Pembagian Kekuasaan

Sifat hakikat negara mencakup sifat....

• Memaksa

• Non Monopoli

• Kooperatif

• Pasif

Apa maksud negara memiliki sifat memaksa ....

• negara tidak memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati.

• negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati.

• negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

• semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Apa yang dimaksud dengan negara memiliki sifat monopoli....

• semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

• negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati.

• negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

• negara tidak mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

Ada berapa teori kedaulatan dalam pembentuka negara.....

• 2

• 3

• 4

• 5

Pengakuan kedaulatan negara di bagai menjadi dua yaitu ....

• de facto dan de jure

• de facto dan de reel

• de jure dan de reschtraat

• de jure dan de nation

Yang dimkasud dengan pembagain kekuasaan secara horizontal terlihat dalam contoh ....

• Konstitutif dan kepala daerah

• Wali kota dan Bupati

• Presiden dan Menteri

• Legislatif dan Yudikatif

Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar....

• Konstitutif

• Legislatif

• Yudikatif dan Kehakiman

• Eksaminatif

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara....

• Eksaminatif

• Moneter

• Eksekutif

• Konstitutif

Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan disebut....

• Lembaga non kementerian

• Lembaga pemerintahan

• Lembaga Negara

• Lembaga Kementerian

Yang termaksud landasan konstitusional tentang kementerian negara adalah....

• Bab IV Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945

• Bab V Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945

• Bab IV Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

• Bab V Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945