SEJARAH UUD 1945

​PPKN KELAS 8 BAB 2

By MAI Lin

​SEJARAH UUD 1945

​NENENG MARLINA, M.PD

Peserta didik diharapkan mampu:
•menguraikan perumusan dan pengesahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

•menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

•menjelaskan kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-
nilai Pancasila;

•menganalisis kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Tujuan Pembelajaran

BAB 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Konstitusi menunjuk pada hukum dasar yang
menjadi pegangan dalam penyelenggaraan
suatu negara. Tujuan konstitusi adalah
memberikan pengawasan terhadap kekuasaan
politik dan memberikan batasan bagi
pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: bobo.grid.id

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kedudukan konstitusi:
1.

Konstitusi sebagai hukum dasar

2.

Konstitusi sebagai hukum
tertinggi

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: Gramedia.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Tujuan konstitusi (Jimly Asshiddiqie: 2010):
1.

Menghadirkan keadilan (justice).

2.

Memberi ketertiban (order).

3.

Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan
atau kebebasan (freedom), serta kemakmuran
dan kesejahteraan (prosperity and welfare)
bersama.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: jimlyschoolsby.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Fungsi konstitusi:
1.

Menentukan dan membatasi
kekuasaan negara.

2.

Menjamin hak-hak asasi warga
negara.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: suara.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Dokuritsu Junbi Coosakai atau Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK)

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: picryl.com

Rancangan UUD dibahas oleh BPUPK
pada sidang keduanya tanggal 10
sampai 16 Juli 1945

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Ketua Panitia-Panitia Kecil BPUPK

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: picryl.com

Ir. Soekarno

Sumber: wikipedia.org
R. M. Abikoesno T.

Sumber: picryl.com
Drs. H. Moh. Hatta

Panitia Hukum Dasar Panitia Pembelaan Tanah Air Panitia Ekonomi dan Keuangan

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Hasil kesepakatan sidang 11 Juli 1945:
a.

Membentuk Panitia Perancang
“Declaration of Rights” yang
beranggotakan A. Subarjo, Sukiman,
dan Parada Harahap.

b.

Bentuk negara kesatuan atau
unitaris.

c.

Kepala negara di tangan satu orang,
yaitu presiden.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: wikipedia.org

A. Subarjo

Sumber: wikipedia.org
Sukiman

Sumber: akhirmh.blogspot.com
Parada H.

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: wikipedia.org

A. Subarjo

Sumber: wikipedia.org

Sukiman

Sumber: tirto.id

Supomo (Ketua)

Sumber: wikipedia.org
Wongsonegoro

Sumber: kemenkeu.go.id

A. A. Maramis

Sumber: tirto.id
Agus Salim

Sumber: brainly.co.id

Panji Singgih

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa (terdiri atas H. Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo) untuk memperhalus diksi atau kebahasan rancangan undang-undang dasar.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: wikipedia.org
H. Djajadiningrat

Agus Salim

Supomo

Panitia Penghalus Bahasa

Sumber: tirto.id

Sumber: tirto.id

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pada 14 Juli 1945, ada tiga hal pokok yang disampaikan Panitia
Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno BPUPK:
a.

Pernyataan Indonesia merdeka.

b.

Pembukaan undang-undang dasar.

c.

Batang tubuh undang-undang dasar yang kemudian dinamakan
sebagai “Undang-Undang Dasar”, yang isinya meliputi: 1) wilayah
negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-
Belanda, 2) bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, 3)
bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, 4) bendera
nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, dan 5) bahasa
nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pada 15 Juli 1945, BPUPK kembali menggelar
sidang dengan agenda “Pembahasan Rancangan
UndangUndang Dasar”. Selanjutnya, Supomo
selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang
Dasar memberikan penjelasan atas naskah UUD.

Pada 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah UUD diterima dalam Sidang BPUPK. Selain itu, usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: goodnewsfromindonesia.id

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan.
Selanjutnya, dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ada beberapa tugas PPKI, yaitu:
1.

Meresmikan Pembukaan (Preambul) dan
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945,

2.

Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari
pihak pemerintah pendudukan militer Jepang
kepada bangsa Indonesia

3.

Mempersiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan masalah ketatanegaraan
bagi Negara Indonesia.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: kompas.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

PPKI terdiri atas 21 orang yang dipilih oleh
Marsekal Hisaichi Terauchi, dengan rincian 12
orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa.

Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang
ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang.
Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: sumber.belajar.kemdikbud.go.id

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: donisetyawan.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang
pertamanya. Sidang Pertama PPKI menghasilkan
keputusan sebagai berikut:
1.

Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI
Tahun 1945.

2.

Memilih dan mengangkat Soekarno
sebagai Presiden dan Mohammad Hatta
sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

3.

Membentuk Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP).

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: kompas.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

PPKI melakukan perubahan pada rancangan UUD
yang dihasilkan BPUPK. Beberapa perubahannya
antara lain:
1.

Mengganti istilah “hukum dasar” menjadi
“undang-undang dasar”.

2.

Kata “Mukadimah” yang terdapat dalam
“Piagam Jakarta” diganti dengan kata
“Pembukaan”.

3.

Mengubah kalimat “dalam suatu hukum
dasar” menjadi “dalam suatu undang-undang
dasar”.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: kumparan.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

4.

Dalam alinea keempat Piagam Jakarta,
rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi;
“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
diganti dengan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5.

Pada alinea keempat yang tercantum sila
kedua Pancasila yang berbunyi, “Menurut
kemanusiaan yang adil dan beradab” diganti
menjadi, “Kemanusiaan yang adil dan
beradab”.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: kumparan.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

6.

Usulan perubahan yang terdapat dalam
rencana undangundang dasar, yaitu sebagai
berikut.

a)

Pasal 6 Ayat (1), “Presiden ialah orang
Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah
menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

b)

Pasal 29 Ayat (1), “Negara berdasar atas
ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
diubah menjadi “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa”.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: kumparan.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang
pertama PPKI ini melalui dua tahap, yakni:
1.

Pengesahan Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 yang terdiri atas empat alinea.

2.

Pengesahan Batang Tubuh UUD NRI
Tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

UUD NRI Tahun 1945 kemudian dilengkapi
dengan bagian Penjelasan. Bagian Penjelasan
tersebut dilampirkan dalam Berita Republik Indonesia,
Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: kompas.com

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Secara lengkap, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas
Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
1.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdiri
dari empat alinea yang memuat tujuan
negara, bentuk negara, dan rumusan
Pancasila sebagai dasar negara.

2.

Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, terdiri
atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan
peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: bobo.grid.id

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

3.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945

Penjelasan resmi UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh Supomo.
Dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuh kunci
pokok sistem pemerintah negara:

a.

Rechtstaat

b.

Sistem konstitusional

c.

Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan
MPR.

d.

Penyelenggara pemerintah negara tertinggi adalah
presiden di bawah majelis.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Supomo

Sumber: tirto.id

A.

Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

e.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

f.

Menteri negara berfungsi sebagai pembantu
presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

g.

Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Supomo

Sumber: tirto.id