PKI Madiun 1948 & DI/TII

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

Ibrahim, M.Pd. | Guru Sejarah Ahli Pertama
MAN 1 Ogan Ilir

Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965)

1. ​Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.

2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest).

3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.

1. ​Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.

1. Pemberontakan PKI Madiun 1948

2. Gerakan DI/TII

3. Pemberontakan G-30-S/PKI 1965

1. Pemberontakan PKI Madiun 1948

​Kapal Perang Amerika USS Renville

​Perdana Menteri Ke-2 Indonesia
Amir Syarifuddin

​Wilayah RI berdasarkan Perjanjian Renville

​Amir Syarifuddin memberikan mandat sepenuhnya kepada Presiden Soekarno. Sehari kemudian PNI menuntut Amir Syarifuddin untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan menteri pertahanan pada tanggal 18 Januari 1948. Kemudian Presiden Soekarno memutuskan untuk memecat Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Pertahanan dan pada akhirnya Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta.

​FDR
(Front Demokrasi Rakyat)

Amir Syarifudin yang merasa kecewa akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 26 Februari 1948 yang melibatkan beberapa Partai di antaranya Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia.

18 September 1948

Amir Syarifuddin memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia (RSI)

Tujuan Pemberontakan

Upaya Penumpasan

Pemerintah mengirimkan pasukan TNI (Divisi Siliwangi) di bawah pimpinan Abdul Haris Nasution untuk memadamkan pemberontakan PKI di Madiun

Akhir Pemberontakan

Dalam upaya memulihkan keamanan di Madiun, pasukan TNI berhasil mengalahkan pemberontak PKI. Musso ditembak mati dan Amir Syarifuddin ditangkap kemudian dihukum mati.

2. Pemberontakan DI/TII
(Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)

1. Jawa Barat

2. Jawa Tengah

3. Sulawesi Selatan

4. Kalimantan Selatan

5. Aceh

DI/TII Jawa Barat

Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI.

Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).

Kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo

DI/TII Jawa Barat

Pada mulanya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya.

Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.

Akibat persetujuan Renville daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI dan aparat pemerintahan.

Hal ini menyebabkan terjadinya kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih.

​

DI/TII Jawa Tengah

Amir Fatah kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fatah dengan pasukan TNI.

Berbeda dengan DI/TII di Jawa Barat, perlawanan Amir Fatah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah.

DI/TII Sulawesi Selatan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpinan oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakkar.

Pada tahap awal, pemberontakan ini disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan.

Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo.

Pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakkar menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo.

Untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar, pemerintah memerlukan waktu yang lama.

Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan

DI/TII Kalimantan Selatan

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah Kalimantan Selatan.

Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi IV yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi IV terjadi.

Alasannya karena diantara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Salah satunya adalah Letnan Dua Ibnu Hajar.

Ibnu Hajar berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ia menamai pasukannya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT).

​Kerusuhan akhirnya terjadi. Berbagai penyelesaian damai dilakukan pemerintah, namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah.

Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII sekaligus Panglima TII Kalimantan.

Gerakan DI/TII Kalimantan Selatan merupakan pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontak tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar.

Pemberontakan ini berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963. Akhirnya Ibnu Hajar ditangkap dan menyerah. Kemudian pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati.

DI/TII Aceh

Penyebab pecahnya pemberontakan DI/TII di Aceh adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik.

Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureueh.

Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden M. Hatta (1950), Perdana Menteri M. Natsir (1951), bahkan Soekarno (1953) menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan.

Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo.

Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun terjadi selama beberapa tahun.

Pemerintah RI Kemudian melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di Aceh.

Atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin, akhirnya dilakukan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Pemerintah menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959.

Daud Beureuh akhirnya dapat dibujuk kembali ke masyarakat sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat diakhiri.