WorksheetsTWKP-TO 2_2026
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Meskipun bersifat non-kooperatif, Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah Soekarno (1927) secara tegas menolak kekerasan sebagai metode perjuangan. Tujuan utama dari metode non-kooperastif yang diusung PNI adalah untuk...
Menarik simpati dari negara-negara Barat yang anti-kolonialisme.
Memaksa Belanda mengakui PNI sebagai wakil resmi bangsa Indonesia.
Mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi rakyat tanpa campur tangan asing.
Memperkuat posisi tawar dengan menunjukkan kemandirian dan penolakan total terhadap legitimasi kekuasaan kolonial.
Mengajak para priyayi dan bangsawan untuk bergabung dalam pergerakan radikal.
Jepang membentuk BPUPKI menjelang akhir kekuasaannya. Alasan utama Jepang mengizinkan pembentukan panitia ini adalah...
Memenuhi janji kemerdekaan yang telah lama diberikan kepada tokoh-tokoh nasionalis.
Untuk menandingi pengaruh blok Sekutu di Asia Tenggara.
Mengalihkan perhatian tokoh nasionalis dari kekalahan Jepang di medan perang Pasifik.
Menciptakan kesan dukungan rakyat Indonesia terhadap Jepang dan memenuhi syarat moral agar Indonesia tidak melawan Jepang di akhir perang.
Untuk menguji kesiapan infrastruktur dan administrasi Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan penuh.
Sistem Romusha berbeda secara fundamental dari sistem kerja paksa (rodi) pada masa pemerintahan Daendels di Hindia Belanda karena...
Rodi hanya melibatkan penduduk Jawa, sementara Romusha melibatkan seluruh wilayah Indonesia.
Rodi digunakan untuk membangun infrastruktur sipil, sedangkan Romusha murni untuk kepentingan militer.
Rodi memiliki sistem upah, sementara Romusha tidak.
Sistem Romusha dilakukan secara terorganisir dan masif sebagai kewajiban "sukarela" (seisin) seluruh rakyat untuk mendukung Perang Asia Timur Raya.
Rodi diawasi oleh pejabat Belanda, sementara Romusha diawasi oleh militer Jepang.
Prinsip Supremasi Hukum dalam konteks negara hukum Pancasila berarti bahwa...
Kekuasaan tertinggi ada di tangan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Semua warga negara dan semua Lembaga negara harus tunduk pada hukum, kecuali lembaga tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Setiap tindakan dan kebijakan negara harus didasarkan dan dipertanggungjawabkan di bawah ketentuan hukum yang berlaku, termasuk oleh penyelenggara negara.
Hukum yang dibuat oleh DPR selalu lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh Pemerintah/Presiden.
Lembaga Yudikatif memiliki kekuasaan yang setara dengan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.
Tujuan utama dari mekanisme Uji Materiil (Judicial Review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menjaga...
Efisiensi pembuatan undang-undang oleh DPR dan Presiden.
Kesesuaian (konstitusionalitas) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keadilan dalam sengketa antarlembaga negara.
Kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan di tingkat pusat.
Keseimbangan alokasi anggaran antarlembaga negara.
Amandemen UUD 1945 memberikan perubahan mendasar pada sistem presidensial Indonesia. Salah satu perubahan penting yang memperkuat checks and balances dan membatasi kekuasaan Presiden adalah...
Kewajiban Presiden untuk berkonsultasi dengan DPR sebelum mengangkat duta besar.
Penghapusan kewenangan Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tanpa persetujuan DPR.
Kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode.
Kewajiban Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum memberikan amnesti.
Dalam konteks desentralisasi, otonomi daerah secara luas berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan...
Ketetapan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan DPR.
Instruksi Presiden dalam rangka implementasi Nawacita.
Inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, kecuali urusan yang bersifat absolut.
Peraturan perundang-undangan tertinggi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Pembagian yang ditentukan oleh DPD dalam sidang paripurna.
Jika Peraturan Pemerintah (PP) terbukti bertentangan dengan Undang-Undang (UU), maka lembaga yang berhak melakukan pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU adalah...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden.
Mahkamah Agung (MA).
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya mencerminkan pengakuan keberadaan Tuhan, tetapi juga mengandung makna etis fundamental bahwa...
Agama harus menjadi dasar tunggal dalam pembuatan semua hukum di Indonesia.
Negara harus menjadi institusi yang melindungi dan membela semua agama terlebih mayoritas.
Setiap tindakan warga negara harus didasarkan pada nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama masing-masing.
Hanya warga negara yang beragama yang memiliki hak politik penuh.
Semua aliran kepercayaan harus diakui secara resmi setara dengan enam agama resmi.
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka juga mengandung mengandung tiga dimensi berikut: Realitas, Idealitas, dan Normatif. Dimensi Normatif paling tepat merujuk pada...
Kemampuan Pancasila beradaptasi dengan perubahan zaman.
Nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berakar dalam budaya masyarakat.
Cita-cita masa depan yang ingin dicapai bangsa.
Kebutuhan untuk menjabarkan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam norma hukum yang operasional (peraturan perundang-undangan).
Penerimaan Pancasila secara aklamasi oleh para pendiri bangsa.
Konsekuensi logis dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia terhadap kebijakan ekonomi negara adalah...
Mewajibkan sistem ekonomi pasar bebas total untuk memaksimalkan pertumbuhan.
Membatasi peran negara hanya sebagai regulator pasar.
Negara wajib melakukan intervensi untuk memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata serta kemakmuran bersama.
Menghapuskan hak milik pribadi atas faktor-faktor produksi.
Menetapkan satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) sebagai penggerak ekonomi.
Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan sangat serius yang mencakup genosida dan kejahatan kemanusiaan. Berikut daftar 12 kasus pelanggaran ham berat di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum selesai, sebut saja Tragedi 1988 yang terjadi di penghujung Orde Baru. Kasus Tragedi 1998 ini bukan satu-satunya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tercatat ada 15 belas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi dalam sejarah dan dari jumlah tersebut, sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum juga selesai hingga saat ini. Berdasarkan wacana tersebut cara yang paling efektif menyelesaikan Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah ....
menangkap pelaku dan dihukum sesuai sanksi yang ada
melalui Pengadilan HAM ad hoc dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
dibentuknya pengadilan khusus bagi para pelaku pelanggaran HAM berat
diberikan sanksi hukuman yang seberat-beratnya bahkan hukuman mati jika diperlukan
diperlukan penyelidikan secara khusus agar para pelaku ditangkap dan diberikan sanksi yang sesuai
Seorang siswa merasa bahwa kesadaran akan HAM warga di sekolahnya masih rendah. Dengan demikian dibutuhkan rancangan program inovatif yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan HAM di seluruh kalangan siswa, guru, dan staf sekolah. Program ini harus melibatkan kegiatan yang menarik, efektif, dan berkelanjutan hakiki. Program tersebut yang sangat cocok dengan kondisi sekolah tersebut adalah ....
mengadakan lomba debat tentang kasus pelanggaran HAM terkini.
membuat kelompok diskusi kecil untuk membahas isu-isu HAM yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
mengorganisir pameran karya seni yang mengangkat tema HAM dengan melibatkan seluruh siswa.
menyelenggarakan festival budaya yang menampilkan keberagaman suku, agama, dan ras, serta menyisipkan pesan-pesan tentang pentingnya menghargai perbedaan dengan melibatkan seluruh warga sekolah.
menyelenggarakan kegiatan yang dapat dipahami oleh semua kalangan sekolah terkait dengan HAM
Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, seperti konflik horizontal dan radikalisme. Berdasarkan pemahamanmu tentang nilai-nilai Pancasila, upaya konkret apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk mencegah terjadinya konflik horizontal dan radikalisme adalah ....
mengikuti kegiatan organisasi keagamaan secara aktif.
menjaga kerukunan antarumt beragama dan suku bangsa
meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati.
meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta kritis terhadap informasi yang beredar.
memilih pemimpin yang paling bijaksana yang berasal dari suku dan agama yang sama
Banyak anak usia sekolah di Indonesia yang justru harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia terbilang relatif tinggi. Berdasarkan laporan dari departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap menit ada empat anak yang harus putus sekolah. Tahun 2010 tercatat terdapat 1,3 juta anak usia 7 – 15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat bahwa seluruh anak di Indonesia harus memperoleh pendidikan dasar minimal 12 tahun (jenjang SD – SMA). Berdasarkan teks tersebut, nilai ideal Pancasila yang berhubungan dengan aspek praksis dalam konsep HAM adalah....
Sila kedua tentang HAM dan persamaan gender
Sila kedua tentang berani membela kebenaran
Sila kelima tentang menghormati hak orang lain
Sila kelima tentang mengembangkan sikap adil
Sila kelima tentang menjaga hak dan kewajiban
Dalam diri seorang anggota DPR yang bijaksana, ia akan selalu mengusahakan kemajuan rakyatnya. Misalnya ia akan mengusulkan undang-undang untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Alasan dan manfaat dari undang-undang tersebut adalah ....
mengusulkan undang-undang yang melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama.
mengusulkan undang-undang yang memberikan perlindungan khusus bagi kelompok minoritas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik.
mengusulkan undang-undang yang memperkuat peran lembaga perlindungan HAM.
mengusulkan undang-undang yang mengatur penggunaan bahasa daerah di wilayah masing-masing.
mengusulkan pembuatan undang-undang yang berlaku untuk semua kalangan di masyarakat
Pada awal abad ke-12, Raja Ricard yang dikenal adil dan bijaksana digantikan oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Akibatnya, para bangsawan yang merasa tidak puas berhasil memaksa Raja John untuk menyetujui Magna Charta atau piagam HAM. Hal berikut yang merupakan pengaruh Magna Charta terhadap perkembangan konsep hak asasi manusia saat itu adalah ....
Magna Charta menegaskan kebebasan individu dan memulai perlindungan hukum bagi rakyat Inggris.
Magna Charta menandai awal lahirnya negara-negara demokrasi di Eropa
Magna Charta menginspirasi deklarasi kemerdekaan negara-negara di dunia.
Magna Charta membatasi kekuasaan raja di seluruh dunia.
Magna Charta memperjuangkan hak-hak seluruh rakyat tanpa kecuali.
Negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan cara yang terbaik menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pernyataan tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, yaitu ....
kewajiban untuk menghormati HAM
kewajiban untuk melindungi HAM
kewajiban untuk memenuhi HAM
kewajiban untuk memajukan/ mengembangkan HAM
kewajiban untuk meningkatkan HAM
Hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Maka dari itu negara akan menjamin hak-hak dasar setiap warga atau yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang merupakan kewajiban asasi manusia berkaitan dengan sila keempat adalah ....
Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan secara sosial, keadilan dalam beribadah, keadilan dalam mengeluarkan pendapat, dan keadilan menerima kehidupan yang layak
setiap warga negara ditekankan supaya bisa menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang ada karena Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika dan berdiri dari beragam suku dan agama
seluruh warga Indonesia itu memiliki persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antarsesamanya. Lantaran semua orang di dunia ini berhak untuk diakui keberadaannya, mereka berhak diakui kekurangan dan kelebihannya.
Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman, meski terdapat perbedaan asal daerah, ras, warna kulit, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya.
menekankan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sebaiknya secara musyawarah dan mufakat sehingga keputusan yang diambil itu lebih pasti
Secara garis besar, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam beberapa periode. Pada periode ini, berbagai organisasi pergerakan nasional bermunculan, seperti: - Budi Utomo - Sarekat Islam - Indische Partij - Perhimpunan Indonesia - Partai Nasional Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut lahir sebagai respon terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Apa alasan utama yang mendasari perkembangan HAM pada periode tersebut ....
Berubahnya pemerintahan colonial yang berorientasi pada pelanggaran HAM
Munculnya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak-hak rakyat atas penjajahan.
Reformasi sistem pemerintahan kolonial menghalangi kemerdekaan.
Program pemerintah kolonial dalam pelanggaran HAM secara sistemik
Penekanan pada stabilitas politik di kolonial Belanda.
Perhatikan hal-hal berikut!
1. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah
3. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyatnya
4. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan golongan utama
5. Kekuasaan berada di tangan MPR sepenuhnya dengan asas musyawarah
Ciri pokok berjalannya proses demokrasi suatu negara ditunjukkan nomor ....
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 5
C. 1, 4, 5
D. 2, 3, 4
E. 3, 4, 5
Sebagai seorang Bupati, Pak Galih selalu melibatkan masyarakat umum, komunitas, dan organisasi pemuda dalam rapat pembahasan rencana pembangunan wilayah. Setiap masyarakat, komunitas, maupun organisasi pemuda tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rencana pembangunan wilayah yang lebih baik. Rapat tersebut mencerminkan adanya praktik demokrasi ....
tidak langsung
perwakilan
langsung
materiil
formal
Perhatikan hal-hal berikut!
1) persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
2) keseimbangan antara hak dan kewajiban,
3) pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain,
4) mewujudkan rasa keadilan sosial,
5) pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat,
6) mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan,
7) menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah ....
A. 1, 2, 3, 5
B. 2, 3, 4, 5
C. 3, 4, 5, 7
D. 2, 3, 4, 6
E. 4, 5, 6, 7
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Sistem pengorganisasian dalam suatu negara dengan adanya tanggung jawab kepada upaya untuk melakukan pembentukan upaya kerja dan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden.
2. Jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak.
3. mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Perhatian utama demokrasi gabungan yaitu persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.
4. meningkatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi dan persamaan hak dalam bidang politik tetap diperhatikan.
5. Perhatian utama demokrasi formal yaitu persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi.
Pengelompokkan demokrasi berdasarkan titik berat perhatian ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 5
C. 1, 4, 5
D. 2, 3, 4
E. 3, 4, 5
Perhatikan ciri-ciri pelaksanaan demokrasi di bawah ini!
1) Adanya partai politik yang independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer dan mempunyai dukungan luas dari masyarakat.
2) Adanya konsensus atau persetujuan umum mengenai aturan main politik menyangkut pengambilan keputusan dan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya.
3) Adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan politik negara.
4) Adanya penguatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi kontrol dengan baik.
5) Pemilihan langsung kepala pemerintahan.
Berdasarkan ciri pelaksanaan demokrasi tersebut, berlangsung pada periode Demokrasi....
liberal
terpimpin
orde baru
reformasi
parlementer
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan
2) akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial
3) kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal
4) hak-hak dasar masyarakat tidak dikurangi sama sekali, seperti hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa pernyataan tersebut merupakan indikator dari pelaksanaan demokrasi pada periode tahun ....
1945-1949
1950-1959
1959-1965
1965-1998
1998-sekarang
Secara umum, negara mempunyai beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Setiap fungsi negara tersebut mempunyai peran masing-masing. Namun hal tersebut tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi setiap rakyatnya. Itulah mengapa, setiap masyarakat perlu mengetahui apa saja tujuan dan fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah ....
fungsi pertahanan
fungsi kebebasan
fungsi menegakkan keadilan
fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
fungsi ketertiban
Ancaman terhadap NKRI saat ini adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut ini, yang merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara (ancaman bersifat non-tradisional), kecuali ....
spionase dan bombardemen
penyelundupan narkotika dan aksi teror bersenjata
blokade dan penangkapan ikan secara illegal
agresi militer dan perdagangan obat terlarang
banyaknya korupsi dan perampokan
Fenomena konten mengemis di siaran langsung atau live TikTok belakangan tengah heboh dilakukan oleh para ibu-ibu, dari paruh baya hingga lanjut usia. Konten mengemis tersebut dilakukan tentu untuk meraup cuan. Konten live TikTok itu memperlihatkan wanita dari usia paruh baya hingga nenek-nenek yang mandi lumpur sembari mengharapkan gift dari penonton, dianggap sebagai bentuk mengemis gaya baru. Untuk diketahui, live TikTok merupakan fitur TikTok yang memungkinkan penggunanya berinteraksi langsung dengan followers. Ketika melakukan live, pengguna dapat menerima gift atau hadiah virtual dari penontonnya. Gift itulah yang nantinya dapat ditukar menjadi uang. Fenomena yang terjadi seperti hal tersebut menunjukkan kurangnya sikap....
Kurangnya tanggung jawab dalam diri pribadi seseorang sehingga tidak menggunakan logika
Rendahnya rasa sikap kerja keras yang dimiliki sehingga menumbuhkan jiwa pemalas
Kurangnya integritas diri dalam diri seseorang sehingga melakukan hal-hal yang bersifat menguntungkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya
Rasa tidak puas terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik
Jiwa simpati dan empati dalam diri seseorang menjadi luntur dengan melakukan sesuatu yang bersifat merugikan
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Alasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah....
untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan UU yang dimiliki oleh DPR dan Presiden
agar ada lembaga negara yang mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional
agar dapat merepresentasikan sifat khas masyarakat Indonesia yang mengutamakan permusyawaratan
agar ada lembaga negara yang mengadili terhadap permohonan kasasi
agar ada lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap badan-badan pengadilan dan pengawasan terhadap badan-badan/ lembaga-lembaga bukan pengadilan
Bagaimana prinsip kemanusiaan dalam Pancasila dalam memandu perlindungan hak asasi manusia atas pengungsi Rohingnya ini?
Kemanusiaan dalam Pancasila memerintahkan pemerintah untuk menempatkan kepentingan kolektif di atas hak asasi individu
Kemanusiaan dalam Pancasila menuntut perlindungan hak asasi manusia, meskipun dapat berpotensi menghadirkan tantangan politik
Kemanusiaan dalam Pancasila harus mengamati hak asasi individu demi stabilitas sosial
Kemanusiaan dalam Pancasila hanya berlaku bagi warga negara yang memiliki kebangsaan jelas
Kemanusiaan dalam Pancasila tidak berlaku dalam kasus-kasus darurat seperti pengungsi Rohingya, namun berlaku bagi pengungsi WNI
Pertahanan negara diselenggarakan berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa indonesia, hal tersebut bertujuan untuk menjadi keutuhan dan tetap tegaknya nkri yang berdasarkan pancasila dan uud 1945. pandangan hidup bangsa tentang pertahanan indonesia yang sudah ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh uud 1945 adalah sebagai berikut, kecuali ....
kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
pemerintah negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbangkemerdekaan indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
hak dan kewajiban setiap warga untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Pada tahun 2018, mahkamah konstitusi (MK) memutuskan sebuah kasus yang berhubungan dengan undang- undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). dalam kasus ini, sejumlah pihak mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal-pasal dalam uu ite yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam uu ite perlu ditafsirkan ulang agar tidak bertentangan dengan uud 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi. bagaimana putusan mk dalam kasus ini menunjukkan peran penting MK dalam menjaga kepentingan rakyat?
putusan MK menunjukkan bahwa MK selalu berupaya untuk melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang.
putusan MK memperlihatkan bahwa MK berfungsi sebagai lembaga yang dapat menafsirkan undang-undang untuk memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi.
putusan MK menunjukkan bahwa MK berperan aktif dalam memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip demokrasi.
putusan MK mencerminkan bahwa MK memiliki peran utama dalam mendukung kebijakan legislatif yang membatasi kebebasan berekspresi untuk menjaga ketertiban umum.
putusan MK mencerminkan bahwa MK memiliki peran utama dalam mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi untuk menjaga ketertiban umum.
Dalam UUD 1945 pasal 7 memberikan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dipilih kembali untuk 1 masa jabatan. Kenapa presiden hanya menjabat 5 tahun sekali?
Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara
Untuk mengurangi konflik antara presiden dengan legislatif dan yudikatif
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat demokrasi melalui pemilu
Menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel
Agar tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil
Pemilu sebagai proses pemilihan Presiden dan wakilnya, Anggota DPR dan DPD, menjadi kegiatan yang tak terelakkan di Indonesia beberapa saat yang lalu. Dalam hal ini, mengapa warga negara harus ikut pemilu berdasarkan Pancasila?
Untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat.
Untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai aspirasi rakyat.
Untuk menghindari ketidakpuasan terhadap hasil pemilu.
Untuk memenuhi kewajiban konstitusional sebagai warga negara.
Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memicu terjadinya gerakan separatisme yang ada di daerah. Berikut ini yang merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Pancasila khususnya nilai keadilan sosial adalah ....
menjalankan kekuasaan secara sentralisasi agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menanamkan cinta tanah air terutama di daerah-daerah rawan gerakan separatisme
melaksanakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh wilayah Indonesia
meng edepankan dialog dengan kelompok separatis agar memahami bahwa mereka bagian dari NKRI
menumpas segala bentuk gerakan yang ingin melepaskan diri dari Indonesia
Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1905, awalnya berfokus pada perlindungan kepentingan perdagangan umat Islam di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini mengalami perubahan nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Apa alasan utama perubahan nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam?
A. Agar bisa menjadi organisasi yang lebih eksklusif dalam memperjuangkan kemerdekaan
B. Agar dapat meningkatkan kehidupan ekonomi pribumi pada masa penjajahan
C. Untuk menarik lebih banyak anggota dari kalangan pedagang
D. Untuk menarik lebih banyak anggota dari kalangan pelajar
E. Untuk menarik lebih banyak anggota dari kalangan bangsawan
Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat. Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan pemerintah
meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pemilihan umum yang jujur dan adil
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata
meningkatkan partisipasi rakyat untuk mengedepankan dialog dalam memecahkan masalah bangsa
jaminan pemerintah terhadap kebebasan berserikat, berpendapat dan berkumpul dalam rangka memajukan bangsa
Kesadaran akan pentingnya nasionalisme tentunya sudah harus tertanam dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Sikap nasionalisme perlu untuk selalu diterapkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui nasionalisme maka semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah terbentuk akan semakin erat. Di bawah ini merupakan tindakan yang dapat memperkuat nasionalisme dalam jiwa masyarakat Indonesia adalah.
Adanya kegiatan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama
Pengadaan kerja bakti setiap hari Minggu untuk menjaga kebersihan dan keindahan desa
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap pertemuan rutin dan rapat formal lembaga
Gemar membeli produk-produk dalam negeri yang murah dan berkualitas
Mengadakan karnaval tingkat desa dalam rangka memperingati HUTRI
Setelah mempelajari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seorang siswa merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Apa pengaruh utama dari penjabaran nilai-nilai tersebut terhadap siswa?
Meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya hidup rukun di masyarakat.
Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Mengokohkan rasa bangga dan cinta siswa terhadap identitas nasional Indonesia.
Mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan kebangsaan.
Menanamkan rasa hormat dan cinta terhadap simbol-simbol negara.
Bagaimana seharusnya negara mengelola keragaman keagamaan ini untuk memastikan bahwa setiap agama dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat?
Mengintegrasikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap kebijakan negara, memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh berbagai agama.
Menyediakan platform nasional untuk dialog lintas agama, memfasilitasi kerjasama antar pemeluk agama dalam membangun toleransi dan saling pengertian.
Menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua penganut agama untuk beribadah sesuai keyakinan mereka, mencerminkan penghormatan terhadap asas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Memfasilitasi pendidikan agama yang inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman agama.
Masyarakat yang melibatkan berbagai komunitas agama dalam upaya bersama untuk mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan.
Pada sidang pertama BPUPKI, Mohammad Yamin menyampaikan lima asas dasar negara. Ini menunjukkan peran BPUPKI dalam...
Menyusun kerangka ideologi negara untuk menjadi dasar kehidupan berbangsa
Merancang pedoman politik negara untuk memandu arah pemerintahan
Merumuskan dasar negara sebagai pedoman berbangsa dan bernegara
Mengusulkan konsep dasar negara untuk diimplementasikan dalam pemerintahan
Mengkaji ide-ide dasar kebangsaan untuk merumuskan identitas negara
Salah satu bentuk implementasi nasionalisme yang sesuai dengan sila keempat adalah ...
Memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa memaksakan hasil tertentu.
Mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam diskusi terbuka untuk mencapai keputusan terbaik yang mencerminkan kehendak mayoritas.
Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
Memfasilitasi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai wujud nyata prinsip demokrasi dan transparansi.
Memastikan setiap keputusan pemerintah didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam upaya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, pemerintah menghadapi tantangan radikalisasi yang dapat mengancam persatuan nasional. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam menangani radikalisasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
Memperkuat sinergi masyarakat, tokoh agama, dan pihak keamanan.
Meningkatkan edukasi tentang toleransi kepada masyarakat luas.
Mengatasi penyebab radikalisasi dengan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Mengedepankan dialog lintas agama untuk meredam potensi konflik.
Membuat program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan.
Ansel adalah kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J. Sebelum menjadi kuasa hukum Brigadir J, beliau menganalisis dulu kejadian perkara sebelum mengambil alih menjadi kuasa hukum. Setelah dianalisis, ternyata emang benar, bahwa cliet nya tidak bersalah di mata hukum. Akan tetapi, ada segelintir orang yang membuat kasus ini menjadi bertele-tele. Ansel dengan keberaniannya, membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ini. Motivasi beliau menjadi kuasa hukum Brigadir J adalah untuk memperjuangkan keadilan bagi warga negara Indonesia terutama bagi keluarga Brigadir J. Sikap yang ditunjukkan oleh Ansel sesuai dengan penerapan Pancasila khususnya sila ke ...
Bintang
Padi dan Kapas
Kepala Banteng
Rantai
Pohon Beringin
Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta. Suatu hari, beliau membuat kebijakan untuk membangun formula-e. Akan tetapi, anggota DPRD sebagian menolak. Salah satunya adalah Ipul Marganda sebagai anggota komisi III DPRD DKI Jakarta. Beliau menyelidiki/meminta keterangan Anies atas kebijakan yang dikeluarkannya. Atas penyelidikan itu maka beliau telah mengimplementasi hak nya sebagai anggota DPRD, yaitu
Hak menyatakan pendapat
Hak interpelasi
Hak gugatan
Hak angket
Hak budget
Komisi yudisial adalah lembaga independen yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat dan juga perilaku hakim di Indonesia. Apa yang mungkin terjadi jika KY tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan undang-undang.
Kinerja hakim akan menjadi lebih adil dan transparan
Integritas dan independensi hakim dapat terganggu dan merugikan masyarakat
Menurunnya kesadaran hukum di tengah masyarakat yang memicu ketidakadilan
Independensi hakim akan terjaga dan mereka akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan
Semakin maraknya kasus pelanggaran hukum di tengah masyarakat
Dalam konteks ancaman kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara (LNU), Pemerintah Indonesia konsisten menggunakan konsep Wawasan Nusantara sebagai landasan argumen hukum dan pertahanan. Prinsip utama yang ditekankan oleh konsep ini dalam menghadapi klaim tumpang tindih oleh negara lain di perairan LNU adalah bahwa laut harus dipandang sebagai...
Kesatuan politik, yang mewajibkan seluruh aparatur negara untuk memiliki persepsi dan tujuan yang sama mengenai batas wilayah.
Kesatuan pertahanan dan keamanan (Hankam), di mana setiap ancaman di satu wilayah perairan adalah ancaman bagi seluruh bangsa.
Pengejawantahan Pancasila sebagai ideologi yang menjamin hak berlayar bagi semua negara damai (bebas dan aktif).
Kesatuan ekonomi, di mana seluruh sumber daya kelautan harus dikelola demi kemakmuran bersama dan pemerataan pembangunan.
Warisan budaya maritim yang mengikat seluruh suku bangsa di Indonesia sebagai satu entitas sosial.
Penyebaran masif konten radikalisme berbasis SARA melalui platform digital dan aplikasi pesan terenkripsi merupakan tantangan Wawasan Kebangsaan yang menargetkan Pancasila sebagai Philosophische Grondslag. Strategi penanganan yang paling efektif untuk memutus mata rantai ancaman ini di tingkat akar rumput dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan adalah melalui...
Peningkatan kapasitas literasi digital warga negara dalam memilah dan memverifikasi informasi serta mengidentifikasi narasi intoleran.
Blokir total platform yang terindikasi menyebarkan konten radikal, untuk mencegah akses informasi.
Revisi Undang-Undang ITE dengan sanksi pidana maksimal bagi setiap penyebar konten SARA.
Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi siber untuk menetralkan akun-akun radikal.
Pembentukan 'Polisi Ideologi' di setiap daerah untuk memantau aktivitas diskusi online berbasis kelompok.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikonseptualisasikan tidak hanya sebagai perpindahan administrasi, tetapi juga sebagai strategi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi 'Jawa-sentris'. Dalam perspektif Wawasan Kebangsaan, proyek IKN menuntut penafsiran ulang yang paling mendalam pada aspek...
NKRI sebagai kesatuan wilayah, karena menghilangkan dominasi geografis suatu pulau.
Pancasila Sila Kelima (Keadilan Sosial), yang diwujudkan melalui distribusi pusat pertumbuhan ekonomi dan politik yang lebih merata.
UUD 1945 Pasal 30 tentang sistem pertahanan, karena IKN menjamin pertahanan yang lebih tinggi dan lebih kompleks serta adanya potensi kekuatan yang lebih luas strateginya.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesatuan sosial budaya, yang harus didorong dari ibu kota baru.
Sistem Ketatanegaraan, karena IKN akan menerapkan konsep pemerintahan yang lebih modern (Smart Government).
