Penilaian Harian 3.1 PPKn X

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menuntut adanya kerjasama antarlembaga dalam bidang legislasi. Kewenangan Presiden dalam bidang legislasi diwujudkan dalam bentuk...

• Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• Membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat

• Membentuk undang-undang dasar bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Memberi kesempatan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk mengajukan rancangan undang-undang

• Mengajukan usulan perubahan pasal-pasal undang-undang dasar kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara tersebut...

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Presiden

• Mahkamah Agung

• Bank Indonesia

Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan konstitutif berwenang dalam ....

• Membentuk undang-undang bersama presiden

• Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

• Mengajukan rancangan undang-undang dasar kepada DPR

• Menerima hasil revisi undang-undang dasar dari DPR

• Mengajukan usul perubahan pasal dalam undang-undang

Praktik penyelenggaraan negara memungkinkan adanya hubungan kerja antarlembaga negara. Berdasarkan tugas dan wewenangannya, lembaga negara yang terlibat dalam proses pemakzulan (pemberhentian) Presiden dan atau Wakil Presiden yaitu...

• MPR, DPD, MA

• MPR, DPR, MA

• MPR, DPR, MK

• MPR, DPD, MK

• MPR, DPR, DPD

Sistem pembagian kekuasaan secara horizontal membagi kekuasaan negara berdasarkan fungsi lembaga negara kedalam 6 kekuasaan, diantaranya merupakan kekuasaan negara dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, disebut kekuasaan...

• Konstitutif

• Eksekutif

• Legislatif

• Eksaminatif

• Moneter

Keberadaan kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 seperti dibawah ini, kecuali...

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

• Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintah, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya. Yang bukan merupakan kementerian koordinator adalah ....

• Kementerian Koordinator Bidang Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Berdasarkan pasal 22 ayat 2 UU RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian negara untuk dapat diangkat menjadi menteri seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali….

• WNI

• Sehat Jasmani dan Rohani

• Memiliki Integritas dan pribadi baik

• Setia kepada Pancasila

• Memiliki dedikasi tinggi terhadap keinginan pribadi

Selain kementerian negara dalam tugasnya Presiden dibantu oleh LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) sebagaimana diatur dalam...

• Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

• UU No. 39 Tahun 2008

• Perpres No. 7 Tahun 2005

• Keppres No. 103 Tahun 2001

• UU No. 20 Tahun 2003

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila mampu menciptakan...

• Sistem pemerintahan terbaik di dunia

• Sistem pemerintahan parlementer

• Tata pemerintahan sesuai nilai-nilai Pancasila

• Pemimpin pemerintahan yag disegani

• Negara kuat dan tak tertandingi