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada desa jika….
Desa miskin
Desa tidak mengikuti aturan
Desa terpencil
Desa maju
Pengawasan kabupaten/kota meliputi….
Audit administratif
Pengawasan angkatan bersenjata
Politik luar negeri
Peraturan provinsi
Salah satu bentuk pembinaan adalah….
Penugasan militer
Bimbingan teknis
Pemilu khusus
Penindakan pidana
Pemerintah provinsi memfasilitasi….
Pemecahan desa
Koordinasi pembinaan kabupaten/kota
Pengurangan dana desa
Pembangunan negara
Pemerintah pusat memberikan pedoman tentang….
Hukum internasional
Penyelenggaraan pemerintahan desa
Teknologi nuklir
Perbankan
Pembinaan desa bersifat….
Memaksa secara total
Penguatan kemampuan desa
Pengambilalihan desa
Pembubaran desa
Pengawasan desa dilakukan agar….
Desa mengikuti partai tertentu
Program berjalan efektif
Dana dikurangi
Kewenangan dicabut otomatis
Koordinasi pembinaan desa di tingkat nasional dilakukan oleh….
Kementerian Dalam Negeri
DPR
Kapolda
Mahkamah Agung
