PPKN KELAS X BAB IV

penetapan pejabat diplomatik dan melakukan perjanjian dengan negara lain merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang

• pertahanan negara

• moneter dan fiskal

• peradilan dan yustisi

• politik luar negeri

• keamanan negara

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi yang tingkatannya lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya yang tingkatannya lebih rendah. Yang termasuk aparat-aparat pemerintahan daerah adalah ….

• MA, MK dan KY

• presiden, MPR, DPR

• gubernur, bupati, walikota, DPRD

• KPK, BPK,DPR

• gubernur, MPR, DPR

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Pimpinan ekskeutif daerah provinsi adalah ….

• gubernur dan wakil gubernur

• gubernur dan ketua DPRD

• gubernur dan DDP

• ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

• gubernur, DPRD, dan kejaksaan

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Pimpinan ekskeutif daerah provinsi adalah ….

• gubernur dan wakil gubernur

• gubernur dan ketua DPRD

• gubernur dan DDP

• ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

• gubernur, DPRD, dan kejaksaan

Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....

• Otonomi yang luas

• Otonomi yang terbatas

• Otonomi nyata

• Otonomi yang bertanggung jawab

Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan otonomi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai ….

• Unitaris

• Politik

• Dasar

• Esensial

• Administratif

Perhatikan data dibawah ini!

1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur

2) Kelembagaan pemerintah DIY

3) Tata Cara Pemilu Gubernur

4) Tata ruang.

Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2012 terdapat pada nomor…

• 1,2, dan 4

• 1,2, dan 3

• 2,3, dan 4

• 1,3, dan 4

• Semua jawaban benar

Kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Pernyataan tersebut merupakan dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan dimensi ....

• Politik

• Administratif

• Kebudayaan

• Sosial

• Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Kecuali ....

• Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi

• Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi

• Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut

  kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Gubernur DKI Jakarta memiliki wewenang tidak terbatas sebagai pemerintah daerah

Berikut ini merupakan contoh dampak positif dari otonomi daerah adalah…

• Munculnya sifat egosetrisme

• Hilangnya korupsi di daerah

• Semakin hati-hati para pejabat di daerah

• Adanya semangat bersaing antar daerah

• Adanya kebebasan berpendapat