Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (X)

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (X)

Oleh : Ati Nurhayati, S.Pd.

DASAR HUKUM KEMENTERIAN

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

PERPRES NO. 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Multiple Choice

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu urusan …

• Komunikasi

• Pertahanan

• Pariwisata

• Agama

Multiple Choice

Bank Indonesia adalah bank yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan beberapa tugas, diantaranya memelihara kestabilan nilai rupiah. Oleh karena itu Bank Indonesia menjalankan kekuasaan ...

• Konstitutif

• Legislatif

• Moneter

• Eksekutif

Multiple Choice

Pernyataan berikut yang tepat adalah ...

• Presiden berkedudukan sebagai kepala negara saja

• Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh Mahkamah Agung

• Kekuasaan moneter dijalankan oleh BPK

• Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk Undang-undang

• DPR menjalankan kekuasaan eksekutif

Multiple Choice

John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga macam, salah satunya kekuasaan federatif yang merupakan kekuasaan untuk ...

• menjalankan undang-undang

• melaksanakan peradilan

• melaksanakan hubungan luar negeri

• membuat perubahan undang-undang dasar

Multiple Choice

Presiden dapat mengeluarkan peraturan dalam keadaan darurat/genting. Peraturan tersebut dinamakan ...

• UU

• PP

• TAP MPR

• PERPU

Multiple Choice

Pernyataan berikut yang tepat adalah ...

• Presiden berkedudukan sebagai kepala negara saja

• Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh Mahkamah Agung

• Kekuasaan moneter dijalankan oleh BPK

• Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk Undang-undang

• DPR menjalankan kekuasaan eksekutif