FINAL QUIZ - UUD 1945

FINAL QUIZ - UUD 1945

12th Grade - Professional Development

30 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

US PKN Kelas 9 sesion 2

US PKN Kelas 9 sesion 2

7th - 12th Grade

25 Qs

TWK II

TWK II

University

35 Qs

Tes UH 1 PPKn Kelas 12

Tes UH 1 PPKn Kelas 12

12th Grade

25 Qs

Pre Test Pelatihan Teknis Legal Drafting 2024

Pre Test Pelatihan Teknis Legal Drafting 2024

Professional Development

25 Qs

SOAL QUIZ MATAKULIAH PANCASILA

SOAL QUIZ MATAKULIAH PANCASILA

University

25 Qs

PRE TEST LCC

PRE TEST LCC

10th - 12th Grade

25 Qs

Quiz Pkn

Quiz Pkn

University

25 Qs

Latihan PKN

Latihan PKN

12th Grade

25 Qs

FINAL QUIZ - UUD 1945

FINAL QUIZ - UUD 1945

Assessment

Quiz

Other

12th Grade - Professional Development

Medium

Created by

Febri Ramadhan

Used 23+ times

FREE Resource

30 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….

Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan

Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….

Pasal 24B dan 24C

Pasal 24C dan 24D

Pasal 24D dan 24E

Pasal 24E dan 24F

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah….

Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah ber dasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwa kilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.

Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….

I

II

III

IV

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….

9 September 2001

9 Oktober 2001

9 November 2001

9 Desember 2001

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….

Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila).

Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI

ang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.

Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….

Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah.

Sistem yang dianut UndangUndang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden.

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).

Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi checks and balances pada lembagalembaga kenegaraan.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?