wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Total questions: 25

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

Menurut PSAP Nomor 09, kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu..

a)

Kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar.


b)

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

c)

Kewajiban operasional dan kewajiban non-operasional.

d)

Kewajiban terikat dan kewajiban tidak terikat

2.

Manakah di bawah ini yang termasuk dalam contoh Kewajiban Jangka Pendek di neraca pemerintah?

a)

Utang Luar Negeri.

b)

Utang Obligasi Jangka Panjang.

c)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

d)

Utang Pinjaman Bank (Tenor 5 Tahun).

3.

Kewajiban pemerintah harus dicatat dan disajikan dalam Neraca sebesar...

a)

Nilai pasar saat ini.

b)

Nilai estimasi di masa depan.

c)

Nilai nominal yang tertera pada dokumen transaksi

d)

Nilai setelah dikurangi inflasi.

4.

Jika pemerintah memiliki utang dalam mata uang asing, maka pada tanggal neraca harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan...

a)

Kurs jual bank komersial.

b)

Kurs beli bank komersial

c)

Kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia).

d)

Kurs rata-rata tahunan.

5.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat, kecuali...

a)

Kementerian Negara dan Lembaga.

b)

Bendahara Umum Negara (BUN)

c)

Pemerintah Daerah.

d)

Satuan Kerja Perangkat Pusat.

6.

SAPP terdiri dari dua subsistem utama, yaitu...

a)

Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Manajemen.

b)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN).

c)

Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Daerah.

d)

Sistem Akuntansi Kas dan Sistem Akuntansi Akrual.

7.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) meliputi...

a)

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

b)

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c)

Hanya Laporan Realisasi Anggaran.

d)

Laporan Pajak dan Retribusi.

8.

Siapakah yang bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN)?

a)

Presiden.

b)

Menteri Keuangan selaku BUN.

c)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

d)

Gubernur Bank Indonesia.

9.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai PP No. 71 Tahun 2010 adalah...

a)

Basis Kas.

b)

Basis Akrual.

c)

Basis Kas Menuju Akrual.

d)

Basis Nilai Wajar.

10.

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah subsistem dari SABUN yang memproses data transaksi...

a)

Belanja rutin di setiap Satuan Kerja (Satker).

b)

Penerimaan dan pengeluaran kas melalui Kas Umum Negara.

c)

Pengelolaan aset tetap di Kementerian Negara.

d)

Pinjaman dan hibah luar negeri secara khusus.

11.

SiAP dilaksanakan oleh unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu...

a)

Direktorat Jenderal Pajak.

b)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c)

Biro Keuangan di setiap Kementerian.

d)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK)

12.

Berdasarkan strukturnya, SiAP terdiri dari dua tingkat koordinasi, yaitu...

a)

Tingkat Kasir dan Tingkat Manajerial.

b)

Tingkat Kementerian dan Tingkat Lembaga

c)

Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.

d)

Tingkat KPPN (SAKUN) dan Tingkat Kanwil/Pusat (SAKU).

13.

Output utama yang dihasilkan oleh SiAP yang kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah...

a)

Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara.

b)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

c)

Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara.

d)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

14.

Dokumen sumber utama yang digunakan dalam SiAP untuk mencatat pengeluaran negara adalah...

a)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

b)

Surat Perintah Membayar (SPM).

c)

urat Permintaan Pembayaran (SPP).

d)

Nota Kesepahaman (MoU).



15.

Dalam proses rekonsiliasi, data dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dicocokkan dengan data dari...

a)

Sistem Akuntansi Kas Daerah.

b)

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) di KPPN.

c)

Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16.

Dokumen yang menjadi dasar bagi SiAP (KPPN) untuk menerbitkan SP2D sekaligus menjadi dasar SAI (Satker) untuk mencatat belanja adalah...

a)

Surat Perintah Membayar (SPM).

b)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

c)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

d)

Rencana Kerja Anggaran (RKA).

17.

Apa yang terjadi pada sisi akuntansi SiAP ketika SP2D diterbitkan?

a)

Pencatatan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).

b)

Pencatatan piutang kepada pihak ketiga.

c)

Pencatatan penerimaan pajak secara otomatis.

d)

Penghapusan aset tetap di tingkat pusat.

18.

Hubungan antara SAI dan SiAP bersifat saling melengkapi dalam penyusunan LKPP karena...

a)

SAI mencatat dari sisi manajerial, SiAP mencatat dari sisi fisik.

b)

SAI hanya mencatat aset, SiAP hanya mencatat utang

c)

SAI mencatat penggunaan anggaran per unit, SiAP mencatat aliran uang di kas negara

d)

SAI dikelola oleh BPK, SiAP dikelola oleh Presiden.

19.

Rekonsiliasi antara SAI dan SiAP bertujuan untuk...

a)

Menambah saldo kas di bendahara pengeluaran.

b)

Memastikan keakuratan dan kecocokan data realisasi belanja dan pendapatan.

c)

Menghapus utang luar negeri pemerintah.

d)

Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.



20.

Manakah di bawah ini yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

a)

Dana Alokasi Umum (DAU).

b)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c)

Dana Bagi Hasil (DBH).

d)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

21.

Fungsi APBD yang menyatakan bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan disebut fungsi...

a)

Fungsi Perencanaan.

b)

Fungsi Pengawasan.

c)

Fungsi Otorisasi.

d)

Fungsi Alokasi.

22.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi disebut...

a)

Pendapatan Asli Daerah.

b)

Pembiayaan Daerah.

c)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

d)

Dana Transfer/Dana Perimbangan.

23.

Dalam postur APBN 2025, pemerintah menetapkan target Pendapatan Negara yang signifikan. Sumber utama pendapatan negara Indonesia berasal dari...

a)

Hibah dari negara lain

b)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

c)

Penerimaan Perpajakan

d)

Penjualan aset negara

24.

Salah satu program prioritas dalam APBN 2025 yang diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah...

a)

Pembangunan jalan tol lintas benua.

b)

Penghapusan seluruh pajak kendaraan bermotor.

c)

Pengambilalihan seluruh perusahaan swasta oleh negara.

d)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kualitas pendidikan

25.

Fungsi APBN yang bertujuan untuk membagi pendapatan negara secara adil dan merata guna mengurangi kesenjangan antarwilayah disebut fungsi...

a)

Fungsi Stabilisasi

b)

Fungsi Alokasi

c)

Fungsi Distribusi

d)

Fungsi Otorisasi