PKN KLS X OTKP 2 Kedudukan peran pemerintah pusat dan daera

DPRD dapat memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah jika terjadi hal-hal berikut, kecuali . . .

• meninggal dunia

• mengundurkan diri

• masa jabatannya berakhir

• tidak melaksanakan kewajibannya

• ingin mencalonkan diri sebagai presiden

Hal di bawah ini yang tidak merupakan larangan bagi kepala daerah dan wakilnya yaitu . . .

• membuat keputusan untuk keuntungan pribadi

• turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta, negara atau dalam yayasan bidang apa pun

• menjadi advokat dalam suatu perkara di pengadilan

• merangkap jabatan lain sebagai pejabat majelis gereja

• melakukan prakti KKN serta menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan

Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang kepala daerah yaitu . . .

• memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah

• mengajukan rancangan peraturan daerah

• mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah

• menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPR

• mewakili daerahnya dalam perjanjian luar negeri

Berikut ini yang merupakan kewajiban-kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu . ..

• meningkatkan kesejahteraan rakyat

• memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

• menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan daerah

• menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD NRI 1945 serta ajaran agamanya

Berikut ini yang bukan merupakan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yaitu . . .

• memilih pemimpin daerah

• mengelola kekayaan daerah

• memungut pajak dan retribusi daerah

• mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

• meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi di daerahnya, antara lain . . .

• mengembangkan kehidupan demokrasi

• menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dan fasilitas umum yang layak

• mengelola administrasi kependudukan

• mendapat bagi hasil pengelolaan SDA di daerahnya

• menerapkan sistem pengadilan yang transparan dan adil

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.9 Tahun 2015 berikut adalah . . .

• kepastian hukum dan transparansi

• akuntabilitas dan proporsionalitas

• efektifitas dan efisiensi

• profesionalitas dan fleksibelitas

• kepentingan umum

Hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, antara lain . . .

• mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

• mengelola aparatur daerah

• merencanakan pembangunan

• mengikuti pemilihan umum

• melestarikan kebudayaan daerah

Berikut ini yang merupakan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yaitu . . .

• pengaturan administratif

• pengaturan tata ruang

• eksporasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut

• memelihara keamanan dan kedaulatan negara

• melestarikan seluruh jenis mahluk bawah laut di daerahnya

Berikut yang bukan merupakan hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu . . .

• bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam

• bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabuten

• pinjaman dan/hibah antarpemerintah daerah

• pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah

• pendanaan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab