HAM sip

HAM ialah seperangkat hak yang menempel pada hakikat keberadaan insan sebagai makhluk Tuhan dan ialah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM ialah hak yang menempel pada diri setiap insan semenjak pertama dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak sanggup diganggu gugat siapa pun, ialah pendapat dari …

• UU Nomor 39 Tahun 1999 wacana HAM

• Kamus Besar Bahasa Indonesia

• Leah Levin

• Syafig A. Mughni

Berikut ini yang ialah pernyataan wacana pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia yaitu, kecuali …

• Hak asasi insan ialah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menempel pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan awet, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia

• Pengabaian atau perampasannya, menjadikan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang sanggup mengembangkan diri dan peranannya secara utuh

• bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi insan bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

• bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi insan bersifat historis dan statis yang pelaksanaannya dari nasa ke masa tetap lantaran hakikatnya sama di seluruh dunia

Hak dalam masyarakat yang spesialuntuk sanggup dinikmati bersama orang lain, menyerupai hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar, ialah penggolongan HAM dilihat dari aspek...

• hak individu

• hak kolektif

• hak sipil dan politik

• hak ekonomi, sosial dan budaya

Pernyataan diberikut ini yang termasuk dalam Hak Asasi Politik/Political Right, ialah ...

• hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam aturan dan pemerintahan

• hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS

• hak menerima layanan dan proteksi hokum

• hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

Menurut ketentuan TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 wacana HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya terdapat dalam pasal ... .

• Pasal 1

• Pasal 2

• Pasal 3

• Pasal 4

Pernyataan diberikut ini yang ialah Hak asasi berdasarkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ialah …

• akreditasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti dedikasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari

• perilaku yang menghendakinya terlaksananya human values dalam arti akreditasi dignity of man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, dihentikan disiksa dan dieksekusi secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas

• perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, kawasan dan lain-lain

• kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibuat cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

Sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi, dalam perjuangannya terdapat adanya banyak sekali dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Magna Charta dan Petition of rights, ialah sejarah HAM di ...

• Yunani

• Inggris

• Amerika Serikat

• Perancis

Berbagai instrumen hak asasi insan yang dimiliki Negara Republik Indonesia, ialah sebagai diberikut, kecuali ...

• Undang – Undang Dasar 1945

• Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 wacana Hak Asasi Manusia

• Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 wacana Hak Asasi Manusia

• Magna Charta

Unsur Negara yang khusus dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek aturan internasional, ialah …

• penduduk yang tetap

• wilayah tertentu

• pemerintah yang berdaulat

• kemampuan mengadakan kekerabatan dengan negara-negara lain

Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili masalah yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali …

• perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan aturan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa

• kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang sudah diterima sebagai hukum

• aturan perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara

• keputusan pengadilan dan fatwa para sarjana yang paling terkemuka dari banyak sekali negara sebagai sumber embel-embel bagi penetapan kaidah hukum