PBJ Kelompok 2

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan, kecuali

• Penetapan HPS

• Penetapan metode proporsi

• Penetapan Uang muka

• Penetapan Rancangan Kontrak

Proses yang terjadi dalam penetapan spesifikasi teknis adalah

• Pokja pemilihan tidak bisa memberikan pertimbangan

• PPK tidak dapat dibantu tim teknis

• Melihat perkembangan harga pasar

• Pokja menetapkan spesifikasi teknis

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditentukan dengan kententuan sebagai berikut, kecuali

• Rincian HPS bersifat rahasia

• HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara

• HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

• Nilai HPS bersifat rahasia

Pernyataan yang benar mengenai HPS adalah

• Standar perhitungan kerugian negara

• Tidak berpengaruh terhadap metode pemilihan penyedia

• Ditetapkan oleh PPK

• Perlu disusun untuk pagu Rp5.000.000,00

Pihak yang menentukan jenis kontrak dan menyusun rancangan kontrak adalah

• KPA

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• Pokja

Dibawah ini yang bukan jenis kontrak pada pengadaan kontruksi, adalah

• Lumsum

• Kontrak Harga Satuan

• Kontrak Waktu Penugasan

• Kontrak Biaya Plus Imbalan

Dalam rancangan kontrak telah disebutkan, kecuali

• Bentuk Kontrak

• Jenis Kontrak

• Rancangan Spesifikasi Teknis

• Cara Pembayaran

Bentuk perjanjian/kontrak atau disebut sebagai bukti perjanjian yang digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang nilainya sampai dengan Rp50 juta

• Kwitansi

• Bukti Pembelian

• Surat Perjanjian

• Surat Pesanan

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Uang muka diberikan untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi paling tinggi sebesar…… dari nilai kontrak

• 30%

• 20%

• 15%

• 10%

Jaminan bersifat unconditional (tidak bersyarat), mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit paling lambat …. kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima

• 14 hari

• 7 hari

• 10 hari

• 5 hari