Tindakan reaktif terhadap tekanan opini publik domestik

Upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui diplomasi

Manifestasi nasionalisme sempit (chauvinisme)

Perwujudan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang antikolonialisme

Implementasi politik luar negeri yang pragmatis

Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengganti UU APBN

Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan legislasI

Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu

MPR mengadakan sidang istimewa untuk menengahi konflik

DPR dibubarkan oleh Presiden karena menghambat pembangunan

Pindah kewarganegaraan agar bisa bekerja di lembaga internasional

Hanya bergaul dengan sesama mahasiswa Indonesia di luar negeri

Menguasai teknologi terbaru di negara maju untuk kemudian diterapkan demi kemajuan Indonesia

Mengadakan festival budaya Indonesia setiap minggu di kampus

Menolak budaya asing agar identitas asli Indonesia tidak luntur

Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga

Menghapuskan otonomi daerah dan kembali ke sistem sentralistik

Melarang pembentukan organisasi kemasyarakatan berbasis etnis

Memindahkan ibu kota negara ke wilayah geografis yang paling tengah

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal agar merasakan keadilan yang sama

Ketidaksetujuan SI Merah terhadap keterlibatan SI dalam Volksraad

Perebutan posisi ketua antara H.O.S Cokroaminoto dengan Semaun

Infiltrasi paham marxisme-komunisme ke dalam cabang-cabang SI di Semarang

Perbedaan pandangan mengenai penggunaan kekerasan dalam melawan penjajah

Perbedaan fokus antara perjuangan ekonomi dan perjuangan politik

Militer, karena melibatkan kapal asing di wilayah laut

Spionase, karena mencuri data kekayaan alam

Sabotase, karena merusak ekosistem laut Indonesia

Nirmiliter berdimensi ekonomi dan kedaulatan wilayah

Agresi, karena melanggar batas wilayah kedaulatan negara

Sumber dari segala sumber hukum

Perjanjian luhur bangsa yang tidak boleh diubah

Filter atau penyaring terhadap nilai-nilai asing

Jiwa bangsa yang membedakan dengan bangsa lain

Dasar negara yang bersifat statis

Memberikan insentif bagi media massa yang hanya mempublikasikan berita positif tentang pemerintah untuk menekan kegaduhan.

Mengedukasi masyarakat melalui literasi digital kritis sambil memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian secara transparan.

Membentuk lembaga sensor informasi pusat yang berwenang menentukan kebenaran suatu informasi sebelum dipublikasikan.

Membatasi akses platform media sosial yang terbukti menyebarkan disinformasi secara masif demi keamanan nasional.

Mewajibkan setiap akun media sosial menggunakan identitas asli yang diverifikasi pemerintah untuk menjamin akuntabilitas publik.

Sila ke-1, karena tindakan jujur merupakan perwujudan ketaatan terhadap perintah Tuhan untuk tidak melakukan korupsi.

Sila ke-4, karena menunjukkan kepatuhan pada aturan yang merupakan hasil permusyawaratan hukum di atas kepentingan personal.

Sila ke-5, karena bantuan sosial harus diberikan secara merata tanpa melihat preferensi politik partai mana pun.

Sila ke-2, karena menunjukkan keberanian membela kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia.

Sila ke-3, karena mencegah terjadinya perpecahan bangsa akibat politisasi bantuan sosial yang tidak adil.

Memberikan kekuasaan lebih besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi kinerja anggota MPR.

Memperkuat sistem checks and balances agar tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas.

Menyederhanakan struktur ketatanegaraan agar anggaran negara lebih efisien dalam operasional lembaga.

Mempercepat proses pengambilan keputusan nasional tanpa campur tangan Dewan Perwakilan Daerah.

Menghilangkan kekuasaan mutlak MPR agar Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR.

Memberikan otonomi khusus bagi kelompok minoritas tersebut agar mereka memiliki wilayah hukum sendiri.

Membiarkan kebijakan tersebut berlaku selama didukung oleh mayoritas penduduk daerah tersebut sebagai bentuk demokrasi.

Mendorong kelompok minoritas untuk menyesuaikan diri sepenuhnya dengan budaya mayoritas demi menghindari konflik.

Pemerintah pusat mencabut kebijakan tersebut secara sepihak tanpa diskusi untuk menjaga stabilitas.

Melakukan mediasi dan harmonisasi peraturan daerah agar selaras dengan norma hak asasi manusia dalam konstitusi nasional.

Menutup seluruh keran impor barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Mewajibkan warga negara hanya menggunakan produk dalam negeri melalui regulasi yang ketat.

Memperkuat struktur industri dalam negeri melalui penguasaan teknologi dan perlindungan terhadap sektor strategis nasional.

Memberikan subsidi besar-besaran kepada seluruh perusahaan domestik agar mampu bersaing harga dunia.

Menolak investasi asing yang ingin mengelola sumber daya alam Indonesia.

Karena Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa STOVIA yang memiliki kedudukan elit.

Karena Indische Partij menggunakan kekerasan bersenjata dalam setiap aksinya.

Karena Indische Partij secara terang-terangan menuntut kemerdekaan penuh (Hindia bebas dari Belanda).

Karena Indische Partij hanya menerima anggota dari kalangan keturunan Belanda (Indo).

Karena Budi Utomo menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.

Agar Indonesia memiliki klaim wilayah laut yang lebih luas di kancah internasional.

Secara geopolitik, laut adalah penghubung komunikasi dan integrasi antar-pulau yang membentuk satu kesatuan wilayah utuh.

Karena nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang berani.

Untuk memudahkan transmigrasi penduduk dari pulau padat ke pulau yang jarang penduduk.

Karena laut mengandung kekayaan alam yang harus selalu dikuasai oleh negara.

MPR dapat memberhentikan Presiden hanya berdasarkan alasan politik mayoritas anggota.

DPR berhak mengangkat Menteri jika Presiden dianggap tidak kompeten.

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang tanpa perlu persetujuan siapa pun.

Setiap undang-undang yang disahkan DPR harus mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden.

Presiden berwenang membubarkan DPR jika tidak menyetujui RUU APBN.

Memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum dan keyakinan nurani tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Mengikuti keinginan mayoritas masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan sosial di luar persidangan.

Mengkonsultasikan putusan kepada pimpinan lembaga eksekutif untuk menjamin keamanan negara.

Memberikan vonis yang paling ringan agar dianggap sebagai hakim yang humanis.

Menunda putusan hingga situasi politik dan opini publik mereda.

DPR dan DPD yang bersama-sama menjadi anggota MPR.

Keberadaan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung.

Adanya koalisi partai pendukung pemerintah dan oposisi di parlemen.

Lembaga eksekutif dan legislatif yang saling mengawasi.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam bidang yudikatif.

Karena para tokoh pemuda saat itu hanya menguasai bahasa Melayu.

Karena bahasa Melayu lebih mudah dipelajari oleh orang Belanda.

Untuk menghindari perasaan superioritas atau dominasi satu etnis mayoritas terhadap etnis lainnya di Indonesia.

Agar Indonesia lebih mudah menjalin kerja sama dengan negara-negara di Semenanjung Malaya.

Karena bahasa Jawa memiliki tingkatan tutur (unggah-ungguh) yang terlalu rumit untuk administrasi.

Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Melaporkan Presiden ke Komisi Yudisial.

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau uji materi ke Mahkamah Agung.

Melakukan demonstrasi masif agar Presiden mencabut Keppres tersebut.

Meminta DPR untuk segera memakzulkan (impeach) Presiden.

Memberikan hak otonomi penuh bagi daerah-daerah berbasis agama.

Mengadopsi seluruh tuntutan golongan agama tanpa perubahan.

Mengakomodasi nilai ketuhanan tanpa menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar hukum negara.

Menghapuskan peran agama dalam urusan publik negara.

Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

Membuat orang menjadi malas bersosialisasi secara fisik.

Memperkuat polarisasi dengan hanya memaparkan individu pada informasi yang mendukung bias mereka sendiri.

Mempercepat penyebaran teknologi asing ke pelosok desa.

Meningkatkan jumlah transaksi belanja daring (online shop).

Menyebabkan kuota internet cepat habis.

Menetapkan pajak setinggi mungkin untuk mendanai proyek pemerintah.

Penguatan koperasi dan UMKM sebagai sokoguru perekonomian rakyat.

Memberikan kebebasan penuh pada pengusaha besar untuk menguasai pasar.

Privatisasi seluruh BUMN agar manajemen lebih profesional dan menguntungkan.

Mewajibkan seluruh rakyat untuk menabung di bank milik pemerintah.

Karena wilayah udara tidak memiliki batas yang jelas.

Wilayah udara adalah ruang kedaulatan yang krusial untuk mencegah ancaman infiltrasi asing di era modern.

Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki teknologi satelit.

Agar Indonesia bisa mengenakan pajak tinggi pada pesawat asing.

Untuk mempermudah pemantauan cuaca dan pertanian.

Kesempatan untuk menguasai seluruh aset perusahaan milik Jepang.

Penetapan satu ideologi tunggal bagi seluruh rakyat.

Awal dari perjuangan fisik yang lebih berdarah melawan sekutu.

Lahirnya norma hukum baru yang mandiri (daulat) dan lepas dari tata hukum kolonial.

Keberhasilan diplomasi luar negeri dengan negara-negara Arab.

Kepala daerah harus ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa pemilihan.

Daerah tidak boleh memungut pajak dari rakyatnya sendiri.

Setiap Perda harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku.

Daerah dilarang memiliki lambang atau bendera khas daerah.

Kebijakan strategis (luar negeri, pertahanan, moneter) tetap menjadi wewenang penuh pemerintah pusat.

Perbedaan harga barang antar wilayah di Indonesia.

Banyaknya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI).

Masuknya budaya Korea (K-Pop) yang digemari anak muda.

Penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari di perkantoran.

Menguatnya politik identitas yang mengeksploitasi perbedaan SARA demi kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Daerah yang kaya sumber daya alam boleh menyimpan seluruh pendapatannya.

Setiap daerah mendapatkan jumlah nominal anggaran yang sama persis.

Daerah dilarang mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Adanya distribusi pendapatan (Dana Bagi Hasil) yang mempertimbangkan kekayaan daerah dan kebutuhan pemerataan nasional.

Pusat berhak mengambil seluruh pendapatan daerah tanpa kompensasi.

Jika Presiden tidak didukung oleh lebih dari 50% partai politik di DPR.

Jika Presiden melakukan pelanggaran hukum berat (pengkhianatan, korupsi, tindak pidana berat) atau perbuatan tercela.

Jika Presiden menolak menandatangani UU yang sudah disahkan DPR.

Jika DPR merasa kebijakan Presiden tidak populer di mata rakyat.

Jika Presiden sakit ringan selama satu minggu.

Ketimpangan menyebabkan rendahnya tingkat literasi bahasa Indonesia.

Sebab pemerintah akan kesulitan memungut pajak dari orang miskin.

Karena orang kaya akan lebih suka pindah ke luar negeri.

Karena harga barang-barang mewah akan semakin mahal.

Ketimpangan memicu rasa ketidakadilan (deprivasi relatif) yang mudah dieksploitasi untuk gerakan separatisme atau konflik SARA.

Menurunnya kualitas pendidikan di daerah.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan lokal.

Terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.

Perbedaan standar pelayanan publik antar daerah.

Semua jawaban di atas benar.

Interest Group

Pressure Group

Political Figures

Infrastruktur Politik

Suprastruktur Politik

pendidikan

kesehatan

tenaga kerja

penentuan hari besar agama

pembinaan kerukunan antarsuku

bersifat mengikat

DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum posistif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia

dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman

aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional

UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif

pelaksanaan undang-undang otonomi daerah

hubungan pusat dengan daerah

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

perimbangan keuangan pusat dan daerah

sejajar

lebih tinggi

lebih rendah

independent

tidak terdifinisi

keragaman daerah

kaidah agama

mayoritas penduduk

pendidikan

sosial kebudayaan

retribusi

pajak daerah

laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainya

lain-lain PAD yang sah

dana perimbangan

pengayaan

pengaturan

layanan

sosial

pemberdayaan