ULANGAN HARIAN I KELAS X SEMESTER 1 2021/2022

Teori Trias Politika,dikemukakan oleh

• John Locke

• Montesquieu

• Aristoteles

• Plato

• JJ Reasseau

Kekuasaan Federatif menurut John Locke adalah kekuasaan

• Menjalankan Undang - Undang

• Membuat Undang - Undang

• Mengadili Pelanggaran terhadap Undang - Undang

• Melaksanakan hubungan luar negeri

• Mempertahankan Undang - Undang

Kekuasaan negara terpisah - pisah dalam beberapa bagian,baik mengenai organ maupun fungsinya,atau dengan kata lain hubungan antara lembaga yang satu dengan yang lain terpisah.Pernyataan tersebut merupakan definisi dari

• Division of Power

• Trias politika

• Separation of Powers

• Distribution of Power

• Goverment of Power

Kekuasaan Eksekutif di negara kita dipegang oleh

• MPR

• BPK

• DPR

• MK

• Presiden

Berikut ini yang termasuk kategori Pembagian Kekuasaan secara Horisontal adalah

• Kekuasaan Eksekutif,Kekuasaan Eksaminatif,Kekuasaan Yudikatif,Kekuasaan Moneter

• Kekuasaan Federatif,Kekuasaan Eksekutif,Kekuasaan legislatif

• Kekuasaan antara pemerintah Pusat dan Kekuasaan Pemerintah Daerah

• Kekuasaan Konstitutif,Kekuasaan Eksekutif,Kekuasaan Legislatif,Kekuasaan Yudikatif,Kekuasaan Inspektif

• Kekuasaan Konstitutif,Kekuasaan Eksekutif,Kekuasaan Legislatif,Keuasaan Yudikatif,Kekuasaan Eksaminatif,Kekuasaan Moneter

Dalam Pembagian Kekuasaan Vertikal,Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan didaerahnya,kecuali yang berkaitan dengan

• Politik Luar Negeri,yustisi

• Pelebaran wilayah kerja,pemanfaatan sumber daya

• Penentuan Kebijakan daerah

• Penerimaan investor asing

• kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan pusat

Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan

• Presidensil

• Parlementer

• Campuran / Semi

• Monarkhi Konstitutional

• Monarkhi Absolut

Yang mengangkat dan memberhentikan menteri menteri adalah

• MPR

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

Berikut ini adalah pasal yang menjelaskan tentang,kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri adalah

• Pasal 17

• Pasal 17 ayat 1

• Pasal 17 ayat 2

• Pasal 24 A ayat 3

• Pasal 24 B ayat 3

a.Kementerian agama

b.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

c.Kementerian Riset,Teknologi dan Pendididkan Tinggi

d.Kementerian Kesehatan

e.Kementerian Sosial

f.Kementerian Desa.Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian diatas merupakan Kementerian Koordinator

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur