wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Materi Anti Korupsi

Total questions: 68

Worksheet time: 37mins

Name
Class
Date
1.

Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menurut Materi Anti Korupsi!

a)

TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

b)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c)

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

d)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dalam rumusan undang-undang, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

a)

Benar

b)

Salah

3.

Apa yang dimaksud dengan gratifikasi menurut Materi Anti Korupsi?

a)

Pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

b)

Pemberian sanksi kepada pelaku korupsi oleh pemerintah.

c)

Pengumpulan dana untuk kegiatan sosial oleh lembaga resmi.

d)

Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan pemerintahan.

4.

Dasar hukum gratifikasi diatur dalam Pasal berapa menurut Materi Anti Korupsi?

a)

Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001

b)

Pasal 15 UU No. 31/1999

c)

Pasal 21 UU No. 20/2001

d)

Pasal 8 UU No. 31/1999

5.

Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

a)

Benar

b)

Salah

6.

Rumus gratifikasi menurut Materi Anti Korupsi adalah:

a)

Suap Gratifikasi + Jabatan

b)

Suap + Hadiah

c)

Jabatan + Uang

d)

Gratifikasi + Korupsi

7.

Salah satu undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah...

a)

Undang-undang No. 30 tahun 2002

b)

Undang-undang No. 23 tahun 2014

c)

Undang-undang No. 11 tahun 2008

d)

Undang-undang No. 5 tahun 1999

8.

Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah

a)

Polisi menggunakan jalur busway

b)

Membayar pajak tepat pada waktunya

c)

Membuang sampah pada tempatnya.

d)

Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya

e)

Menyebrang jalan pada zebra cross

9.

Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...

a)

Mahkamah Agung

b)

Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan

c)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

d)

Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana

e)

Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

10.

Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah...

a)

DPR

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Mahkamah Agung

e)

Presiden

11.

Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan adalah...

a)

penangkapan pelaku kejahatan

b)

penyuluhan hukum

c)

pemberian penghargaan

d)

pembinaan masyarakat

12.

Korupsi di Indonesia antara lain adalah....

a)

Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela

b)

Mengucilkan para pelaku korupsi

c)

Mengawasi para penegak hukum

d)

Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku

e)

Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi

13.

Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah....

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Hakim Agung

e)

Kejaksaan Agung

14.

Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum...

a)

A. Perdata

b)

B. Pidana

c)

C. Dagang

d)

D. Intergentil

e)

E. Tata negara

15.

Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah....

a)

Sarana dan prasarana

b)

Kesadaran hukum masyarakat

16.

Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah...

a)

Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

b)

Menguji UU terhadap UUD

c)

Memutuskan pembubaran partai politik.

d)

Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara

e)

Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden

17.

Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan....

a)

A. Tata usaha negara

b)

B. Negeri

c)

C. Agama

d)

D. Tinggi

e)

E. Militer

18.

Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....

a)

Membentuk seluruh partai politik

b)

menguji undang-undang terhadap UUD..

c)

Mengangkat memberhentikan hakim

19.

Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah....

a)

DPA

b)

MPR

c)

DPR

d)

Mahkamah Agung

e)

Mahkamah Konstitusi

20.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sarna dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal...

a)

Pasal 28 ayat I

b)

Pasal 26 ayat 1

c)

Pasal 27 ayat 2

d)

pasal 27 ayat 1

e)

pasal 29 ayat 2

21.

Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut.....

a)

Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah

b)

Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu

c)

Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif

d)

Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu

e)

Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu

22.

Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang.....

a)

pelaksanaan hukum

b)

pengawasan

c)

pengamanan

d)

penberi nasehat

e)

peradilan

23.

Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang......

a)

Sosial, ekonomi dan function publik

b)

Hankam, politik dan sosial

c)

Sosial, politik dan ekonomi

d)

Politik, hankam dan HAM

e)

Ekonomi, politik dan budaya

24.

Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan.

a)

Mahkamah konstitusi

b)

Agama

c)

Umum

d)

Militer

e)

Tata usaha negara

25.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah.....

a)

Penguasa negara

b)

Undang-undang

26.

Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh.....

a)

Prof. Dr.Notonegoro, SH

b)

Prof Mr, E.M. Meyer

c)

S.M.Amin, SH

d)

Leon Duguit

e)

Utrecht

27.

Jus constituttum adalah hukum yang...

a)

Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu

b)

berlaku umum dalam suatu negara

c)

Memuat perintah dan larangan

d)

Hanya berlaku bagi orang tertentu.

e)

Mengatur cara melaksanakan aturan

28.

Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....

a)

Formal

b)

Objektif

c)

Positif

d)

Subjektif

29.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...

a)

alinea 4 pembukaan

b)

pembukaan

c)

aturan tambahan.

d)

batang tubuh

e)

aturan peralihan

30.

Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum.....

a)

Formal

b)

Lokal

c)

Objektif

d)

Subjektif

e)

Material

31.

Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah

a)

Hakim, Polisi dan KPK

b)

KPK, Hakim dan Jaksa

c)

KPK, Jaksa dan Pengacara

d)

Polisi, Hakim dan Jaksa

e)

KPK, Polisi dan Jaksa

32.

Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...

a)

Publik dan Privat

b)

Traktat dan Yurisprodensi

33.

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan

a)

tinggi

b)

umum

c)

militer

d)

agama

e)

negeri

34.

Pendapat para ahli sarjana hukum terkemuka dinamakan.....

a)

yurisprodensi

b)

doktrin

c)

kebiasaan

d)

traktat

35.

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan.....

a)

mahkamah militer

b)

militer

c)

tata usaha negara

d)

justifikasi

36.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hukum bersifat.....

a)

universal

b)

sementara

c)

fleksibel

d)

Mendesak

e)

mengikat

37.

Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi 2) berani memberikan uang kepada aparat 3) menghindari sikap dan perilaku KKN 4) berani mengatakan kebenaran 5) melaporkan bila mendapati praktek uang Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...

a)

2-3-5

b)

1-2-3

c)

3-4-5

d)

2-3-4

e)

1-3-4

38.

Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu....

a)

melaporkan bila mendapati praktek korupsi

b)

mendukung pelaku korupsi

c)

membiarkan praktek korupsi terjadi

d)

menutupi kasus korupsi

39.

Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan tinggi

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Mahkamah militer

40.

Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah.....

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan negeri

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Pengadilan militer

41.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....

a)

melaporkan

b)

menerima suap

c)

menyembunyikan bukti

d)

mendukung pelaku korupsi

42.

Contoh organisasi kemasyarakatan adalah....

a)

Bank Perkreditan Rakyat

b)

Universitas Gajah Mada

c)

Lembaga penelitian

d)

Karang Taruna

e)

Gerakan Indonesia Raya

43.

Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari.....

a)

S.M.Amin SH

b)

Jeremy Pope

c)

Prof.Mr.E.M.Mayers

d)

Utrecht

e)

Leon Duguit

44.

Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah....

a)

golongan karya

b)

lembaga swadaya masyarakat

c)

lembaga riset

45.

Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tuntutan publik terhadap pemerintah adalah......

a)

lembaga peradilan

b)

partai politik

c)

media masa

d)

lembaga negara

e)

perguruan tinggi

46.

Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan...

a)

persaudaraan

b)

hukuman

c)

keagamaan

d)

kekeluargaan

e)

organisasi

47.

Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama.....

a)

30 hari

b)

10 hari

c)

20 hari

d)

15 hari

e)

25 hari

48.

Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam...

a)

memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat.

b)

memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas

c)

memperkuat masyarakat dan menciptakan lembaga pemerintah yang kuat

d)

merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi

e)

memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya

49.

41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang..

a)

A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat

b)

B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara

c)

C. Penyelengara negara yang bersesih dan berwibawa

d)

D. Pemberantasan tindak pidana korupsi

e)

E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

50.

Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah.....

a)

Asas-asas konsistensi

b)

Kesadaran Hukum

c)

Kebudayaan

d)

Perkembangan masyarakat

e)

Politik/penguasa

51.

Contoh tindak pidana pelangaran adalah

a)

Melanggar susila

b)

Makar

52.

Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal...

a)

A. 110

b)

B. 106

c)

C. 108

d)

D. 107

e)

E. 109

53.

Pasal 154 KUHP mengatur tentang

a)

Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.

b)

melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden.

c)

Menodai atau merobek bendera resmi negara R1

d)

menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden

e)

Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan

54.

Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No.....

a)

67 tahun 1999.

b)

20 tahun 2001

c)

28 tahun 1999

d)

30 tahun 2002

e)

65 tahun 1999

55.

Pernyataan Presiden Republik Indonesia. Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal....

a)

10 Desember 2004

b)

6 Desember 2004

c)

8 Desember 2004

d)

7 Desember 2004

e)

9 Desember 2004

56.

Yang tidak termasuk ciri-ciri tindakan korupsi yaitu...

a)

tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri

b)

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat

c)

tindakan yang menguntungkan para pejabat

d)

perbuatan yang dapat merugikan negara.

e)

tindakan yang merugikan kepentingan umum

57.

Menurut survey "the transparency Internasional" tentang negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

58.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya....

a)

mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat

b)

melanggar peraturan yang berlaku di sekolah

c)

mengabaikan perintah guru di sekolah

d)

tidak peduli terhadap tata tertib sekolah

59.

Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum....

a)

Nasional

b)

Perdata

c)

Pidana

d)

privat

e)

publik

60.

Menurut J.G Starke sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah...

a)

Keputusan pengadilan

b)

Traktat

c)

Negosiasi

d)

kebiasaan internasional

e)

ketetapan lembaga internasional

61.

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk...

4 lines
62.

Perhatikan kasus berikut ini. 1) Mendirikan bangunan tanpa izin 2) Penipuan terhadap calon pegawai 3) Transaksi obat terlarang 4) Mencuri barang 5) Tidak membayar kontrakan Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor

a)

A. 2, 4, dan 5

b)

B. 1, 3, dan 5

c)

C. 1, 2, dan 3

d)

D. 2, 3, dan 4

e)

E. 3, 4, dan 5

63.

Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara...

a)

mempunyai hak dan kewajiban

b)

wajib taat dan patuh terhadap hukum

c)

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

d)

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

64.

Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan...

a)

Mihter tinggi

b)

Militer pusat

c)

Militer kasasi.

d)

militer utama

e)

militer banding

65.

Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah...

a)

Undang-Undang

b)

Ketetapan MPR

c)

UUD 1945

d)

peraturan pemerintah

e)

peraturan pemerintah pengganti UU

66.

Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi...

a)

Hukum material dan hukum formal

b)

Hukum tertulis dan tidak tertulis

c)

ius constituendum, lus constitutum, dan hukum antarwaktu

d)

Hukum lokal, nasional, dan internasional

e)

Hukum publik dan hukum privat

67.

Fungsi pengadilan negeri adalah

a)

Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk

b)

Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama

68.

Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur...

a)

Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara

b)

Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal

c)

Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alat-alat perlengkapan negara

d)

Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas

e)

Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menjatuhkan hukuman secara objektif