18-23

Kasus Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Setnov di meja hakim terbukti melanggar..........

• Pasal 3 UU No. 31 1999

• Pasal 27 ayat 3

• Pasal 23 ayat 1

• Pasal 32 ayat 2

• Pasal 4 ayat 1

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan dalam kasus yang menimpa artis Rey Utami dan suaminya Pablo Benua terkait konten video 'Ikan Asin', pasal yang digunakan adalah Pasal 27 Undang-undang ITE Tahun 2016.

"Sering kali begitu, jadi orang yang memproduksi konten itu juga selama ini yang dijerat pertama kali dengan ketentuan pasal itu [Pasal 27]," kata Wahyudi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (12/7).

Lebih lanjut, Wahyudi menjabarkan isi dari Pasal 27 yang terdiri dari 4 ayat berbunyi:

• Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

• Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang: (1) melanggar kesusilaan, (2) memiliki muatan perjudian, (3) memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan (4) memiliki muatan pemerasan dan/atau pencemaran.

• Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

• Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

• Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ada sisi menarik dari kasus pembunuhan bocah berusia 8 tahun Angeline Margriet Megawe yang sepertinya luput dari perhatian publik. Sisi menarik itu adalah masalah warisan yang diduga sebagai motif sang ibu angkat Angeline, Margriet untuk membunuh gadis kecil itu.

Dugaan itu terkuak dari adanya dokumen perjanjian adopsi yang dibuat pada 24 Mei 2007 silam. Pasal 2 dokumen perjanjian adopsi Angeline yang disahkan notaris Anneke Wibowo menyebutkan: "Pihak kedua (Margriet) akan dianggap menjadi ahli waris dari anak yang diangkat tersebut, bila anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat," tulis dokumen tersebut.

Yang jadi soal dalam kasus pembunuhan Angeline ini bukanlah masalah warisan itu sendiri, tetapi soal status ibu angkat Angeline yang merupakan seorang WNI yang menikah dengan warga negara asing bernama Douglas. Douglas menikah dengan Margriet Christina Megawe dan bekerja pada bidang sistem seismik dan eksplorasi minyak. Pasangan tersebut diketahui memiliki sejumlah properti di Bali.

Salah satu harta Douglas berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Desa Canggu, Putu Siarta, adalah Villa di Jalan Raya Babakan Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali yang diperkirakan luasnya mencapai 100 meter persegi. Selebihnya kepolisian masih menelusuri harta Douglas yang bisa jadi ada kaitannya antara harta tersebut dengan kemungkinan motif pembunuhan karena persoalan warisan.

Di sinilah timbul pertanyaan mendasar terkait hak Douglas selaku warga negara asing untuk bisa memiliki properti dan tanah yang sebenarnya dilarang dalam hukum Indonesia.

Pada kasus diatas, hukum tersebut ada dalam.....

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat.

Pernyataan diatas merupakan bunyi pasal....

A. 28B ayat 2

B. 28A ayat 1

C. 28C ayat 2

D. 28E ayat 1

E. 28D ayat 2

• A

• B

• C

• D

• E

Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor…

A. TAP MPRS No. V/MPRS/1959

B. TAP MPR No. V/MPR/2002

C. TAP MPR No. VI/MPR/2001

D. TAP MPR No. VII/MPR/2002

E. TAP MPRS No. X/MPRS/1960

• A

• B

• C

• D

• E

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, hal ini berdasarkan…

A. Ketuhanan YME

B. Pancasila dan UUD 1945

C. UUD 1945

D. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

E. Keadilan Sosial

• A

• B

• C

• D

• E

Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea …

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II, dan III

D. I, II, III, dan IV

E. II, III, dan IV

• A

• B

• C

• D

• E

Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali…

A. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI

B. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah

D. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi

E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

• A

• B

• C

• D

• E

Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat…

A. Elite

B. Birokrat

C. Petani

D. Buruh

E. Tradisional

• A

• B

• C

• D

• E

Kisah cinta tak selalu berjalan manis, akan datang aral gendala ketika menjalin hubungan. Geruhnya, tindakan kekerasan bisa terjadi mengalahkan cinta itu sendiri.

Misalnya, gadis asal Garut berinisil PM (20) yang merasakan pedihnya hubungan percintaan dengan kekasihnya, AAM (19). Sebab, selama dua bulan, PM disekap dan diperlakukan tak layak oleh AAM.

Mujur, setelah berulangkali mencoba meloloskan diri, akhirnya dia bisa kabur benaran setelah memanfaatkan kelengahan sang kekasih. PM bisa keluar dari rumah yang berada di kawasan Rengganis Desa Paminggir, Kecamatan Garut Kota.

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Maradona Armin Mappaseng mengatakan, usai berhasil meloloskan diri, PM segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Setelahnya, dia melapor ke polisi.

"Dia (PM) kemudian meminta bantuan warga. Warga kemudian melapor ke anggota kami. Selanjutnya yang bersangkutan langsung kami amankan di rumahnya," ucap Maradona, Jumat, 24 April.

Polisi menindaklanjuti laporan ini. Beberapa saat kemudian, AAM ditangkap atas kasus dugaan penculikan. Beberapa petunjuk dari lokasi, salah satunya puntung rokok, dibawa sebagai barang bukti.

Pengamat Hukum Pidana Univeritas Al Azhar Suparji Ahmad melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang. Sudut pertama, seseorang yang tak ingin kehilangan kekasihnya. Rasa cinta berlebih seperti ini, membuat seseorang melakukan tindakan pidana penyekapan.

"Faktor rasa ingin memiliki tetapi karena ada penolakan dari kekasihnya sehingga karena sayangnya maka diculik," kata Suparji.

Sudut pandang lain, lanjut Suparji, adanya dendam dari pelaku kepada korban. Dendam ini bisa melibatkan korban atau keluarga korban.

"Penculikan itu sudah melukai psikis yang berangkutan (korban) dan keluarganya. Unsur itu mungkin karena ada dendam, sakit hati, atau mungkin pemerasan," tandas Suparji sambil menambahkan menyerahkan kepada hasil investigasi polisi terkait motif tindak pidana penculikan atau penyekapan ini.

Dalam kasus tersebut AAM akan di jerat pasal ....... KUHP

• 238 dan 233

• 332 dan 333

• 328 dan 333

• 324 dan 345

• 321 dan 320