Dalam kontrak kerja konstruksi, prinsip “kontrak menjadi undang-undang bagi para pihak” merujuk pada asas.........

• Itikad Baik

• Konsensualisme

• Kepastian Hukum

• Kebebasan Berkontrak

Dokumen kontrak yang berisi ketentuan tentang jangka waktu pelaksanaan, denda keterlambatan, dan mekanisme pembayaran adalah:

• Spesifikasi Teknis

• Syarat-Syarat Khusus Kontrak

• Gambar Rencana

• Daftar Kuantitas dan Harga

Salah satu akibat hukum dari tidak adanya gambar rencana dalam kontrak konstruksi adalah:

• Penyedia dapat langsung mengganti jenis pekerjaan

• Kontrak menjadi batal demi hukum

• Kontrak tetap sah tapi sulit dipertanggungjawabkan secara teknis

• Kontrak harus dinegosiasi ulang

Kontrak dapat dikategorikan sebagai cacat substansi apabila......

• Penyedia belum memiliki pengalaman

• Kontrak tidak ditandatangani kepala daerah

• Dokumen pendukung tidak sesuai hasil tender

• Dokumen kontrak terlalu panjang

Dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, alat utama yang digunakan untuk memantau progres fisik proyek adalah...............

• Berita acara pembayaran

• Daftar kuantitas dan harga

• Kurva-S dan laporan mingguan

• Jadwal audit internal

Kontrak kerja konstruksi yang penyedia bertanggung jawab dari desain hingga siap digunakan disebut........

• Kontrak Harga Satuan

• Design and Build

• Lumsum

• Turnkey

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa secara musyawarah, mediasi, atau arbitrase diatur dalam..........

• UU 2 Tahun 2017

• Perpres 46 Tahun 2025

• Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021

• Semua benar

Jenis kontrak yang pembayarannya didasarkan pada hasil atau performa disebut......

• Kontrak Gabungan

• Kontrak Berbasis Kinerja

• Kontrak Tahun Jamak

• Kontrak Payung

Salah satu alasan pengadaan konstruksi harus dilakukan melalui mekanisme tender adalah...........

• Agar cepat selesai

• Untuk memilih penyedia dari luar negeri

• Untuk menjamin prinsip persaingan sehat dan akuntabilitas

• Agar mudah diawasi oleh kepala daerah

Kewajiban penyedia menyusun Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) diatur dalam.........

• Permen PUPR No. 10 Tahun 2021

• Permen PUPR No. 14 Tahun 2020

• UU 2 Tahun 2017

• Perpres 16 Tahun 2018