ULANGAN APBN DAN APBD

APBN diantur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah….

• UU No. 14 Tahun 2019

• UU No. 20 Tahun 2019

• UU No. 4 Tahun 2020

• UU No. 11 Tahun 2020

• UU No. 20 Tahun 2020

Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi…

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Pengawasan

APBN adalah….

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah….

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Pengawasan

Tujuan dari penyususunan APBN adalah….

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu…

• UUD 1945 Pasal 23

• UUD 1945 Pasal 28

• UUD 1945 Pasal 29

• UUD 1945 Pasal 30

• UUD 1945 Pasal33

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

• DPRD

• MPR

• DPD

• MA

• BPK

Postur APBN secara umum terdiri atas Pendapatan dan belanja negara. Pendapatan terbagai atas….

• Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak

• Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri ( hibah)

• Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak

• Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak

• Pendapatan pajak dan pendapatan hibah

Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen….

• Hibah

• Penerimaan Pajak

• Penerimaan pinjaman

• Penerimaan dalam negeri

• Penerimaan lain-lain

Berikut yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan dalam negeri….

• Pajak penghasilan

• Pajak perdagangan ekspor

• Cukai

• Hadiah dari negara asing

• Laba dari BUMN