Etika Publik Latsar CPNS

Aspek-aspek penting dalam perubahan mindset agar peningkatan kinerja organisasi dapat terwujud, terdiri dari:

• Berubah dari penguasa menjadi pelayan.

• Merubah dari wewenang menjadi peranan.

• Menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah, yang harus dipertanggung jawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.

• Jawaban a dan c benar.

• Jawaban a, b, dan c benar.

Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil tertuang dalam:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000.

• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

• Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014.

• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975.

• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011.

Dimensi etika atau perilaku manusia dalam modalitas mencakup beberapa dimensi di bawah ini, kecuali:

• Transparansi.

• Akuntabilitas.

• Netralitas.

• Integritas.

• Jawaban a dan b salah.

Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis disebut:

• Etika Sosial.

• Etika Individu.

• Etika Verbal.

• Kode Etik.

• Kode Moral.

Berikut ini adalah perilaku yang harus dilaksanakan oleh Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Kode etik dan kode perilaku ASN:

• Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

• Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.

• Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.

• Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

• Semua jawaban di atas benar.

Berikut ini adalah nilai-nilai dasar ASN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, kecuali:

• Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

• Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

• Memberikan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang memberi imbalan.

• Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif.

• Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

Berikut ini adalah sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik di Indonesia, kecuali:

• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS.

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS memuat kewajiban dan larangan bagi PNS, meliputi:

• 26 larangan dan 18 kewajiban.

• 31 larangan dan 27 kewajiban.

• 17 kewajiban dan 15 larangan.

• 31 kewajiban dan 18 larangan.

• 30 kewajiban dan 20 larangan.

Janji atau komitmen Korps PNS terhadap Negara, Pemerintah, dan Masyarakat terdapat di dalam:

• Panca Prasetya KORPRI.

• Sapta Prasetya KORPRI.

• Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

• Kode Etik Pegawai Republik Indonesia.

• Kode Etik Profesi PNS.

Netralitas PNS sesuai PP 53 Tahun 2010 antara lain ialah:

• Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

• Tetap melayani pejabat politik dari partai apapun yang menjadi atasan kita.

• Tidak mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah.

• Tidak mengikuti kampanye pemilihan Kepala Daerah.

• Ikut menjadi tim sukses.