Hanya penyuapan kepada pejabat publik

Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi

Pencurian aset negara oleh swasta

Penerimaan hadiah oleh pegawai negeri

Konflik kepentingan di sektor swasta

Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara

Hanya tindak pidana suap dan gratifikasi

Kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)

Perbuatan yang dapat dilakukan oleh individu saja

Tindakan melanggar etika pegawai negeri

Korupsi adalah kejahatan biasa seperti pencurian

Korupsi memerlukan penanganan dan pendekatan khusus/luar biasa

Korupsi hanya terjadi di negara-negara luar biasa

Pelaku korupsi adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa

Korupsi adalah kejahatan yang tidak bisa dicegah

Kultural

Struktural

Preventif

Represif

Komunikatif

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Ombudsman Republik Indonesia

Polri dan Kejaksaan

BPK dan BPKP

Ombudsman dan Komnas HAM

Kementerian Hukum dan HAM

Komisi Yudisial

Melakukan penyelidikan dan penyidikan

Menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor

Menerapkan sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel

Melakukan upaya paksa penangkapan

Menyelenggarakan sidang tindak pidana korupsi

Maksimal 60 hari sejak laporan diterima

Maksimal 1 tahun

Maksimal 120 hari, dapat diperpanjang 60 hari

Tidak ada batas waktu

Maksimal 30 hari

Semua unsur tindak pidana korupsi

Hanya untuk tindak pidana pencucian uang

Terhadap terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya tidak diperoleh dari korupsi, khususnya untuk tindak pidana tertentu seperti gratifikasi

Terhadap jaksa penuntut umum

Hanya pada tingkat penyidikan

Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor

Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor

Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Perlindungan Saksi dan Korban

Hadiah yang sah

Hak prerogatif pejabat

Bukan tindak pidana jika nilainya kecil

Suap, kecuali dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja

Hanya melanggar kode etik

Ketakutan terhadap hukuman

Integritas dan budaya anti korupsi

Keterampilan menyembunyikan korupsi

Loyalitas kepada atasan tanpa syarat

Pemahaman tentang celah hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ombudsman Republik Indonesia

Komisi Yudisial (KY)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Hak untuk menghakimi sendiri pelaku korupsi

Hak untuk menyuap agar urusan lancar

Hak untuk mengadili di pengadilan rakyat

Hak untuk memperoleh informasi publik dan melapor

Kewajiban untuk memberikan gratifikasi

Law enforcement

Eradikasi

Optimalisasi peran pengawasan internal

Peningkatan transparansi dan pembatasan interaksi langsung

Peningkatan gaji pegawai

Pelaku korupsi yang menyerahkan diri

Penegak hukum yang menangani korupsi

Saksi atau pelapor yang mengungkap praktik korupsi

Jaksa penuntut umum

Hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang PPATK

Menyidik kasus korupsi

Menuntut kasus korupsi

Mengadili kasus korupsi

Mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang (money laundering)

Melakukan audit keuangan negara

Korupsi selalu melibatkan bank asing

Uang hasil korupsi perlu disamarkan asal-usulnya agar dapat digunakan secara legal

Pencucian uang adalah korupsi itu sendiri

Hanya pelaku korupsi besar yang melakukan pencucian uang

Money laundering tidak berbahaya bagi perekonomian

Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan Khusus di luar Mahkamah Agung

Pencabutan hak politik

Kewajiban membayar uang pengganti

Hukuman mati otomatis

Pengasingan ke pulau terpencil

Pencabutan gelar akademik

Memberikan penghargaan kepada pelaku

Menghindari proses hukum

Menyembunyikan identitas pelaku

Meningkatkan popularitas pelaku

Menjatuhkan hukuman sosial dan mendorong efek jera

Hanya untuk membantu negara maju

Menghapuskan lembaga anti korupsi di setiap negara

Melindungi koruptor dari ekstradisi

Meningkatkan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

Fokus hanya pada korupsi sektor swasta

KPK tidak boleh lagi menangani korupsi

Jika suatu kasus sudah ditangani salah satu lembaga, lembaga lain tidak boleh menanganinya

Semua kasus harus ditangani bersama-sama

Hanya kasus besar yang boleh ditangani tumpang tindih

Kasus harus dipindah tangankan setiap bulan

Penyidikan, penuntutan, dan peradilan

Penyitaan aset dan pembayaran uang pengganti

Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pemberian remisi kepada terpidana

Rehabilitasi nama baik terpidana

Mempublikasikan kekayaan pribadi

Mengevaluasi potensi konflik kepentingan dan mengawasi pertambahan kekayaan yang tidak wajar

Menentukan besarnya pajak penghasilan

Syarat menjadi pejabat negara

Menghitung gaji dan tunjangan

Hanya kerugian langsung yang sudah terjadi

Hanya kerugian di proyek pembangunan fisik

Hanya kerugian yang diakui oleh pemerintah

Kerugian yang tidak dapat diperhitungkan

Kerugian potensial (akibat tindak penyalahgunaan) dan kerugian langsung

Mencegah diskriminasi dalam penjatuhan pidana dan memberikan efek jera

Memberikan kebebasan hakim memutus

Meringankan hukuman bagi pelaku

Mempercepat proses peradilan

Menghapuskan pidana penjara

Memberantas korupsi di seluruh institusi secara bersamaan

Membangun zona bebas korupsi pada sektor atau proyek tertentu terlebih dahulu

Mengisolasi negara dari perdagangan internasional

Membuat lembaga anti korupsi yang sangat banyak

Fokus hanya pada korupsi di level parlemen

Hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan

Membuat laporan untuk publikasi tahunan

Menentukan besaran gaji pegawai

Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan

Mengungkap indikasi penyimpangan yang dapat berkembang menjadi bukti hukum

Lebih murah dan cepat

Menghilangkan kebutuhan penegak hukum

Mengurangi peluang korupsi dengan memperbaiki tata kelola, prosedur, dan sistem pengawasan

Fokus pada penghukuman individu pelaku

Menjamin tidak ada korupsi sama sekali

Perjanjian Ekstradisi

Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik

Perjanjian Perdagangan Bebas

Konvensi Jenewa

Kesepakatan Politik bilateral

Rendahnya gaji pegawai

Lemahnya sistem pengendalian internal, pengawasan, dan transparansi yang membuka peluang

Faktor keturunan

Iklim politik yang demokratis

Tingkat pendidikan yang tinggi

Hukum dan penindakan (law enforcement) tanpa diiringi pencegahan dan perubahan budaya

Pendidikan anti korupsi

Pelibatan masyarakat

Kerja sama internasional

Audit keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ombudsman Republik Indonesia

Komisi Yudisial (KY)

Inspektorat Jenderal di kementerian

Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)

Korupsi politik

Korupsi sektor publik

Korupsi sektor swasta (private sector corruption)

Gratifikasi

Penyalahgunaan wewenang

Korupsi selalu melibatkan kekerasan fisik

Dana publik yang seharusnya untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur diselewengkan, sehingga menghambat pemenuhan HAM ekonomi sosial masyarakat

Korupsi adalah hak individu

Pelaku korupsi adalah pelanggar HAM berat

Tidak ada kaitan sama sekali

Melanggar kebebasan pers

Merupakan bagian dari kontrol sosial

Membantu penegak hukum mengungkap fakta

Meningkatkan transparansi peradilan

Dapat mengganggu proses peradilan yang independen dan prinsip praduga tak bersalah

Pendidikan, agama, dan budaya

Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Polisi, Jaksa, dan Hakim

Pencegahan, Penindakan, dan Partisipasi Masyarakat

Laporan, Investigasi, dan Vonis

Penggunaan sistem elektronik

Penetapan pemenang lelang langsung oleh pejabat tanpa kriteria jelas

Adanya panitia pengadaan yang independen

Pengumuman pemenang yang transparan

Evaluasi administrasi dan teknis yang ketat

Efisiensi birokrasi

Netralitas birokrasi

Peningkatan investasi

Transfer pengetahuan

Konflik kepentingan dan korupsi

Semua orang jujur

Tidak ada lembaga pengawas

Hukuman yang sangat ringan

Terjadi prisoner's dilemma di mana individu merasa rugi jika jujur sementara orang lain korup

Aturan hukum yang terlalu ketat

Pedoman penuntutan perkara korupsi

Basis pembubaran KPK

Dokumen kerjasama dengan luar negeri

Panduan penyusunan APBN

Rencana aksi jangka panjang pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu

Yudikatif

Eksekutif

Budgeter dan pengawasan (legislative oversight)

Audit investigatif

Advokasi

Atasan langsungnya

KPK

Kepolisian

Kejaksaan

Lembaga tempatnya bekerja

Dapat dilakukan oleh perorangan atau korporasi

Menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara

Selalu menggunakan kekerasan

Merupakan kejahatan yang terorganisir

Melibatkan penyalahgunaan wewenang

Peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya secara legal dan proporsional dengan penghasilan sah

Kekayaan dari warisan keluarga

Keuntungan dari investasi saham yang sah

Penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan yang dilaporkan

Bonus tahunan dari Perusahaan

Kemampuan menghindari deteksi

Konsistensi antara nilai, kata, dan perbuatan berdasarkan prinsip moral dan hukum

Loyalitas mutlak pada organisasi

Kekayaan yang dimiliki seseorang

Popularitas di masyarakat

Banyaknya pejabat yang ditahan

Meningkatnya angka penuntutan

Menurunnya tingkat persepsi korupsi (CPI) dan membaiknya tata kelola pemerintahan

Besarnya uang pengganti yang disita

Banyaknya peraturan yang diterbitkan

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi

Wilayah bebas dari praktik korupsi dan birokrasi yang bersih

Kawasan industri berteknologi tinggi

Zona perdagangan bebas

Wilayah Bebas Korupsi

Wilayah Birokrasi Kompeten

Wilayah Bersih Korupsi

Wilayah Bebas dari Korupsi

WBBM lalu WBK

WBK lalu WBBM

Bersamaan antara WBK dan WBBM

Tidak ada tahapan yang baku

Penghasilan pegawai tinggi

Tidak ada laporan korupsi sama sekali

Peningkatan integritas, layanan, dan akuntabilitas unit kerja

Jumlah sanksi yang diberikan kepada pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ombudsman Republik Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pembangunan infrastruktur mewah

Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Pemberian bonus besar kepada pegawai

Pengurangan jam kerja

Pimpinan memiliki gaji tertinggi

Pimpinan yang menentukan anggaran

Pimpinan menjadi teladan dan penanggung jawab utama

Pimpinan adalah atasan yang harus ditakuti

Penggantian seluruh pegawai lama

Penggantian sistem komputer secara berkala

Perubahan struktur organisasi setiap tahun

Perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju integritas

Kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor

Pelaporan hanya untuk atasan

Penghargaan uang yang besar

Pelaporan melalui media sosial

Pungutan liar bertambah

Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan

Masyarakat bebas tidak membayar pajak

Masyarakat bisa mencampuri urusan internal instansi

Pencegahan korupsi dilakukan secara parsial oleh satuan kerja tertentu

Pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab lembaga eksternal saja

Pencegahan korupsi hanya fokus pada pengadaan barang/jasa

Pencegahan korupsi diintegrasikan dalam seluruh proses bisnis dan kebijakan

Akuntabilitas

Transparansi

Kekeluargaan yang melanggar aturan

Kepastian Hukum

Besarnya biaya tambahan yang tidak resmi

Waktu penyelesaian layanan

Kepuasan pengguna layanan

Kejelasan prosedur dan persyaratan

Disimpan rahasia oleh pimpinan

Dibuat rumit agar tidak mudah ditiru

Mudah diakses, dipahami, dan diterapkan oleh semua pihak

Hanya dibuat untuk memenuhi syarat penilaian

Memantau dan memastikan kepatuhan serta memberi rekomendasi perbaikan

Menghukum pegawai tanpa proses audit

Menggantikan peran KPK

Mengetahui kelemahan pelayanan sebagai bahan perbaikan

Mencari kesalahan pegawai

Mendapatkan pujian dari masyarakat

Memenuhi kewajiban laporan tahunan

Penataan sistem pengawasan

Penataan hukum dan regulasi

Peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan suku

Penguatan akuntabilitas kinerja

Memusatkan pelayanan untuk efisiensi dan mencegah pungli

Memperbanyak pintu pelayanan

Menutup pelayanan pada hari tertentu

Membuat sistem pelayanan berbelit

Good Corporate Governance

Good Government Governance

Smart City

Industrial Estate

Perorangan pegawai

Unit kerja/instansi tertentu

Perusahaan swasta

Organisasi masyarakat