NEW
Font size
WorksheetsUAS PERBENDAHARAAN NEGARA
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Dibawah ini definisi Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 yang benar adalah?
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD
Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara adalah?
Rekening Kas Umum Negara
Rekening Kas Negara
Kas Negara
Kas Daerah
Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral, yaitu?
Rekening Kas Umum
Rekening Kas Umum Negara
Rekening Kas Pemerintah
Rekening Kas Bank
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah adalah?
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Umum Negara
Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah adalah?
Bendahara Penerimaan
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Umum Negara
Bendahara Umum Daerah
Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah adalah?
Bendahara Penerimaan
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Umum Negara
Bendahara Umum Daerah
Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan adalah?
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabar Penandatangan Surat Perintah Membayar
Bendahara Pengeluaran
Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN adalah?
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Bendahara Pengeluaran
Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran adalah?
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Bendahara Pengeluaran
Dibawah ini yang bukan asas Keuangan Negara adalah?
Asas Kesatuan
Asas Universitas
Asas Persatuan
Asas Tahunan
Asas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran adalah?
Asas Kesatuan
Asas Universitas
Asas Persatuan
Asas Tahunan
Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu adalah?
Asas Kesatuan
Asas Universitas
Asas Persatuan
Asas Tahunan
Dibawah yang bukan termasuk dalam asas perbendaharaan yaitu?
Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran
Pejabat yang diberi wewenang sebagai Chief Financial Office adalah?
Presiden
Ketua DPR
Menteri Keuangan
Kepala Satker
Bendahara Pengeluaran secara Fungsional bertanggung jawab kepada?
Presiden
Ketua DPR
Menteri Keuangan
Kepala Satker
Dibawah ini yang bukan Pejabat Perbendaharaan yaitu?
Kuasa Pengguna Angaran
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran
Dalam mekanisme pembayaran atas beban belanja negara, dasar timbulnya hak tagih kepada negara adalah?
Komitmen
Surat Perintah Bayar
Surat Permintaan Pembayaran
Surat Perintah Membayar
Dalam mekanisme pembayaran menggunakan Langsung, dana yang masuk kepada rekening penerima berasal dari dokumen yang dikeluarkan oleh KPPN, dokumen yang dimaksud adalah?
Surat Perintah Membayar
Surat Perintah Bayar
Kuitansi
Surat Perintah Pencairan Dana
Dalam mekanisme pembayaran menggunakan uang persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan dokumen berupa Surat Perintah Bayar, dokumen tersebut diberikan kepada?
KPPN
Bank Operasional
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Selain pada soal nomor 19, dalam mekanisme pembayaran secara langsung dan uang persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran, dokumen ini diberikan kepada?
KPPN
Bank Operasional
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Dibawah ini merupakan bentuk perjanjian/kontrak dalam rangka pengadaan barang dan jasa, kecuali?
Kuitansi
Surat Keputusan
Nota Pembelian
Surat Perintah Kerja
Dibawah ini bentuk komitmen dalam bentuk penetapan keputusan yaitu?
Surat Perjanjian Kerja
Surat Perintah Bayar
Surat Tugas
Surat Permintaan Pembayaran
Yang dimaksud dengan Uang Persediaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yaitu?
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Penerimaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
Menurut PMK 62 Tahun 2023 besaran Uang Persediaan yang dapat diberikan kepada satuan kerja yaitu?
Setiap bulan = 1/10 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana
Setiap bulan = 1/11 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana
Setiap bulan = 1/12 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana
Setiap bulan = 1/13 Pagu DIPA Jenis Belanja yang dapat dibayarkan dengan UP untuk masing-masing sumber dana
Dari pertanyaan nomor 24, berapa maksimal jumlah UP yang dapat diberikan?
300 Juta
400 Juta
500 Juta
600 Juta
Uang Persediaan dapat digunakan untuk jenis belanja dibawah ini kecuali?
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Lain-lain
Jumlah total Uang Persediaan yang dikelola satuan kerja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah, berapa porsi awal untuk kedua jenis tersebut?
Tunai 50% KKP 50%
Tunai 60% KKP 40%
Tunai 70% KKP 30%
Tunai 80% KKP 20%
Satuan kerja ABC memiliki pagu DIPA sebesar total Rp.5.800.000.000,- yang dirinci sebagai berikut:
Belanja Pegawai : 1.000.000.000
Belanja Barang : 4.300.000.000
Belanja Modal : 500.000.000
Dari jumlah tersebut berapa jumlah uang persediaan total yang dapat diberikan kepada satker ABC tersebut?
500.000.000
480.000.000
300.000.000
200.000.000
Dari soal nomor 28, hitung berapa jumlah UP Tunainya?
188.000.000
288.000.000
388.000.000
200.000.000
Dari soal nomor 28, berapa jumlah Uang Persediaan dalam bentuk KKP?
190.000.000
191.000.000
192.000.000
193.000.000
Satuan kerja DEF memiliki pagu anggaran dalam DIPA di tahun 2025 Rp.10.000.000.000,- yang terinci sebagai berikut :
Belanja Pegawai = 2.000.000.000
Belanja Barang = 4.000.000.000
Belanja Modal = 3.000.000.000
Belanja Lain-Lain = 1.000.000.000
Dari belanja modal, dialokasikan 2.000.000.000 akan dibayarkan menggunakan mekanisme Langsung. Berapa jumlah Uang Persediaan yang dapat diberikan kepada satker DEF?
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
Dari soal nomor 30, berapa jumlah uang persediaan tunainya?
180.000.000
240.000.000
300.000.000
360.000.000
Dari soal nomor 31, berapa jumlah Uang Persediaan dalam bentuk KKP?
100.000.000
200.000.000
300.000.000
250.000.000
Pada tanggal 10 Oktober 2025, Bendahara Pengeluaran Satker ABC melakukan Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Bulan September 2025 menggunakan Uang Persediaan sebesar 1.000.000 per orang kepada :
4 PNS yaitu Golongan III
1 PNS Golongan IV
Atas pembayaran tersebut Bendahara Pengeluaran melakukan pemungutan Pajak PPh psl 21, berapa jumlah pajak total yang dipungut oleh Bendahara?
150.000
200.000
350.000
400.000
Dari soal nomor 34, berapa jumlah nominal pajak yang dipungut untuk Golongan III?
150.000
200.000
350.000
400.000
Dari soal nomor 34, berapa jumlah nominal pajak yang dipungut untuk Golongan IV?
150.000
200.000
350.000
400.000
Dari soal nomor 34, akun/mata anggaran penerimaan pajak yang digunakan untuk penyetoran pajak PPh psl 21 yaitu?
411121
411122
411123
411124
Pada tanggal 13 Oktober 2025 Bendahara Pengeluara melakukan pembayaran belanja honor narasumber kepada seorang narasumber dalam rangka pengembangan SDM sebesar 900.000/jam , narasumber tersebut tercatat memiliki NPWP, kegiatan pengembangan SDM tersebut dilaksaknakan selama 2 jam, berapa jumlah Pajak PPh psl 21 yang harus diungut oleh Bendahara Pengeluaran?
70.000
80.000
90.000
100.000
Pada tanggal 14 Oktober 2025, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran belanja barang berupa pemeliharaan AC Split sebanyak 5 unit, masing-masing unit berbiaya Rp.300.000,- pekerjaan dilakukan oleh CV. Maju Jaya berNPWP, dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, berapa PPN (tarif PPN 12%) dan PPh psl 23 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran tersebut?
PPN tidak dipungut dan PPh psl 23 sebesar 30.000
PPN 100.000 dan PPh psl 23 30.000
PPN 150.000 dan PPh psl 23 30.000
PPN 200.000 dan PPh psl 23 30.000
1.Dari soal nomor 39, kode akun pajak/mata anggara penerimaan untuk PPN dan PPh psl 23 adalah?
411211 dan 411122
411211 dan 411123
411211 dan 411124
411211 dan 411121
Dibawah ini yang bukan merupakan aktivitas Bendahara Pengeluaran yaitu?
Penerbitan SPM UP/TUP
Pembayaran UP/TUP
Penerbitan SPM LS Bendahara
Penerbitan SPM LS Pihak Ketiga
Penerbitan SPM/SP2D UP pada pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibukukan pada?
BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Kredit
BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Debet
BKU Kredit, BP Kas Debet, BP UP Debet
BKU Debet, BP Kas Kredit, BP UP Kredit
Aktivitas Pembayaran atas Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dibukukan pada?
BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Kredit
BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Debet
BKU Kredit, BP Kas Debet, BP UP Debet
BKU Debet, BP Kas Kredit, BP UP Kredit
Aktivitas Pembayaran Uang Persediaan melalui sarana cashless yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dibukukan pada?
BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Kredit
BKU Debet, BP Kas Debet, BP UP Debet
BKU Kredit, BP Kas Debet, BP UP Debet
BKU Debet, BP Kas Kredit, BP UP Kredit
Aktivitas Pengambilan Uang Bank yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, dibukukan pada?
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Kredit
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Kredit
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Debet
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Debet
Aktivitas Pemungutan Pajak dari Pembayaran secara cassless yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibukukan pada?
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Kredit
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Kredit
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Debet
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Debet
Aktivitas Penyetoran Pajak dari Pembayaran secara cassless yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibukukan pada?
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Kredit
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Kredit
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Kredit, BP Kas Bank Debet
BKU Debet Kredit, BP Kas Tunai Debet, BP Kas Bank Debet
Alamat situs yang digunakan untuk membuat billing PNBP yang benar, yaitu?
Simphoniv2.kemenkeu.go.id
Simponiv2.kemenkeu.go.id
Shimponiv2.kemenkeu.gov.id
Simponiv2.kemenkeu.gov.id
Penyetoran penerimaan negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor atas kode billing dianggap sah masuk ke Kas Negara setelah mendapat kode NTPN, dibawah ini kode NTPN yang benar yaitu?
123ABC456DEF7890
123ABC456DrF7890
123ABC56DEF7890
123ABC456DEF7890I
Dibawah ini yang bukan merupakan keuntungan penerimaan negara secara elektronik bagi wajib pajak/wajib bayar dan wajib setor adalah?
Pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Pembayaran menjadi lebih cepat dan langsung tercatat pada system penerimaan negara
Meminimalisir humar erorr
Tetap menunggu jam buka layanan perbankan.
