1. Perhatikan karakteristik periode penerapan Pancasila berikut…

1. Kebebasan politik dan kebebasan pers dibatasi

2. Pembatasan terhadap jumlah partai politik

3. Terjadi kasus pembredelan terhadap media

4. Terjadi krisis ekonomi di Indonesia

Karakteristik tersebut menunjukkan tantangan penerapan pancasila di era…

Pada awal kemerdekaan penerapan Pancasila mengalami tantangan berat. Tantangan tersebut adalah upaya berbagai pihak yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Salah satunya mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Pernyataan ini ditunjukkan oleh peristiwa  . . . .

1. Perhatikan pernyataan berikut !

1. 1. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

2. 2. Upaya pemberantasan korupsi

3. 3. pencegahan pergaulan bebas

Pernyataan di atas merupakan dinamika per­wujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada periode . . . .

Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Informasi tersebut menunjukkan penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa . . . .

Indonesia mengalami dinamika penerapan Pancasila pada 4 masa. Di pimpin oleh siapakan Indonesia pada pada masa orde baru...

Masa orde baru menempatkan Lembaga Kepresidenan sebagai pengontrol utama lembaga Negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (MPR, DPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai politik dan sebagainnya) Sumber : Buku Siswa PPkn kelas IX hal 9, apa kepanjangan dari MA...

Indonesia pernah menjadi sebuah negara dengan berbagai maca negara bagian yang kita kenal dengan RIS, apakah kepanjangan dari RIS?

Pada masa Orde Baru (1966 - 1998) pemerintah Indonesia dalam menerapkan Pancasila memiliki visi yaitu ….

Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa reformasi sekarang ini adalah ....

Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pancasila dalam pemerintahan pada masa Orde Baru adalah …

Penumpasan terhadap pemberontakan yang ingin mengganti dasar negara Pancasila di Madiun dalam waktu yang relatif singkat membuktikan bahwa rakyat...

"Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup"

Kalimat tersebut menunjukkan penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa......

"Indonesia adalah negara hukum" merupakan bunyi dari Undang-Undang pasal ....

Pohon sistem hukum merupakan gambaran tingkatan hukum. Dimana akar pohon sebagai landasan dasar hukum, batang pohon sebagai penjabaran dari landasan dasar. Contoh peraturan yang termasuk ke dalam batang pohon adalah ....

Dalam perjalanan waktu, isi UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan beberapa kali melalui proses amendemen oleh MPR setelah masa Reformasi. Berapa kali UUD NRI Tahun 1945 mengalami proses amandemen ....

Secara keseluruhan, UUD NRI Tahun 1945 tetap mencakup berapa bab dan berapa pasal .....

Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengelola sistem pendidikan nasional merupakan Undang-Undang .....

Perhatikan urutan penyusunan RUU oleh DPR menjadi UU berikut ini!

1. DPR dan Presiden membahas RUU untuk persetujuan bersama

2. DPR mengajukan RUU sesuai kewenangannya

3. Pengesahan UU

4. Presiden mengajukan RUU

5. Jika RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut sah menjadi UU
Urutan yang benar dalam penyusunan RUU menjadi UU adalah ....

Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....

peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum

dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Hukum yang tertinggi dan dijadikan

dasar hukum tertinggi di Indonesia.

PE R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I ditetapkan dengan persetujuan

PE R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A ditetapkan dengan persetujuan

P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I

U N D A N G - U N D A N G dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....

Perbedaan kerjasama bilateral dengan kerjasama multilateral adalah . . . .

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Memajukan perdagangan dunia

2) Mempercepat pembangunan ekonomi dunia

3) Meningkatkan kualitas hidup bangsa di dunia

4) Meningkatkan pendapatan per kapita

5) Tersedianya lapangan pekerjaan

Yang menjadi tujuan kerjasama ekonomi antar negara adalah . . ..

Salah satu contoh kerjasama ekonomi internasional adala APEC. Bentuk kerjasama adalah multilateral. Salah satu tujuan pembentukan APEC adalah . . . .

Bentuk kerjasama ekonomi dengan tujuan menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota adalah . . . .

Kerjasama ekonomi anatara dua negara atau lebih dapat dilakukan atas dasar prinsip . . . .

Timbulnya kerjasama ekonomi antar Negara disebabkan oleh . . . .

Bangsa Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, berikut merupakan bentuk kerjasama multilateral yang dijalin oleh bangsa Indonesia kecuali...............

Perjanjian yang diadakan diantara beberapa negara dalam satu wilayah tertentu, ini pengertian dari .....

Praktek kerjasama dua negara atau lebih yang berkomitmen kepada tindakan kolektif menurut aturan yang ditetapkan bersama untuk mengatasi masalah dan peluang bersama, ini pengertian dari ......

Kekuatan demokrasi Pancasila dalam pemerintahan Suharto mengandalkan pada militer yang saat itu disebut ABRI, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjalankan peran "dwi fungsi".

Tanggal 1 Oktober 1965 ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena dianggap sebagai hari dimana bangsa Indonesia bebas dari KKN

Terlepasnya provinsi Timor-Timur menjadi negara sendiri, yaitu Timor leste, ini terjadi saat pemerintahan Megasukarno putri.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, MPR mengenalkan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika

Tata urutan Peraturan perundang-undangan yang kedua adalah peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah menempati urutan ke empat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan nasional diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara untuk kepentingan masing-masing

Kerjasama bilateral memiliki peran sangat penting diawal kemerdekaan Indonesia yaitu sebagai pamer kepada negara-negara lain

Kerjasama regional seperti ASEAN dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kerjasama diantara negara Asia Tenggara