Indonesia Pada Masa Orde Baru

Bab IV

Indonesia pada Masa Orde Baru

(1966–1998)

A. Masa transisi

B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi

C. Integrasi Timor Timur

D. Dampak Pemerintahan Orde Baru

Daftar Isi

A.Masa Transisi

Aksi-Aksi Tritura

Surat Perintah Sebelas Maret

Dualisme Kepemimpinan Nasional

Aksi Tritura

Latar Belakang

• Peristiwa G 30 S/PKI, krisis ekonomi, krisis politik.

Aktor

• KAMI, KAPI, KAPPI, KASI (tergabung dalam Front Pancasila).

Isi Tritura

• Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya.
• Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI.
• Penurunan harga-harga kebutuhan pokok/perbaikan ekonomi.

Kronologi Aksi Tritura

• Demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara.
• Pada 12 Januari 1966 kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila

melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR-GR.

• Pada 24 Februari 1966 seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arief

Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara.

• Pada 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI.

Surat Perintah Sebelas Maret

Latar

belakang

• Aksi demonstrasi menentang pemerintah Demokrasi Terpimpin meningkat.
• Keamanan Presiden Soekarno terancam.
• Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan.

Isi

• Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta

kestabilan jalannya revolusi.

• Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin

Besar Revolusi.

• Melaksanakan dengan pasti ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Dampak

• Kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan.
• Wibawa tentara semakin meningkat, Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar memiliki

kekuatan politik.

Dualisme Kepemimpinan Nasional

Berdasarkan Ketetapan Nomor
XIV/MPRS/1966 dinyatakan ”apabila
presiden berhalangan, kedudukannya
digantikan oleh pemegang mandat
Supersemar”.

Berdasarkan Ketetapan Nomor
XIII/MPRS/1966, MPR memberikan tugas
kepada pengemban mandat Supersemar
untuk membentuk Kabinet Ampera (Amanat
Penderitaan Rakyat).

Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional?

Apa dampak dualisme kepemimpinan nasional?

Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera.

Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto
bertindak sebagai pelaksana pemerintahan.

Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot.

Muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya.

Kronologi Pengunduran Diri Presiden Soekarno

❑ Pada Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang

kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara.

❑ Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui Ketetapan Nomor V/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno

melengkapi isi pidato Nawaksara.

❑ Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawaban pada 10 Januari 1967 di hadapan

anggota MPRS dan DPR-GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI Nomor 1/Pres/1967 dan
diberi nama ”Pelengkap Nawaksara” (Pelnawaksara).

❑ Pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang

istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas.

❑ Para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban

Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966, yaitu Letjen Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan.

❑ Pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Pada 12 Maret
1967 Soeharto diangkat
sebagai Pejabat
Presiden Indonesia
oleh MPR Sementara.

Selanjutnya, Soeharto
resmi dilantik sebagai
Presiden Republik
Indonesia pada 27
Maret 1968. Pelantikan
Presiden Soeharto ini
menandai dimulainya
periode Orde Baru.

Back

B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa
Orde Baru

Stabilisasi

&

Rehabilitasi

Stabilisasi Politik dan

Keamanan

Stabilisasi

Penyeragaman

Penerapan Dwifungsi

ABRI

Rehabilitasi Ekonomi

Orde Baru

Kebijakan

Pembangunan

Pelaksanaan
Demokrasi

Back

Stabilisasi Politik dan Keamanan
Masa Orde Baru

Penerapan politik

bebas aktif

Mengakhiri konfrontasi

dengan Malaysia

Kembali menjadi

anggota PBB

Membentuk ASEAN

Fusi partai

Stabilisasi Penyeragaman Orde Baru

⚫

Pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang dianggap radikal.

⚫

Menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara.

⚫

Menggagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui
Ekaprasetya Pancakarsa.

⚫

Melakukan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

⚫

Mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila.

Penerapan Dwifungsi ABRI

1.

Konsep Dwifungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution.

2.

Menyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan bidang keamanan dan
pertahanan negara, tetapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik.

3.

Anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan pejabat pemerintahan.

Rehabilitasi Ekonomi

Menanggulangi masalah utang

Menjalin kerja sama dengan IMF

Mengeluarkan undang-undang penanaman modal

dengan menetapkan UU Penanaman Modal Asing (PMA)

dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Bidang Pendidikan

• Pembangunan sekolah dasar Inpres (SD Inpres) di seluruh pelosok Indonesia.
• Meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran.
• Mencanangkan program wajib belajar 6 tahun kemudian wajib belajar

9 tahun.

• Memberikan program bantuan beasiswa di antaranya melalui program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh

(GNOTA).

• Pemberantasan buta aksara dengan

membentuk program kelompok belajar.

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Orde Baru

Bidang Kesehatan

• Mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

• Mengembangkan program pos pelayanan terpadu (posyandu).

• Mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk.

Bidang Ekonomi

Peningkatan Peran BUMN:

• Pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN
• Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas, dan memberikan kewenangan

kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN

Perluasan Lapangan Kerja:

• Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan

pembangunan daerah.

• Pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI).

Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaruan berbagai
bidang di desa-desa.

Bidang Sosial-Budaya

• Mencanangkan program transmigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk.

• Menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan,

ekspor kayu, dan sebagainya.

• Memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang sesuai dengan kepribadian

bangsa.

• Meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah, kursus, dan organisasi-organisasi kesenian.

• Inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan, dan pemeliharaan

peninggalan-peninggalan purbakala.

Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru

❖ Demokrasi pada masa Orde Baru menganut sistem demokrasi Pancasila.

❖ Demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta

ketetapan-ketetapan MPRS.

❖ Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) diberi beberapa hak kontrol selain tetap

mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.

❖ Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang

bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur

(LSM dan partai politik).

❖ Pemerintah mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi.

C. Integrasi Timor Timur

Latar Belakang

Proses Integrasi Timor Timur

Back

Latar Belakang

▪ Perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timor Timur, yaitu dengan menetapkan

Timor Timur sebagai salah satu provinsi Portugis.

▪ Rakyat Timor Timur menghendaki kemerdekaan Timor Timur atas penjajahan Portugis.

▪ Penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah Revolusi Bunga.

Proses Integrasi

Muncul partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur.

✔ Union Democratica Timorense (UDT) menghendaki agar Timor Timur tetap berada di bawah

kekuasaan Portugis dengan menjadi provinsi Portugis di seberang lautan.

✔ Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente (Fretilin). Fretilin menghendaki

kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor.

✔ Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti). Apodeti menghendaki agar Timor Timur

berintegrasi dengan wilayah Indonesia.

✔ Klibur Oan Timur Aswain (Kota). Kota ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.

✔ Trabalhista. Ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.

Kronologi Integrasi Timor Timur

❑ Pada 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur.

❑ Pada 30 November 1975 kelompok pro-NKRI yang membacakan Deklarasi Balibo yang

berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia.

❑ Pada 17 Desember 1975 tentara Indonesia masuk ke Timor Timur sekaligus menandai awal

Operasi Seroja.

❑ Pada 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Timor Timur mengajukan petisi yang berisi

penggabungan Timor Timur dengan Indonesia.

❑ Pada 17 Juli 1976 Timor Timur resmi sebagai provinsi Republik Indonesia.

D. Dampak Pemerintahan Orde Baru

Bidang
Politik

Bidang

Ekonomi

Back

Bidang Politik

❑Penyimpangan prinsip

demokrasi karena
Presiden Soeharto
menjadi penguasa
tunggal.

❑Praktik KKN (korupsi,

kolusi, dan nepotisme)
menjangkiti birokrasi
pemerintahan.

❑Kebebasan pers dibatasi

secara ketat.

❑Pemerintahan tidak

dijalankan secara
transparan.

Bidang Ekonomi

❑ Pemerintah berhasil

menjaga stabilitas
ekonomi.

❑ Pertumbuhan

ekonomi mengalami
peningkatan.

❑ Indonesia berhasil

mencapai
swasembada beras.

❑ Pengembangan

sektor industri dan
migas mengalami
peningkatan.