PPKN KLS 12

PPKN KLS 12

12th Grade

30 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Pereira Challenge

Pereira Challenge

6th - 12th Grade

25 Qs

Perubahan Sosial

Perubahan Sosial

12th Grade

25 Qs

Pramuka Pertemuan 1 & 2

Pramuka Pertemuan 1 & 2

10th - 12th Grade

25 Qs

ULANGAN HARIAN 1

ULANGAN HARIAN 1

12th Grade - University

25 Qs

Quiz Mobilitas Penduduk dan Sosial

Quiz Mobilitas Penduduk dan Sosial

9th Grade - University

25 Qs

Permasalahan Sosial di Masyarakat

Permasalahan Sosial di Masyarakat

11th Grade - University

25 Qs

UH 1 KELAS XII PEMINATAN SOSIOLOGI

UH 1 KELAS XII PEMINATAN SOSIOLOGI

12th Grade

25 Qs

POSTEST SOSIOLOGI

POSTEST SOSIOLOGI

12th Grade

25 Qs

PPKN KLS 12

PPKN KLS 12

Assessment

Quiz

Social Studies

12th Grade

Practice Problem

Medium

Created by

renita siregar

Used 17+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

30 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Mengakui persamaan derajat,hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku,keturunan,agama,jenis kelamin,dan sebagainya,adalah kewajiban warga negara yang tersirat dalam Pancasila sila ke...

Satu

Dua

Tiga

Empat

Lima

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya adalah penerapan Pancasila sila ke...

Satu

Dua

Tiga

Empat

Lima

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Hak atas kewarganegaraan di atur dalam UUD NRI 1945 pasal...

24 ayat 1

25 ayat 2

26 ayat 1 dan 2

27 ayat 1

27 ayat 1 dan 2

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,diatur dalam pasal...

27 ayat 1

27 ayat 2

28 ayat 1

28 ayat 2

29 ayat 1

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun sudahkah bangsa ini merdeka dalam menjalankan agamanya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung arti bahwa tiap-tiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri.

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul karena secara prinsip, tidak ada tuntunan agama apa pun yang mengandung unsur paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama kepada seseorang yang telah menganut salah satu agama. (jalandamai.org)


Jika yang terjadi adalah penolakan pendirian tempat ibadah oleh kelompok tertentu, maka tindakan tersebut telah melanggar hak asasi. Yaitu hak ....

Pribadi

Ekonomi

Sosial budaya

Kepastian hukum

Prosedur hukum

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah konstitusi (MK) meminta kuasa hukum Partai Gerindra tak mempengaruhi saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Hal ini disampaikan hakim saat memeriksa saksi

dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur 11. Perkara ini mempersoalkan berkurangnya perhitungan perolehan

suara salah satu caleg di dapil tersebut, Mohamad Nizar Zahro. Awalnya, saksi yang dihadirkan Nizar Zahro, Bahruddin, sedang memberikan keterangannya.

Bahruddin yang juga seorang kepala desa ini bersaksi bahwa ada pengurangan suara Nizar Zahro di Desa Berakas Dajah, Kecamatan Modung, Kabupaten

Bangkalan, Jawa Timur.


Dalam artikel tersebut, hakim MK sedang menjalankan tugasnya sebagai hakim. Tugas yang sedang dilakukan adalah ....

Mengadili

Memeriksa

Menerima

Memutus

Menimbang

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kudus Jawa Tengah terkait dengan kasus jual beli jabatan dilingkungan Kabupaten Kudus yang menjerat Bupati Kudus Muhammad Tamzil pada Minggu (28/7). "Sejak minggu pagi, tim KPK langsung lakukan penggeledahan di dua lokasi utama di Kabupaten Kudus, yaitu, kantor Bupati Kudus, Kantor kepala Dinas PUPR & Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (29/7). Dari kedua lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen terkait dengan mutasi jabatan di Kabupaten di Kabupaten Kudus.


Dari artikel tersebut, KPK sedang menjalakan tugasnya yaitu ....

Mengadili

Penuntutan

Penyidikan

pemeriksaan

Penyelidikan

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?