Modul_3_Level_1

Ketentuan mengenai perencanaan pengadaan yang benar adalah….

• Perencanaan pengadaan pada Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan RAPBD;

• Perencanaan pengadaan disusun dan diumumkan oleh PPK setelah disetujuinya RAPBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

• Perencanaan pengadaan di APBN disusun oleh PPK bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja K/L;

• PA pada Perangkat Daerah mengumumkan rencana umum pengadaan setelah disepakatinya KUA-PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

• PA pada pengelolaan APBN menetapkan dan mengumumkan RUP setelah ditetapkannya pagu indikatif.

Dalam melakukan pemaketan pengadaan dilakukan survei untuk mendapatkan data dan informasi yang hasilnya tergambarkan dalam 4 kuadran matriks supply positioning model sebagai berikut, KECUALI….

• Bottleneck items;

• Strategic items;

• Non critical items;

• Leverage items;

• Priority items;

Yang BUKAN merupakan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah….

• Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

• Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;

• Memperkuat           kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia Pengadaan Barang/Jasa;

• Mengembangkan E-marketplace;

• Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

Paket pekerjaan jasa konsultansi perancangan bangunan gedung dengan nilai pagu di atas Rp.2.500.000.000,- adalah paket pekerjaan khusus untuk…

• Jasa konsultan konstruksi kualifikasi usaha kecil;

• Jasa konsultan konstruksi kualifikasi usaha menengah;

• Jasa konsultan konstruksi kualifikasi besar;

• Jasa konsultan konstruksi kualifikasi menengah anak usaha BUMN;

• Jasa konsultan konstruksi kualifikasi besar BUMN;

Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/PD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya adalah pengertian dari….

• Pengadaan Kompleks;

• Pengadaan berkelanjutan;

• Pengadaan Terintegrasi;

• Pengadaan NonKompleks;

• Pengadaan Sederhana

Pelaku pengadaan yang tidak harus dilibatkan dalam perencanaan pengadaan adalah….

• Pejabat Pembuat Komitmen;

• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

• Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

• Agen Pengadaan;

• Anggota Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;

Tingkat kematangan UKPBJ terbagi dalam 5 tingkatan,. Tingkat kematangan Proaktif adalah UKPBJ yang….

• Pasif dalam merespons setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi UKPBJ;

• Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses Pengadaan Barang/Jasa yang efektif;

• Melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;

• Menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal;

• Senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor bagi UKPBJ lainnya;

Berikut adalah larangan dalam pemaketan pengadaan barang/jasa pemerintah, KECUALI….

• Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

• Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

• Menyatukan beberapa paket PBJ  yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi;

• Menggunakan anggaran yang seminimal mungkin untuk mendapatkan barang/jasa yang paling optimal;

• Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi;

Ketentuan pemaketan pekerjaan konstruksi dengan nilai maksimal Rp.15 milyar adalah nilai paket yang diperuntukkan.…

• Usaha menengah;

• Usaha besar;

• Usaha kecil;

• Usaha besar non BUMN;

• Usaha besar BUMN;

Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang berwenang menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan adalah….

• Pengguna Anggaran;

• Pejabat Pembuat Komitmen;

• Pejabat Pengadaan;

• Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan;

• Kepala UKPBJ;