Font size
WorksheetsMateri Anti Korupsi
Total questions: 68
Worksheet time: 37mins
Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menurut Materi Anti Korupsi!
TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Menurut Pasal 2 ayat (1) dalam rumusan undang-undang, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Benar
Salah
Apa yang dimaksud dengan gratifikasi menurut Materi Anti Korupsi?
Pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Pemberian sanksi kepada pelaku korupsi oleh pemerintah.
Pengumpulan dana untuk kegiatan sosial oleh lembaga resmi.
Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan pemerintahan.
Dasar hukum gratifikasi diatur dalam Pasal berapa menurut Materi Anti Korupsi?
Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pasal 15 UU No. 31/1999
Pasal 21 UU No. 20/2001
Pasal 8 UU No. 31/1999
Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Benar
Salah
Rumus gratifikasi menurut Materi Anti Korupsi adalah:
Suap Gratifikasi + Jabatan
Suap + Hadiah
Jabatan + Uang
Gratifikasi + Korupsi
Salah satu undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah...
Undang-undang No. 30 tahun 2002
Undang-undang No. 23 tahun 2014
Undang-undang No. 11 tahun 2008
Undang-undang No. 5 tahun 1999
Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah
Polisi menggunakan jalur busway
Membayar pajak tepat pada waktunya
Membuang sampah pada tempatnya.
Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
Menyebrang jalan pada zebra cross
Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...
Mahkamah Agung
Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah...
DPR
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Presiden
Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan adalah...
penangkapan pelaku kejahatan
penyuluhan hukum
pemberian penghargaan
pembinaan masyarakat
Korupsi di Indonesia antara lain adalah....
Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
Mengucilkan para pelaku korupsi
Mengawasi para penegak hukum
Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Hakim Agung
Kejaksaan Agung
Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum...
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata negara
Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah....
Sarana dan prasarana
Kesadaran hukum masyarakat
Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah...
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Menguji UU terhadap UUD
Memutuskan pembubaran partai politik.
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden
Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan....
A. Tata usaha negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer
Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
Membentuk seluruh partai politik
menguji undang-undang terhadap UUD..
Mengangkat memberhentikan hakim
Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah....
DPA
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sarna dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal...
Pasal 28 ayat I
Pasal 26 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
pasal 27 ayat 1
pasal 29 ayat 2
Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut.....
Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang.....
pelaksanaan hukum
pengawasan
pengamanan
penberi nasehat
peradilan
Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang......
Sosial, ekonomi dan function publik
Hankam, politik dan sosial
Sosial, politik dan ekonomi
Politik, hankam dan HAM
Ekonomi, politik dan budaya
Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan.
Mahkamah konstitusi
Agama
Umum
Militer
Tata usaha negara
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah.....
Penguasa negara
Undang-undang
Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh.....
Prof. Dr.Notonegoro, SH
Prof Mr, E.M. Meyer
S.M.Amin, SH
Leon Duguit
Utrecht
Jus constituttum adalah hukum yang...
Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
berlaku umum dalam suatu negara
Memuat perintah dan larangan
Hanya berlaku bagi orang tertentu.
Mengatur cara melaksanakan aturan
Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
Formal
Objektif
Positif
Subjektif
Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
alinea 4 pembukaan
pembukaan
aturan tambahan.
batang tubuh
aturan peralihan
Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum.....
Formal
Lokal
Objektif
Subjektif
Material
Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah
Hakim, Polisi dan KPK
KPK, Hakim dan Jaksa
KPK, Jaksa dan Pengacara
Polisi, Hakim dan Jaksa
KPK, Polisi dan Jaksa
Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...
Publik dan Privat
Traktat dan Yurisprodensi
Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan
tinggi
umum
militer
agama
negeri
Pendapat para ahli sarjana hukum terkemuka dinamakan.....
yurisprodensi
doktrin
kebiasaan
traktat
Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan.....
mahkamah militer
militer
tata usaha negara
justifikasi
Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hukum bersifat.....
universal
sementara
fleksibel
Mendesak
mengikat
Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi 2) berani memberikan uang kepada aparat 3) menghindari sikap dan perilaku KKN 4) berani mengatakan kebenaran 5) melaporkan bila mendapati praktek uang Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
2-3-5
1-2-3
3-4-5
2-3-4
1-3-4
Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu....
melaporkan bila mendapati praktek korupsi
mendukung pelaku korupsi
membiarkan praktek korupsi terjadi
menutupi kasus korupsi
Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Pengadilan tinggi
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah militer
Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah.....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Pengadilan negeri
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan militer
Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....
melaporkan
menerima suap
menyembunyikan bukti
mendukung pelaku korupsi
Contoh organisasi kemasyarakatan adalah....
Bank Perkreditan Rakyat
Universitas Gajah Mada
Lembaga penelitian
Karang Taruna
Gerakan Indonesia Raya
Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari.....
S.M.Amin SH
Jeremy Pope
Prof.Mr.E.M.Mayers
Utrecht
Leon Duguit
Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah....
golongan karya
lembaga swadaya masyarakat
lembaga riset
Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tuntutan publik terhadap pemerintah adalah......
lembaga peradilan
partai politik
media masa
lembaga negara
perguruan tinggi
Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan...
persaudaraan
hukuman
keagamaan
kekeluargaan
organisasi
Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama.....
30 hari
10 hari
20 hari
15 hari
25 hari
Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam...
memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat.
memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
memperkuat masyarakat dan menciptakan lembaga pemerintah yang kuat
merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya
41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang..
A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang bersesih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah.....
Asas-asas konsistensi
Kesadaran Hukum
Kebudayaan
Perkembangan masyarakat
Politik/penguasa
Contoh tindak pidana pelangaran adalah
Melanggar susila
Makar
Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal...
A. 110
B. 106
C. 108
D. 107
E. 109
Pasal 154 KUHP mengatur tentang
Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden.
Menodai atau merobek bendera resmi negara R1
menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden
Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan
Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No.....
67 tahun 1999.
20 tahun 2001
28 tahun 1999
30 tahun 2002
65 tahun 1999
Pernyataan Presiden Republik Indonesia. Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal....
10 Desember 2004
6 Desember 2004
8 Desember 2004
7 Desember 2004
9 Desember 2004
Yang tidak termasuk ciri-ciri tindakan korupsi yaitu...
tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
tindakan yang menguntungkan para pejabat
perbuatan yang dapat merugikan negara.
tindakan yang merugikan kepentingan umum
Menurut survey "the transparency Internasional" tentang negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat....
1
2
3
4
5
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya....
mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat
melanggar peraturan yang berlaku di sekolah
mengabaikan perintah guru di sekolah
tidak peduli terhadap tata tertib sekolah
Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum....
Nasional
Perdata
Pidana
privat
publik
Menurut J.G Starke sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah...
Keputusan pengadilan
Traktat
Negosiasi
kebiasaan internasional
ketetapan lembaga internasional
Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk...
Perhatikan kasus berikut ini. 1) Mendirikan bangunan tanpa izin 2) Penipuan terhadap calon pegawai 3) Transaksi obat terlarang 4) Mencuri barang 5) Tidak membayar kontrakan Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor
A. 2, 4, dan 5
B. 1, 3, dan 5
C. 1, 2, dan 3
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5
Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara...
mempunyai hak dan kewajiban
wajib taat dan patuh terhadap hukum
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan...
Mihter tinggi
Militer pusat
Militer kasasi.
militer utama
militer banding
Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah...
Undang-Undang
Ketetapan MPR
UUD 1945
peraturan pemerintah
peraturan pemerintah pengganti UU
Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi...
Hukum material dan hukum formal
Hukum tertulis dan tidak tertulis
ius constituendum, lus constitutum, dan hukum antarwaktu
Hukum lokal, nasional, dan internasional
Hukum publik dan hukum privat
Fungsi pengadilan negeri adalah
Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk
Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama
Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur...
Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara
Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal
Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alat-alat perlengkapan negara
Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas
Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menjatuhkan hukuman secara objektif
