Peranan Lembaga Peradilan di Indonesia

Lembaga peradilan di Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman diserahkan kepada....

• Mahkamah Agung

• Mahkamah konstitusi

• Komisi Yudisial

• BPK

Susunan Lembaga Peradilan di Indonesia adalah....

• 1. Peradilan Umum

  2. Peradilan Agama

  3. Peradilan Militer

  4. Peradilan Tata Usaha Negara

• 1. Peradilam Militer

  2. Peradilan Agama

  3. Peradilan Tata Usaha Negara

  4. Peradilan Umum

• 1. Peradilan Agama

  2. Peradilan Militer

  3. Peradilan Umum

  4. Peradilan Tata Usaha Negara

• 1. Peradilan Militer

  2. Peradilan Tata Usaha Negara

  3. Peradilan Umum

  4. Peradilan Agama

Pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (WNI dan WNA) adalah....

• Pengadilan Agama

• Pengadilan Umum

• Pengadilan Militer

• Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Negeri berkedudukan di ....

• Daerah Tingkat I atau yang setingkat

• Daerah Tingkat II atau yang setingkat

• Daerah Tingkat III atau yang setingkat

• Daerah Tingkat VI atau yang setingkat

Pengadilan yang memeriksa dan memuruskan perkara-perkara yang timbul diantara umat islam adalah pengadilan....

• Umum

• Agama

• Militer

• Tata Usaha Negara

Nikah, rujuk, talak, nafkah, waris diselesaikan di pengadilan....

• Umum

• Militer

• TUN

• Agama

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. Anggota TNI dan Polri

2. Seseorang yang menurut UU dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan Polri

3. Anggota jawatan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan polri menurut UU

4. Anggota TNI dan Hakim

Dari pernyataan diatas, yang termasuk subjek yang diadili di pengadilan militer adalah....

• 1,2,3

• 1,2,4

• 1,3,4

• 1,4

Dasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara adalah....

• UU No. 5 tahun 1986 dan PP No. 7 tahun 1991

• UU No. 4 tahun 1986 dan PP No. 6 tahun 1991

• UU No. 3 tahun 1986 dan PP No. 6 tahun 1991

• UU No. 2 tahun 1999 dan PP no. 4 tahun 1990

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. Bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohinan suatu izin

2. Bidang Ekonomi, yaitu gugatan yang berkaian dengan perpajakan, merk, agraria, dan sebagainya

3. Bidang function Publique, yaitu permohonan yang berkaitan dengan status atau kedudukan seseorang

4. Bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penahanan yang tidak sesuai prosedur hukum.

5. Bidang keamanan, menurut keputusan Menhankam yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Dari pernyataan di atas, masalah-masalah yang menjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah....

• 1,2,3,4

• 1,2,3,5

• 1,2,4,5

• 2,3,4,5

Alat kelengkapan lembaga peradilan Indonesia adalah....

• Hakim, Jaksa, Polisi

• Hakim, Pengacara, TNI

• Polisi, TNI, Pengacara

• Jaksa, Polisi, TNI