Saat anggaran dari pemerintah pusat sudah cair

Ketika jumlah pengungsi sudah melebihi 1.000 orang

Saat status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh otoritas berwenang

Setelah proses rehabilitasi fisik bangunan dimulai

Mencari korban yang hilang di reruntuhan

Mengelola distribusi obat, alat kesehatan, dan sarana penunjang medis

Melakukan pemeriksaan psikologis pada pengungsi

Membangun infrastruktur jalan yang rusak

Koordinasi dengan Klaster Logistik/Transportasi (TNI/Polri) untuk pengiriman via udara

Meminta pengungsi berenang keluar desa untuk mengambil obat

Menunggu banjir surut meskipun stok obat di desa habis

Menyuruh tenaga kesehatan di desa tersebut membuat obat tradisional saja

Mengambil uang kas pribadi lalu diganti kemudian

Koordinasi dengan BPBD setempat setelah penetapan status tanggap darurat

Meminta sumbangan langsung dari keluarga korban

Menunggu proses lelang pengadaan barang selama 3 bulan

Memilih data yang angkanya paling kecil agar masyarakat tidak panik

Mengabaikan kedua data tersebut dan membuat perkiraan sendiri

Menyalahkan media massa karena salah mengutip berita

Melakukan rekonsiliasi data melalui proses identifikasi (DVI) satu pintu

Membubarkan seluruh staf agar bisa menyelamatkan diri masing-masing

Mengaktifkan Pusat Kendali Operasi (Pusdalopkes) Kesehatan 24 jam

Melakukan renovasi gedung kantor yang retak sedikit

Menunggu perintah dari Kementerian Kesehatan di Jakarta

Menghentikan pelayanan hingga konflik selesai total

Memaksa nakes tetap bekerja di lokasi berbahaya tanpa pengawalan

Memindahkan seluruh pasien ke luar provinsi menggunakan pesawat komersil

Mendirikan Pos Kesehatan Lapangan di zona aman (Ring 2 atau 3)

Langsung membagikan obat tersebut kepada pengungsi agar tidak mubazir

Menyisihkan obat tersebut untuk disortir dan diberi label ulang oleh apoteker

Membuang semua obat tersebut ke sungai karena dianggap beracun

Menjual obat tersebut untuk menambah kas daerah

Kepala Desa setempat

Penanggung jawab Klaster Kesehatan (Dinkes) dalam koordinasi dengan Pusat Krisis

Komandan Tim SAR di lapangan

Sopir ambulans yang paling senior

Tenaga medis

Siapa saja yang sedang memegang mikrofon

Pimpinan komando klaster kesehatan atau pejabat yang ditunjuk resmi

Keluarga korban yang paling terdampak

Wartawan yang pertama kali sampai di lokasi

Mereka memiliki risiko kesehatan dan kesulitan mobilitas yang lebih tinggi saat krisis

Mereka memiliki uang lebih banyak

Mereka tidak bisa memasak sendiri

Mereka sering masuk televisi

Memberikan obat sakit perut

Memberikan bantuan oksigen, masker N95, dan nebulizer jika diperlukan

Menyuruh pengungsi lari menjauhi gunung tanpa alat pelindung

Melakukan operasi bedah jantung segera

Menutup seluruh kantin pengungsian selamanya

Memberikan antibiotik kepada orang yang sehat

Mengabaikan laporan karena diare dianggap hal biasa saat banjir

Investigasi sumber air dan kualitas makanan untuk mencari penyebab penularan

Suntikan vitamin dosis tinggi

Diberikan uang saku tambahan

Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) / PFA

Rawat inap di ruang isolasi penyakit menular

Menyuruh ibu tersebut menahan kelahiran sampai banjir surut

Melakukan persalinan di Pos Kesehatan dengan bantuan bidan atau evakuasi ke RS rujukan yang aman

Meminta warga biasa membantu persalinan menggunakan alat seadanya

Mengirim ibu tersebut ke dukun beranak di desa sebelah

Melakukan tindakan medis bedah di lapangan

Perumusan kebijakan, koordinasi, dan penetapan standar penanggulangan bencana

Mengambil alih seluruh fungsi Dinas Kesehatan daerah

Menjual peralatan evakuasi kepada masyarakat

Memberikan pelayanan hanya bagi yang memiliki asuransi

Membuka apotek 24 jam di mal terdekat

Memberikan pengobatan gratis hanya di hari pertama

Memastikan semua korban bencana mendapatkan perawatan medis yang manusiawi tanpa hambatan birokrasi

Terlalu banyak jumlah dokter spesialis

Kurangnya koordinasi antar lembaga dan hambatan logistik

Masyarakat yang terlalu mandiri

Penggunaan teknologi yang terlalu canggih

Masyarakat menjadi lebih tenang karena tidak tahu apa-apa

Munculnya ketidakpercayaan publik dan lambatnya respon pencegahan massal

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara

Virus akan hilang dengan sendirinya

Menunggu instruksi dari PBB

Aktivasi Klaster Kesehatan dan mobilisasi EMT (Emergency Medical Team) ke titik terdekat

Menyuruh korban mencari jalan sendiri ke rumah sakit kota

Menghentikan seluruh aktivitas medis karena berbahaya

Salah satu Gubernur yang paling senior

Pemerintah Pusat (BNPB & Kemenkes)

Kepala Desa terkecil

Pihak swasta pemenang tender

Membubarkan salah satu lembaga

Membiarkan masing-masing bekerja sesuai keinginan sendiri

Kembali ke Rencana Kontinjensi yang menetapkan satu komando di Posko Terpadu

Menutup jalur komunikasi agar tidak berdebat

Pemerintah pusat harus melakukan intervensi demi keselamatan jiwa (humanitarian imperative)

Menghormati keputusan tersebut meski korban terus bertambah

Memberikan sanksi denda kepada kepala daerah tersebut saat itu juga

Menunggu sampai kepala daerah tersebut meminta maaf

Dilarang masuk sama sekali

Bebas bekerja di mana saja tanpa perlu izin

Membayar pajak bencana kepada pemerintah daerah

Melapor dan berkoordinasi dengan pemerintah (Kemenkes/BNPB) agar bantuan tidak mubazir

Menentukan siapa yang akan menjadi bupati selanjutnya

Pengumpulan data korban secara real-time untuk alokasi logistik yang tepat

Mengubah arah aliran lahar dengan simulasi komputer

Menghapus data korban yang sudah meninggal