LATIHAN SOAL PKN BAB 4 SMK 20

LATIHAN SOAL PKN BAB 4 SMK 20

10th Grade

12 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

10th Grade

16 Qs

BUDAYA TAAT HUKUM

BUDAYA TAAT HUKUM

10th Grade

10 Qs

GOTONG ROYONG, PERSATUAN, DAN KESATUAN

GOTONG ROYONG, PERSATUAN, DAN KESATUAN

5th Grade - University

10 Qs

PPKN X BAB 4 HUB PEMERINTAH PUSAT & DAERAH | T2

PPKN X BAB 4 HUB PEMERINTAH PUSAT & DAERAH | T2

10th Grade

15 Qs

Nilai Nilai Pancasila

Nilai Nilai Pancasila

10th Grade

7 Qs

penerapan nilai-nilai pancasila

penerapan nilai-nilai pancasila

10th Grade

15 Qs

PPKn Fase E Ganjil 2023

PPKn Fase E Ganjil 2023

10th Grade

15 Qs

SOAL KUIS QUIZIZZ PPKN DENGAN TELEPORT BADRIYAH USSHOLIKHAH

SOAL KUIS QUIZIZZ PPKN DENGAN TELEPORT BADRIYAH USSHOLIKHAH

9th - 12th Grade

10 Qs

LATIHAN SOAL PKN BAB 4 SMK 20

LATIHAN SOAL PKN BAB 4 SMK 20

Assessment

Quiz

Moral Science

10th Grade

Medium

Created by

Ebing Suryadimaja

Used 31+ times

FREE Resource

12 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebuah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....

Otonomi daearah

Devolusi

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Dekontruksi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam UU no. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut ini yang bukan merupakan daerah otonomi khusus adalah ....

Jakarta

Aceh

Yogyakarta

Papua

Surakarta

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh ...

Menteri dalam negeri atas nama presiden

menteri luar negeri atas nama presiden

MPR

DPR

DPRD

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas

presiden,DPR

presiden,MPR

presiden,DPD

kepala daerah,DPR

kepala daerah, DPRD

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

Peradilan/yustisi

Politik luar negeri

Kebijakan pendidikan

Pertahanan dan keamanan

Moneter dan fiskal nasional

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ......

Daerah otonom

Tugas pembantuan

Dekonsentrasi

Desentralisasi

Sentralisasi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas .....

Presiden, wakil presiden, dan anggota DPR

Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara

Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya

Presiden, wakil presiden dan gubernur

Para menteri negar, gubernur, dan DPR

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?