Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK)

Kementerian Negara adalah…

• Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi…

• Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

• Lembaga pemerintahan yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang

• Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang

• Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu di dalam BAB V tentang Kementerian Negara tepatnya pada Pasal…

• 16

• 17

• 18

• 19

• 20

Kementerian yang melakukan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah adalah…

• Badan Usaha Milik Negara

• Pembangunan Daerah Tertinggal

• Komunikasi dan Informatika

• Perindustrian

• Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Berikut yang tidak termasuk LPNK adalah…

• Bulog

• Perpusnas

• BPOM

• BUMN

• LIPI

LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri adalah…

• BIN dan BPKP

• BIN dan BPOM

• BIN dan LIPI

• BKN dan BSN

• BPN dan BKN

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…

• Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

• Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya

• Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya

• Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

• Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945

Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah…

• Kementerian Pariwisata

• Kementerian Perhubungan

• Kementerian Pemuda dan Olahraga

• Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berikut yang termasuk dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945 (kementerian kelompok I) adalah…

• Kementerian Perdagangan

• Kementerian Keuangan

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Sekretariat Negara

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) Perpres No.7 Tahun 2015, tugas kementerian adalah…

• Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang-undang

• Membuat undang-undang

• Mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

• Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

• Mengatur pemilihan umum

LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh menteri adalah…

• BMKG dan LAN

• BKKBN dan BNN

• Batan dan BNPB

• Bulog dan BASARNAS

• BPN dan Perpusnas