Latsar III 2021: Direktorat Sistem Perbendaharaan

Salah satu pengembangan profesi di bidang perbendaharaan pada Bendahara Umum Negara yaitu pembentukan Treasury Management Representative (TMR). Slogan TMR yaitu ....

• Terdepan Mengawal Pelayanan

• Terdepan Melayani Perbendaharaan

• Terdepan Membangun Perbendaharaan

• Terdepan Mengawal Perbendaharaan

Saat ini, terdapat program sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Negara yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan c.q. DSP yaitu ....

• Sertifikasi KPA

• Sertifikasi PPK

• Sertifikasi Bendahara

• Sertifikasi PPABP

Berikut kondisi yang mendorong diperlukannnya jabatan fungsional di bidang perbendaharaan yakni ....

• revisi DIPA tinggi, belanja pegawai minus, dan penolakan SPM

• belanja pegawai minus, penolakan SPM, dan penyelesaian tagihan sudah tepat waktu

• revisi DIPA tinggi, penolakan SPM, penyelesaian tagihan sudah tepat waktu

• revisi DIPA tinggi, belanja pegawai minus, dan penyelesaian tagihan sudah tepat waktu

Konsep jabatan fungsional yang dibentuk DSP untuk lingkup Kementerian Negara / Lembaga yaitu ….

• Pranata Keuangan APBN dan Asisten Pranata Keuangan APBN

• Analis Pengelola Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

• Analis Perbendaharaan Negara dan Analis Pengelola Keuangan APBN

• Analis Keuangan APBN dan Analis Perbendaharaan Negara

Panduan teknis yang disusun Subdit Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan adalah ....

• Panduan Teknis Bendahara

• Panduan Teknis TMR

• Panduan Teknis PA

• Panduan Teknis KPB

Amanat UU yang menjadi dasar Subdit Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan mengembangkan jabatan fungsional adalah, kecuali ....

• UU No 17/2003, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yaitu melaksanakan fungsi BUN yang dilaksanakan oleh DJPb

• Amanat UU No 1/2004, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional

• Amanat UU No 5/2014, meminimalisir struktur dan memperkaya fungsi

• Amanat UU No 51/2014, pengelolaan keuangan pada satker

Tugas dan fungsi Subdit Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan sebagai berikut ...

• Penyelesaian Permasalahan Proses Bisnis/Perbendaharaan

• Evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Bendahara

• Pembayaran Belanja terkait Pengelolaan Kas Negara

• pengembangan Jabatan Struktural Bendahara

Yang menjadi latar belakang Pengembangan jabatan fungsional adalah....

• fungsi Menteri Keuangan selaku BUN antara lain menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara

• tugas pengelola keuangan merupakan tugas utama yang tidak dirangkap dengan tugas lainnya

• berbagai indikator pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada satuan kerja sudah tidak mengalami permasalahan, misalnya berkurangnya revisi DIPA dan berkurangnya pagu minus

• jabatan fungsional pada bidang perbendaharaan sudah terlalu banyak

Tantangan pengelolaan keuangan kedepannya semakin meningkat, berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi...

• dana APBN yang dikelola oleh para pejabat perbendaharaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat

• terdapatnya program sertifikasi bagi pejabat pengelola keuangan

• terdapatnya program pengembangan profesi pejabat perbendaharaan negara melalui pelatihan yang bersifat e-learning

• jumlah pejabat struktural pengelola keuangan semakin banyak

Tugas Subdit Litbang dan Kerjasama Kelembagaan adalah ....

• melaksanakan pengkajian dalam rangka pengembangan proses bisnis, strategi, kebijakan sistem perbendaharaan dan kerjasama kelembagaan

• melaksanakan penyusunan proses bisnis dan hukum

• melaksanakan sertifikasi Bendahara dan pengembangan TMR

• dukungan sosialisasi manajemen perubahan & komunikasi WBK/WBBM