Kuis Pertemuan VI

Kuis Pertemuan VI

University

15 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Lembaga, badan dan/atau pejabat

Lembaga, badan dan/atau pejabat

University

10 Qs

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

University

10 Qs

Quiz Hukum dan UUD 1945

Quiz Hukum dan UUD 1945

10th Grade - University

20 Qs

twk CPNS

twk CPNS

12th Grade - Professional Development

20 Qs

TWK: UUD 1945 (Posttest)

TWK: UUD 1945 (Posttest)

KG - Professional Development

20 Qs

10.A

10.A

10th Grade - University

20 Qs

arah baru

arah baru

KG - University

10 Qs

Tes Wawasan Kebangsaan (Quiz 1)

Tes Wawasan Kebangsaan (Quiz 1)

University

17 Qs

Kuis Pertemuan VI

Kuis Pertemuan VI

Assessment

Quiz

Special Education, Education, Fun

University

Hard

Created by

hapipi indriani19

Used 4+ times

FREE Resource

15 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Setelah melewati rapat yang dinamis, panitia ad hoc MPR berhasilmerampungkan Rancangan Keputusan MPR RI tentang Peraturan Tatib MPR RIdan Kode Etik Anggota MPR. Rancangan ini dinilai strategis karena mengatur tatacara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.Berikut ini manakah pernyataan yang benar dalam mekanisme pemberhentianpresiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya ?

Pertama, MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untukmemutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakilpresiden pada masa jabatannya paling lambat 90 hari sejak MPRmenerima usulan

Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa presidendan/atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum

Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela

MPR mengundang presiden dan/atau wakil presiden untukmenyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulanpemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR. Apabila presidendan/atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan,MPR tidak bisa mengambil keputusan

Semua jawaban salah

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal system pertanggungjawaban, terjadi ketidakjelasan sistem pertanggungjawaban dimana eksekutif tidak bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Hal ini merupakan kekurangan dari ?

Oligarki

Monarki

Presidensial

Parlementer

Republik

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam usul pemberhentian presiden, Terlebih dahulu DPR harus mendapatkankeputusan dari Mahkamah Konstitusi, sebelum usulnya tersebut disampaikankepada MPR. Berikut ini manakah pernyataan yan paling tepat ?

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya2/3 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlahanggota yang hadir.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlahanggota yang hadir.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 50 % + 1 AnggotaMPR

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presidenharus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlahanggota yang hadir

Semua Jawaban salah

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Negara dijalankan oleh sekelompok orang yang biasanya dilaksanakan oleh sekelomok cendikiawan dimana tujuannya adalah bukan untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan kelompoknya, hal ini merupakan ciri – ciri ?

Komunis

Republik

Monarki

Oligarki

Otokrasi

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Salah satu tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara adalah memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi. Presiden Jokowi memberikan ampunan kepada mantan Ketua KPK, Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan yang melibatkannya. Hal ini mrupakan contoh dari ?

Grasi

Amnesti

Rehabilitasi

Abolisi

Amnestesi

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 UUD 1945, Apabila MPR berkehendak merubah UUD, Maka usul tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya .... jumlah anggota MPR.

1/3

½

2/3

50+1

¾

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Rancangan undang-undang (RUU) yang boleh diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang menyangkut ...

Hubungan luar negeri

Pertahanan dan keamanan

Pengangkatan pejabat daerah

Peraturan pemeritah pusat

Otonomi daerah

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?

Discover more resources for Special Education