Kebijakan apakah yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dan menyebutkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi, Penilaia Kinerja dan Kebutuhan Instansi Pemerintah ?

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017

Kebijakan apakan yang mengatur terkait Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan ?

• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017

Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, jenis kompetensi diantaranya adalah

• Kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan
• Kompetensi kepemimpinan, kompetensi integritas, kompetensi pengelolaan
• Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural
• Kompetensi sosial kultural, kompetensi pelaksana, kompetensi manajerial
• Kompetensi administrasi, kompetensi pelaksana, kompetensi struktural

Apa saja yang menjadi syarat agar bisa naik jenjang jabatan fungsional, kecuali ?

• Ikut dan lulus uji kompetensi
• Adanya Formasi jabatan untuk jenjang yang akan dipangku
• SKP bernilai baik
• Angka kredit terpenuhi
• Memiliki STR

Penyelenggaran uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dapat dilaksanakan oleh ?

• Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertical Kementerian Kesehatan RI
• Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dipimpin oleh pejabat fungsional
• Instansi/fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dipimpin oleh pejabat tinggi Eselon III
• Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas
• Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Kesehatan

Manakah tugas penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional ?

• Mensosialisasikan kebijakan uji kompetensi secara berkesinambungan
• Menjadi koordinator penyelenggaraan uji kompetensi
• Melakukan akreditasi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan
• Bertanggung jawab dalam penyelenggaran uji kompetensi
• Mengeluarkan nomor sertifikat peserta uji kompetensi jabatan fungsional

Siapakah yang mengidentifikasi calon peserta dan panitia uji kompetensi ?

• Sekretariat Penyelenggara Uji Kompetensi
• Panitia Bidang Sistem Informasi
• Panitia Bidang Perencanaan
• Panitia Bidang Pembinaan dan pengawasan
• Pejabat Fungsional

Saat ini, yang menjadi peserta uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan terdiri dari 6 pejabat fungsional, diantaranya ?

• Perawat, perawat gigi, bidan, radiografer, dokter, sanitarian
• Perawat, Perawat gigi, radiografer, teknisi elektromedis, perekam medis, pembimbing kesja
• Perawat, Perawat gigi, radiografer, bidan, perekam medis, pembimbing kesja
• Perawat, Perawat gigi, radiografer, teknisi elektromedis, perekam medis, bidan
• Perawat, Perawat gigi, radiografer, teknisi elektromedis, perekam medis, dokter

Persyaratan sebagai tim penguji diantaranya, kecuali ?

• Mempunyai jenis jabatan fungsional yang sama dengan peserta
• Menduduki jenjang jabatan paling rendah setingkat lebih tinggi
• Memiliki surat keputusan sebagai tim penguji
• Tim penguji sekurang-kurangnya 1 (satu) pejabat fungsional kesehatan yang sama
• Memiliki sertifikat sebagai penguji kompetensi

Bagaimana menentukan dan menetapkan tim penguji ?

• Memeberikan kewenangan kepada Organisasi Profesi
• Mengidentifikasi pejabat fungsional yang memenuhi syarat
• Dipilih yang paling senior
• Menentukan rencana pengujian
• Melakukan perencanaan anggaran biaya pelaksanaan