Keduanya tidak memiliki hubungan

Pancasila bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika menggantikan Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila menjamin keberagaman yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika

Hanya sebagai simbol negara tanpa makna praktis

Menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara

Membatasi kebebasan warga negara

Hanya relevan untuk situasi politik tertentu

Karena terlalu rumit untuk diubah

Karena berisi teks Pancasila dan tujuan negara

Karena akan mengurangi kekuasaan pemerintah

Karena tidak ada yang memahami isinya

Melaksanakan amanat konstitusi

Mengabaikan nilai keadilan sosial

Menjalankan nilai persatuan

Mewujudkan kesejahteraan umum

Setiap daerah bebas membuat peraturan sendiri

Kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah daerah

Pemerintahan pusat memiliki kewenangan tertinggi atas seluruh wilayah

Daerah berhak memisahkan diri jika merasa dirugikan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya Pembukaan Undang-Undang Dasar

Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

Alinea pertama, kedua dan ketiga dalam Pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan

memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal usul

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

menghidupkan karang taruna untuk pembinaan mental para pemuda

cita-cita bangsa Indonesia

hak bagi seluruh bangsa di dunia

rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa

pernyataan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan negara

hidup rukun dengan tetangga

berpartisipasi aktif dalam piket harian kelas

terlibat dalam ronda malam menjaga keamanan kampung

memakai seragam dengan rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah

negara memiliki alat-alat penegak hukum

negara yang memiliki peraturan perundang-undangan

negara yang menindak secara tegas pada setiap pelanggaran hukum

negara yang melaksanakan kehidupan bernegaranya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Apatis dan tidak peduli

Proaktif dan kreatif

Meniru budaya luar

Menghindari diskusi

Berlaku untuk seluruh suku, umat agama, dan ras di Indonesia

Berlaku untuk seluruh suku bangsa di Indonesia.

Berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia

Berlaku untuk bangsa-bangsa di Dunia

Pancasila hanya berlaku di pemerintahan

Seluruh daerah harus menghargai keberagaman untuk menjaga NKRI

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Unjuk rasa di istana kepresidenan pada malam hari

Pawai di jalan umum dengan izin pihak berwenang

Demonstrasi di rumah sakit

Penyampaian pendapat di terminal bus pada hari besar nasional

selebaran

pamflet

poster

pidato

pawai

rapat umum

demonstrasi

mimbar bebas

Menghapus nilai Pancasila agar lebih modern

Menyesuaikan nilai Pancasila dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya

Mengubah nilai Pancasila sesuai keinginan masyarakat

Menolak nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

menulis artikel untuk dikirim di surat kabar

bolos sekolah untuk mengikuti demonstrasi

mengemukakan pendapat ketika diskusi di kelas

membuat pamflet untuk ditempelkan di majalah dinding

Demonstrasi damai dengan membawa poster argumentatif.

Menyebar ujaran kebencian di media sosial.

Membuat status pendek tanpa penjelasan.

Membuat lelucon sindiran di grup kelas.

Tidak adanya kebebasan pers

Penegakan hukum yang terlalu lemah

Kurangnya akses internet di kota besar

Potensi penyalahgunaan media untuk menyebarkan ujaran kebencian

Dijalankan sebebas-bebasnya tanpa aturan

Dilakukan di luar negeri saja

Dijaga agar tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain

Dibatasi pada waktu tertentu

Pawai

Unjuk Rasa

Mimbar Bebas

Rapat Umum

kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tertulis dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara

Hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia

Hak yang dapat dicabut oleh negara kapan saja

Hak yang hanya berlaku bagi warga negara tertentu

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan

Menjauhkan diri dari kegiatan politik

Menjadi anggota organisasi non-pemerintah saja

Hanya mengikuti kegiatan partai politik

Melalui media sosial dengan bahasa kasar

Melalui forum diskusi yang konstruktif dan damai

Dengan melakukan demonstrasi anarkis

Dengan menyebarkan berita bohong

Demokrasi yang hanya mengutamakan suara mayoritas

Demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat

Demokrasi yang mengabaikan hak-hak minoritas

Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin

Rakyat tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

Rakyat hanya berhak mengawasi pemerintah

Melalui media sosial dengan bahasa yang kasar

Dengan melakukan aksi unjuk rasa tanpa izin

Melalui forum diskusi yang konstruktif dan damai

Menyerang pribadi orang lain dalam pendapat

Hanya menyampaikan pendapat di media sosial

Melakukan kritik tanpa batas

Menjaga etika dan norma sosial

Proses yang hanya dilakukan dalam rapat resmi

Diskusi yang tidak melibatkan semua pihak

Keputusan yang diambil oleh satu orang saja

Proses diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama

Menolak semua pendapat yang berbeda

Menerima dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari keberagaman

Memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain

Hanya mendengarkan pendapat yang sejalan dengan diri sendiri

Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum

Hak untuk menolak semua bentuk pemerintahan

Hak untuk mengabaikan peraturan yang ada

Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial saja

Rakyat melalui referendum

Mahkamah Konstitusi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Presiden Republik Indonesia

Pemerintah tidak perlu memberikan laporan kepada rakyat

Pemerintah tidak menyembunyikan informasi dari publik

Pemerintah mengontrol semua informasi yang beredar

Pemerintah hanya memberikan informasi kepada pihak tertentu

Pemerintah dapat mengabaikan kritik dari masyarakat

Pemerintah tidak perlu menjelaskan kebijakan kepada rakyat

Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya

Pemerintah hanya perlu melaporkan kepada partai politik

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan

Hanya memberikan kritik tanpa solusi

Menolak semua bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah

Hanya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah

Memberikan hak yang lebih kepada kelompok tertentu

Perlakuan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan ras, agama, atau gender

Perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang

Menjamin hak semua individu tanpa terkecuali

Hanya memberikan suara saat pemilihan umum

Hanya mengikuti berita politik tanpa berkomentar

Berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan

Menjauhkan diri dari kegiatan politik

Hak yang hanya berlaku bagi kelompok tertentu

Hak yang dapat dicabut oleh pemerintah kapan saja

Hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali

Hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara

Dengan hanya mengikuti berita di media massa

Dengan menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah

Dengan aktif berpartisipasi dalam forum-forum publik

Dengan tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah

Hanya menyampaikan pendapat di media sosial

Menjaga etika dan norma dalam berpendapat

Menyerang pendapat orang lain secara langsung

Menjaga kerahasiaan identitas

Hanya mendengarkan pendapat mayoritas

Proses pengambilan keputusan secara sepihak

Menolak semua pendapat yang berbeda

Diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama

Rakyat harus tunduk pada keputusan pemerintah

Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin

Rakyat tidak memiliki hak dalam pemerintahan

Hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh

Sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat

Sistem pemerintahan yang tidak memerlukan pemilihan umum

Sistem pemerintahan yang hanya mengutamakan kepentingan elit

Sistem pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang

Mahkamah Konstitusi

Presiden Republik Indonesia

Setiap warga negara

Hanya anggota DPR

Pernyataan yang mendukung keberagaman

Pernyataan yang mengajak untuk berdiskusi

Pernyataan yang menyerang kelompok tertentu

Pernyataan yang bersifat netral dan informatif

Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat setiap individu

Hanya berlaku untuk masyarakat tertentu

Menekankan pada kepentingan kelompok di atas individu

Melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah

Memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah

Menjamin kebebasan individu tanpa batas

Hak yang dapat dicabut oleh pemerintah kapan saja

Hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali

Hak yang hanya dimiliki oleh warga negara tertentu

Rakyat tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

Pemerintah memiliki kekuasaan penuh tanpa batas

Hanya elit politik yang memiliki hak suara

Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin

Hanya orang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan

Semua keputusan diambil oleh pemerintah tanpa melibatkan rakyat

Hanya kelompok tertentu yang mendapatkan hak istimewa

Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum

Pemerintah tidak perlu menjelaskan kebijakan kepada rakyat

Pemerintah hanya memberikan informasi kepada media tertentu

Pemerintah memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat

Pemerintah menyembunyikan informasi dari publik

Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum

Hak untuk hanya mendukung satu kandidat

Hak untuk mengabaikan aturan pemilu

Hak untuk berbicara tanpa batasan

Pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah

Pusat pemerintahan yang mengontrol semua keputusan

Penghapusan semua bentuk pemerintahan lokal

Pemerintahan yang hanya dikelola oleh satu orang

Perlindungan hukum tidak diperlukan dalam masyarakat

Perlindungan hukum hanya berlaku untuk warga negara tertentu

Hanya orang kaya yang mendapatkan perlindungan hukum

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Presiden Republik Indonesia

Setiap warga negara

Hanya anggota DPR

Menjaga hak-hak individu tanpa batasan

Perlakuan yang sama terhadap semua orang

Perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu

Memberikan hak yang lebih kepada kelompok tertentu

Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak

Proses diskusi untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan

Diskusi yang tidak melibatkan semua pihak

Keputusan yang diambil secara sepihak

Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada semua individu tanpa terkecuali

Proses hukum yang hanya berlaku untuk warga negara tertentu

Perlindungan yang dapat dicabut oleh pemerintah kapan saja

Perlindungan yang hanya berlaku bagi kelompok minoritas

Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat

Pemerintah tidak perlu memberikan informasi kepada publik

Pemerintah dapat menyembunyikan informasi yang dianggap sensitif

Pemerintah hanya perlu melaporkan kepada partai politik

Proses di mana pemilih tidak memiliki hak untuk memilih

Proses di mana hanya partai politik yang berhak menentukan pemimpin

Proses di mana pemerintah menentukan kebijakan tanpa melibatkan rakyat

Proses di mana warga negara memilih wakil mereka dalam pemerintahan

Dengan menyerahkan semua keputusan kepada tokoh masyarakat

Dengan mengabaikan isu-isu lokal

Dengan aktif mengikuti musyawarah desa

Dengan hanya menunggu keputusan dari pemerintah

Terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempengaruhi kebijakan publik

Menyerahkan semua keputusan kepada wakil rakyat

Hanya memilih dalam pemilihan umum

Hanya mengikuti berita politik di media

Pemerintah tidak perlu memberikan informasi kepada publik

Pemerintah harus membuka akses informasi kepada masyarakat

Pemerintah hanya memberikan informasi yang dianggap perlu

Pemerintah dapat menyembunyikan informasi dari masyarakat

Memastikan pendapatnya tidak menyinggung orang lain

Hanya berbicara di depan teman dekat

Menunggu orang lain berbicara terlebih dahulu

Menyerahkan pendapat kepada orang lain untuk disampaikan

Memberikan kritik tanpa solusi

Hanya mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah

Menjauhkan diri dari masalah sosial

Berperan aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat

Hak untuk berbicara tanpa batasan

Hak untuk hanya mendengarkan tanpa berpartisipasi

Hak untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan sesuai hukum

Hak untuk mengabaikan pendapat orang lain