Seluruh pajak yang dibayarkan di luar negeri tanpa batas.

Nilai terendah antara pajak yang dibayar di luar negeri, batas maksimum kredit pajak, atau pajak terutang di Indonesia.

Sesuai dengan kesepakatan tax treaty saja.

Minimal 50% dari total penghasilan luar negeri.

Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atas jasa.

Pajak atas transaksi penjualan saham di bursa efek.

Angsuran pajak bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pajak atas penghasilan yang bersifat final.

Sama dengan angsuran pajak bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Nol rupiah sampai SPT disampaikan.

Seperdua belas dari total penghasilan bruto tahun lalu.

Dihitung berdasarkan estimasi laba bulan berjalan.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Karyawan swasta dengan gaji di atas PTKP.

Perusahaan yang baru berdiri di Indonesia.

Tidak boleh melakukan ekspor lagi.

Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Langsung dipenjara.

NPWP dicabut secara otomatis.

Bunga deposito dan tabungan.

Gaji bulanan pegawai tetap.

Honorarium penceramah yang dibayar oleh yayasan.

Laba usaha perusahaan manufaktur.

2,5%

1%

5%

10%

Bebas pajak sama sekali.

Ditambah 5% dari tarif UU domestik.

Tetap 20% sesuai UU domestik.

Tarif yang ditentukan dalam Tax Treaty tersebut (biasanya lebih rendah).

Tanggal 20 bulan berikutnya.

Tanggal 10 bulan berikutnya.

Tanggal 15 bulan berikutnya.

Akhir bulan berjalan.

Diterimanya pembayaran.

Diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis).

Saham diperjualbelikan.

Dilaporkannya dalam SPT.

Pemilik saham adalah warga negara asing.

Diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Jumlahnya di bawah 1 miliar rupiah.

Negara asalnya tidak memiliki pajak.

Wajib Pajak lupa membayar pajak bulan lalu.

Adanya perubahan keadaan usaha yang signifikan.

Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.

SPT Tahunan tahun lalu menunjukkan kelebihan bayar.

20%

5%

25%

15%

Sebagai dasar pemotongan pajak pihak lain.

Sebagai bukti pelaporan harta.

Sebagai bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Sebagai permohonan restitusi pajak.

PPh Pasal 26

PPh Pasal 21

PPh Pasal 23

Bebas pajak karena belum 183 hari

Hanya boleh digabungkan jika negara tersebut memiliki Tax Treaty.

Tidak boleh digabungkan dengan penghasilan di dalam negeri.

Dapat dikreditkan 100%.

Dapat digabungkan dengan laba di dalam negeri.

Sama dengan rata-rata angsuran WP lama.

Nol sampai tahun pajak berikutnya.

Dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan neto sebulan yang disetahunkan.

Hanya membayar PPh Pasal 21 saja.

Hanya negara dengan tarif tertinggi yang boleh dikreditkan.

Dihitung secara gabungan untuk seluruh negara (per-world method).

Dihitung satu per satu untuk masing-masing negara (per-country basis).

Hanya laba yang berasal dari negara Tax Treaty yang boleh dikreditkan.

0,5% dari keuntungan (capital gain).

1% dari nilai nominal saham.

5% bagi pemegang saham pengendali.

0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi.

Setiap transaksi ekonomi yang dilakukan Wajib Pajak

Seluruh harta yang dimiliki Wajib Pajak

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Seluruh omzet perusahaan dalam satu tahun pajak.

22%

25%

20%

15%

Masih dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan

Tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang

Dihitung kembali dalam koreksi fiskal

Dibayar setelah tahun pajak berakhir

Tarif pajak selalu sama untuk semua penghasilan

Tarif pajak menurun seiring bertambahnya penghasilan

Tarif pajak meningkat seiring bertambahnya penghasilan

Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah daerah

Menentukan tarif pajak berdasarkan negara asal penghasilan

Hanya menghitung penghasilan yang dikenakan pajak di luar negeri

Menjumlahkan semua penghasilan dari dalam dan luar negeri

Hanya menghitung berdasarkan penghasilan di dalam negeri