PRETEST TWK (PILAR NEGARA-LEMBAGA NEGARA)

PRETEST TWK (PILAR NEGARA-LEMBAGA NEGARA)

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

TEST TWK 6 (10 APRIL)

TEST TWK 6 (10 APRIL)

KG - Professional Development

10 Qs

Kementerian Negara Kabinet Merah Putih

Kementerian Negara Kabinet Merah Putih

Professional Development

9 Qs

Daringmat 47

Daringmat 47

Professional Development

5 Qs

Pre Test Pelaporan Kinerja

Pre Test Pelaporan Kinerja

Professional Development

10 Qs

Latsar 23 Nasionalisme v.3

Latsar 23 Nasionalisme v.3

Professional Development

15 Qs

TWK 01

TWK 01

Professional Development

10 Qs

EVALUASI WASBANG  LATSAR CPNS 2019

EVALUASI WASBANG LATSAR CPNS 2019

Professional Development

15 Qs

kuis latihan PBG

kuis latihan PBG

Professional Development

5 Qs

PRETEST TWK (PILAR NEGARA-LEMBAGA NEGARA)

PRETEST TWK (PILAR NEGARA-LEMBAGA NEGARA)

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Hard

Created by

Berty Desmawati

Used 12+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Sebagai seorang kepala negara, menurut UUD 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut, kecuali ...

Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

Menerima duta dari negara lain

Memberi gelar, tanda jasa dan kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa

Mengangkat duta konsul

Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berikut ini yang bukan termasuk lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif adalah ...

TNI

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

MPR

DPR

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh ….

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

DPR

MPR

DPA

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …

Presiden dengan persetujuan MPR

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Presiden dengan persetujuan DPR

Jaksa Agung

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang di Indonesia adalah …

Mahkamah Konstitusi

MPR

MA

DPR

Komisi Yudisial

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pemerintah dawrah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas … dan tugas pembantuan

dikotomi

otonomi

hegonomi

ekonomi

musyawarah mufakat

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1, Presiden berhak memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan dari …

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

MPR

DPR

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?