hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daer

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ....

• Pemerintah pusat ke daerah

• Pemerintah daerah ke pusat

• Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota

• Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...

• Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab

• Harus meningkatkan kemandirian daerah.

• Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.

• Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...

• Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.

• Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

• Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.

• Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...

• Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

• Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.

• Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.

• Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.

Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...

• Kepala Daerah

• DPRD

• Pemerintah Daerah

• masyarakat

Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....

• DPRD dan Kepala Daerah

• Presiden dan MPR

• MPR dan DPR

• Bupati dan gubernur

Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...

• Bertanggung jawab

• Terprogram

• Terkendali

• Seimbang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...

• Menguntungkan pejabat daerah

• Membantu pejabat di daerah

• Meringankan pemerintah pusat

• Sesuai aspirasi masyarakat di daerah

Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ....

• Otonomi daerah

• Sentralisasi

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....

• Otonomi yang luas

• Otonomi yang terbatas

• Otonomi nyata

• Otonomi yang bertanggung jawab