barang diplomatik

barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan

barang penumpang

barang untuk pengusaha toko bebas bea

Bea Masuk Pembalasan

Bea masuk Anti Dumping

Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Tindakan Penagaman (Safe Guard)

barang telah ditimbun di TPS

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean

barang dalam proses penetapan pejabat Bea dan Cukai

barang masih berada di kawasan pabean

Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman

Obat-obatan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat

Barang untuk keperluan olah raga yang diimpor oleh induk organisasi olah raga

Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian dan perikanan

Saat barang diturunkan di pelabuhan

Saat kapal tersebut melewati zona ZEE

Saat lego jangkar di perairan pelabuhan

Saat kapal merapat di dermaga

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut menuju kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut tanpa melalui kantor pabean dan tanpa dilakukan pembongkaran

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

8 jam sesudah pembongkaran.

12 jam sesudah pembongkaran.

24 jam sesudah pembongkaran.

72 jam sesudah pembongkaran.

pelanggaran di bidang kepabeanan dengan sanksi administratif berupa denda

pelanggaran di bidang kepabeanan yang diancam dengan pidana

penjara pelanggaran di bidang kepabeanan yang diancam dengan sanksi pelayanan berupa pemblokiran

pelanggaran di bidang kepabeanan yang diancam dengan pidana penjara dan denda

minimal 100 % maksimal 1.000 % dari bea masuk yang kurang dibayar

minimal 100 % maksimal 1.000 % dari bea masuk yang seharusnya dibayar

minimal 100 % maksimal 1.000 % dari bea masuk dan PDRI yang kurang dibayar

minimal 100 % maksimal 1.000 % dari bea masuk dan PDRI yang seharusnya dibayar

Impor barang pelayanan segera / rush handling

Impor barang pindahan

Impor bahan baku industri

Impor barang cair, listrik dan gas melalui pipa/transmisi

barang untuk proyek pemerintah

barang dalam drum

barang yang mendapatkan pelayanan segera

barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan kepabeanan

saat terbit respon billing

saat mendapatkan nomor pendaftaran PIB

saat pembayaran

saat penetapan tarif dan atau nilai pabean

setelah barang masuk daerah pabean

pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean

60 hari setelah tanggal penetapan penundaan pabean

60 hari setelah tanggal pemberitahuan pabean

setelah barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean

setelah pemeriksaan dokumen

setelah dilakukan pemeriksaan fisik

setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen

pukul 12.00 pada hari berikutnya

pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya

hari kerja berikutnya

1 x 24 jam

10% dari jumlah kemasan, dengan minimal 1 (satu) kemasan

10% dari jumlah kemasan, dengan minimal 2 (dua) kemasan

10% dari jumlah kemasan, dengan minimal 3 (tiga) kemasan

10% dari jumlah kemasan, dengan minimal 4 (empat) kemasan

Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Direktur Fasilitas Kepabeanan

Kepala Kantor Wilayah DJBC/Kepala KPU DJBC

Jalur hijau dan Jalur merah

Jalur hijau, Jalur merah dan jalur MITA

Jalur hijau, Jalur merah, Jalur AEO atau jalur MITA

Jalur hijau, jalur merah dan jalur AEO

31 Mei 2024

1 Juni 2024

15 Juni 2024

30 Juni 2024

12 tidak (dua belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi

12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan

12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang dua kali dengan jangka waktu masing-masing perpanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan

6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan

paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan pabean

paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut

paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat setelah dimuat disarana pengangkut

paling cepat 7 hari sebelum perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum keluar daerah pabean

Penelitian dokumen

Pemeriksaan fisik barang

Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang

Tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen

barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE

barang ekspor yang terkena NHI

barang ekspor sementara (Re-Impor)

barang ekspor reekspor eks impor sementara

PEB dan NPE

PKBE dan NPE

PP PEB dan NPE

SPPBE

berupa uang tunai lebih 100 juta yang dibawa penumpang

yang akan dibawa kembali ke dalam daerah pabean oleh penumpang

eskpor yang berasal dari Pusat Logistik Berikat

ekspor berupa perhiasan emas, mutiara yang bernilai tinggi oleh penumpang

lebih dari 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut

lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak keberangkatan sarana pengangkut

lebih dari 7 (tujuh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut

lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak keberangkatan sarana pengangkut

Coklat dalam bentuk serbuk siap saji

Kayu veneer berbentuk kusen pintu

Kulit berbentuk tas tangan semi finished

Serpih kayu

barang ekspor sebagian tidak terangkut karena kapal overload

barang ekspor konsolidasi

barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE

barang yang diekspor pengusaha fasilitas Kawasan Berikat

Wholly Produced

Product Specific Rules

Substantial Transformation

Origin-marking requirement

Wholly Produced

Product Specific Rules

Substantial Transformation

Origin-marking requirement

Free on Board (FOB)

Free Along Ship (FAS)

Cost and Freight (CFR)

Cost Insurance and Freight (CIF)

AEO harus mendapatkan pengakuan dari administrasi pabean nasional

manfaat bagi operator ekonomi adalah akan mempercepat proses pengeluaran barang

pengakuan sebagai AEO berlaku untuk jangka waktu satu tahun

perusahaan AEO akan diakui secara internasional sebagai perusahaan yang safe dan secure

Indonesia -Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

Memorandum of Understanding between The Government qf The Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories

Indonesia-China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)

3 (tiga) hari sejak barang imlpor dikeluarkan

7 (tujuh) hari sejak tanggl SPPB

3 (tiga) hari sejak pemberitahuan pabean imlpor didaftarkan

7 (tuju) hari kerja sejak pemberitahuan pabean imlpor didaftarkan

diajukan PPFTZ-01 kepada Kantor Bea dan Cukai Batam

diajukan PPFTZ-01 kepada Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

diajukan PPFTZ-03 kepada Kantor Bea dan Cukai Batam

diajukan PPFTZ-03 kepada Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

6 unit dalam kondisi CBU

5 unit dalam kondisi CKD

10 unit dalam kondisi CKD

16 unit dalam kondisi CBU

1 (satu) tahun

2 (dua) Tahun

3 (tiga) tahun

4 (empat) tahun

maksimal 3 (tiga) FOB USD per penerima

maksimal 50 (lima puluh) FOB USD per penerima

maksimal 75 ( tujuh puluh lima) FOB USD per hari per penerima

maksimal 100 (seratus) FOB USD per penerima

Movement Certificate

Back to First Certificate

Retroactive Certificate

Verification Certificate

mencoret (striking out) data yang salah dan memberikan tanda/stempel koreksi dan menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat.

mencoret (striking out) data yang salah; menambahkan data yang benar; dan memberikan tanda/stempel koreksi dan menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat.

mencoret (striking out) data yang salah; menambahkan data yang benar; dan memberikan tanda/stempel koreksi.

mencoret (striking out) data yang salah dan memberikan tanda/stempel koreksi.

paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal respon SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal respon SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.

paling lambat hari berikutnya sebelum jam 12.00 WIB sejak tanggal respon SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.

paling lambat hari kerja berikutnya sejak tanggal respon SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.

harus ditambahan pada harga sebenarnya atau seharusnya dibayar

tidak termasuk harga sebenarnya atau seharusnya dibayar.

termasuk dalam nilai transaksi apabila ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai

termasuk nilai transaksi apabila diberitahukan didalam PIB

Pejabat memilih metode yang memudahkan penyelesaian tugas

Pejabat menerapkan metode II hingga VI secara hierarkhi

Pejabat dapat menerapkan metode II, III, IV, V atau VI

Pejabat memilih metode yang menguntungkan keuangan negara

Harga seharusnya dibayar.

Harga sebenarnya dibayar

Harga disepakati dibayar.

Harga normal.

tidak termasuk nilai transaksi.

dapat ditambahkan pada nilai transaksi.

harus ditambahkan pada nilai transaksi.

dapat dimasukkan didalam nilai pabean apabila diputuskan Pejabat Bea dan Cukai

Memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat melakukan fungsi yang sama dan secara komersial dapat saling dipertukarkan serta berasal dari negara yang sama atau negara yang berbeda dengan produsen yang sama atau yang berbeda.

Memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat melakukan fungsi yang sama dan secara komersial dapat saling dipertukarkan serta berasal dari negara yang sama dengan produsen yang sama atau yang berbeda.

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Kawasan Daur Ulang Berikat

Gudang Berikat

Kawasan Berikat

25 % dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya.

25 % dari total produksi (nilai barang) selama 1 (satu) tahun.

50 % dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya.

50% dari total produksi (nilai barang) selama 1 (satu) tahun.

1 (satu) tahun

2 (dua) tahun

3 (tiga) tahun

tidak terbatas

Pemilik Barang di LDP/TLDDP

PLB itu sendiri

Supplier

Importir

BC 2.6.1

BC 2.7

BC 2.8

BC 4.1

bahan baku.

rata-rata.

barang hasil olahan.

yang menguntungkan keuangan Negara.

pembebasan PPN dan PPnBM.

tidak dipungut PPN dan PPnBM.

pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM.

penangguhan pembayaran Bea Masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM.

tidak perlu dimasukkan ke Kawasan Berikat.

wajib dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat.

dapat tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat.

dapat langsung dikeluar ke TLDDP dengan membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Tarif BM yang berlaku pada saat pendaftaran BC 25 dan dan Nilai Pabean yang berlaku pada saat pemasukan ke dalam GB.

Tarif BM dan pembebanan yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke GB dan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi.

Tarif BM yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke GB dan pembebanan pada saat BC 25 diajukan serta Nilai Pabean pada saat barang dimasukkan ke GB.

Tarif BM dan pembebanan yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke GB dan Nilai Pabean yang berlaku pada saat pendaftaran BC 25

pengadilan pajak.

majelis pertimbangan pajak

badan penyelesaian sengketa pajak

komisi peng

pengadilan pajak

majelis pertimbangan pajak

badan penyelesaian sengketa pajak

komisi pengawas perpajakan

30 hari sejak penetapan kepala KPPBC

30 hari sejak putusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

60 hari sejak penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

60 hari sejak diterimanya penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

7 hari sejak tanggal jatuh tempo SPTNP, Importir belum membayar tagihan Bea Masuk.

21 hari sejak tanggal Surat Teguran, Importir belum membayar tagihan Bea Masuk.

30 hari sejak tanggal SPTNP, Importir belum membayar tagihan Bea Masuk.

60 hari sejak tanggal jatuh tempo SPTNP, Importir belum membayar tagihan BM.

diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan

dapat diajukan satu permohonan keberatan untuk beberapa surat penetapan

dapat dilampiri dengan bukti pembayaran atas kekurangan pembayaran

tidak diperlukan jaminan jika barang impor tidak akan segera dikeluarkan dari kawasan pabean

tarif bea masuknya adalah 0 %

barang diimpor oleh pemerintah.

pemberitahuan pabean diajukan oleh importir MITA Kepabeanan.

barang impor belum keluar dari kawasan pabean sampai dengan keputusan keberatan

melakukan penyitaan.

menerbitkan Surat Paksa.

menerbitkan Surat Teguran.

tidak melayani pengajuan PIB berikutnya yang diajukan Importir.

5 (lima) juta rupiah

10 % dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar

100 % dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.

setinggi-tingginya 500 % dan sekurang-kurangnya 100 % dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar

Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Direktur Penindakan dan Penyidik

Lembaga National Single Window

barang menjadi milik negara

barang yang dikuasai negara

barang dinyatakan tidak dikuasai

barang dimiliki instansi teknis pengawas barang lartas

senjata api

semua barang antik

bantalan rel kereta api

narkotika dan psikotropika

3 hari sejak tanggal respon billing

3 hari sejak tanggal pengajuan PIB

5 hari sejak tanggal respon billing

5 hari sejak tanggal pendaftaran PIB

Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM)

Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF)

Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)

diterbitkan SPTNP

diterbitkan SPPJ

diterbitkan SPTNP dan SPPB

diterbitkan SPPJ dan SPPB

Kantor Pabean di Bogor

Kantor Pabean di Tanjung Priok

Kantor Pabean tempat pembongkaran barang impor

Kantor Pabean di Bogor atau di Tanjung Priok

dari kawasan bebas ke kawasan berikat

dari luar daerah pabean ke kawasan bebas

dari kawasan bebas ke luar daerah pabean

dari kawasan bebas ke tempat lainnya di dalam daerah pabean (TLDDP)

tidak diberikan fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan

diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk, Cukai dan PDRI.

diberikan fasilitas keringanan Bea Masuk dan Cukai serta PDRI tidak dipungut.

diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai dan PDRI tidak dipungut.

GB pusat distribusi khusus TBB, GB transit tujuan luar daerah pabean, dan GB untuk penggabungan barang tujuan ekspor.

GB pusat distribusi khusus TBB, GB transit tujuan luar daerah pabean, dan GB untuk pameran.

GB pusat distribusi khusus TBB, GB transit tujuan luar daerah pabean, dan GB untuk pendukung industri dalam daerah pabean.

GB pusat distribusi khusus TBB, GB transit tujuan luar daerah pabean, dan GB untuk pengolahan barang selanjutnya diekspor.

BC 2.5

BC 2.6.1

BC 2.7

BC 4.1

Invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA, untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA

Invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA atau bukan negara anggota FTA, untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA

Invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara FTA, untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara bukan anggota FTA

Invoice yang diterbitkan oleh perusahaan pengekspor negara kedua berdasarkan invoice negara anggota pertama untuk tujuan negara importir anggota FTA

Saat penyerahan PIB hardcopi, SKA original tidak dilampirkan

Penggunaan tanda silang dalam

Saat penyerahan PIB hardcopi, SKA original tidak dilampirkan

Penggunaan tanda silang dalam kewajiban pengisian kotak SKA

Menggunakan SKA Preferensi dari negara yang belum mengikat kerjasama FTA dengan Indonesia

Dalam hal multiple item, kolom kriteria origin tidak disebutkan pada setiap item

tempat penimbunan berikat

barang untuk pengusaha toko bebas bea

Bea Masuk Tindakan Penagaman (Safe Guard)

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean

barang untuk pengusaha toko bebas bea

Bea Masuk Tindakan Penagaman (Safe Guard)

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean

Obat-obatan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat

Bea Masuk Tindakan Penagaman (Safe Guard)

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean

Obat-obatan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat

Saat lego jangkar di perairan pelabuhan

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean

Obat-obatan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat

Saat lego jangkar di perairan pelabuhan

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

Obat-obatan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat

Saat lego jangkar di perairan pelabuhan

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

72 jam sesudah pembongkaran.

pelanggaran di bidang kepabeanan yang diancam dengan pidana penjara dan denda

minimal 100 % maksimal 1.000 % dari bea masuk yang kurang dibayar

Impor barang cair, listrik dan gas melalui pipa/transmisi

barang yang mendapatkan pelayanan segera

barang yang mendapatkan pelayanan segera

saat terbit respon billing

pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean

setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen

pukul 12.00 pada hari berikutnya

10% dari jumlah kemasan, dengan minimal 2 (dua) kemasan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Jalur hijau dan Jalur merah

30 Juni 2024

12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan

paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan pabean

Penelitian dokumen

barang ekspor yang mendapatkan fasilitas KITE

PKBE dan NPE

ekspor berupa perhiasan emas, mutiara yang bernilai tinggi oleh penumpang

lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak keberangkatan sarana pengangkut