wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS PERBENDAHARAAN NEGARA

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Dibawah ini definisi Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 yang benar adalah?

a)

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN

b)

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

c)

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

d)

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD

2.

Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara adalah?

a)

Rekening Kas Umum Negara

b)

Rekening Kas Negara

c)

Kas Negara

d)

Kas Daerah

3.

Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral, yaitu?

a)

Rekening Kas Umum

b)

Rekening Kas Umum Negara

c)

Rekening Kas Pemerintah

d)

Rekening Kas Bank

4.

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah adalah?

a)

Pengguna Anggaran

b)

Kuasa Pengguna Anggaran

c)

Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Bendahara Umum Negara

5.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah adalah?

a)

Bendahara Penerimaan

b)

Bendahara Pengeluaran

c)

Bendahara Umum Negara

d)

Bendahara Umum Daerah

6.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah adalah?

a)

Bendahara Penerimaan

b)

Bendahara Pengeluaran

c)

Bendahara Umum Negara

d)

Bendahara Umum Daerah

7.

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan adalah?

a)

Kuasa Pengguna Anggaran

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Pejabar Penandatangan Surat Perintah Membayar

d)

Bendahara Pengeluaran

8.

Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau  tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN adalah?

a)

Kuasa Pengguna Anggaran

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

d)

Bendahara Pengeluaran

9.

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran adalah?

a)

Kuasa Pengguna Anggaran

b)

Pejabat Pembuat Komitmen

c)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

d)

Bendahara Pengeluaran

10.

Dibawah ini yang bukan asas Keuangan Negara adalah?

a)

Asas Kesatuan

b)

Asas Universitas

c)

Asas Persatuan

d)

Asas Tahunan

11.

Asas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran adalah?

a)

Asas Kesatuan

b)

Asas Universitas

c)

Asas Persatuan

d)

Asas Tahunan

12.

Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu adalah?

a)

Asas Kesatuan

b)

Asas Universitas

c)

Asas Persatuan

d)

Asas Tahunan

13.

Dibawah yang bukan termasuk dalam asas perbendaharaan yaitu?

a)

Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

b)

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

c)

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

d)

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran

14.

Pejabat yang diberi wewenang sebagai Chief Financial Office adalah?

a)

Presiden

b)

Ketua DPR

c)

Menteri Keuangan

d)

Kepala Satker

15.

Bendahara Pengeluaran secara Fungsional bertanggung jawab kepada?

a)

Presiden

b)

Ketua DPR

c)

Menteri Keuangan

d)

Kepala Satker

16.

Dibawah ini yang bukan Pejabat Perbendaharaan yaitu?

a)

Kuasa Pengguna Angaran

b)

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

c)

Pejabat Pembuat Komitmen

d)

Bendahara Pengeluaran

17.

Dalam mekanisme pembayaran atas beban belanja negara, dasar timbulnya hak tagih kepada negara adalah?

a)

Komitmen

b)

Surat Perintah Bayar

c)

Surat Permintaan Pembayaran

d)

Surat Perintah Membayar

18.

Dalam mekanisme pembayaran menggunakan Langsung, dana yang masuk kepada rekening penerima berasal dari dokumen yang dikeluarkan oleh KPPN, dokumen yang dimaksud adalah?

a)

Surat Perintah Membayar

b)

Surat Perintah Bayar

c)

Kuitansi

d)

Surat Perintah Pencairan Dana

19.

Dalam mekanisme pembayaran menggunakan uang persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan dokumen berupa Surat Perintah Bayar, dokumen tersebut diberikan kepada?

a)

KPPN

b)

Bank Operasional

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

20.

Selain pada soal nomor 19, dalam mekanisme pembayaran secara langsung dan uang persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran, dokumen ini diberikan kepada?

a)

KPPN

b)

Bank Operasional

c)

Bendahara Pengeluaran

d)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

21.

Dibawah ini merupakan bentuk perjanjian/kontrak dalam rangka pengadaan barang dan jasa, kecuali?

a)

Kuitansi

b)

Surat Keputusan

c)

Nota Pembelian

d)

Surat Perintah Kerja

22.

Dibawah ini bentuk komitmen dalam bentuk penetapan keputusan yaitu?

a)

Surat Perjanjian Kerja

b)

Surat Perintah Bayar

c)

Surat Tugas

d)

Surat Permintaan Pembayaran

23.

Yang dimaksud dengan Uang Persediaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yaitu?

a)

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

b)

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Penerimaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

c)

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

d)

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

24.

Menurut PMK 62 Tahun 2023 besaran Uang Persediaan yang dapat diberikan kepada satuan kerja yaitu?

a)

Setiap bulan = 1/10 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana

b)

Setiap bulan = 1/11 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana

c)

Setiap bulan = 1/12 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana

d)

Setiap bulan = 1/13 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana

25.

Dari pertanyaan nomor 24, berapa maksimal jumlah UP yang dapat diberikan?

a)

300 Juta

b)

400 Juta

c)

500 Juta

d)

600 Juta

26.

Uang Persediaan dapat digunakan untuk jenis belanja dibawah ini kecuali?

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Lain-lain

27.

Jumlah total Uang Persediaan yang dikelola satuan kerja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah, berapa porsi awal untuk kedua jenis tersebut?

a)

Tunai 50% KKP 50%

b)

Tunai 60% KKP 40%

c)

Tunai 70% KKP 30%

d)

Tunai 80% KKP 20%

28.

Satuan kerja ABC memiliki pagu DIPA sebesar total Rp.5.800.000.000,- yang dirinci sebagai berikut:

Belanja Pegawai : 1.000.000.000

Belanja Barang : 4.300.000.000

Belanja Modal : 500.000.000

Dari jumlah tersebut berapa jumlah uang persediaan total yang dapat diberikan kepada satker ABC tersebut?

a)

500.000.000

b)

480.000.000

c)

300.000.000

d)

200.000.000

29.

Dari soal nomor 28, hitung berapa jumlah UP Tunainya?

a)

188.000.000

b)

288.000.000

c)

388.000.000

d)

200.000.000

30.

Dari soal nomor 28, berapa jumlah Uang Persediaan dalam bentuk KKP?

a)

190.000.000

b)

191.000.000

c)

192.000.000

d)

193.000.000

31.

Satuan kerja DEF memiliki pagu anggaran dalam DIPA di tahun 2025 Rp.10.000.000.000,- yang terinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai = 2.000.000.000

Belanja Barang = 4.000.000.000

Belanja Modal = 3.000.000.000

Belanja Lain-Lain = 1.000.000.000

Dari belanja modal, dialokasikan 2.000.000.000 akan dibayarkan menggunakan mekanisme Langsung. Berapa jumlah Uang Persediaan yang dapat diberikan kepada satker DEF?

a)

300.000.000

b)

400.000.000

c)

500.000.000

d)

600.000.000

32.

Dari soal nomor 30, berapa jumlah uang persediaan tunainya?

a)

180.000.000

b)

240.000.000

c)

300.000.000

d)

360.000.000

33.

Dari soal nomor 31, berapa jumlah Uang Persediaan dalam bentuk KKP?

a)

100.000.000

b)

200.000.000

c)

300.000.000

d)

250.000.000

34.

Pada tanggal 10 Oktober 2025, Bendahara Pengeluaran Satker ABC melakukan Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Bulan September 2025 menggunakan Uang Persediaan sebesar 1.000.000 per orang kepada :

4 PNS yaitu Golongan III

1 PNS Golongan IV

Atas pembayaran tersebut Bendahara Pengeluaran melakukan pemungutan Pajak PPh psl 21, berapa jumlah pajak total yang dipungut oleh Bendahara?

a)

150.000

b)

200.000

c)

350.000

d)

400.000

35.

Dari soal nomor 34, berapa jumlah nominal pajak yang dipungut untuk Golongan III?

a)

150.000

b)

200.000

c)

350.000

d)

400.000

36.

Dari soal nomor 34, berapa jumlah nominal pajak yang dipungut untuk Golongan IV?

a)

150.000

b)

200.000

c)

350.000

d)

400.000

37.

Dari soal nomor 34, akun/mata anggaran penerimaan pajak yang digunakan untuk penyetoran pajak PPh psl 21 yaitu?

a)

411121

b)

411122

c)

411123

d)

411124

38.

Pada tanggal 13 Oktober 2025 Bendahara Pengeluara melakukan pembayaran belanja honor narasumber kepada seorang narasumber dalam rangka pengembangan SDM sebesar 900.000/jam , narasumber tersebut tercatat memiliki NPWP, kegiatan pengembangan SDM tersebut dilaksaknakan selama 2 jam, berapa jumlah Pajak PPh psl 21 yang harus diungut oleh Bendahara Pengeluaran?

a)

70.000

b)

80.000

c)

90.000

d)

100.000

39.

Pada tanggal 14 Oktober 2025, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran belanja barang berupa pemeliharaan AC Split sebanyak 5 unit, masing-masing unit berbiaya Rp.300.000,- pekerjaan dilakukan oleh CV. Maju Jaya berNPWP, dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, berapa PPN (tarif PPN 12%) dan PPh psl 23 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran tersebut?

a)

PPN tidak dipungut dan PPh psl 23 sebesar 30.000

b)

PPN 100.000 dan PPh psl 23 30.000

c)

PPN 150.000 dan PPh psl 23 30.000

d)

PPN 200.000 dan PPh psl 23 30.000

40.

1.Dari soal nomor 39, kode akun pajak/mata anggara penerimaan untuk PPN dan PPh psl 23 adalah?

a)

411211 dan 411122

b)

411211 dan 411123

c)

411211 dan 411124

d)

411211 dan 411121

41.

Dibawah ini yang bukan merupakan aktivitas Bendahara Pengeluaran yaitu?

a)

Penerbitan SPM UP/TUP

b)

Pembayaran UP/TUP

c)

Penerbitan SPM LS Bendahara

d)

Penerbitan SPM LS Pihak Ketiga

42.

Penerbitan SPM/SP2D UP pada pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibukukan pada?

a)

BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Kredit

b)

BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Debet

c)

BKU Kredit, BP Kas Debet, BP UP Debet

d)

BKU Debet, BP Kas Kredit, BP UP Kredit

43.

Aktivitas Pembayaran atas Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dibukukan pada?

a)

BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Kredit

b)

BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Debet

c)

BKU Kredit, BP Kas Debet, BP UP Debet

d)

BKU Debet, BP Kas Kredit, BP UP Kredit

44.

Aktivitas Pembayaran Uang Persediaan melalui sarana cashless yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dibukukan pada?

a)

BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Kredit

b)

BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Debet

c)

BKU Kredit, BP Kas Debet, BP UP Debet

d)

BKU Debet, BP Kas Kredit, BP UP Kredit

45.

Aktivitas Pengambilan Uang Bank yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dibukukan pada?

a)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Kredit

b)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Kredit

c)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Debet

d)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Debet

46.

Aktivitas Pemungutan Pajak dari Pembayaran secara cassless yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibukukan pada?

a)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Kredit

b)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Kredit

c)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Debet

d)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Debet

47.

Aktivitas Penyetoran Pajak dari Pembayaran secara cassless yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibukukan pada?

a)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Kredit

b)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Kredit

c)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Debet

d)

BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Debet

48.

Alamat situs yang digunakan untuk membuat billing PNBP yang benar, yaitu?

a)

Simphoniv2.kemenkeu.go.id

b)

Simponiv2.kemenkeu.go.id

c)

Shimponiv2.kemenkeu.gov.id

d)

Simponiv2.kemenkeu.gov.id

49.

Penyetoran penerimaan negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor atas kode billing dianggap sah masuk ke Kas Negara setelah mendapat kode NTPN, dibawah ini kode NTPN yang benar yaitu?

a)

123ABC456DEF7890

b)

123ABC456DrF7890

c)

123ABC56DEF7890

d)

123ABC456DEF7890I

50.

Dibawah ini yang bukan merupakan keuntungan penerimaan negara secara elektronik bagi wajib pajak/wajib bayar dan wajib setor adalah?

a)

Pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

b)

Pembayaran menjadi lebih cepat dan langsung tercatat pada system penerimaan negara

c)

Meminimalisir humar erorr

d)

Tetap menunggu jam buka layanan perbankan.