Pre Test Secondment PEN (DJP)

Peraturan Menteri Keuangan terakhir yang mengatur Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 adalah :

• PMK-23/PMK.03/2020
• PMK-86/PMK.03/2020
• PMK-9/PMK.03/2021
• PMK-110/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai dengan :

• Masa Pajak Desember 2020
• Masa Pajak September 2020
• Masa Pajak Juni 2021
• Masa Pajak Desember 2021

Insentif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari :

• 200 juta rupiah
• 100 juta rupiah
• 250 juta rupiah
• 150 juta rupiah

Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari :

• APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
• PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
• PPh Pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak
• Dalam hal pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan SPT Tahunan 2021 menyatakan Lebih Bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan

Laporan Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 disampaikan paling lambat :

• tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
• tanggal 10 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
• tanggal 15 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
• tanggal 25 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Insentif PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria :

• memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran PMK
• telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
• telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
• semua pilihan benar

Insentif PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 diberikan kepada Wajib Pajak sebesar :

• 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang
• 40% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang
• 25% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang
• 10% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 adalah sebesar :

• 0.25
• 0.22
• 0.2
• 0.19

Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berlaku pada Tahun Pajak 2022 adalah sebesar :

• 0.25
• 0.22
• 0.2
• 0.19

Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif :

• 3% (tiga persen) lebih rendah
• 5% (tiga persen) lebih rendah
• 2% (tiga persen) lebih rendah
• 2,5% (tiga persen) lebih rendah