B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PANCASILA KELAS XII

BAB 1 

​KASUS-KASUS PELANGGARAN DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

by Nurdia Iskandar

B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PANCASILA

​Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai dasar, instrumental, dan praksis dan nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal.

​1. NILAI DASAR

​

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai

ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

​Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

​

​

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk:​

​1) membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;

2) mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya

kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang; serta

3) tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di antaranya kewajiban untuk:

​

1 memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;

2 mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya;

3 mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain; serta

4 melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

c. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam

keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak

mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila

ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk:

​

​1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi atau golongan;

2) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;

3) mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;

4) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;

serta

5) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan,

bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin

partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan

berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan

umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk:

1) mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan

keputusan;

2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan

3) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah

terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas

sebaik-baiknya.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak

milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta

memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima

mengamanatkan setiap warga negara untuk:

1) mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan

masyarakat di lingkungan sekitar;

2) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan

3) suka bekerja keras.

2 NILAI INSTRUMENTAL

​

​

​Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada

umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah.

1.Kewarganegaraan

2.Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

3.Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan

4.Bela Negara

5.Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

6.Kemerdekaan Memeluk Agama.

7.Pertahanan dan Keamanan Negara.

8.Pendidikan

9.Kebudayaan Nasional Indonesia

10.Perekonomian Nasional

Kesejahteraan Sosial

​3 NILAI PRAKSIS

​

​

​Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari.

​

​Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara.

Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut di antaranya

1 ​Ketuhanan Yang Maha Esa

​

​a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup.

b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

​

2 Kemanusian yang Adil dan Beradab

​

​a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.

b. Saling mencintai sesama manusia.

c. Tenggang rasa kepada orang lain.

d. Tidak semena-mena kepada orang lain.

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

f. Berani membela kebenaran dan keadilan.

g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

​

​3 Persatuan Indonesia

​

a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara .

c. Cinta tanah air dan bangsa.

d. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

​

4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

​

​a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.

e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

​

5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

​

​

a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. Menghormati hak-hak orang lain.

c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.

e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah.

f. Rela bekerja keras.

g. Menghargai hasil karya orang lain.

5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

​

​

a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. Menghormati hak-hak orang lain.

c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.

e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah.

f. Rela bekerja keras.

g. Menghargai hasil karya orang lain.

Multiple Choice

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila

• NILAI INSTRUMENTAL

• NILAI PRAKSIS

• NILAI DASAR

• NILAI IDEOLOGI

Multiple Choice

Yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

• NILAI DASAR 

• NILAI PANCASILA

• NILAI INSTRUMENTAL

• NILAI PRAKSIS

Multiple Choice

memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;

• NILAI PRAKSIS

• NILAI dasar

Multiple Choice

.Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, merupakan nilai

• NILAI PRAKSIS

• NILAI INSTRUMENTAL

Multiple Choice

Menghargai hasil karya orang lain.MERUPAKAN NILAI..

• NILAI PRAKSIS

• NILAI INSTRUMENTAL